<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/JKT_-RDP-Komisi-V-DPR-dengan-driver-aplikasi-transportasi-online_SALMAN-TOYIBI-5JPG-418661817.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono (tengah) menyampaikan paparan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono (tengah) menyampaikan paparan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah gelombang protes para pengemudi ojek online (ojol) yang makin sering turun ke jalan, rencana pemerintah menaikkan tarif ojol sebesar 8&ndash;15 persen justru menuai peringatan keras dari kalangan ekonom.&nbsp; Kenaikan tarif yang cukup signifikan ini dinilai berisiko memicu masalah baru, bukan hanya bagi konsumen, tapi juga mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi itu sendiri. &ldquo;Jangan hanya melihat dari sisi driver atau aplikator saja, tapi juga pikirkan dampaknya bagi konsumen. Kenaikan 8&ndash;15 persen itu cukup tinggi, sedangkan kesanggupan konsumen untuk membayar (willingness to pay) rata-rata cuma 5 persen,&rdquo; terang Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (Rised), Fajar Rakhmadi, dalam keterangannya, Selasa (1/7). Peringatan ini muncul di tengah riuhnya suara-suara driver ojol yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menggelar aksi unjuk rasa. Tuntutan mereka pun beragam, mulai dari kenaikan tarif, transparansi sistem insentif, hingga pemangkasan potongan dari aplikator yang dianggap mencekik. Namun menurut Fajar, solusi tarif yang lebih tinggi belum tentu menjadi jalan keluar. Justru, kenaikan yang terlalu tinggi bisa berbalik arah dan menjadi bumerang. &ldquo;Kalau tarif makin mahal, konsumen bisa memilih alternatif lain. Banyak yang akan kembali ke kendaraan pribadi. Ujung-ujungnya, pengemudi malah kehilangan orderan,&rdquo; katanya. Rised sendiri menilai bahwa sektor ojol sangat sensitif terhadap harga. Dalam berbagai studi yang dilakukan, konsumen disebut sangat reaktif terhadap kenaikan tarif, terutama pekerja kelas menengah ke bawah yang menggantungkan transportasi harian pada layanan ini. Bagi driver, meski secara teoritis pendapatan bisa naik, semuanya tetap bergantung pada jumlah order yang masuk. &ldquo;Kalau permintaan turun, ya pendapatan tidak otomatis naik. Kue-nya jadi lebih kecil, meskipun potongannya lebih sedikit,&rdquo; jelas Fajar. Tak hanya itu, Fajar juga menyoroti wacana penurunan biaya aplikasi oleh perusahaan sebagai bentuk efisiensi. Menurutnya, efisiensi ini harus dilakukan secara cermat. Kalau sampai berdampak pada performa sistem, seperti aplikasi lemot, sering crash, atau fitur penting dikurangi, justru akan mengganggu pengemudi dan membuat konsumen kecewa. &ldquo;Kalau aplikasinya sering error, driver bisa kehilangan pesanan. Konsumen pun bisa pindah ke platform lain. Jangan sampai solusi yang niatnya efisiensi malah bikin layanan amburadul,&rdquo; tegasnya. Fajar menekankan perlunya keseimbangan yang adil antara tiga pihak: konsumen, driver, dan perusahaan. Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, diminta turun tangan dengan serius dan tidak hanya sekadar membuat aturan di atas kertas. &ldquo;Tarif itu bukan cuma soal angka, tapi soal keadilan. Perlu kajian menyeluruh agar setiap kebijakan benar-benar menguntungkan semua pihak, bukan menambah beban,&rdquo; tutup Fajar. Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyatakan pemerintah tengah menyusun skema tarif baru untuk ojol dengan kisaran kenaikan 8&ndash;15 persen. Namun, belum ada kepastian kapan regulasi ini akan mulai diterapkan. Sementara itu, suara di lapangan makin keras. Driver terus menyuarakan tuntutan, dan konsumen pun mulai khawatir tarif ojol, moda transportasi harian yang fleksibel dan cepat, bakal makin tak terjangkau.&nbsp;

Kenaikan tarif ojol 8-15 persen dapat berdampak negatif bagi konsumen dan pengemudi, sehingga kontraproduktif menurut ekonom.

Tarif Ojol Mau Naik, Ekonom Beri Peringatan: Hati-Hati, Bisa Bikin Konsumen Kabur dan Driver Merugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-19-at-07.03.29.jpeg" alt="ojol istimewa" width="100%">
<figcaption>ojol istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dibanding Oktober 2021 atau secara tahunan, inflasi Oktober 2022 tercatat 5,71 persen. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi tahunan Oktober lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan September 2022 yang mencapai 5,95 persen.  Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Pusat Setianto, memaparkan penyumbang terbesar inflasi pada Oktober 2022 secara tahunan yakni transportasi sebesar 16,03 persen. Sementara andil terhadap inflasi sebesar 1,92 persen.  "Penyumbang inflasi tertinggi pada Oktober secara year-on-year (yoy) ini beberapa komoditas, seperti bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, termasuk tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga," papar Setianto dalam konferensi pers di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (1/11).  Berdasarkan komponennya, inflasi tahunan Oktober 2022 juga disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (mamintem) yang mengalami inflasi 6,76 persen (yoy). Dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,72 persen.  Lalu, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang tercatat inflasi sebesar 3,30 persen dan menyumbang 0,65 persen. Selanjutnya, inflasi perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 5,41 persen dengan andil 0,34 persen.  "Adapun inflasi perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencapai 5,08 persen dan memberikan andil sebesar 0,31 persen," jelasnya.  Sementara itu, berdasarkan sebarannya inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara yang tercatat sebesar 9,11 persen (yoy). Lalu, diikuti Kota Kupang (8,06 persen), Kota Padang (7,92 persen), Kota Parepare (7,66 persen), Kota Serang (7,54 persen), dan Kota Jayapura (7,43 persen).  Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Ternate dengan inflasi sebesar 3,32 persen. Ia membeberkan penyebab inflasi tinggi di Tanjung Selor yang disebabkan oleh angkutan udara dengan andil sebesar 2,08 persen.  "Lalu bensin andil 1,27 persen, bahan bakar rumah tangga 0,87 persen, dan cabai rawit 0,50 persen. Itu yang terjadi di Tanjung Selor," tuturnya.  Berdasarkan komponennya, kenaikan inflasi pada Oktober 2022 secara tahunan masih disebabkan oleh komponen harga yang diatur pemerintah. Ini dipicu oleh kenaikan BBM yang diumumkan pada 3 September lalu.  Menurut BPS, dua bulan pasca penyesuaian harga BBM, tekanan inflasi komponen harga diatur pemerintah masih tinggi. Ini didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan dalam kota.  "Meski demikian, melemahnya tekanan inflasi komponen harga bergejolak telah meredam kenaikan inflasi tahunan. Disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan," tandasnya.

Oktober Inflasi 5,71 Persen secara Tahunan, Tarif Ojol jadi Pemicu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJEK-ONLINE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyesuaian tarif BBM mulai diikuti kenaikan biaya transportasi. Mulai pukul 00.00 hari ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif ojek online.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyatakan, kebjakan itu diambil untuk menyesuaikan dengan beberapa komponen biaya jasa. Misalnya, tarif baru BBM, UMR, dan komponen perhitungan jasa lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 yang ditandatangani pada 7 September 2022.  Aturan itu tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.  "Untuk penyesuaian biaya jasa ojek online, ada tiga komponen. Antara lain biaya pengemudi yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, biaya jasa minimal order 4 km, dan kenaikan harga BBM,” ujar Hendro.  Lebih detail, Hendro membeberkan kenaikan biaya jasa ojek online. Yaitu, untuk zona I dari batas bawah Rp 1.850 naik menjadi Rp 2.000 atau naik 8 persen. Untuk batas atas, dari Rp 2.300 naik menjadi Rp 2.500 atau 8,7 persen. ’’Dan biaya jasa minimal menjadi Rp 8.000–Rp 10.000,” urainya.  Untuk zona II, terjadi kenaikan biaya batas bawah sebesar 13,33 persen dan batas atas sebesar 6 persen. ’’Dari Rp 2.250 naik menjadi Rp 2.550. Sedangkan biaya batas atas dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Sedangkan biaya jasa minimal Rp 10.200–Rp 11.200,” urai Hendro.  Selanjutnya, untuk zona III, batas bawah dari Rp 2.100 naik menjadi Rp 2.300 (naik 9,5 persen). Lalu, batas atas dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750 (naik 5,7 persen) dan biaya jasa minimal Rp 9.200–Rp 11.000.  Pembagian zonasi tersebut masih sama seperti sebelumnya. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua.  ’’Untuk biaya jasa minimal disesuaikan berdasar jarak 4 kilometer pertama. Untuk besaran biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi ditetapkan paling tinggi 15 persen. Jadi, ada penurunan. Kemarin 20 persen, kita turunkan menjadi 15 persen,” jelas Hendro.  Terpisah, Director of Central Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menegaskan, pihaknya akan mematuhi keputusan pemerintah. ’’Grab akan menerapkan tarif ojek online baru pada platform kami sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai pengenalan dan penyesuaian, setelah tarif ojek online baru tersebut diterapkan, Grab akan melakukan sosialisasi secara bertahap kepada mitra pengemudi dan konsumen,’’ tegas Tirza.

Selain Kenaikan BBM, Komponen Ini Pengaruhi Tarif Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJEK-ONLINE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan kenaikan tarif ojek online atau ojol berlaku mulai besok, Minggu 11 September 2022, bukan Sabtu (10/9) hari ini. Menurut Juru Bicara Adita Irawati waktu pemberlakuan itu sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan pihak aplikator.  "Sesuai dengan kesepakatan dengan aplikator berlaku 11 September pukul 00.00 WIB atau tengah malam nanti," kata Adita saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (10/9).  Sebelumnya, dalam konferensi pers beberapa hari lalu, jelas disampaikan bahwa kenaikan tarif ojol akan berlaku mulai 10 September 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Rabu (7/9).  Pada konferensi pers secara daring itu, Hendro menjawab pertanyaan dari awak media soal kapan keputusan menteri soal tarif ojol ini akan berlaku. Hendro menjawab tarif ojol baru mulai berlaku pada tanggal 10 September.  "Untuk terbitnya (Keputusan Menteri) per tanggal sekarang 7 September, jadi 7 September ditambah 3 hari tanggal 10. 10 atau 11 (pukul) 00.00. 10 (pukul) 00.00 itu sudah berlaku tarif baru. Jadi tiga hari setelah keputusan ini diumumkan," kata Hendro dalam konferensi pers, Rabu (7/9) lalu.  Dalam kesempatan sama, Adita juga mengatakan bahwa Keputusan Menteri soal tarif ojol baru akan berlaku mulai Rabu (7/9). "Jadi hari ini (Rabu) berlaku, tapi diberi kesempatan tiga hari kepada aplikator untuk melakukan penyesuaian," ujar Adita.  Seperti diketahui, tarif ojol baru dibagi menjadi tiga zona. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali. Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua).  Kemenhub merinci, tarif ojol di zona I mengalami kenaikan tarif batas bawah ojol dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000. Lalu, tarif batas atas naik dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500. Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp 8.000 sampai Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.  Untuk zona II tarif batas bawah naik dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550, dan batas atas naik dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona II adalah Rp 10.200 sampai Rp 11.200.  Kemudian, zona III tarif batas bawah naik dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.300, dan tarif batas atas naik dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona III adalah Rp 9.200 sampai Rp 11.000.

Ternyata Tarif Ojol Naik Mulai Besok Bukan Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJOL-FREDRIK-TARIGAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pengemudi ojek online menilai kenaikan tarif ojek online atau ojol nantinya belum bisa mengimbangi efek dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Diakui oleh mereka, kenaikan tarif ojol ini bersamaan dengan kebutuhan rumah tangga yang serba naik akibat harga baru BBM.  Rini, seorang ojol yang ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur mengatakan kenaikan tarif ojol tidak akan berpengaruh besar terhadap kebutuhan keluarganya.  "Tarif naik, tapi apa-apa naik (sembako). Kalau kata saya, sama aja (nggak membawa pengaruh)," kata Rini saat ditemui JawaPos.com, Kamis (8/9).  Ia juga menyayangkan soal kenaikan tarif ojol yang tidak seberapa dibandingkan dengan harga baru BBM. Ia menilai, kondisi ini justru merugikan para ojol.  "Sangat berkeberatan jika tarif ojek naik sedikit, tapi BBM naik banyak. Rugi kita," ujarnya.  Hal senada juga disampaikan, Rita, istri seorang ojol yang sedang berbelanja di Pasar Kramatjati. Ia menyebut, kenaikan tarif ojol di tengah kenaikan BBM tidak berdampak besar terhadap kesejahteraan.  "Kalau BBM naik trus ongkosnya (tarif ojol) naik kayanya sama aja, setara. Kecuali kalo BBM-nya enggak naik trus ongkosnya naik baru itu berdampak (terhadap kesejahteraan)," kata Rita.  Kendati demikian, keduanya berharap bahwa kenaikan tarif ojol pada Sabtu (10/9) mendatang benar-benar diterapkan. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengumumkan kenaikan tarif ojek online atau ojol yang berlaku mulai Sabtu, 10 September 2022, pukul 00.00 WIB  Kenaikan tarif ojol dibagi menjadi tiga zona dengan masing-masing rata-rata naik 8 persen dari harga sebelumnya. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali. Untuk Zona I, tarif batas bawah ojol naik dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500. Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp 8.000 sampai Rp 10 ribu.  Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) ditetapkan tarif batas bawah naik dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550 dan batas atas naik dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona dua adalah Rp 10.200 sampai Rp 11.200.  Kemudian, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua ditetapkan tarif batas bawah naik dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.300 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona ketiga adalah Rp 9.200 sampai Rp 11.000.

Tarif Naik di Tengah Kenaikan Harga BBM, Sopir Ojol Mengeluh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ojol.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengumumkan kenaikan tarif ojek online atau ojol, Rabu (7/9). Tarif baru ini ditetapkan salah satunya imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diumumkan beberapa waktu lalu.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto mengatakan, penyesuaian biaya jasa ini juga dilakukan selain karena kenaikan BBM juga mempertimbangkan Upah Minimum Regional (UMR) dan perhitungan jasa lainnya.  "Komponen penghitungan jasa ojol itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, untuk komponen biaya jasa ojol, ada tiga komponen, yaitu biaya atau pengemudi yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, jasa minimal order 4 km, dan kenaikan harga BBM," kata Hendro dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/9).  Dalam perubahan tarif ojol ini, pemerintah mengacu pada Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.  Hendro menyebut, pihaknya pertama kali menetapkan tarif ojol pada tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 tahun 2019. "Yang kemudian diubah menjadi KP 548 tahun 2020 yang dibagi menjadi tiga zona," ujar Hendro.  Ia menjelaskan tarif ojol dibagi menjadi tiga zona. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali. Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua).  Lantas, bagaimana riwayat kenaikan tarif ojol dari waktu ke waktu? Berikut ini riwayat kenaikan tarif ojol yang JawaPos.com rangkum untuk Anda.  1. Tarif ojol menurut KP 348 tahun 2019  Zona I Batas bawah 1.850 Batas atas 2.300 Minimal 7.000 s.d 10.000  Zona II Batas bawah 2.000 Batas atas 2.500 Minimal 8.000 s.d 10.000  Zona III Batas bawah 2.100 Batas atas 2.600 Minimal 7.000 s.d 10.000  2. Tarif ojol menurut KP 548 Tahun 2020  Zona I Batas bawah 1.850 Batas atas 2.300 Minimal 7.000 s.d 10.000  Zona II Batas bawah 2.250 Batas atas 2.850 Minimal 9.000 s.d 10.500  Zona III Batas bawah 2.100 Batas atas 2.600 Minimal 7.000 s.d 10.000  3. Tarif ojol menurut KP 564 Tahun 2022  Zona I Batas bawah 1.850 Batas atas 2.300 Minimal 9.250 s.d 11.500  Zona II Batas bawah 2.600 Batas atas 2.700 Minimal 13.000 s.d 13.500  Zona III Batas bawah 2.100 Batas atas 2.600 Minimal 10.500 s.d 12.000  4. Tarif ojol menurut KP Baru Tahun 2022  Zona I Batas bawah 2.000 Batas atas 2.500 Minimal 8.000 s.d 10.000  Zona II Batas bawah 2.550 Batas atas 2.800 Minimal 10.200 s.d 11.200  Zona III Batas bawah 2.300 Batas atas 2.750 Minimal 9.200 s.d 11.000

Riwayat Kenaikan Tarif Ojol Sejak 2019 hingga 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ojol.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengumumkan kenaikan tarif ojek online atau ojol, Rabu (7/9) hari ini. Sebelumnya, kenaikan tarif ojol sudah tertunda dua kali.  Berdasarkan catatan JawaPos.com, kenaikan tarif ojol pertama kali batal naik pada 14 Agustus karena masih perlu dilakukan sosialisasi. Kemudian batal naik pada 29 Agustus karena alasan kondisi ekonomi masyarakat.  Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Senin (5/9) penyesuaian tarif ojol usai harga BBM naik ditentukan dalam 2 hari ke depan.  "Untuk penyesuaian tarif ojek online (ojol) akan kami umumkan dalam dua hari ke depan (hari ini)," ujar Budi Karya.  Menurut jadwal, kenaikan tarif ojol akan diumumkan pada pukul 11.00 WIB. Secara daring masyarakat juga bisa menyaksikan pengumuman ini melalui kanal Youtube Ditjen Perhubungan Darat.  Diberitakan sebelumnya, rencana kenaikan tarif ojol telah tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  Berdasarkan Kepmenhub 564 Tahun 2022, rincian tarif ojol terbaru adalah sebagai berikut:  Zona I Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali – Biaya jasa batas bawah: Rp 1.850/km – Batas atas: Rp 2.300/km – Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 9.250-Rp 11.500  Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) – Biaya jasa batas bawah: Rp 2.600/km – Batas atas: Rp 2.700/km – Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 13.000-Rp 13.500.  Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua) – Biaya jasa batas bawah: Rp 2.100/km – Batas atas: Rp 2.600/km – Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 10.500-Rp 13.000

Hari Ini, Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menunda penyesuaian tarif angkutan sepeda motor daring alias ojek online (ojol). Pertimbangannya, memberikan waktu lebih banyak untuk sosialisasi.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengungkapkan, berdasar hasil peninjauan kembali, diperlukan waktu yang lebih panjang untuk sosialisasi terhadap tarif baru bagi seluruh pemangku kepentingan.  ”Mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender,” ujar Hendro kemarin (14/8).  Sebelumnya, Kemenhub mengeluarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat pada 4 Agustus 2022. Dalam beleid tersebut, Kemenhub juga menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM ditetapkan.  Semula, dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender. Namun, kemudian dilakukan perubahan untuk sosialisasi.  Hendro menyatakan, penambahan waktu sosialisasi itu berdasar masukan dari seluruh pihak. Durasi 25 hari kalender terhitung dari tanggal terbit KM 564, yakni 4 Agustus 2022, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh aplikator. Itu juga sesuai Ketentuan PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  Terkait waktu penyesuaian tarif di aplikasi, Hendro berharap aplikator dapat segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan bagi penumpang. Termasuk menjamin keselamatan penumpang.  Sementara itu, SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W. Purnomo menjelaskan bahwa Gojek berkomitmen mematuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usaha.  ”Sesuai arahan pemerintah yang terbaru, pelaksanaan ketentuan dalam KP 564/2022 diberikan masa tenggang 25 hari kalender sejak ditetapkan,” kata Rubi kemarin.  Sesuai petunjuk dari Kementerian Perhubungan, perpanjangan masa tenggang itu akan digunakan untuk melakukan persiapan dan sosialisasi kepada pengguna aplikasi, termasuk mitra driver. ”Gojek terus memonitor persiapan dan perkembangan yang ada serta berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dapat tetap memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, termasuk mitra driver dan pelanggan Gojek,” katanya.  Terpisah, Director of Central Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengungkapkan, saat ini Grab Indonesia masih mempelajari dan memantau dengan cermat keputusan Menhub tersebut. ”Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai peraturan baru tersebut agar seluruh amanat dari peraturan dapat kami jalankan dengan baik untuk para pengguna layanan kami, baik mitra pengemudi maupun penumpang,” jelas Tirza dalam pernyataan tertulis.  Dia menambahkan, sebagai pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Grab Indonesia akan senantiasa mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Juga, mendukung segala upaya pemerintah dalam memajukan industri transportasi tanah air.

Kenaikan Tarif Ojek Online Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru soal penyesuaian tarif angkutan motor daring alias ojek online (ojol). Aturan baru tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.  Kepmen tersebut ditandatangani oleh pejabat Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan Hendro Sugiatno pada 4 Agustus 2022 lalu. Selanjutnya, Kemenhub menyerahkan kepada perusahaan aplikasi untuk melakukan penyesuaian tarif pada aplikasi masing-masing. Adapun tiga item yang diatur dalam kepmen yang baru tersebut meliputi tarif jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal. Penyesuaian tarif terhadap tiga item biaya itu dikelompokkan menjadi tiga zona.  Zona 1 meliputi wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali. Kemudian, zona II meliputi wilayah Jabodetabek. Dan, zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua.  Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengungkapkan, KM Nomor KP 564 itu terbit untuk menggantikan aturan lama, yakni KM Nomor KP 348 Tahun 2019. Meski demikian, dia menyebut aturan baru itu akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online. Pemerintah sendiri menetapkan bahwa tarif ojek daring bisa dilakukan paling lama setiap satu tahun sekali. Atau jika terjadi perubahan situasi yang membuat biaya pokok jasa sepeda motor daring meningkat sebanyak 20 persen.  ’’Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini, kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu, sistem zonasi masih berlaku tiga zonasi,” ucap Hendro Senin (8/8) malam.  Dia melanjutkan, sesuai peraturan tersebut, komponen biaya pembentuk tarif terdiri atas biaya langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Sementara biaya tidak langsung adalah sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi.  Kemenhub menetapkan biaya aplikasi paling tinggi 20 persen. Adapun biaya jasa merupakan tarif yang sudah dipotong biaya tidak langsung. Yakni, berupa biaya sewa pengguna aplikasi oleh perusahaan. ’’Perusahaan aplikasi diharapkan menerapkan besaran biaya jasa baru berdasar sistem zonasi paling lambat 10 hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Hendro.  Dia berpesan, dengan kenaikan biaya jasa tersebut, perusahaan aplikasi ojek online melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan.

Dibagi Tiga Zona, Tarif Ojek Online Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-GALIH-COKRO-JAWAPOS.jpg" alt="Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) di Zona II atau kawasan Jabodetabek sebesar Rp 250 per kilometer (km). Dari yang semula Rp 2.000 per km, kini menjadi Rp 2.250 per km. Kebijakan ini telah berlaku per hari ini, Senin (16/3).  Menanggapi hal tersebut, Direktur Institut Studi Transportasi (Intran) Darmaningtyas mengatakan bahwa kenaikan tarif ojol merupakan hal yang baik. Sebab, dengan kenaikan ini diharapkan masyarakat dapat beralih menggunakan angkutan umum.  Kemudian, menurut Darmaningtyas, virus korona jenis baru atau Covid-19 jangan disangkutpautkan dengan kenaikan tarif tersebut. Apalagi dikaitkan dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan membatasi jam operasional angkutan umum. Seperti MRT, LRT dan Transjakarta.  "Biarin aja (tarif ojol naik), saya kira ini dua hal yang berbeda, kalau kenaikan tarif ojol ini kan tuntutan para driver dan pengurangan operasional angkutan umum itu kan karena virus korona. Itu dua hal yang jangan dicampuradukkan," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (16/3).  Bagi dia kenaikan tarif ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memakai angkutan umum. Dia juga menganggap kalau saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengintegrasikan angkutan massal dengan baik.  "Ya lebih bagus menurut saya kalau tarif naik, kan orang akan pindah ke angkutan umum, jadi ya di manapun ojol itu kan hanya untuk persinggahan, bukan yang utama, utama itu angkutan umum," terangnya.  Kendait demikian, Ia pun juga tidak lupa memberikan kritik kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dianggap terlalu ikut campur dalam bisnis transportasi tersebut. Baginya kenaikan tarif harsunay diserahkan pada mekanisme pasar.  "Dalam hal ini, aplikator, driver, dan konsumen. Kalau tarifnya tinggi dan masyarakat nggak mau menggunakan kan nanti akan ada pergeseran di lapangan, aplikator pasti akan menyesuaikan tarif yang terjangkau oleh penumpang," tutup dia.  Sebagai informasi, sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa tarif ini hanya berlaku untuk zona II saja dan hanya untuk roda dua. Sedangkan untuk roda empat masih dalam tahap proses.  “Untuk zona II, kenaikannya Rp 250 per km, sehingga tarif batas bawah menjadi Rp 2.250 dari Rp 2.000. Lalu tarif batas atas menjadi Rp 2.650,” kata Budi di kantornya, Selasa (10/3).  Dengan adanya kenaikan ini, maka tarif flat per 4 km dari kisaran Rp 8.000 sampai Rp 10.000 menjadi Rp 9.000 hingga Rp 10.500.  “Itu biaya jasa minimal kenaikan, setelah kita lakukan penyesuaian, menjadi Rp 9.000 batas bawahnya sampai Rp 10.500. Kalau dulu kan Rp 8.000 sampai Rp 10.000,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbQOORUizHw  https://www.youtube.com/watch?v=pMmEfdMBzZQ  https://www.youtube.com/watch?v=OmmptVbu-g4

Tarif Ojol Naik di Tengah Virus Korona, Pengamat: Biarin Aja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif ojol

Berita Terkini