<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-2-2168464801-1-104603750.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- &nbsp;Pemotongan dana transfer kepada Pemprov DKI memang sangat besar pada 2026, mencapai Rp 15 triliun. Dampak pemotongan itu, Pemprov DKI sedang menyisir program yang akan diprioritaskan tahun depan serta yang akan ditunda. Namun begitu, Gubernur DKI Pramono Anung sudah menyampaikan ada beberapa yang terdampak atas kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut. Diantaranya, penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) hingga subsidi transportasi. &ldquo;Sekarang ini, kami belum memutuskan apa pun. Kami akan melakukan kajian karena bagaimanapun nanti pada saatnya tentunya kami akan melihat apakah, eh, perlu ada penyesuaian atau enggak,&rdquo; terang Pramono. Meski masih dikaji, politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa tarif transportasi umum di Jakarta relatif terjangkau. &ldquo;Hampir semua angkutan dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah. Walaupun saya belum memutuskan ya, nanti akan kami sampaikan,&rdquo; ujar Pram. Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menuturkan, adanya pemotongan dana transfer tidak akan terhadap tarif LRT Jakarta dan MRT Jakarta. &ldquo;Berdasarkan kajian untuk perhitungan WTP (willingness to pay) dan ATP (ability to pay) pengguna, ini (LRT dan MRT Jakarta, Red) masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini,'' kata Syafrin.&nbsp; Namun untuk tarif Transportasi Jakarta (TJ), Syafrin menyebutkan sedang proses pengkajian saat ini. Sebab, tarif Rp 3.500 itu belum pernah ada penyesuaian sejak 2005 atau sejak 20 tahun lalu.&nbsp; &ldquo;Dalam dua dekade, inflasi sudah naik hampir 187 persen. Lalu harga barang naik hingga 2,87 kali lipat. Sementara pendapatan masyarakat pun naik sekitar enam kali lipat. Oleh sebab itu, perlu penyesuaian tarif. Kenapa? karena kami harus menjaga keberlanjutan layanan,'' terangnya. Namun berapa angka kenaikannya, dia belum bisa menyampaikan karena masih proses kajian.

Pemprov DKI Jakarta menghadapi pemotongan dana transfer yang signifikan pada tahun 2026, berdampak pada program dan tarif transportasi.

Gubernur Pramono Sebut Tarif Transportasi Jakarta Jauh Lebih Murah Dibanding Kota Tetangga, Sinyal Tarif Akan Naik?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/wisnu-PDAM.jpg" alt="Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu Cahyono. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu Cahyono. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, Jawa Timur, Arif Wisnu Cahyono menyatakan kenaikan tarif air bersih PDAM akan diberlakukan akhir 2022 atau paling lambat awal 2023.  "Surat permohonan kenaikan tarif PDAM sudah di meja wali kota," kata Wisnu panggilan akrabnya di Surabaya, Rabu (12/10).  Menurut dia, saat ini Pemkot Surabaya masih melakukan pengkajian terkait kenaikan tarif PDAM, khususnya untuk warga miskin. Ia mengatakan, kenaikan tarif air bersih sudah keharusan menyusul puluhan tahun belum pernah dinaikkan.  Di salah satu sisi, kata dia, selain biaya perawatan infrastruktur pengelolaan air bersih mahal, PDAM juga butuh modal untuk investasi, salah satunya untuk peremajaan pipa. "Banyak pipa peninggalan Belanda yang sudah tidak layak dan perlu diganti. Semua itu juga butuh biaya besar," ujar dia.  Selain itu, lanjut dia, kenaikan tarif juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Tahun 2022.  Surat ketetapan Gubernur Jatim tersebut melaksanakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Dalam surat gubernur tersebut disebutkan tarif rata-rata atau harga jual air minum BUMD Surabaya pada 2022 masih rendah jika dibanding dengan Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.  Disebutkan untuk tarif batas atas PDAM Surabaya Rp 17.202/m3, batas bawah (tarif dasar) Rp2. 659/m3, tarif rata-rata (harga jual) Rp 3.619/m3. Di Kabupaten Gresik untuk tarif batas atas Rp 17.188/m3, batas bawah Rp 8.074/m3 dan tarif rata-rata Rp 12.021/m3. Untuk Kabupaten Sidoarjo, tarif atas Rp 17.174/m3, tarif bawah Rp 6.213/m3 dan tarif rata-rata Rp 9.699/m3.  Hanya saja, Wisnu menjelaskan, simulasi tarif air bersih untuk harmonisasi atau kenaikan rata-rata Rp 4.070/m3. Tapi harga tarif dasar tetap memakai Rp 2.659/m3. "Yang jelas tidak jauh dari surat keputusan gubernur," ujar dia.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menginginkan tarif PDAM dapat dibedakan antara klaster perumahan menengah ke atas dengan perkampungan. "Tarif masih dihitung. Saya berharap tidak ada lagi warga miskin mensubsidi warga kaya," katanya.  Dengan demikian, kata Eri, maka warga yang benar-benar mampu tetap membayar PDAM dan warga yang tidak mampu, dapat disubsidi oleh pemerintah. (*)

Direktur PDAM Surabaya Sebut Kenaikan Tarif Paling Lambat Awal 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/aviary-image-1663573216085.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online. Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online. Fauzan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah perlu belajar mengenali dan mengidentifikasi biaya ekosistem ojek online (ojol) pasca keputusan untuk kenaikan tarif ojol yang diumumkan September lalu. Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan, pemerintah idealnya perlu membuat opsi lebih banyak dan rasional untuk terus mendukung ekosistem ojol yang dibangun oleh aplikator dengan mempelajari dan memahami business process dari aplikator lebih mendalam.  “Jadi pemerintah tidak hanya berkutat di persoalan tarif saja tetapi juga bisa memperluas opsi-opsi kebijakan seputar ekosistem ojol. Selama ini kebijakan pemerintah masih melulu soal tarif. Belum terlihat upaya untuk merancang skema insentif untuk memperluas pemanfaatan ekosistem ini sehingga aplikator punya sumber pendanaan baru,” kata Dewa kepada wartawan, Jumat (7/10).  Menurutnya, jika pemerintah memberikan dukungan terkait skema tarif ini, aplikator akan bisa memperoleh perluasan bisnis. Dengan kata lain, pemerintah secara tidak langsung ikut menjamin kesejahteraan driver.  “Kan pemerintah bisa mendorong aspek keselamatan atau aspek perlindungan para driver. Atau pemerintah memberikan insentif untuk praktek-praktek yang dilakukan oleh aplikator dalam meningkatkan alternatif pembiayaan atau alternatif pendapatan mitra driver,” ujar Dewa.  Ia melihat, pemangkasan biaya layanan dapat berdampak pada ekosistem ojol seperti berkurangnya kesejahteraan mitra driver dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang hidupnya bergantung pada ekosistem ojol, karena hal tersebut membuat aplikator berpotensi kehilangan sumber pendanaan.  “Contohnya, yang tadinya aplikator bisa memberikan insentif untuk mitra driver, kemungkinan insentif tersebut harus dipangkas demi mempertahankan bisnisnya tetap berjalan. Jadi ada dua dampak utama yang dirasakan mitra driver, yaitu berkurangnya insentif ke mereka dan berkurangnya potensi pendapatan akibat permintaan konsumen berkurang,” ungkap Dewa.  Dia menambahkan, pengaturan batas maksimum biaya sewa aplikasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan teknologi aplikasi. Ini merupakan hal yang krusial karena aplikasi adalah motor dari ekosistem ojol. Tanpa maintenance, kualitas aplikasi akan berkurang dan berdampak langsung pada menurunnya permintaan konsumen.  Pasalnya, teknologi yang menjadi basis aplikasi membutuhkan biaya yang besar, dan aplikator harus memastikan teknologi aplikasi berjalan dengan baik tanpa adanya bug, maupun error system.  “Kemudian juga harus ada update, bisa menjamin cyber security. Aplikasi juga berorientasi pada user experience yang harus dijaga. Ketika biaya sewa aplikasi yang salah fungsinya untuk maintenance aplikasi diturunkan, kenyamanan pengguna juga akan berkurang dan ini bisa berdampak pada permintaan konsumen untuk menggunakan ojol,” imbuhnya.  Layanan di ekosistem ojol, kata Dewa, saat ini memang masih membutuhkan maintenance untuk mendorong peningkatan permintaan konsumen. Mulai dari promo, cash back, voucher, hingga komisi untuk mitra driver.  “Nah, ketika biaya sewa aplikasi dibatasi, mungkin yang akan dilakukan aplikator di Indonesia adalah mengurangi layanan-layanan yang dinilai kurang bisa memberikan pendapatan yang signifikan. Begitu juga dengan program-program yang memberikan benefit bagi driver, kemungkinan besar akan dikurangi,” tutup Dewa.

Tarif Naik, Pemerintah Diminta Jamin Aplikator Transportasi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220429_100822.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melaju di jalan Tol Palimanan–Kanci Cirebon, Jumat (29/4). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melaju di jalan Tol Palimanan–Kanci Cirebon, Jumat (29/4). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengumumkan telah melakukan penandatanganan Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol pada Jumat (7/10). Kepala BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit, mengatakan amandemen itulah yang akan menjadi dasar diprosesnya penyesuaian tarif. "Amandemen PPJT yang menjadi dasar untuk diprosesnya penyesuaian tarif. (Dalam) Amandemen ada lima ruas," kata Danang saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/10). Ia menyebut, lima ruas yang ada dalam amandemen PPJT, meliputi Jalan Tol Pandaan-Malang, Jalan Tol Kanci-Pejagan, Jalan Tol Pondok Aren-Serpong atau Jalan Tol BSD, Jalan Tol Tangerang-Merak, dan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu. Meski begitu, Danang menjelaskan, hanya tiga ruas yang mengalami penyesuaian tarif. Sedangkan dua lainnya hanya perpanjangan masa konsensi dan pengaturan lebih lanjut soal pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) serta pemanfataan ruang milik jalan (Rumija). "Hanya tiga, Jalan Tol Pandaan-Malang, Jalan Tol Kanci-Pejagan, dan Jalan Tol Tangerang-Merak," ujarnya. Sementara untuk Jalan Tol BSD akan dilakukan masa perpanjangan konsesi. Sebab, badan usaha jalan tol (BUJT) BSD sedang melakukan proyek penanganan banjir hingga 2023 mendatang. "Masa konsesinya akan diperpanjang karena dia (BUJT), kita tugasi untuk meninggikan jalan dua meter di atas permukaan," imbuhnya. Sedangkan untuk Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu akan dilakukan pengelolaan TIP dan pemanfaatan Rumija. Danang menjelaskan, dalam pengelolaan TIP nantinya hanya BPJT yang melayani investor untuk melakukan kesepakatan business to bussiness (b-to-b). "Soal pengelolaan Rumija tol, yang itu kita kan ada pengaturan masalah ruang konsesi dan ada juga peraturan perundangan soal BMN. Itu digabungkan dengan BPJT yang baru dan akan menentukan bisnis plan pengusaha jalan tol," pungkasnya.

Amandemen PPJT Ditandatangani, Tarif di Tiga Ruas Jalan Tol Bakal Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ojol.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan alasan pemerintah menaikkan rata-rata tarif angkutan bus AKAP kelas ekonomi lebih tinggi dari ojol. Pihaknya menyebut rata-rata kenaikan tarif ojol sebesar 8 persen sedangkan bus AKAP sekitar 30 persen.  Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Suharto menjelaskan penetapan nilai rata-rata tersebut didasari pada hasil kajian yang telah dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Adapun hasilnya, kemudian dijadikan rujukan dan pertimbangan Kemenhub dalam menentukan rata-rata kenaikan baik untuk tarif ojol dan angkutan umum.  "Kami sudah melihat apa yang sudah dilakukan selama ini  kajiannya oleh BKT. Tentunya itu sudah menjadi rujukan untuk bisa menetapkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan sehingga ada peningkatan tarif rata-rata tadi. Ini kira-kira menjadi pertimbangan kita," jelas Suharto dalam konferensi pers, Rabu (7/9).  Meski begitu, Kemenhub memastikan pihaknya akan menyeimbangkan kenaikan tarif angkutan umum reguler. Antara lain seperti angkot, bus hingga taksi. "Kita juga perlu menyeimbangkan antara pelayanan reguler saat ini apakah bentuknya angkot, bentuknya bis atau sebagainya, ataupun termasuk taksi maka kita akan menyeimbangkan," ujarnya.  Terkait mengapa kemudian kenaikan tarif ojol lebih rendah, Suharto menjawab, hal itu dilakukan demi menjaga pengguna ojek online agar tidak beralih ke angkutan reguler. "Kalau kita akan menaikkan lebih tinggi dari itu (8 persen), maka menutup atau tidak menutup kemungkinan nantinya pangsa pasar dari ojol itu akan bergeser kepada angkutan-angkutan yang reguler," ungkap dia.  Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengumumkan kenaikan tarif ojek online atau ojol yang berlaku mulai Sabtu, 10 September 2022, pukul 00.00 WIB  Kenaikan tarif ojol dibagi menjadi tiga zona dengan masing-masing rata-rata naik 8 persen dari harga sebelumnya. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali. Untuk Zona I, tarif batas bawah ojol naik dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500. Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp 8.000 sampai Rp 10 ribu.  &nbsp;  Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) ditetapkan tarif batas bawah naik dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550 dan batas atas naik dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona dua adalah Rp 10.200 sampai Rp 11.200.  &nbsp;  Kemudian, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua ditetapkan tarif batas bawah naik dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.300 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona ketiga adalah Rp 9.200 sampai Rp 11.000.  Sedangkan tarif angkutan umum yang disebut naik sekitar 30 persen terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah I meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Tarif batas atas ditetapkan Rp 207 per penumpang per kilometer dari sebelumnya Rp 155 per penumpang per kilometer atau naik 33,5 persen. Sedangkan tarif batas bawah naik menjadi Rp 128 per penumpang per kilometer dari sebelumnya Rp 95 sejak tahun 2016 naik 34,7 persen.  Wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Tarif batas atas ditetapkan Rp 227 per penumpang per kilometer dari sebelumnya Rp 172 per penumpang per kilometer atau naik sebesar 31,9 persen. Sementara tarif batas bawah wilayah II ditetapkan naik menjadi Rp 142 per penumpang per kilometer dari sebelumnya Rp 106 per penumpang per kilometer atau naik 33,9 persen. (*)

Ini Alasan Tarif Ojol Naik Lebih Rendah dari Bus AKAP Kelas Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-2-640x437-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dijadwalkan mulai memberlakukan kenaikan tarif ojek online (ojol) mulai besok, Senin (29/8/2022).  </div> <div align="left"> Nantinya, tarif baru ojol akan disesuaikan pada tiga zona berbeda dan terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama.  </div> <div align="left"> Aturan baru ini merujuk Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No <a href="tel:5642022">564/2022</a> Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  </div> <div align="left"> Terkait itu, sejumlah driver ojek online mengaku belum mendapat sosialisasi dari aplikator secara langsung terkait kenaikan tarif yang akan berlaku Senin (29/8).  </div> <div align="left"> Mereka hanya menyebut hanya mendapat informasi dari sesama teman di grup seluruh ojol yang dimilikinya. "Kalau langsung dari aplikasi belum ada pemberitahuan, cuma WA aja," kata Dadang yang ditemui <a href="https://jawapos.com/">JawaPos.com</a> di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (28/8/2022).  </div> <div align="left"> Diamini juga oleh Ahmad, pengendara ojol yang sama-sama sedang menunggu orderan, ia mengaku hanya mengetahui informasi kenaikan tarif hanya melalui grup WhatsApp saja.  </div> <div align="left"> Meski begitu, keduanya sama-sama mendukung kenaikan tarif ojol tersebut agar berpengaruh positif terhadap pendapatannya setiap hari.  </div> <div align="left"> Bahkan, Dadang berharap kenaikan nominal tarif bisa sepadan dengan apa yang didapatnya setelah menyelesaikan orderan. Sebab menurutnya, kadang harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang didapatkan.  </div> <div align="left"> "Kadang nggak nyampe (sesuai tarif yang dipatok) karena kan ngikutin jalur, kalau lurus kan kiloannya berkurang," ungkap Dadang.  </div> <div align="left"> Selain itu juga ia berharap, kenaikan tarif tidak semakin membebani pelanggan, baik untuk jasa pengantaran dan pengiriman makanan. Sebab, menurut pengalamannya, sejumlah pelanggan sering mengatakan mahal, padahal nilai uang yang diperoleh driver tidak ada bedanya.  </div> <div align="left"> "Customer ngeluhnya mahal, padahal kami dapetnya sama, malah kurang," ungkapnya.  </div> <div align="left"> Sebagai informasi, berikut ini tarif baru ojol yang berlaku di Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi:  </div> <div align="left"> Biaya jasa batas bawah Rp 2.600/km; Batas atas sebesar Rp 2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 13.000-Rp 13.500. (*)  </div>

Tarif Ojol Naik mulai Besok, Driver Berharap Tambah Pendapatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru soal penyesuaian tarif angkutan motor daring alias ojek online (ojol). Aturan baru tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.  Kepmen tersebut ditandatangani oleh pejabat Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan Hendro Sugiatno pada 4 Agustus 2022 lalu. Selanjutnya, Kemenhub menyerahkan kepada perusahaan aplikasi untuk melakukan penyesuaian tarif pada aplikasi masing-masing. Adapun tiga item yang diatur dalam kepmen yang baru tersebut meliputi tarif jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal. Penyesuaian tarif terhadap tiga item biaya itu dikelompokkan menjadi tiga zona.  Zona 1 meliputi wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali. Kemudian, zona II meliputi wilayah Jabodetabek. Dan, zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua.  Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengungkapkan, KM Nomor KP 564 itu terbit untuk menggantikan aturan lama, yakni KM Nomor KP 348 Tahun 2019. Meski demikian, dia menyebut aturan baru itu akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online. Pemerintah sendiri menetapkan bahwa tarif ojek daring bisa dilakukan paling lama setiap satu tahun sekali. Atau jika terjadi perubahan situasi yang membuat biaya pokok jasa sepeda motor daring meningkat sebanyak 20 persen.  ’’Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini, kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu, sistem zonasi masih berlaku tiga zonasi,” ucap Hendro Senin (8/8) malam.  Dia melanjutkan, sesuai peraturan tersebut, komponen biaya pembentuk tarif terdiri atas biaya langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Sementara biaya tidak langsung adalah sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi.  Kemenhub menetapkan biaya aplikasi paling tinggi 20 persen. Adapun biaya jasa merupakan tarif yang sudah dipotong biaya tidak langsung. Yakni, berupa biaya sewa pengguna aplikasi oleh perusahaan. ’’Perusahaan aplikasi diharapkan menerapkan besaran biaya jasa baru berdasar sistem zonasi paling lambat 10 hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Hendro.  Dia berpesan, dengan kenaikan biaya jasa tersebut, perusahaan aplikasi ojek online melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan.

Dibagi Tiga Zona, Tarif Ojek Online Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/candi2.jpg" alt="Candi Borobudur. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Candi Borobudur. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menyoroti rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.  Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, alasan kenaikan lantaran pemerintah berupaya untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut merupakan bukti nyata inkonsistensi. Terlebih Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas.  ’’Inkonsistensi Pemerintah sangat nyata di sini. Borobudur sudah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas bukan destinasi konservasi,” kata Ledia Hanifa kepada wartawan, Senin (6/6).  Seharusnya, lanjut dia, ketika destinasi superprioritas ditetapkan, Pemerintah bisa melakukan berbagai cara untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan dengan segala konsekuensinya.  ’’Karenanya harus dipikirkan bagaimana caranya agar bisa mendatangkan wisatawan yang banyak untuk mendapat penghasilan yang banyak. Secara logika memang berarti tiket tidak boleh mahal,” terang Ledia Hanifa.  Legislator Dapil Jawa Barat II itu melanjutkan, Pemerintah baru bisa menaikkan tarif Candi Borobudur apabila ditetapkan menjadi destinasi konservasi. Di mana, pembatasan pengunjung harus dilakukan demi menjaga kelestarian Candi Borobudur.  ’’Destinasi konservasi akan sangat membatasi wisatawan yang hadir karena menjaga kondisi Borobudur yang sudah mulai rusak dan perlu konservasi secara serius. Wajar jika tiket masuknya mahal karena memang harus dibatasi jumlah orangnya,” papar Ledia Hanifa.  Untuk diketahui, Luhut mengumumkan pemerintah akan membatasi pengunjung kompleks Candi Borobudur dan menerapkan tarif baru untuk tiket naik ke area Candi Borobudur. Pengunjung lokal atau turis lokal nantinya diharuskan membayar tiket naik ke Candi Borobudur Rp 750.000.  Ia menargetkan, dengan ketetapan aturan tiket masuk Borobudur yang baru, jumlah kunjungan wisatawan ke candi Buddha itu 1.200 orang per hari. Sementara untuk wisatawan mancanegara, lanjut Luhut, bakal dikenakan tiket naik ke Candi Borobudur 100 dollar AS atau jika dirupiahkan setara dengan Rp 1.443.000 (kurs Rp 14.400) atau hampir dua kali lipat dari harga tiket kategori yang sama untuk turis lokal. (*)  &nbsp;

Politisi PKS Sebut Tarif Borobudur Naik Bukti Pemerintah Inkonsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SOSOK-LUHUT-BINSAR-PANJAITAN-eca-1.jpg" alt="LUHUT BINSAR PANJAITAN-HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>LUHUT BINSAR PANJAITAN-HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah dalam menjaga Warisan Budaya Dunia tersebut.  “Candi Borobudur itu kan cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Dengan relief yang sarat makna khususnya bagi umat Buddha dan kita umat manusia, penting bagi kita semua memberi perhatian khusus untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara tersebut,” ungkap Luhut secara tertulis, Senin (6/6).  Menurut Menko Luhut, sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan ancaman. Salah satunya adalah 'tangan-tangan jahil' yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab di tempat wisata tersebut.  “Silakan cek atau tanya ke teman-teman pengelola di sana," imbuhnya.  Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan, ditambah lagi faktor perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi juga menjadi tantangan tersendiri.  "Belum lagi perilaku pengunjung yang suka melakukan vandalisme, menyelipkan benda tertentu di sela-sela batu candi, membuang sampah sembarangan dan yang lebih parah adalah tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. Ini semua kan perlu penanganan khusus,” lanjutnya.  Sebelumnya, Luhut mengatakan akan melakukan pembatasan pengunjung Candi Borobudur. Jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi wisata tersebut dibatasi 1.200 orang per hari.  ”Kami juga sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari,” kata Luhut di akun Instagram-nya @luhut.pandjaitan dikutip JawaPos.com, Minggu (5/6).

Luhut Beberkan Alasan Rencana Pembatasan Pengunjung Candi Borobudur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tol-gempol-pandaan-mengurai-macet-dan-mendongkrak-kunjungan-wisata_c_214182.jpeg" alt="Bundaran tol gempol diambil dari atas. Tol ini makin meningkatkan kunjungan wisata di daerah Malang dan sekitarnya" width="100%">
<figcaption>Bundaran tol gempol diambil dari atas. Tol ini makin meningkatkan kunjungan wisata di daerah Malang dan sekitarnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif ruas jalan Tol Gempol-Pandaan dan Surabaya-Mojokerto mengalami kenaikan dan diberlakukan pada Sabtu 19 Maret 2022 pukul 00.00 WIB, mengacu Keputusan Menteri PUPR Nomor 164/KPTS/M/2022 tanggal 23 Februari 2022.  Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) Netty Renova di Surabaya, Jumat, mengatakan, berdasarkan aturan itu kenaikan tarif terjadi antara Rp500 hingga Rp1.000, seperti jalan Tol Gempol-Pandaan untuk kendaraan golongan I menjadi Rp13.000, dari sebelumnya Rp12.500, kemudian golongan II menjadi Rp21.500, dari sebelumnya Rp20.500.  Untuk golongan III menjadi Rp21.500, dari sebelumnya Rp20.500, lalu golongan IV menjadi Rp27.000, dari sebelumnya Rp26.500 hingga Gol V menjadi Rp27.000 dari sebelumnya Rp26.500.  Ia menjelaskan aturan penyesuaian tarif juga sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No 236/KPTS/M/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.  Penyesuaian tarif tol juga telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. "Berdasarkan regulasi itu, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi," kata Netty, dalam siaran persnya.  Adapun penyesuaian tarif Tol Gempol-Pandaan berdasarkan pada inflasi periode 1 Desember 2019-30 November 2021 untuk Malang sebesar 2,8 persen dan Tol Surabaya-Mojokerto berdasarkan pada inflasi periode 1 Desember 2019-30 November 2021 untuk Surabaya sebesar 4 persen.  "Penyesuaian tarif secara reguler merupakan bagian dari wujud kepastian dari skema pengembalian investasi pembangunan jalan tol sesuai dengan business plan untuk membangun iklim investasi jalan tol yang kondusif, serta mendorong kemampuan Badan Usaha Jalan Tol dalam meningkatkan level pelayanan bagi pengguna jalan," katanya.  Direktur Utama PT JSM Widiyatmiko Nursejati mengatakan Jasamarga akan terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan, seperti yang ada di ruas Surabaya-Mojokerto.  "Untuk meningkatkan kapasitas layanan transaksi, PT JSM juga telah menambah gardu top up drive thru, penambahan OAB Multi di Gerbang Tol Warugunung, penambahan perangkat mobile reader di Gerbang Tol Waru 3 serta penambahan kapasitas Gerbang Tol Waru 5,” ujar Widiyatmiko  Sementara itu, untuk penyesuaian tarif dengan jarak terjauh pada Jalan Tol Surabaya-Mojokerto menjadi sebagai berikut :  &nbsp;  Gol I : Rp39.000 sebelumnya Rp38.000  Gol II : Rp64.500 sebelumnya Rp62.000  Gol III: Rp64.500 sebelumnya Rp62.000  Gol IV: Rp97.500 sebelumnya Rp93.500  Gol V: Rp97.500 sebelumnya Rp93.500  &nbsp;  Sedangkan untuk asal perjalanan Simpang Susun Waru Raya di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto menjadi sebagai berikut:  &nbsp;  Gol I : Tetap Rp2.500,  Gol II : Rp4.500 sebelumnya Rp4.000,  Gol III: Rp4.500 sebelumnya Rp4.000,  Gol IV: Tetap Rp6.500,  Gol V: Tetap Rp6.500,

Tarif Ruas Tol Gempol-Pandaan dan Surabaya-Mojokerto Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif naik

Berita Terkini