<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/MRT-Dery-Ridwansah-8JPG-2510751594.jpg" alt="Rangkaian kereta MRT Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian kereta MRT Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan kejutan spesial bagi warga Ibu Kota. Pada Minggu, 5 Oktober 2025, seluruh pengguna MRT Jakarta bisa menikmati perjalanan dengan tarif khusus hanya Rp 80 per perjalanan. Program tarif spesial ini bisa dinikmati masyarakat sepanjang jam operasional, mulai pukul 05.00 hingga 23.59 WIB. Langkah ini menjadi bentuk apresiasi dan dukungan MRT Jakarta terhadap semangat nasionalisme serta peningkatan mobilitas warga di momen perayaan penting bagi bangsa. Pemberlakuan tarif Rp 80 bukan hanya bentuk perayaan, tetapi juga bagian dari komitmen MRT Jakarta dalam mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik modern, aman, dan nyaman. Melalui program ini, MRT ingin memberikan pengalaman perjalanan yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung gaya hidup perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan. "MRT Jakarta berkomitmen untuk terus berkontribusi menghadirkan layanan mobilitas perkotaan yang aman, nyaman, dan andal," ujar Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo dalam keterangannya, Jumat (3/10). Tarif khusus Rp 80 berlaku bagi seluruh pengguna, baik pelanggan lama maupun pengguna baru. Masyarakat dapat menggunakan berbagai metode pembayaran seperti: <ul> <li>Kartu uang elektronik bank penerbit (Brizzi, Flazz, e-Money, TapCash)</li> <li>Aplikasi MyMRTJ yang terhubung dengan e-wallet (AstraPay, i.Saku, DANA, GoPay, blu, Kredivo, Mastercard, dan rekening digital seperti BCA)</li> <li>Kartu Multi Trip (KMT) dan JakLingko</li> <li>Pastikan saldo atau limit minimal Rp80 tersedia sebelum transaksi dilakukan.</li> </ul> <h2>Bisa Beli Tiket di Mesin Otomatis</h2> Selain menggunakan kartu dan aplikasi, tiket juga dapat dibeli di mesin penjual tiket otomatis (Ticket Vending Machine/TVM MyMRTJ Lite) yang tersebar di seluruh stasiun MRT Jakarta. Pembayaran bisa dilakukan dengan QRIS, kartu debit, atau kartu kredit. Namun, perlu diketahui bahwa pembelian melalui TVM MyMRTJ Lite akan dikenakan biaya jasa pengiriman tiket sebesar Rp 2.000 per transaksi. Melalui program ini, MRT Jakarta mengajak masyarakat menjelajahi kota dan merayakan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas. Warga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beraktivitas bersama keluarga dan sahabat, sekaligus merasakan kemudahan mobilitas di ibu kota.

MRT Jakarta memberikan tarif spesial Rp80 untuk merayakan HUT ke-80 TNI, berlaku untuk semua pengguna pada 5 Oktober 2025.

Rayakan HUT ke-80 TNI, MRT Jakarta Beri Tarif Spesial Rp 80, Catat Tanggalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tarif-mrt-dinilai-mahal-anies-itu-relatif_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik MRT menuju Balai Kota" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik MRT menuju Balai Kota</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan menilai tarif maksimal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp 14 ribu masih terlalu mahal. Namun tanggapan itu dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies justru menilai&nbsp;tarif MRT&nbsp;masih lebih murah dibandingkan dengan ojek online. Terlebih jika menggunakan MRT Jakarta penumpang akan mendapatkan kenyamanan dan waktu tempuh yang singkat. "Ya kalau menggunakan kendaraan lain dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI nanti anda akan bisa membandingkan, jadi disebut murah atau mahal itu dalam konteks relatif," kata Anies, di Stasiun Bundaran HI, Senin (1/4). Ia mengungkapkan jika menggunakan ojek online dari Lebak Bulus ke Bundaran HI bisa mencapai Rp 32 ribu. Dengan asumsi Rp 2.000 untuk setiap kilometer dan jarak tempuh mencapai&nbsp;16 kilometer. Sehingga jika dibandingan dengan, maka MRT masih lebih murah.&nbsp; "Kalau naik ojek bisa sampai&nbsp;Rp 32 ribu dengan jarak yang sama, dengan kenyamanan rendah, naik motor waktu tidak pasti, nah ini (MRT) pasti waktunya 28 menit, kenyamanan tinggi, harganya 50 persen dari itu," jelasnya. Selain itu, Anies juga membandingkan dengan kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat, yang harus membayar parkir dan biaya bahan bakar. "Kalau pakai motor dan mobil sendiri harus dipikirkan biaya parkirnya, kalau naik&nbsp;MRT begitu turun tidak usah mikir parkir lagi, langsung bisa ke kantor, leluasa sekali," ucapnya.

Tarif MRT Dinilai Mahal, Anies: Itu Relatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bulan-april-2019-mrt-jakarta-diskon-50-persen_m_.jpg" alt="Penumpang MRT Jakarta" width="100%">
<figcaption>Penumpang MRT Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layanan gratis angkutan Moda Raya Terpadu (MRT) sudah berakhir per Minggu (31/3). Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon 50 persen tarif bagi penumpang moda transportasi massal itu. Kendati demikian, layanan angkutan komersial belum diberlakukan secara penuh bagi jasa pengguna angkutan MRT. Penumpang hanya dikenakan tarif sebesar 50 persen dari tarif penuh selama bulan April. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, MRT Jakarta sudah meminta persetujuan agar selama bulan April, pengguna MRT Jakarta mendapatkan potongan sebesar 50 persen. Diskon itu diberikan agar lebih banyak masyarakat yang menggunakan transportasi massal kereta api jenis Mass Rapid Transit. Potongan sebesar 50 persen pun dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi serta dapat lebih dipahami oleh masyarakat. “Jadi, kalau sesuai tarif dari Lebak Bulus ke Bundaran HI hanya Rp 14.000. Maka, selama April ini, hanya akan 7.000 rupiah sekali jalan. Begitu juga kalau dari Dukuh Atas ke Fatmawati yang seharusnya 12.000 rupiah, hanya akan 6.000 rupiah," ujar Anies melalui keterangan tertulisnya, Minggu (31/1). Anies menjelaskan, usulan tersebut disampaikan oleh Dirut PT MRT Jakarta, William P. Sabandar yang dilaporkan kepadanya dan disetujui. Dia berharap adanya potongan sebesar 50 persen itu dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menggunakan MRT Jakarta. “Saya berharap potongan 50 persen ini dapat mengedukasi masyarakat untuk mengubah budaya transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” harapnya. Anies menambahkan, tarif MRT Jakarta sudab ditetapkan bersama oleh Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Keputusan itu tertuang dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit. “Tarifnya mengacu pada Pergub tersebut. Diskon diberikan oleh MRT Jakarta dengan mengirim surat. Mulai 1 April 2019, MRT Jakarta akan mulai beroperasi secara komersial,” imbuhnya.

Selama April 2019, MRT Jakarta Diskon 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/besok-penumpang-mrt-resmi-dikenakan-tarif-begini-cara-dapat-tiketnya_m_.jpg" alt="MRT Jakarta resmi beroperasi" width="100%">
<figcaption>MRT Jakarta resmi beroperasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif gratis Moda Raya Terpadu (MRT) selama masa perkenalan sudah habis. Mulai Senin (1/4) besok, layanan MRT tahap I sudah beroperasi secara komersial. Artinya, masyarakat pengguna jasa layanan MRT akan dikenakan tarif. Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta, Muhamad Kamaluddin mengatakan, dari Senin (25/3) hingga Kamis (28/3) tercatat sudah 332.184 penumpang yang sudah menikmati perjalanan MRT secara gratis. Sementara di hari berikutnya, Jumat (29/3) 130.000 penumpang lebih dan Sabtu (30/3) mencapai 160.000 lebih penumpang. "Hari ini adalah hari terakhir penumpang menggunakan MRT secara gratis. Hari kemarin dan sekarang, penumpang lebih dari 150 ribu lebih menggunakan MRT di hari terakhir layanan gratis," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (31/3). Kamaluddin memastikan di hari Senin (1/4) besok, penumpang sudah dikenakan tarif menikmati jasa layanan MRT. Dikatakannya, masyarakat yang akan menggunakan layanan MRT Jakarta dapat memilih beberapa alternatif metode pembayaran. Pertama, kartu MRT Jakarta Jelajah Single Trip. Kartu itu dapat diperoleh di mesin tiket otomatis (ticket vending machine) atau loket tiket (ticket sales office) yang ada di seluruh Stasiun MRT Jakarta. Kedua, kartu Uang Elektronik Bank yaitu JakLingko, E-Money (Bank Mandiri), Brizzi (Bank BRI), Tap Cash (Bank BNI), Flazz (Bank BCA), dan JakartaOne (Bank DKI) yang dapat diperoleh dari masing-masing bank tersebut. "Sementara ini, kartu MRT Jakarta Jelajah Multi Trip belum diperjualbelikan karena dalam proses perizinan. Kami masih menunggu izinnya," kata dia. Kamaluddin menambahkan, per tanggal 1 April 2019, layanan MRT Jakarta pada sudah bisa dinikmati masyarakat mulai pukul 05.30 WIB untuk pemberangkatan kereta pertama dari Stasiun Lebak Bulus dan untuk kereta terakhir pemberangkatan Stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus pukul 22.01 WIB.  Berikut daftar lengkap tarif MRT Jakarta antar stasiun: Lebak Bulus-Fatmawati Rp 4.000 Lebak Bulus-Cipete Raya Rp 5.000 Lebak Bulus-Haji Nawi Rp 6.000 Lebak Bulus-Blok A Rp 7.000 Lebak Bulus-Blok M Rp 8.000 Lebak Bulus-Sisingamangaraja Rp 9.000 Lebak Bulus-Senayan Rp 10.000 Lebak Bulus-Istora Rp 11.000 Lebak Bulus-Bendungan Hilir Rp 12.000 Lebak Bulus-Setiabudi Rp 13.000 Lebak Bulus-Dukuh Atas Rp 14.000 Lebak Bulus-Bundaran HI Rp 14.000 Fatmawati-Cipete Raya Rp 4.000 Fatmawati-Haji Nawi Rp 5.000 Fatmawati-Blok A Rp 6.000 Fatmawati-Blok M Rp 7.000 Fatmawati-Sisingamangaraja Rp 7.000 Fatmawati-Senayan Rp 9.000 Fatmawati-Istora Rp 9.000 Fatmawati-Bendungan Hilir Rp 10.000 Fatmawati-Setiabudi Rp 11.000 Fatmawati-Dukuh Atas Rp 12.000 Fatmawati-Bundaran HI Rp 13.000 Cipete Raya-Haji Nawi Rp 3.000 Cipete Raya-Blok A Rp 4.000 Cipete Raya-Blok M Rp 5.000 Cipete Raya-Sisingamangaraja Rp 6.000 Cipete Raya-Senayan Rp 7.000 Cipete Raya-Istora Rp 8.000 Cipete Raya-Bendungan Hilir Rp 9.000 Cipete Raya-Setiabudi Rp 9.000 Cipete Raya-Dukuh Atas Rp 10.000 Cipete Raya-Bundaran HI Rp 11.000 Haji Nawi-Blok A Rp 3.000 Haji Nawi-Blok M Rp 4.000 Haji Nawi-Sisingamangaraja Rp 5.000 Haji Nawi-Senayan Rp 6.000 Haji Nawi-Istora Rp 7.000 Haji Nawi-Bendungan Hilir Rp 8.000 Haji Nawi-Setiabudi Rp 8.000 Haji Nawi-Dukuh Atas Rp 9.000 Haji Nawi-Bundaran HI Rp 10.000 Blok A-Blok M Rp 3.000 Blok A-Sisingamangaraja Rp 4.000 Blok A-Senayan Rp 5.000 Blok A-Istora Rp 6.000 Blok A-Bendungan Hilir Rp 7.000 Blok A-Setiabudi Rp 7.000 Blok A-Dukuh Atas Rp 8.000 Blok A-Bundaran HI Rp 9.000 Blok M-Sisingamangaraja Rp 3.000 Blok M-Senayan Rp 4.000 Blok M-Istora Rp 5.000 Blok M-Bendungan Hilir Rp 6.000 Blok M-Setiabudi Rp 6.000 Blok M-Dukuh Atas Rp 7.000 Blok M-Bundaran HI Rp 8.000 Sisingamangaraja-Senayan Rp 3.000 Sisingamangaraja-Istora Rp 4.000 Sisingamangaraja-Bendungan Hilir Rp 5.000 Sisingamangaraja-Setiabudi Rp 6.000 Sisingamangaraja-Dukuh Atas Rp 7.000 Sisingamangaraja-Bundaran HI Rp 7.000 Senayan-Istora Rp 3.000 Senayan-Bendungan Hilir Rp 4.000 Senayan-Setiabudi Rp 4.000 Senayan-Dukuh Atas Rp 5.000 Senayan-Bundaran HI Rp 6.000 Istora-Bendungan Hilir Rp 3.000 Istora-Setiabudi Rp 3.000 Istora-Dukuh Atas Rp 4.000 Istora-Bundaran HI Rp 5.000 Bendungan Hilir-Setiabudi Rp 3.000 Bendungan Hilir-Dukuh Atas Rp 3.000 Bendungan Hilir-Bundaran HI Rp 4.000 Setiabudi-Dukuh Atas Rp 3.000 Setiabudi-Bundaran HI Rp 4.000 Dukuh Atas-Bundaran HI Rp 3.000

Besok, Penumpang MRT Resmi Dikenakan Tarif, Begini Cara Dapat Tiketnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anggota-dprd-protes-tarif-mrt-sekwan-klaim-semua-fraksi-diundang_m_.jpg" alt="Kereta Ratangga MRT saat dilakukan uji coba" width="100%">
<figcaption>Kereta Ratangga MRT saat dilakukan uji coba</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menilai penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dengan angka terendan Rp 3.000 dan tertinggi Rp 14 ribu tidak sah. Hal itu lantaran keputusan hanya diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi.&nbsp; Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Muhammad Yuliadi menyangkal bahwa, beberapa pimpinan Fraksi DPRD DKI Jakarta tidak diundang saat rapat lanjutan pada Selasa (26/3).&nbsp;Ia mengklaim semua fraksi sudah diundang, namun memang ada yang berhalangan hadir. "Kan memang waktunya sangat dadakan, disetujui di forum. Resmi&nbsp;kok, ada notulennya dan undangannya ada," ucap Yuliadi saat dikonfirmasi, Jumat (29/3). Yuliadi menyebutkan bahwa Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi tidak hadir karena sakit. Sedangkan Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus tidak hadir karena sibuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara&nbsp;(LHKPN). Pihak yang juga merasa putusan tidak adil yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Muhammad Taufik ternyata juga berhalangan hadir saat itu. Karena ada acara partai terkait pemenangan Pilpres. "Semua sudah memenuhi, Komisi B, Komisi C hadir. Intinya rapimgab (rapat pimpinan gabungan) menerima laporan pembahasan Komisi C dan B," tegasnya. Menurutnya, rapat yang diadakan di lantai 10 tersebut memang mendadak, karena baru ada diberitahukan pagi. Tetapi, Yuliadi menyatakan bahwa dirinya telah mengundang seluruh pimpinan fraksi agar ikut terlibat. "Ada yang ditelepon langsung sekretariat, ada yang dari Pak Ketua, dari staf. Ini kan jadwalnya sama acara Bamus, selesai Bamus mereka dipanggil ke atas," terang Yuliadi. Yuliadi pun menceritakan bahwa adapun pernyataan Anies sesuai dengan yang disetujui oleh Prasetio. Ia menegaskan tidak ada perbedaan. "Semua prinsipnya nggak berubah, dari Rp 8.500 dalam tabel," tandasnya.

Anggota DPRD Protes Tarif MRT, Sekwan Klaim Semua Fraksi Diundang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dprd-kritik-tarif-mrt-anies-malah-lempar-ke-prasetio_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan tarif MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat kritikan dari kalangan dewan. Sebagian politisi Kebon Sirih tidak menyukai cara Anies yang dinilai sepihak dalam menentukan tarif. Menanggapi hal tersebut, Anies mengaku bahwa hasil keputusan sudah sah karena saat pengambilan keputusan sudah dihadiri seluruh Ketua Fraksi. Namun, memang ada salah paham. "Pak Pras (Ketua DPRD DKI) sudah mengumpulkan ketua fraksi semuanya, coba cek dengan dewan saja bukan saya. Itu kan proses internal dengan dewan, bukan dengan saya," ungkap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). Menurutnya banyak pihak salah paham atas hasil Rapimgab, sebab memang diputuskan angka tarif rata-rata Rp 8.500. Namun angka tersebut adalah harga rata-rata perjalanan, bukanlah tarif maksimal Bundaran HI-Lebak Bulus. "Itu kan asumsinya flat, namun penyampaian seakan-akan begitu. Jadi tidak berubah dengan kesepakatan, tapi pelaporannya dalam bentuk tabel karena warga tahunya tabel bukan rata-rata," jelas Anies. Menurutnya semua pihak harus terbuka dengan pikirannya tidak melulu berpikir tarif jauh dekat harga sama. Melainkan seharusnya melihat bahwa pelayanan daripada moda baru ini jelas memiliki dana yang tidak murah. "Kami biasa di sini mendiskusikan tarif itu flat, jauh dekat sama. Ketika ketemu moda yang baru kami belum terbiasa untuk itu. Pokoknya bicarakan dengan dewan saja jangan dengan kami," ucapnya. Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus juga menyatakan bahwa hasil keputusan tarif MRT tersebut tidaklah sah karena ditetapkan tidak melalui rapat resmi. Hal ini membuatnya meminta penjelasan dari Anies dan Prasetio. Begitupula dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang malah meminta rapat ulang. Sebab hasil Rapimgab seakan-akan tidak ada gambaran yang jelas. Sehingga, dia meminta agar Anies dan Prasetio dapat berlaku adil.

DPRD Kritik Tarif MRT, Anies Malah Lempar ke Prasetio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-tetapkan-tarif-mrt-rp-14-ribu-taufik-mahal-tanya-saja-warga_m_.jpg" alt="Tarif MRT dinilai terlalu mahal" width="100%">
<figcaption>Tarif MRT dinilai terlalu mahal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para petinggi DPRD DKI Jakarta tampaknya geram atas keputusan tarif MRT Jakarta yang penetapannya dinilai sepihak. Karena dinilai ada perubahan yang dilakukan dari penetapan awal yakni tarif rata-rata Rp 8.500. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik pun melihat keputusan tersebut sangat tidak adil. Menurutnya keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edy Marsudi yang menetapkan tarif termahal Rp 14 ribu tidaklah tepat. Sebab, hasil daripada Rapimgab jauh daripada itu. Menurutnya pertemuan tertutup antara Anies dan Prasetio di Ruangan Ketua DPRD DKI pada Selasa (25/3) tidak bisa dikatakan sah. Karena tidak melalui forum rapat resmi. "Itu kan kesepakatan Anies dan Pak Ketua, hasil rapim kan Rp 8.500, kesepatakan itu harus dibawa lagi ke rapim. Boleh ada kesepakatan tapi kembalikan ke rapim itu pengesahaannya, supaya legal," tutur Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/3). Walau begitu, Taufik pun menepis dugaan dan pandangan bahwa ada permainan politik jelang Pemilu 2019 di anggota dewan yang menetapkan tarif MRT murah. Sebab, secara logika tarif untuk sekali jalan ini dinilai masih memberatkan. "Habis pemilihan umum pun kalau perlu tarifnya murah, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat percuma juga kalau tarifnya mahal. Ini kan tarifnya Rp 14 ribu, pergi-pulang jadi Rp 28.000 maksimal. Menurut saya masih mahal, tanya saja sama masyarakat," ucapnya. Seperti diketahui, Anies telah mengumumkan tarif MRT ditetapkan sebesar Rp 10 ribu per 10 kilometer. Atau tarif terendah Rp 3.000 dan tarif tertinggi mencapai Rp 14 ribu.

Anies Tetapkan Tarif MRT Rp 14 Ribu, Taufik: Mahal, Tanya Saja Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/beroperasi-komersil-mulai-1-april-mrt-akan-keluarkan-kartu-jelajah_m_.jpg" alt="Sekertaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin" width="100%">
<figcaption>Sekertaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Usai penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT), akan segera diterbitkan Kartu Jelajah. Namun kartu yang dikerluarkan masih dalam bentuk single trip&nbsp;atau satu kali perjalanan terlebih dahulu.&nbsp; Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin menyatakan bahwa Kartu Jelajah akan menjadi pionir dalam operasional MRT.&nbsp;Menurutnya kartu akan dikeluarkan secara bertahap. "Jadi bertahap, nanti kami akan umumkan tentunya kami berharap penumpang atau calon penumpang bisa mendapat tiketnya lebih awal sebelum 1 April, tapi nanti kami akan umumkan waktunya," tutur Kamaluddin di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). Tidak hanya itu, pembayaran MRT juga bisa menggunakan uang elektronik (e-Money) dari BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan Bank DKI. Kelima kartu bank tersebut bisa dipakai saat MRT Jakarta beroperasi komersial pada 1 April 2019 nanti. "Sebagai alternatif juga untuk kartu bank lainnya saya konfirmasi memang sudah bisa digunakan sejak tanggal 1 April, lima bank itu," ucapnya. Sebagai informasi, MRT Jakarta akan dioperasikan secara komersil pada 1 April mendatang. Calon penumpang nantinya harus menggunakan tiket jika akan naik MRT. Sementara itu, tarif MRT yang telah ditetapkan yakni Rp 10 ribu per 10 kilometer. Atau Rp 3.000 untuk tarif terendah dan Rp 14 ribu untuk tarif tertinggi.

Beroperasi Komersial Mulai 1 April, MRT Akan Keluarkan Kartu Jelajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-putuskan-tarif-mrt-maksimal-rp-14-ribu-bestari-anggap-tidak-sah_m_.jpg" alt="Kereta MRT terparkir di Depo Lebak Bulus" width="100%">
<figcaption>Kereta MRT terparkir di Depo Lebak Bulus</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Keputusan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang tiba-tiba berubah dari hasil Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) menuai polemik. Sebab, keputusan diumumkan di luar rapat dan hasil keputusannya pun berbeda. Sebelumnya tarif yang disepakati dalam Rapimgab rata-rata adalah Rp 8.500. Sementara itu, diumumkan kembali tarif MRT dihitung per stasiun yakni RP 10 ribu per 10 kilometer, atau Rp 3.000 untuk tarif terendah dan Rp 14 ribu untuk tarif tertinggi. Ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus pun, menyatakan keberatannya atas perubahan tarif tersebut. Sebab hasil yang diumumkan bukan merupakan kesepakatan bersama. Menurutnya ini adalah kesepakatan dua orang bukan dua lembaga. "Itu saya katakan sesuatu yang tidak benar dan itu tidak dapat dilakukan karena merubah, mengurangi, menambah itu cuma boleh dilakukan lewat rapat yang resmi," tegas Bestari saat dikonfirmasi Rabu (27/3). Apalagi Bestari yang sempat mengajukan tarif sebesar Rp 7.000 untuk MRT Jakarta tersebut, merasa ini adalah tindakan semena-mena. Sebab, kesepakatan yang dilakukan hanya antar dua individu, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi. "Kami dari Fraksi Nasdem tidak pernah memberikan persetujuan atau kewenangan kepada ketua DPRD untuk bersepakat seorang diri dengan gubernur," tegasnya. Maka dari itu, ia melihat bahwa Rapimgab yang digelar pada Senin lalu tidak berdampak apa-apa. Sebab hasil Rapimgab hanya jadi angin lalu saja. Keputusannya pun bisa diputuskan lewat obrolan semata. "Artinya kalau bisa saya katakan perubahan tarif rata-rata dari Rp 8.500 menjadi lebih dari Rp 8.500 adalah tidak sah keputusannya bukan di tangan ketua DPRD dan gubernur harus melalui rapat resmi, kalau nggak ngapain rapat resmi kemarin," pungkasnya.

Anies Putuskan Tarif MRT Maksimal Rp 14 Ribu, Bestari Anggap Tidak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kata-warga-jakarta-soal-tarif-mrt_m_.jpg" alt="Penumpang MRT Jakarta" width="100%">
<figcaption>Penumpang MRT Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif MRT Jakarta akhirnya resmi ditentukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Nantinya, keputusan ini akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur. Namun, bagaimana komentar warga menanggapi tarif harga yang termurah yaitu Rp 3.000 dan full rute Bundaran HI-Lebak Bulus Rp 14.000. JawaPos.com berkesempatan bertanya kepada para penumpang MRT Jakarta. Salah satunya adalah wiraswasta, Toni, 29 yang memang sudah mencoba MRT Jakarta dua kali. Dia mengaku sangat senang, karena moda ini sangat dirinya nanti-nantikan untuk hadir walaupun tarif tidak seperti bayangannya. "Tarif ya, kalau dari ujung ke ujung segitu worth it saja sih terlebih rute yang dilewatin sih central gitu. Ke FX bisa turun di Senayan, Blok M bisa turun di Blok M jadi buat gue sih dukung saja," jelasnya saat ditemui di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/3). Berbeda dengan buruh pabrik, Marpadi, 59 yang menyatakan tarif yang ditentukan kurang bersahabat dengan rakyat menengah ke bawah. Sebab, jika dibandingkan dengan commuterline dan Transjakarta, MRT menjadi moda termahal. "Saya termasuk sering menggunakan Transjakarta dari Blok M ke pusat kota, naik busway (Transjakarta). Tapi kalau ditawarin harga segitu saya ga mau pindah mending TJ ajah," ungkap Marpadi. Dia melihat bahwa moda baru ini memang sangat nyaman dan modern, namun untuk harga dia melihat sangat tajam jika dibandingkan. Walau begitu, dia meminta agar warga mulai menggunakan transportasi umum. Adapula, Frans seorang karyawan yang memang kerap menggunakan taksi dari kawasan Senayan ke UOB Plaza di Sudirman. Dia melihat bahwa adanya MRT Jakarta sungguh memudahkan para pekerja sepertinya. "Wah saya kerja di belakang UOB, ada MRT langsung turun jalan dikit. Biasanya mesti taksi dan mahal apalagi macet, kalau cuman Rp 5 ribu sih untung banget ya," ungkapnya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Walau tarif telah ditentukan, warga memang memiliki pandangan masing-masing dalam melihat kisaran harga. Namun, apakah misi Pemprov DKI Jakarta dalam mengubah pola penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik akan berhasil, mari kita lihat prosesnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif mrt jakarta

Berita Terkini