<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/pulau-komodo-1.jpg" alt="DESTINASI FAVORIT: Wisatawan berkunjung ke Pulau Komodo, NTT, beberapa waktu lalu dan mengabadikan momen berfoto dengan hewan purbakala itu. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>DESTINASI FAVORIT: Wisatawan berkunjung ke Pulau Komodo, NTT, beberapa waktu lalu dan mengabadikan momen berfoto dengan hewan purbakala itu. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan tarif tiket masuk Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melambung tinggi menuai polemik sekaligus kritik. Mereka yang kontra menyayangkan harga tiket terlalu tinggi, yaitu mencapai Rp 3,75 juta per orang. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keprihatinan atas keputusan tersebut.  Seperti diketahui, Jusuf Kalla sempat menjadi duta pemenangan komodo sebagai tujuh keajaiban dunia yang baru atau The New Seven Wonders 2012–2013. Pria yang karib disapa JK itu mengatakan, kondisi di Labuan Bajo sangat memprihatinkan. Apalagi, sebelumnya sempat ada tindakan represif dari aparat keamanan terhadap para peserta aksi unjuk rasa yang menentang penetapan tarif tersebut.  ’’Pulau Komodo itu sudah mendunia. Bahkan sudah menjadi destinasi favorit yang menyedot ribuan wisatawan,’’ kata JK di Jakarta kemarin (6/8).  Menurut wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu, pengenaan tarif yang sangat tinggi dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Ujung-ujungnya, dunia wisata di sana bakal lesu.  JK menambahkan, sektor wisata di Labuan Bajo menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Sebab, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor itu. Mulai perhotelan, kuliner, pelayaran, hingga unit usaha lain seperti penangkapan ikan. Sektor-sektor tersebut bakal terimbas ketika terjadi penurunan jumlah wisatawan di Labuan Bajo.  ’’Karena itu, tarif ini perlu dievaluasi,’’ jelasnya. JK mengusulkan tarifnya diturunkan hingga cukup Rp 1 juta saja. Kemudian, dilakukan pembatasan kunjungan ke Pulau Komodo sebanyak 500 orang setiap hari. Dengan demikian, bisa dihitung dalam sehari ada pendapatan Rp 500 juta atau dalam sebulan mencapai Rp 15 miliar lebih.  Dengan tarif yang lebih terjangkau itu, kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo akan tinggi. Kemudian, hotel dan layanan pariwisata lainnya tetap bisa hidup. Dari pengalamannya, wisatawan datang ke Pulau Komodo biasanya cukup sekali.

Jusuf Kalla Minta Tarif Pulau Komodo Rp 1 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menko-Marves-Luhut-Binsar-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kritikan muncul terkait wacana kenaikan tarif Candi Borobudur dari Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 per orang. Utamanya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan pernyataan akan ada kenaikan tarif masuk Candi Borobudur. Terkait hal itu, saat ini penetapan tarif tersebut akan ditunda.  "Setahun lagi, pokoknya studinya itu Pak Odo (Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu) yang paten, yang tanggung jawab. Saya yang buat keputusan," kata Luhut kepada wartawan, Kamis (9/6).  Menurutnya, waktu penundaan akan dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi orang yang menyampaikan kritikan, tapi tidak memahami maksud dari kebijakan yang diterapkan.  "Jadi kita jangan jadi bangsa yang nyinyir gitu lho. Ya sampai kita lihat nanti masyarakat sosialisasi paham, sekarang kan sudah berjalan, makin banyak yang paham, yang tadinya nyinyir sudah makin paham," tuturnya.  Sebelumnya, Luhut menyampaikan kepada para anggota DPR RI untuk tidak terus mengkritik pekerjaan yang dilakukan dirinya demi menggapai popularitas. Hal tersebut disampaikan dirinya pada saat Rapat Kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (9/6).  Pernyataan itu dilontarkan ketika sejumlah pihak memberikan kritik atas wacana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur. "Jadi jangan cari, mohon maaf bapak ibu, cari popularitas dengan menyerang saya Pak," ucap Luhut.

Luhut Sebut Penetapan Tarif Candi Borobudur Ditunda hingga Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LUHUT-BINSAR-PANJAITAN-eca-.jpg" alt="LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menaikkan tarif masuk Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang untuk wisatawan domestik. Tarif tersebut merupakan harga yang akan digelontorkan apabila pengunjung hendak memasuki kawasan stupa di Candi Borobudur.  Sementara untuk wisatawan asing dikenakan tarif USD 100 per orang. Lalu, untuk para pelajar adalah Rp 5.000 per orang dari semula adalah Rp 25.000 per orang (maksimal 20 orang).  Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa awalnya mengusulkan tarif untuk pelajar adalah Rp 1 per orang.  "Untuk anak sekolah itu hanya bayar Rp 5.000, tadinya malah saya usulkan 1 rupiah, tapi nggak ada uang 1 rupiah, ya gimana," kata Luhut, Kamis (9/6).  Luhut mengatakan, wacana kenaikan tarif itu telah melalui kajian yang komprehensif, termasuk soal pembatasan pengunjung berjumlah 1.200 orang per hari yang dimaksudkan guna menjaga kelestarian lokasi wisata. Adapun, kunjungan itu dibatasi karena mengantisipasi lonjakan pengunjung di Candi Borobudur.  "Itu mengantisipasi lonjakan turis, karena kan dengan kita bikin jalan tol dari Semarang lewat situ, Joglosemar bukan ya, itu bisa berapa belas juta atau berapa puluh juta orang yang akan lewat sana. Jadi akan masuk nanti ke Borobudur jutaan jumlahnya pengunjung. Itu harus kita tata kan, jadi studi itu harus dibuat juga dengan asistensi dari Unesco juga," jelas Luhut.  Di sisi lain, harga tersebut masih belum diterapkan karena akan dikaji lebih lanjut. "Jadi soal tiket itu saya kira kita hold saja dulu. Kita lihat lagi nanti bagaimana baiknya. Ya kita lihat bagaimana enaknya. Tadi saya bilang juga pada DPR, jangan over react, terus berkomentar yang sepertinya kita tidak melakukan studi," tegas Luhut.

Soal Tarif Candi Borobudur bagi Pelajar, Luhut: Awalnya Saya Usul Rp 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/luhut.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur menjadi hal yang diperbincangkan masyarakat. Pasalnya, rencana kenaikan itu dinilai terlalu besar, yakni naik dari sekitar Rp 25.000-Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 per orang.  Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait hal itu. Dia mengatakan bahwa dirinya juga memahami kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi.  Ia menuturkan rencana tarif yang muncul saat ini belumlah final, karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Jokowi pada minggu depan. “Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," tutur Luhut dalam keterangannya, Senin (6/6).  "Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya atas perhatian yang begitu besar kepada warisan budaya kebanggaan kita semua ini,” sambung Luhut.  Namun, Menko Luhut memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi USD 100 tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan yakni Rp 5.000.  Sementara untuk sekadar masuk ke kawasan candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50 ribu seperti saat ini. Menko Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIJ.  Menko Luhut mengatakan bahwa nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.  Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur. Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus 'upanat' supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.  “Sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, kita tentu tidak mau dianggap tidak bisa menjaga kelestarian warisan budaya kita sendiri. Jadi memang diperlukan treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu,” pungkasnya.

Tarif Masuk Candi Borobudur Rp 750.000, Luhut Sebut Bakal Dikaji Lagi

tarif masuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif masuk

Berita Terkini

Jusuf Kalla Minta Tarif Pulau Komodo Rp 1 Juta

Luhut Sebut Penetapan Tarif Candi Borobudur Ditunda hingga Tahun Depan

Soal Tarif Candi Borobudur bagi Pelajar, Luhut: Awalnya Saya Usul Rp 1

Tarif Masuk Candi Borobudur Rp 750.000, Luhut Sebut Bakal Dikaji Lagi

Download Aplikasi JawaPos.com