<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230312-WA0016.jpg" alt="Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan tidak akan ada penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) periode April-Juni 2023 untuk 13 (tiga belas) Pelanggan Non Subsidi PT PLN (Persero). Demikian disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui keterangan resmi, kemarin. Tarif tersebut berlaku per 1 April sampai dengan 30 Juni 2023. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajul menuturkan, keputusan tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertimbangkan kestabilan kondisi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jisman menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan setiap 3 bulan apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, inflasi, dan Harga Patokan Batubara/HPB). Jisman mengungkapkan, sesuai ketentuan tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Periode Triwulan II tahun 2023 menggunakan realisasi rata-rata November 2022, Desember 2022 dan Januari Tahun 2023, dengan realisasi kurs sebesar Rp 15.522,99/USD, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 80,90 USD/Barrel, tingkat inflasi sebesar 0,36 persen, dan Harga Patokan Batubara (HPB) sebesar Rp 920,41/kg (sesuai kebijakan DMO Batubara 70 USD/ton). "Berdasarkan perubahan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I 2023 yang ditetapkan. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertimbangkan kondisi saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak naik," ujar Jisman dikutip dari laman ESDM, Jumat (31/3). Di samping itu, tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kegiatan sosial. "Kementerian ESDM terus mendorong agar PT PLN (Persero) terus berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif," pungkas Jisman.

Tarif Listrik Nonsubsidi Harusnya Naik, tapi Pemerintah Jaga Daya Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/listrik-naik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 1 Juli mendatang, penyesuaian tarif listrik akan dilakukan untuk pelanggan di atas 3.500 VA. Terdapat 5 golongan yang akan terkena dari perubahan tarif listrik ini, yakni untuk rumah tangga dan pemerintah.  Untuk rumah tangga sendiri, yakni adalah golongan R2 dengan daya 3.500 sampai 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas. Kenaikan itu dari Rp 1.444,7 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh.  Kemudian, untuk golongan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA serta P3 akan disesuaikan dari Rp 1.444,7 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Sementara pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.114,74 per kWh menjadi Rp 1.522,88 per kWh.  Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi. Mulai dari harga Indonesia Crude Price (ICP), harga pokok batu bara, inflasi serta kurs Rupiah.  Adapun, faktor yang paling dominan adalah ICP yang diasumsikan di harga USD 63 per barel, kini sekitar di angka USD 104 per barel. Oleh karena itu, tarif listrik dilakukan penyesuaian guna meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  "Faktor itu kita pantau secara 3 bulan, itu (harga) kan diterapkan per 3 bulan, untuk triwulan 3 kami melihat pergerakan keempat faktor tadi, dari tahun lalu tiap triwulan 3 kita lihat ada kecenderungan kenaikan di ICP. Sekarang naik dibandingkan asumsi awal, kita awal asumsi USD 63, tapi ini udah USD 104 per barel," ungkap dia dalam webinar Kebijakan Tarif Listrik Berkeadilan, Jumat (17/6).  Faktor kedua yang paling dominan adalah inflasi, di mana diketahui bahwa seluruh dunia tengah mengalami inflasi signifikan. Untuk Amerika Serikat sendiri per Mei 2022 mengalami inflasi 8,6 persen secara year on year (yoy) sementara Turki mencapai 73,5 persen yoy.  "Inflasi itu menunjukkan kecenderungan peningkatan, itu pertimbangan kita, makanya kita memilih 5 golongan saja yang disesuaikan, inflasi memilih mana saja yang perlu disesuaikan. Sementara dua itu yang mempengaruhi tariff adjustment," jelasnya.  "Untuk kurs tidak terlalu besar asumsi Rp 14.350/USD, tapi yang terjadi Rp 14.356/USD," tandas Rida.

Dua Faktor Paling Dominan yang Pengaruhi Kenaikan Tarif Listrik 1 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kenaikan tarif listrik dipastikan tidak menyasar masyarakat tidak mampu. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, kenaikan tarif listrik per 1 Juli hanya dibebankan kepada golongan pelanggan rumah ekonomi mampu berdaya 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) serta golongan pemerintah (P1, P2, dan P3).  Rida menjelaskan, pengenaan tarif keekonomian itu hanya ditujukan untuk sebagian golongan pelanggan nonsubsidi dari rumah tangga ekonomi mampu yang tidak seharusnya mendapat subsidi atau bantuan.  ”Kita memerlukan tariff adjustment (penyesuaian tarif), salah satunya untuk burden sharing (berbagi beban) sekaligus mengoreksi bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan,” ujarnya. Karena itu, untuk golongan R1 sampai 2.200 VA, dipastikan tidak ada penyesuaian tarif.  Dia memerinci, kebijakan penyesuaian tarif itu diberlakukan kepada 2,5 juta atau 3 persen dari total pelanggan PT PLN (Persero). Seluruhnya adalah golongan pelanggan nonsubsidi. Sejak 2017, pemerintah tidak menaikkan tarif listrik dengan menghentikan automatic tariff adjustment. Kebijakan itu tentu menimbulkan konsekuensi.  Penghentian kebijakan tersebut membuat pemerintah melalui PLN mengeluarkan subsidi Rp 243 triliun sejak 2017 hingga 2021. Belum lagi ditambah pada 2022 yang sedang berjalan, kompensasi Rp 94 triliun digelontorkan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat. Juga mengendalikan inflasi agar tetap rendah. Total kompensasi yang tidak tepat sasaran itu mencapai Rp 4 triliun.  Rida menuturkan, data dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan R2, R3, dan pemerintah pada 1 Juli ini berdampak kecil terhadap inflasi. Yakni, sekitar 0,019 persen. Dia berharap dampak yang kecil terhadap inflasi tersebut dapat turut menjaga daya beli masyarakat.  ”Ke depan, apabila sektor bisnis dan industri menengah dan besar telah pulih, dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat kembali mengalami perubahan naik ataupun turun melihat perkembangan kurs, ICP, inflasi, dan HPB. Selain itu, efisiensi yang terus dilakukan PLN dapat menjadi pemicu turunnya tarif tenaga listrik,” jelas Rida.  Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov menyatakan, kenaikan tarif listrik itu terlambat. Seharusnya kenaikan dilakukan ketika harga komoditas energi meningkat. Misalnya, minyak mentah dan batu bara.  Sebab, PLN sebetulnya sudah diberi mandat oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3 Tahun 2020. Aturan tersebut memperbolehkan PLN melakukan penyesuaian tarif bila terjadi perubahan terhadap empat variabel. Yakni, nilai tukar US dolar terhadap rupiah, Indonesia crude price, inflasi, dan harga patokan batu bara.  ”Nyatanya, sejak 2017 sampai 2021, tidak pernah dilakukan penambahan tarif ke pelanggan PLN nonsubsidi. Baru tahun ini,” ujar Abra saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.  Meski demikian, kenaikan tarif listrik tersebut tidak akan meringankan beban fiskal pemerintah secara signifikan. Sebab, dua kategori pelanggan itu hanya memiliki potensi penghematan kompensasi senilai Rp 1,5 triliun. Sementara itu, total kompensasi yang dikeluarkan pemerintah mulai 2017 sampai 2021 mencapai Rp 94,2 triliun. ”Ini sangat kecil. Jumlah yang terkena kenaikan biaya hanya 2,5 persen dari total pelanggan PLN,” imbuhnya.  Tapi, lanjut Abra, paling tidak keputusan pemerintah itu menjadi sinyal bahwa memang sudah waktunya melakukan rasionalisasi terhadap tarif dasar listrik nonsubsidi. Sebab, golongan rumah tangga mampu menikmati sekitar 32 persen dari total dana kompensasi 2021. Lalu, yang paling banyak adalah industri besar dengan 49,7 persen.

Beban Subsidi Listrik Orang Kaya Mencapai Rp 4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PJU-surabaya.jpg" alt="EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga mampu 3.500 volt ampere (VA) ke atas. Tarif baru bakal berlaku mulai 1 Juli 2022.  Lebih terperinci, selain menyasar golongan rumah tangga menengah ke atas, kenaikan tarif listrik dikenakan pada gedung instansi pemerintah dan penerangan jalan. Kenaikan ditetapkan 17,64 persen untuk kelompok rumah tangga mampu R2 dengan daya 3.500–5.500 VA, R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, gedung pemerintahan P1 berdaya 6.600 VA–200 kVA tegangan rendah, dan penerangan jalan atau P3 tegangan rendah.  Gedung instansi pemerintah kategori P1, antara lain, kantor kecamatan, kelurahan, kepala desa, dan kantor dinas dengan daya listrik 6.600 VA–200 kVA. Sementara itu, gedung-gedung instansi pemerintah kategori P2 meliputi kantor bupati, wali kota, pelayanan publik, gedung DPR/DPRD, dan kantor kejaksaan dengan daya listrik di atas 200 kVA. Sedangkan kategori P3/TR untuk penerangan jalan umum.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membeberkan, total pelanggan rumah tangga di golongan R2 mencapai 1,7 juta. Sementara itu, golongan R3 tercatat 316 ribu pelanggan. ”Sedangkan 74,2 juta pelanggan yang masih butuh bantuan tidak mengalami perubahan tarif,” ujarnya dalam sesi konferensi pers kemarin (13/6).  Darmawan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan bagi golongan rumah tangga di bawah 3.500 VA. Hal serupa berlaku bagi golongan bisnis dan industri yang mencakup seluruh golongan daya listrik. ”Tidak dinaikkannya tarif listrik untuk golongan bisnis dan industri dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi,” terang Darmawan.  Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan, kenaikan tarif listrik dihitung dari kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang dihitung dari nilai kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara. ”Pada 2022 saja, diproyeksikan pemerintah perlu menyiapkan kompensasi Rp 65,9 triliun,” urainya.  Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah mempunyai enam skenario kenaikan tarif listrik yang akan berlaku mulai 1 Juli 2022. Namun, dalam keputusan akhir, pemerintah memilih untuk mengerek tarif listrik pada beberapa golongan saja. Tidak semuanya. Kebijakan itu juga diberlakukan karena beberapa masukan. Pertama, masukan DPR yang mengatakan bahwa sebaiknya kompensasi listrik untuk keluarga mampu dihentikan. Kedua, ketidakpastian global membuat harga minyak terus melonjak. ”Dengan demikian, APBN membengkak karena kompensasi yang harus dibayar ke PLN juga meningkat,” tegasnya.  Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara memberikan tanggapan mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Bhima, meskipun dampak ke inflasi relatif kecil karena pemerintah masih menahan tarif golongan 1.300 VA ke bawah, penyesuaian tarif untuk golongan 3.500 VA ke atas idealnya dilakukan secara bertahap. Kendati demikian, Bhima sangat mendukung apabila tarif listrik gedung pemerintahan dinaikkan. Sebab, sejauh ini banyak pemda yang dinilai masih menahan uang di perbankan. ”Jadi, cash flow pemda sebenarnya siap menanggung tarif adjustment (penyesuaian) listrik,” ujar Bhima.  Dia juga menanggapi positif tarif listrik industri yang tidak naik. Khususnya sektor industri perhotelan dan industri padat karya. Sebab, menurut dia, sektor itu harus dikecualikan dari golongan yang dikenai kenaikan. Di sisi lain, Bhima memberikan catatan bahwa banyak pelaku usaha rumahan yang menggunakan tarif golongan 3.500 VA. ”Jadi, tidak semua untuk rumah tinggal. Kalaupun rumah tinggal, kadang dijadikan kos-kosan atau kontrakan yang disewakan kepada pekerja. Jadi, harus hati-hati dan bersiap membuka pengaduan dari pelanggan yang keberatan listriknya naik,” ungkapnya.

Kenaikan Tarif Listrik Sasar Gedung Pemerintah dan Penerangan Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Instalasi-Kelistrikan-PLN-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) melakukan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 VA ke atas. Golongan itu meliputi R2 dan R3 dan golongan pemerintah (P1, P2 dan P3). Kenaikan tarif itu mulai dari 1 Juli 2022.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan tarif listrik pelanggan 3.500 VA ke atas karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat. Kenaikan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat, daya saing sektor industri dan bisnis, mengendalikan inflasi, serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional.  "Penyesuaian tarif hanya diberlakukan kepada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta. Juga kepada golongan pemerintah yang berjumlah 373 ribu pelanggan atau 0,5 persen," ungkap Darmawan Prasodjo, Senin (13/6).  Untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA, bisnis dan industri, tidak mengalami perubahan tarif.  Darmawan Prasodjo menuturkan, penyesuaian tarif dilakukan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian.  "Penerapan kompensasi dikembalikan pada filosofi bantuan pemerintah, yaitu ditujukan bagi keluarga tidak mampu. Ini bukan kenaikan tarif. Ini adalah adjustment, di mana bantuan atau kompensasi harus diterima oleh keluarga yang memang berhak menerimanya," kata dia.  Darmawan melanjutkan, sejak 2017 tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan. Untuk menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik, pemerintah pun menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak 2017 hingga 2021.  Dalam proses pelaksanaannya, kelompok masyarakat mampu, pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas ikut menerima kompensasi dalam jumlah relatif besar. Sepanjang 2017-2021, total kompensasi untuk kategori pelanggan tersebut mencapai Rp 4 triliun.  "Apalagi pada tahun ini kita menghadapi gejolak global yang mengakibatkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 1 USD, berakibat kenaikan BPP sebesar Rp 500 miliar. Sehingga pada tahun 2022 saja, diproyeksikan lemerintah perlu menyiapkan kompensasi sebesar Rp 65,9 triliun," ungkap dia.

Mulai 1 Juli, Tarif Listrik Golongan 3.500 VA Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Daya-Listrik-Naik-Dery-JawaPosCom1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 1 Juli 2022, tarif listrik untuk golongan mampu non subsidi 3.500 VA (R2 dan R3) ke atas serta golongan pemerintah (P1, P2, P3) akan mengalami penyesuaian. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.  Penyesuaian tarif hanya diberlakukan kepada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta.  "Juga kepada golongan pemerintah yang berjumlah 373 ribu pelanggan atau 0,5 persen," terang Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Senin (13/6).  Adapun, pelanggan rumah tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 5.500 VA (1,7 juta pelanggan) dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas (316 ribu pelanggan) tarifnya akan disesuaikan menjadi Rp 1.699,53 per kWh.  "Tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 per kilowatthour (kWh) menjadi Rp 1.699,53 per kWh," ujarnya.  Sedangkan pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA) dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Sementara pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.114,74 kWh menjadi Rp 1.522,88 kWh.  "Mengingat para pelanggan daya 3.500 VA ke atas ini adalah keluarga mampu dan sedikit jumlahnya, kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk tetap melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli, sehingga kompensasi betul-betul untuk yang berhak," kata Darmawan.

Tarif Listrik 3.500 VA Naik Per 1 Juli 2022, Berikut Harganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/token-listrik-PLN-frizal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana untuk menaikkan harga tarif listrik untuk pelanggan diatas 3.000 VA. Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk menyesuaikan harga keekonomian. Alasan lainnya, tarif listrik belum dilakukan penyesuaian sejak 2017 lalu.  Mengenai hal ini, Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyanto menilai bahwa ini wajar saja. Kenaikan tarif pada golongan ini juga tidak akan mempengaruhi inflasi secara besar.  "Konsumen listrik kelompok rumah tangga 3.000 VA ke atas relatif kecil, dan secara ability to pay juga dapat dipahami. Dengan demikian kenaikan pada kelompok ini, tidak akan mempengaruhi inflasi secara signifikan. Relatif tidak bakal menimbulkan gejolak yang serius di masyarakat," ungkap dia kepada JawaPos.com, Kamis (26/5).  Di sisi lain, jika pemerintah menaikkan tarif golongan tersebut dengan alasan menambal subsidi, ia merasa kurang pas. "Selain kosumennya relatif sedikit, jumlah subsidi dan kompensasi yang ditutup juga sangat besar," tutur dia.  Meskipun begitu, ia meminta agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) memberikan penjelasan terkait apakah akan ada peningkatan layanan yang diberikan atas naiknya tarif tersebut atau tidak. Jangan sampai ini luput dari PLN.  "Kendati demikian, PLN juga perlu menyampaikan benefit apa yang akan diterima oleh konsumen kelompok ini. Akan ada peningkatan layanan, atau justru sama saja dengan kelompok lain, karena sumber pembangkitnya sama dan jaringan kabel distribusinya juga sama," ungkapnya.  Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bersiap-siap menaikkan tarif listrik untuk golongan di atas 3.000 VA. Salah satu faktor penyebabnya adalah lonjakan harga komoditas energi imbas konflik Rusia-Ukraina, wacana kenaikan itu pun telah disetujui Presiden Joko Widodo.  ’’Bapak Presiden dan kabinet sudah menyetujui untuk berbagi beban, untuk kelompok rumah tangga yang mampu, yakni direpresentasikan mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA. Boleh ada kenaikan tarif listrik, hanya di segmen itu ke atas,” jelasnya pada raker dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5). (*)

Tarif Listrik Rencana akan Dinaikkan, YLKI Minta Pelayanan Ikut Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1628161299230.jpg" alt="Ilustrasi token listrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi token listrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada beberapa waktu pemerintah memberikan sinyal kuat untuk menaikkan harga sejumlah komoditas. Mulai dari bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, Solar hingga gas LPG 3 kg. Termasuk tarif listrik yang dikatakan bakal mengalami kenaikan.  Namun ternyata, hingga saat ini harganya belum juga dinaikkan. Kabarnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyetujui kenaikan harga-harga itu karena kenaikan harga akan semakin memperpuruk daya beli masyarakat.  Apabila tarif listrik tidak jadi naik, Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, keputusan itu tidak sangat bijak. Sebab, momentumnya tidak tepat.  "Sangat tepat (tidak menaikan harga) lantaran momentumnya tidak tepat. Kendati Pandemi Covid-19 sudah mereda, namun daya beli masyarakat belum benar-benar pulih," terangnya kepada JawaPos.com, Senin (16/5).  Pada saat daya beli masyarakat sudah pulih benar, pada saat itulah pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian terhadap harga komoditi energi tersebut. Terutama penyesuaian tarif listrik.  Pasalnya, sejak 2017 hingga sekarang tarif listrik tidak pernah disesuaikan sama sekali. Padahal variabel pembentuk tarif listrik telah mengalami kenaikan, hal ini pun membebani APBN.  "Makin membebani APBN untuk memberikan kompensasi kepada PLN, apabila PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian," serunya.  Pada 2021, jumlah kompensasi tarif listrik sudah mencapai Rp 24,6 triliun. Untuk mengurangi beban APBN tersebut, tarif listrik memang perlu disesuaikan untuk mencapai keadilan.  Saat ini, penetapan tarif listrik non-subsdi hampir semuanya sama pada semua golongan, baik pelanggan rumah tangga maupun bisnis sebesar Rp 1.444,70 per kWh. Penetapan tarif listrik seharusnya menganut prinsip tarif progresif pada setiap golongan yang berbeda.  Dirinya memberikan rincian, untuk golongan pelanggan 900 VA ditetapkan sebesar Rp 1.444,70 per kWh, golongan di atas 900 VA-2.200 VA dinaikkan 10 persen menjadi Rp 1.589,17 per kWh. Untuk golongan di atas 2.200 VA-6.600 VA dinaikan 15 persen menjadi Rp 1.827,54 per kWh.  "'Untuk golongan pelanggan di atas 6.600 VA dinaikkan 20 persen menjadi Rp 2.193,05 per kWh," sebut Fahmy.  Penyesuaian dengan prinsip tarif progresif itu, selain mencapai keadilan bagi pelanggan, juga akan mecapai harga keekonomian sehingga dapat memangkas kompensasi yang memberatkan APBN. "Sebagai tarif adjustment, pada saat tarif listrik mencapai di atas harga keekonomian, tarif listrik harus diturunkan," tutupnya sembari mengingatkan.

Jika Tarif Listrik Naik, Pengamat: Perlu Disesuaikan dengan Golongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Gas-Elpiji-Subsidi-3-Kg-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga sejumlah komoditas mengalami lonjakan karena harga minyak dunia terus merangkak naik akibat adanya tekanan geopolitik. Hal itu pun membuat pemerintah akan melakukan penyesuaian harga pada beberapa komoditas, seperti BBM, LPG 3 kg serta tarif listrik.  Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi pun mempertanyakan, urgensi dari pemerintah itu sendiri. Apakah lebih mementingkan perusahaan atau masyarakat kecil.  "Pemerintah akan mendahulukan meringankan beban Pertamina (BUMN, Red) atau meringankan beban rakyat Indonesia? Pemerintah sudah seharusnya lebih memihak wong cilik ketimbang memihak Pertamina," jelasnya kepada JawaPos.com, Jumat (15/4).  Untuk meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akibat kenaikkan harga minyak dunia, sesungguhnya masih banyak upaya yang dapat dilakukan tanpa menaikkan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik.  Salah satunya adalah merelokasi dana windfall dari meningkatnya harga batubara dan dana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 April 2022. "Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," ucapnya.  Adapun, pemerintah juga telah menyusun anggaran untuk 2023, di mana dana sebesar Rp 30 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, itu tidak tepat.  "Kalau kepentingan rakyat lebih didahulukan, dana IKN Rp 30 triliun ini bisa digunakan untuk subsidi," imbuh dia.  Mengingat dampak penaikkan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin semakin berat, dirinya berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengkaji rencana tersebut.  "Mohon agar Presiden Joko Widodo menertibkan Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikkan harga-harga komoditi strategis, termasuk BBM, gas melon dan tarif listrik," tuturnya. (*)

Prioritas Pemerintah Dipertanyakan, Pilih Selamatkan BUMN atau Rakyat?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarif-listrik-pln-harus-naik-hingga-25-persen-pada-2020-ini-alasannya_m_214493.jpeg" alt="jaringan transmisi listrik PLN" width="100%">
<figcaption>jaringan transmisi listrik PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) memprediksi tarif listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan naik sekitar 10-25 persen pada 2020. Prediksi ini dibuat berdasarkan catatan riset yang bertajuk PLN’s Coal IPP Funding Gap Suggests Tariffs Must Rise in 2020. Kenaikan ini ditimbang berdasarkan performa keuangan PLN yang berencana akan menerbitkan lebih dari USD 1 miliar obligasi ke pasar internasional. "Kondisi demikian mungkin akan segera berubah karena PLN berusaha memasuki pasar obligasi yang lebih agresif dan kondisi keuangan PLN pasti akan semakin terbuka dan menjadi sorotan sejumlah analis," ujar Peneliti Energy Finance IEEFA Melissa Brown dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (22/5). Analisis Energy Finance IEEFA Elrika Hamdi juga mengingatkan, kenaikan tarif listrik menjadi perhatian khusus dari para investor, terutama mengingat ekspektasi kerugian operasional yang meningkat tajam dalam empat tahun ke depan. "Tapi ini (kenaikan tarif) adalah salah satu yang mungkin tidak ingin dibicarakan pemerintah dan PLN sekarang, terutama terkait dengan tahun politik," papar Elrika. IEFFA memperkirakan beban biaya operasi PLN berpotensi meningkat dari Rp 275,47 triliun menjadi Rp 447,77 triliun pada 2021. Kenaikan terbesar berasal dari biaya pembelian listrik dari Rp 72,42 triliun menjadi Rp 119,17 triliun, yang berasal dari kapasitas pembangkit baru. Untuk menutup kenaikan beban, kajian tersebut menilai pemerintah juga perlu menambah subsidi listrik hingga 2021. IEEFA memperkirakan subsidi listrik bisa membesar dari Rp 50,6 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 133,7 triliun pada 2021. Selain itu, catatan riset tersebut secara implisit turut mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia yang masih mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara. Padahal di saat yang bersamaan pasar listrik global sedang bergeser ke pilihan sumber energi yang lebih bersih dan lebih murah untuk menghasilkan tenaga listrik. "Karena semakin banyak bank dan investor menarik diri dari pendanaan pembangkit listrik tenaga batu bara," kata Melissa.

Tarif Listrik PLN Harus Naik Hingga 25 Persen pada 2020, Ini Alasannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif listrik naik

Berita Terkini