<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/dery-1JPG-629696110.jpg" alt="Penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun Palmerah dan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jakarta. Kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line kembali dipadati para pekerja setelah libur lebaran 1445 Hijriah/2024." width="100%">
<figcaption>Penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun Palmerah dan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jakarta. Kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line kembali dipadati para pekerja setelah libur lebaran 1445 Hijriah/2024.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &mdash; Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi klarifikasi soal rencana penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK. DJKA memastikan skema tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Sebab, kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan. Dirjen Perkeretaapian M. Risal Wasal memastikan belum ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK juga belum akan diberlakukan. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014909959/jelang-pengoperasian-depo-krl-kci-resmi-teken-kerja-sama-dengan-balai-perawatan-perkeretaapian-djka">Jelang Pengoperasian Depo KRL, KCI Resmi Teken Kerja Sama dengan Balai Perawatan Perkeretaapian DJKA</a> Saat ini, Kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait. "Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan,"&nbsp;terangnya. "Sebagai informasi, rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran,"&nbsp;lanjutnya. Bahkan, DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat. Untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek. "Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," urainya. Dia mengatakan, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk mengkonfirmasi berbagai informasi terkait tarif dan layanan KRL Jabodetabek kepada petugas. "Bisa juga langsung kepada DJKA melalui kanal media sosial Instagram @ditjenperkeretaapian, Twitter (X) @perkeretaapian, maupun kanal resmi lainnya," paparnya. Sebelumnya, skema penerapan tarif KRL ini terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025. Dalam nota keuangan itu disebutkan bahwa akan dilakukan perbaikan skema PSO untuk KRL Jabodetabek. Salah satunya adalah berupa sistem tiket elektronik KRL berdasarkan NIK. Skema tersebut langsung menuai protes dari para pengguna KRL. Mereka menumpahkan aspirasinya melalui media sosial, dengan menyuarakan penolakan atas skema tarif tersebut.

DJKA memastikan rencana penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Ramai Penolakan Rencana Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Dirjen Perkeretaapian: Diberlakukan Secara Bertahap   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Stasiun-Transit-Manggarai-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT KAI Commuter memastikan waktu, skema, serta besaran penyesuaian tarif Commuter Line (KRL) masih dibahas bersama pemerintah. Belakangan, isu kenaikan tarif KRL mencuat, disusul dengan kabar skema kenaikan tarif, dimana tarif ‘orang kaya’ akan lebih mahal.  Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba memastikan tarif saat ini belum mengalami perubahan. Ia menyebut tarif KRL saat ini sesuai dengan ketentuan, yakni Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) nomor 354 tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kebijakan Pelayanan Publik.  “Besaran tarif tersebut telah berjalan lebih dari lima tahun terakhir, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2016,” ungkap Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, seperti dikutip Radar Bekasi (Jawa Pos Group), Sabtu (31/12).  Tarif perjalanan KRL Jabodetabek dalam Kepmenhub tersebut sebesar Rp3 ribu untuk 25 km pertama, ditambah Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 km.  Terkait dengan rencana penyesuaian tarif kata Anne, saat ini KAI Commuter masih berkoordinasi dengan pembuat aturan, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.  KAI Commuter saat ini kata Anne masih fokus dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna. “KAI Commuter terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan regulator, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Terkait rencana penyesuaian tarif ini, baik waktu dan besaran serta skema penyesuaian tarifnya,” pungkasnya.

Soal Kenaikan Tarif KRL Masih Dibahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Stasiun-Transit-Manggarai-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komunitas Kereta Rel Listrik (KRL) Mania menyatakan bahwa pembedaan tarif KRL untuk orang mampu dengan tidak mampu ataupun yang kaya dengan yang miskin akan menimbulkan masalah baru dalam praktiknya.  "Dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara 'kaya' dan 'miskin' yang diakibatkan kebijakan tersebut," ujar Koordinator KRLMania Nur Cahyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/12).  Belum lagi, kata Nurcahyo, belum jelasnya kriteria yang tidak jelas untuk membedakan orang mampu dengan tidak mampu maupun kaya dan miskin untuk pembedaan tarif tersebut.  "Karena itu kalau ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja," pintanya.  Ia menyebutkan bahwa selama ini pengguna KRL justru berkontribusi banyak dalam hal pengurangan subsidi BBM dari pemerintah.  "Yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp 260 triliun. Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi," klaimnya.  Dengan begitu, Nurcahyo menyatakan bahwa sudah seharusnya Presiden Joko Widodo menegur wacana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek yang terus-menerus diembuskan Kementerian Perhubungan.  "Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Perhubungan, karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL 'kaya' dan 'miskin'," tandasnya.  Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk perubahan skema subsidi Public Service Obligation (PSO) agar lebih tepat sasaran.  Untuk diketahui, tarif KRL asli tanpa subsidi PSO mencapai Rp 10.000 – Rp 15.000. Karena adanya subsidi, tarif KRL dasar menjadi Rp 3.500.  Agar subsidi lebih tepat sasaran, Kemenhub berencana menghapuskan subsidi bagi orang mampu. Meski demikian, Adita menyebut perubahan skema tarif KRL dengan menghapus PSO tersebut masih dalam kajian Direktorat Jenderal Perkeretaapian.  “Karena itu, untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan kajian mengenai skema subsidi PSO yang lebih tepat sasaran,” kata Adita dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/12).

Pembedaan Tarif KRL akan Berimbas pada Pembedaan Perlakuan Penumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Stasiun-Transit-Manggarai-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) membantah informasi soal dicabutnya subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk orang mampu atau orang kaya terkait tarif commuterline (KRL) di Jabodetabek.  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menyatakan bahwa subsidi di perkotaan adalah hal yang pasti ada, termasuk di Jabodetabek untuk orang mampu maupun tidak. Adapun wacana penghapusan PSO untuk orang yang naik KRL ia membantahnya.  "Nggak dicabut itu, mungkin ada tetap dapat subsidi, cuma besarannya berbeda," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (29/12).  Ia mengatakan bahwa kalaupun ada penyesuaian tarif untuk orang mampu tersebut tidak akan sampai menghapuskan PSO sama sekali, sehingga tarifnya menjadi normal antara Rp 10-15 ribu.  "Tetap ada (PSO). Kan dia udah mau naik angkutan umum, pemerintah harus menghargai daripada yang menggunakan kendaraan pribadi, polusinya bertambah, kemacetannya bertambah. Tetap harus disubsidi, besarannya nanti diformulasikan lah sesuai dengan kemampuan," urainya.  Djoko menyatakan bahwa kajian terkait dengan penyesuaian tarif transportasi umum tersebut sudah ada kajiannya sejak tahun 2018. Hasilnya, ia mengatakan bahwa warga tak keberatan jika ada penyesuaian tarif sesuai dengan kemampuan warga.  Terlebih lagi, penyesuaian tarif tersebut menurutnya tidak hanya berdampak pada orang mampu, tapi juga pada orang yang tidak mampu sama sekali.  "Disesuaikan. Itu jadi orang yang gak mampu digratiskan misalnya bisa aja gak apa-apa," pungkasnya.  Senada dengan hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan informasi bahwa tarif KRL untuk orang mampu akan naik dan sesuai dengan harga asli KRL tanpa subsidi.  "Saya tadi koordinasi dengan Menhub gak ngomong gitu (tarif normal untuk orang kaya)," tegasnya.  Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk perubahan skema subsidi Public Service Obligation (PSO) agar lebih tepat sasaran.  Untuk diketahui, tarif KRL asli tanpa subsidi PSO mencapai Rp 10.000 – Rp 15.000. Karena adanya subsidi, tarif KRL dasar menjadi Rp 3.500.  Agar subsidi lebih tepat sasaran, Kemenhub berencana menghapuskan subsidi bagi orang mampu. Meski demikian, Adita menyebut perubahan skema tarif KRL dengan menghapus PSO tersebut masih dalam kajian Direktortat Jenderal Perkeretaapian.  “Karena itu, untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan kajian mengenai skema subsidi PSO yang lebih tepat sasaran,” kata Adita dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/12).

MTI Bantah Wacana Subsidi Tarif KRL untuk Orang Kaya Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Duduk-Tanpa-Berjarak-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua," width="100%">
<figcaption>Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KAI Commuter Line (KRL) menegaskan bahwa wacana kenaikan tarif KRL Jabodetabek masih dalam pembahasan panjang. Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa rencana itu masih belum akan ditentukan dalam waktu dekat ini.  "Rencana penyesuaian tarif commuterline Jabodetabek masih menunggu waktu yang tepat," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Rabu (14/12).  Anne mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian terkait rencana penyesuaian tarif tersebut baik soal besaran maupun waktunya.  "Sampai saat ini, tarif commuterline Jabodetabek masih diatur sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2018, yaitu Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya," ungkapnya.  "Besaran tarif ini telah ditentukan dan berjalan lebih dari lima tahun terakhir ini, tepatnya sejak 2016," sambung Anne.  Saat ditanya apakah rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan dinaikkan di tahun depan, Anne juga mengatakan bahwa belum ada rencana waktu jelasnya terkait hal tersebut.  Yang pasti, ia menyatakan bahwa dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, KAI Commuter bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI terus meningkatkan pelayanan bagi pengguna commuterline.  "Dari sisi prasarana telah dilakukan pembangunan stasiun, jalur baru, dan modernisasi sistem persinyalan serta peningkatan fasilitas pelayanan stasiun, sedangkan dari sarana optimalisasi keandalan dan penambahan jumlah rangkaian sehingga tiap tahunnya dapat menambah jumlah perjalanan commuterine," tandasnya.

KRL Tegaskan Kenaikan Tarif Masih Bersifat Pembahasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Stasiun-Transit-Manggarai-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT JakLingko Indonesia, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta mengatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Perhubungan akan mengusahakan untuk memberlakukan tarif integrasi dengan moda Commuter Line (KRL) di Jakarta.  Direktur Utama JakLingko Indonesia Muhammad Kamaluddin mengatakan pihaknya sudah selesai melakukan pengkajian untuk memberlakukan tarif integrasi dengan moda transportasi KRL.  "Jadi untuk kajiannya, skenarionya, sudah ada yang input dengan KRL, dan ini akan ditindaklanjuti," ujarnya kepada wartawan.  Namun begitu, Kamaluddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih akan berfokus pada tarif integrasi tiga moda yang sudah diteken aturannya. Tiga moda tersebut antara lain, bus Transjakarta, MRT, dan LRT.  "Jadi kan untuk rekomendasi yang sekarang, tarif integrasi 3 moda harus dievaluasi dalam waktu 6 bulan sejak Juni kemarin. Berarti fokus sampai desember ini ke tarif integrasi 3 moda," jelasnya.  Baru setelah melewati masa evaluasi enam bulan tersebut, Kamaluddin mengatakan akan kembali menggodok hasil dari kajian untuk tarif integrasi bersama KRL.  "Kami komitmen tindak lanjuti. Mungkin kita lihat hasilnya di bulan Desember," tegasnya.  Dirut JakLingko itu mengatakan bahwa tarif integrasi dengan KRL tidak semudah ketika melakukannya dengan moda lain di Jakarta. Hal itu menurutnya karena modal KRL yang mengurus bukan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat.  "Tentunya stakeholder berbeda, harus dengan Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Ini memang diskusinya harus mulai lebih dulu," paparnya.  Hingga sejauh ini, ia mengaku belum memulai percakapan terkait tarif integrasi dengan pihak Kemenhub. "Jadi kami fokus pada evaluasi sekarang dulu," katanya.  Namun begitu, Kamaluddin berharap setelah pihaknya siap untuk berdiskusi dengan Kemenhub mengenai tarif integrasi dengan KRL di Jakarta, Kemenhub dapat memberi sinyal baik untuk terus melanjutkannya.  "Kalau melihat event G-20, kota lain juga sebagian besar tarifnya udah terintegrasi untuk semua moda. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi dasar pertimbangan nanti Kemenhub untuk melakukan pertimbangan terhadap kajian kami," tandasnya.

Tarif Integrasi JakLingko dan KRL Sedang Dikaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Layanan-KRL-Commuter-Line-Kembali-Normal-Dery-Ridwansah-3-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif KRL rencananya akan naik dari yang sebelumnya Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara untuk 10 kilometer berikutnya tetap sebesar Rp 1.000. Hal itu telah dilihat dari survei berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat pengguna KRL.  Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang memandang, kenaikan tarif KRL sebesar Rp 2.000 tersebut sangat wajar mengingat sudah enam tahun ini tidak dilakukan penyesuaian. Hal itu juga diimbangi oleh kemampuan daya beli tiket angkutan kereta KRL.  “Sudah 6 tahun tak naik. Sudah sewajarnya tiket akan di sesuaikan. Pertama kajian dari survei kan rata-rata untuk kemampuan bayarnya sudah Rp 6 ribu keatas. Saat ini masih Rp 3 ribu,” ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (16/5).  Deddy menjelaskan, jika dilihat secara historis, sebelum tahun 2010 tiket KRL sempat menyentuh Rp 7.000 untuk tujuan Bogor dan Rp 6.000 untuk tujuan Serpong. Artinya, harga tersebut lebih mahal dari yang diajukan saat ini yaitu Rp 5.000 per 25 kilometer pertama.  “Dulu pernah harga tiket segitu. Kalau dulu mampu kenapa sekarang tidak,” ucapnya.  Deddy memaparkan, terdapat beberapa keuntungan atau benefit yang akan diperoleh mulai dari pemerintah, PT KCI (Persero), hingga masyarakat penggunanya. Jika tarif KRL dinaikan maka akan mengurangi subsidi pemerintah di sektor moda transportasi tersebut.  Sebab, saat ini, tarif KRL masih disubsidi oleh pemerintah melalui dana subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk KRL Ekonomi AC (commuter Line). Jika tarif KRL dinaikan maka untuk perawatan kereta dan pelayanan pun tidak perlu menunggu dana subsidi PSO cair untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan kereta.  “Kalau sekarang kita mengeluh masalah infrastruktur, pelayanan, sarana dan prasarana kenapa terlambat salah satunya PT KCI menalangi dulu. Itu kan pembayaran lama bisa 6 bulan atau setahun. Kalau itu (tarif) naik langsung ke KCI untuk perbaikan atap bocor atau peron bermasalah tak perlu menunggu PSO,” tuturnya.  Selain itu, lanjutnya, sama seperti gaji masyarakat yang naik setiap tahunnya, gaji para pekerja di PT KCI sendiri seperti petugas buruh, keamanan dan kebersihan pun membutuhkan kenaikan gaji.  “Kalau tiap tahun (gaji petugas dan masyarakat) naik masih akal. Ini masuk akal ada penyesuaian tarif. Disamping inflasi juga berdasarkan tarif UMP,” ungkapnya.  Dengan demikian, Deddy menambahkan, masyarakat dinilai mampu mengikuti penyesuaian tarif KRL. Hal itu seiring dengan kenaikan angka inflasi dan daya beli para pengguna KRL. “Kalau dikatakan masyarakat tak mampu tapi nyatanya dulu mampu sebelum 2010,” pungkasnya.

Kata Pengamat Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/KRL-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Suasana tampak sepi di gerbong KRL Jurusan Parung Panjang - Tanah Abang, Jakarta, Jumat (17/4/2020). Pemerintah Kota Bogor bersama empat kepala daerah lainnya di Jawa Barat sepakat untuk mengusulkan penutupan sementara operasional kereta api listrik atau" width="100%">
<figcaption>Suasana tampak sepi di gerbong KRL Jurusan Parung Panjang - Tanah Abang, Jakarta, Jumat (17/4/2020). Pemerintah Kota Bogor bersama empat kepala daerah lainnya di Jawa Barat sepakat untuk mengusulkan penutupan sementara operasional kereta api listrik atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan terkait wacana kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan membahas terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan.  Budi menekankan, artinya hingga saat ini belum ada keputusan terkait wacana kenaikan tarif KRL Jabodetabek tersebut. "Belum ada keputusan, dan untuk itu saya juga harus lapor kepada Pak Menkomarinves," kata Budi dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (26/1).  Budi mengatakan, pemerintah akan mencari solusi terbaik terkait wacana tersebut. Sebab, beberapa pengamat telah mengusulkan agar tarif KRL Jabodetabek dinaikkan. Namun, hal itu menjadi dilema lantaran masyarakat saat ini sedang mengalami kesusahan keuangan akibat imbas pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini.  "Satu sisi kita mengerti sekali masyarakat susah, tetapi ini ada beberapa pengamat sudah menganjurkan kami untuk naik sehingga kami juga harus jawab both side,” pungkasnya.  Sebagai informasi, berdasarkan wacana, penyesuaian tarif diimplementasikan tahun ini untuk tarif dasar sejauh 25 km pertama dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 per penumpang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw pun mempertanyakan terkait wacana tersebut dan meminta dikaji kembali.  "Usul saya, melihat situasi ekonomi yang baru mulai kembali bergulir, tetapi dengan adanya omicron mulai meningkat cukup tinggi maka menurut saya kebijakan ini mungkin bisa ditinjau kembali, belum saatnya untuk dinaiki dulu," ucapnya.

Soal Kenaikan Tarif KRL, Menhub Akan Lapor Dulu ke Luhut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KRL-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="KRL Stasiun Parung Panjang, Bogor" width="100%">
<figcaption>KRL Stasiun Parung Panjang, Bogor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyebut, saat ini bukanlah saat yang tepat bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line. Menurut Toriq, banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Harga kebutuhan pokok naik, minyak misalnya. Daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.  "Pandemi belumlah usai, bahkan ada potensi varian baru Covid-19, yang hadirkan ancaman gelombang ketiga. Seharusnya pemerintah menambah subsidi atas moda transportasi umum ini, daripada berwacana untuk menaikan tarif," ujar Toriq kepada wartawan, Sabtu (15/1).  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meyebutkan sepanjang tahun 2021 terjadi penurunan pengguna KAI Commuter Line. Untuk wilayah operasi Jabodetabek turun sebanyak 19,6 persen dibanding jumlah pengguna KRL Jabodetabek sepanjang  2020. Akibat kebijakan PPKM dan melemahnya daya beli masyarakat.  "Akibat pandemi, hampir 20 persen jumlah pengguna KAI Commuter Line Jabodetabek turun pada tahun 2021. Namun potensi kenaikan ke depan cukup besar, mengingat sebagian masyarakat mengaku tidak punya pilihan lain sebagai transportasi dengan akses cepat dan lebih nyaman," katanya.  Selain itu, menurut Toriq usulan kenaikan tarif ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum massal perkotaan. Mengurangi emisi gas, sehingga lingkungan menjadi lebih sehat.  "Kenaikan tarif berpotensi melemahkan semangat masyarakat menggunakan moda transportasi umum masal. Ini tidak sesuai dengan kampanye pemerintah terkait peningkatan kesadaran penggunaan angkutan umum massal perkotaan dan non motorized transportation (NMT) pada hari kesehatan Internasional yang diperingati setiap 7 April," ungkapnya.  Toriq menambahkan, masyarakat sangat mengapresiasi KAI dengan berbagai pencapaian kinerja dan upaya inovasi serta modernisasi layanan KRL Commuter Line di masa pandemi. Namun, dia meminta untuk mengkaji ulang kenaikan tarif tersebut.  "Jadi, jangan sampai gara-gara usulan kenaikan tarif, kemudian merubah cara pandang masyarakat," tuturnya.  Sebelumnya, Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar mengaku saat ini tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL yang direncanakan pada April 2022.  Nantinya, direncanakan tarif perjalanan menggunakan moda transportasi favorit di Jabodetabek itu akan naik dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 km pertama. Sementara itu 10 km selanjutnya bakal dikenakan penambahanan biaya Rp 1.000.

Anggota DPR: Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tak Tepat Naikkan Tarif KRL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/perjalanan-krl-jogja-solo.jpg" alt="RAMAH LINGKUNGAN: Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono meresmikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) lintas Jogjakarta-Solo kemarin (1/3). (AGUS SUPARTO/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>RAMAH LINGKUNGAN: Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono meresmikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) lintas Jogjakarta-Solo kemarin (1/3). (AGUS SUPARTO/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perjalanan Presiden Joko Widodo dari Stasiun Tugu, Jogjakarta, menandai peresmian kereta rel listrik (KRL) lintas Jogjakarta–Solo kemarin (1/3). Kereta itu diklaim lebih baik daripada yang sebelumnya beroperasi menghubungkan dua kota tersebut, Prameks, yang berbahan bakar solar.  ”Kami operasikan KRL Jogja–Solo yang ramah lingkungan,” tuturnya. KRL mendapatkan pasokan tenaga melalui infrastruktur listrik aliran atas di sepanjang jalur rel listrik.  ”Saya kira moda transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah pada angkutan yang ramah lingkungan,” sambung mantan wali kota Solo itu.  Kehadiran KRL tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar. Selain itu, Jokowi berharap KRL lintas Jogja–Solo semakin meningkatkan kualitas pelayanan transportasi massal kepada para pengguna. Dampak lainnya adalah meningkatkan sektor pariwisata. ”Diharapkan ini bisa membantu, baik mobilisasi orang maupun barang dari Jogjakarta ke Solo atau Solo ke Jogja,” kata Jokowi.  Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X saat peresmian di Stasiun Tugu, Jogjakarta, berterima kasih atas hadirnya kereta tersebut. Menurut dia, masyarakat yang bekerja atau menimba ilmu dari Solo ke Jogja atau sebaliknya cukup banyak. ”Keberadaan kereta ini memudahkan masyarakat yang mondar-mandir Jogja–Solo,” ungkapnya.  Beroperasinya KRL Jogja–Solo merupakan hasil kegiatan elektrifikasi jalur kereta api lintas Jogja–Solo yang memiliki panjang 62 kilometer. Proyek itu merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Lintasannya dimulai dari Stasiun Tugu, Jogjakarta, dan berakhir di Stasiun Solo Balapan dengan 11 stasiun pemberhentian.  KRL dapat bergerak lebih cepat dari kereta rel diesel (KRD) Prambanan Ekspres (Prameks). Waktu tempuh perjalanan KRL Jogja–Solo rata-rata 68 menit. Lebih cepat 10 menit dibandingkan dengan KRD Prameks.  Meski lebih cepat, tarif KRL sama seperti sebelumnya, yaitu Rp 8.000. Tarifnya masih flat untuk semua rute. Nominal itu telah mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui skema public service obligation (PSO).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/02/2021/beroperasi-mulai-rabu-cek-jadwal-20-perjalanan-krl-jogja-solo-berikut/">Beroperasi Mulai Rabu, Cek Jadwal 20 Perjalanan KRL Jogja-Solo Berikut</a>  Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan elektrifikasi jalur kereta api Jogja–Solo sejalan dengan program presiden yang selalu menekankan untuk mengedepankan konektivitas, integrasi antarmoda, dan modernisasi pada seluruh aspek transportasi di Indonesia. ”KRL Jogja–Solo merupakan KRL pertama yang beroperasi di luar Jabodetabek. Ke depan KRL seperti ini dikembangkan di kota-kota lainnya,” ucapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/85pfFZY37xA

Tarif KRL Jogja-Solo Flat, Perjalanan Lebih Cepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif krl

Berita Terkini