<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kawal_nataru.jpg" alt="SIAP BERLAYAR: Kapal Pelni KM Lambelu bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta." width="100%">
<figcaption>SIAP BERLAYAR: Kapal Pelni KM Lambelu bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah telah menetapkan penyesuaian tarif untuk angkutan kapal penumpang. Yakni naik sebesar 23 persen. Penyesuaian tarif yang berlaku per 1 Juni 2023 tersebut dilakukan setelah sepuluh tahun tidak ada penyesuaian tarif. Adanya penyesuaian tarif disebut tidak mengurangi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan kapal laut.&nbsp; &rdquo;Kalau dilihat fluktuasinya dari Januari - Juni, bahkan sampai Juli ini masih terus meningkat (penumpang). Sehingga peningkatan tarif penumpang per 1 Juni itu, alhamdulillah tidak berdampak,&rdquo; ungkap Direktur Utama Pelni Tri Andayani di Jakarta. Menurut Anda, sapaan akrab Tri Andayani, sepanjang semester 1 2023, kapal Pelni mengangkut sebanyak 2,6 juta orang atau 115 persen di atas target. Capaian tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain karena tidak adanya pembatasan mobilisasi dan adanya pengurangan armada pesawat di beberapa daerah atau frekuensi penerbangannya berkurang. &rdquo;Biasanya, kita melihat tren penumpang satu bulan setelah Lebaran itu menurun, tapi ini terus meningkat. Musim mudik Lebaran dan liburan sekolah pada April - Juni itu tercatat memberikan kontribusi perjalanan tertinggi dari bulan-bulan sebelumnya,&rdquo; jelas Tri Andayani. Anda menambahkan, seiring dengan adanya penyesuaian tarif, pihaknya turut meningkatkan kualitas pelayanan di kapal. Di antaranya dari sisi penyajian makanan untuk penumpang. Termasuk mulai menata tenant-tenant di atas kapal agar lebih rapi dan bersih. Pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan di semua channel link dan memperluas layanan ke masyarakat. Selain itu, Tri Andayani mengatakan, saat ini juga sedang berdiskusi dengan Inka dan anak perusahaan Pindad dalam hal perbaikan toilet di seluruh kapal. Pihaknya akan membuat toilet yang menggunakan bahan stainless seperti di kereta. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan dalam perawatan dan pemeliharaan harian mengingat jumlah penumpang kapal yang mencapai ribuan. &rdquo;Tentunya juga untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Kita harapkan ini akan terealisasi pada 2024 karena sekarang sedang tahap diskusi dengan beberapa penyedia,&rdquo; ujar Tri Andayani. Sementara itu, Kesekretariatan Perusahaan Pelni Opik Taupik meyakini perubahan status Covid-19 menjadi endemi berdampak positif bagi Pelni. Dengan ditiadakannya pembatasan perjalanan, masyarakat semakin percaya diri melakukan perjalanan. &rdquo;Kami berharap situasi ini dapat bertahan seterusnya sehingga perekonomian nasional dapat pulih dan meningkat seiring aktivitas sosial ekonomi yang berangsur normal,&rdquo; ucap Opik Taupik.

Kenaikan tarif angkutan kapal penumpang 23 persen tidak mengurangi minat masyarakat melakukan perjalanan dengan kapal laut

Penyesuaian Tarif Tidak Kurangi Minat Masyarakat untuk Gunakan Kapal Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/penyebrangan-3616539640.png" alt="VITAL: Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu terminal terpenting penghubung jalur penyeberangan Jawa&ndash;Bali. Awal Agustus mendatang, tarif penyeberangan di pelabuhan tersebut bakal naik." width="100%">
<figcaption>VITAL: Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu terminal terpenting penghubung jalur penyeberangan Jawa&ndash;Bali. Awal Agustus mendatang, tarif penyeberangan di pelabuhan tersebut bakal naik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bakal menaikkan tarif kapal penyeberangan. Dijadwalkan, kebijakan tersebut berlaku per 3 Agustus mendatang. Total ada 29 lintasan kapal yang mengalami penyesuaian. Lima di antaranya di Jawa Timur. Salah satunya adalah penyeberangan Jawa&ndash;Bali melalui Pelabuhan Ketapang&ndash;Gilimanuk. Kabid Perhubungan Laut Dishub Jatim Luhur Prihadi Eka menyatakan bahwa kenaikan tarif sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat. &rsquo;&rsquo;Sosialisasi sudah dilakukan pada operator,&rsquo;&rsquo; kata Luhur, Selasa. Dia menjelaskan, besaran kenaikan antarjalur penyeberangan berbeda-beda. Misalnya, tarif penyeberangan Ketapang&ndash;Gilimanuk kategori penumpang dewasa. Tarif kapal naik dari Rp 9.650 menjadi Rp 10.600. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Fery Shelvy Arifin menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mendorong penyesuaian tarif. Bukan hanya kenaikan harga BBM. Penyesuaian tarif juga dilakukan karena naiknya upah minimum, inflasi, dan kenaikan kurs dolar yang berdampak pada biaya perawatan kapal. &rsquo;&rsquo;Komponen energi berkontribusi cukup dominan, yakni 40&ndash;50 persen,&rdquo; kata Shelvy. Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyatakan bahwa kenaikan akan mengurangi defisit pengusaha angkutan. &rsquo;&rsquo;Harapannya, tingkat keselamatan kian meningkat,&rsquo;&rsquo; kata Khoiri. Dia berharap ke depan ada evaluasi rutin soal tarif. Minimal enam bulan sekali.&nbsp;(hen/c12/ris) PENYEBERANGAN DI WILAYAH JATIM YANG MENGALAMI KENAIKAN&nbsp;TARIF - Ketapang&ndash;Gilimanuk - Ketapang&ndash;Lembar - Jangkar&ndash;Lembar - Jangkar&ndash;Kupang - Surabaya&ndash;Lembar Sumber: ASDP

Pemerintah bakal menaikkan tarif kapal penyeberangan. Dijadwalkan, kebijakan tersebut berlaku per 3 Agustus mendatang.

Tarif Lima Rute Penyeberangan di Jatim Naik, Berlaku 3 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ketapang-gilimanuk.jpg" alt="RAMAI: Kendaraan pengangkut barang tengah antre di Pelabuhan Ketapang. Tak lama lagi, mereka bakal dikenai tarif baru pasca terbitnya keputusan dari pemerintah pusat. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>RAMAI: Kendaraan pengangkut barang tengah antre di Pelabuhan Ketapang. Tak lama lagi, mereka bakal dikenai tarif baru pasca terbitnya keputusan dari pemerintah pusat. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sempat dibatalkan, penyesuaian tarif kapal penyeberangan antarprovinsi untuk rute Ketapang (Jatim)–Gilimanuk (Bali) akhirnya ditetapkan. Kenaikan rata-ratanya mencapai 11 persen.  Regulasi penyesuaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 184/2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.  Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyatakan, penyesuaian tarif antarprovinsi dilakukan pada 23 lintas penyeberangan komersial. ’’Dengan penyesuaian berkisar sebesar 11 persen,’’ kata Hendro dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos, Rabu (28/9).  Dia menjelaskan, penyesuaian tarif mempertimbangkan banyak hal. Terutama hasil evaluasi perhitungan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi. ’’Penyesuaian tarif ini diharapkan mendorong keselamatan dan keamanan pelayaran serta keberlangsungan industri penyeberangan,’’ katanya.  Meski sudah ditetapkan, tarif baru belum bisa langsung diberlakukan. Kebijakan baru bisa diterapkan tiga hari setelah surat ditandatangani. Hendro meminta seluruh stakeholder di pelabuhan mendukung hal tersebut. Termasuk menyosialisasikan perubahan tarif tersebut.  Jika mengacu keputusan baru itu, diproyeksikan tarif penyeberangan rute Ketapang–Gilimanuk tidak akan naik signifikan. Untuk tarif penumpang, misalnya. Jika sebelumnya dipatok Rp 4.500, diperkirakan akan ada kenaikan sebesar Rp 950.  Sementara itu, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengaku, para operator keberatan dengan besaran kenaikan tersebut. Sebab, angka itu jauh dari usulan yang diajukan pengusaha kapal penyeberangan. ’’Operator kapal merasa keberatan. Angka itu masih jauh dari cukup untuk mempertahankan standar keselamatan,’’ ujar Khoiri.  Sebab, kenaikan harga BBM yang lumayan tinggi membuat biaya operasional armada kapal penyeberangan ikut terkerek signifikan.  Meski demikian, kata Khoiri, pihaknya belum mengambil sikap resmi. Sebab, hingga kemarin, pemerintah belum memberikan surat resmi perihal penyesuaian itu. ’’Kita tunggu dulu seperti apa detail dari keputusan tersebut,” katanya.  Sebelumnya, penetapan tarif penyeberangan antarprovinsi Jatim–Bali itu memang tarik-ulur. Pemerintah awalnya sudah menerbitkan edaran kenaikan. Namun, akhirnya dibatalkan mendadak. Sampai akhirnya terbit edaran baru.

Naik 11 Persen, Operator Kapal Ketapang-Gilimanuk Masih Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/AKSI-BBM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gelombang protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa (13/9) aliansi serikat buruh dan pedagang Gresik menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Gresik. Disusul protes dari Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (IMBAS) tentang kenaikan tiket kapal Express Bahari.  Massa menuntut pemerintah pusat segera menurunkan harga BBM karena dampak kebijakan tersebut mulai terasa. Dibuktikan dengan harga berbagai kebutuhan pokok yang mulai naik. ’’Tentunya sangat memberatkan. Terutama bagi kaum pekerja dan masyarakat bawah,’’ ujar Syafiudin, koordinator aksi.  Berbagai program bantuan sosial dirasa belum cukup untuk meringankan beban masyarakat. Itu terlihat dari realisasi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran saat pandemi Covid-19 lalu. ’’Pemerintah daerah wajib ikut bertanggung jawab. Memastikan bantuan tepat sasaran,’’ harapnya.  Gelombang protes juga disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (IMBAS). Mereka mendesak pemerintah Gresik menolak rencana kenaikan tarif tiket kapal Express Bahari.  ’’Kembalikan tarif tiket kapal Express Bahari sesuai dengan harga normal sebelum pandemi Covid-19 dan tindak tegas segala tindakan yang dilakukan oleh mafia tiket yang merugikan masyarakat Bawean,” ungkap koordinator aksi Abel Juned Ijlal.  Menurut dia, rencana kenaikan tarif kapal menjadi kewenangan keputusan pemerintah. Dalam hal ini untuk mempertimbangkan rencana kenaikan harga tiket tersebut. ’’Dengan kenaikan itu, masyarakat Bawean ditindas oleh para pejabat publik yang menyengsarakan masyarakat Bawean,” paparnya.  Menanggapi hal itu, anggota DPRD Gresik Bustami Hazim menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi pembahasan di kalangan legislatif. ’’Termasuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat,’’ tutur politikus PKB itu.  Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana. Bahwa dampak kenaikan BBM dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan di seluruh wilayah Indonesia. ’’Perlu ada langkah antisipasi. Jika terlambat, dikhawatirkan akan terjadi inflasi skala nasional,’’ paparnya.

Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Kenaikan Tarif Kapal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KAPAL-BAWEAN-NAIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga berdampak pada tarif kapal Gresik–Bawean. Pihak Express Bahari mengusulkan kenaikan tarif, tetapi ditolak warga Bawean. Rapat yang berlangsung di kantor Dinas Perhubungan Pemkab Gresik kemarin siang pun deadlock.  Rapat yang berlangsung sejak pagi hingga siang itu tidak menemui titik kesepakatan. Pembahasan oleh Kepala Dishub Gresik Tarso Sagito; empat anggota DPRD Gresik dapil Bawean, Bustami Khazim, M. Lutfi Dhawam, Musa, Miftahol Jannah; Kacab PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Revan Syah Putra; beserta tokoh masyarakat Bawean di Gresik itu belum mendapatkan hasil.  Rapat pun berlangsung alot. Penyebabnya, kenaikan harga tiket yang diusulkan pihak operator kapal dianggap membebani masyarakat. Apalagi, harga BBM di Bawean tidak sama dengan harga di Gresik.  ’’Di Bawean, harga BBM pertalite sudah Rp 14 ribu. Masyarakat Bawean tidak pernah merasakan subsidi. Ini harus menjadi pertimbangan, bukan untung rugi perusahaan atau operator dan dishub. Tidak ada masyarakat Bawean yang setuju kalau ada kenaikan harga tiket. Jangan berpatok pada profit,’’ ucap Bustomi, perwakilan warga.  Pendapat lain tentang penolakan juga datang dari tokoh masyarakat di Gresik. Salah seorang anggota Persatuan Saudagar Bawean (PSB) Syafir Yakup menyatakan, kenaikan tarif kapal itu merupakan suatu kewajaran, tetapi dengan patokan harga yang diajukan operator, pihaknya keberatan. Sebab, penghitungan kenaikan itu dari harga tiket Covid-19.  ’’Apalagi, dua kapal Express Bahari ini selama pandemi Covid-19 mengurangi kecepatan, sebelumnya 3 jam menjadi 4 jam dan 5 jam perjalanan,’’ ucapnya.

Rapat Kenaikan Tarif Kapal Gresik-Bawean Deadlock

tarif kapal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif kapal

Berita Terkini

Penyesuaian Tarif Tidak Kurangi Minat Masyarakat untuk Gunakan Kapal Laut

Tarif Lima Rute Penyeberangan di Jatim Naik, Berlaku 3 Agustus

Naik 11 Persen, Operator Kapal Ketapang-Gilimanuk Masih Keberatan

Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Kenaikan Tarif Kapal

Rapat Kenaikan Tarif Kapal Gresik-Bawean Deadlock

Download Aplikasi JawaPos.com