<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tarif-jalan-tol.jpg" alt="NAIK LAGI: Aktivitas lalu lintas di tol Surabaya-Gempol. Kenaikan tarif tol menuai beragam protes. Salah satunya dari pengusaha ekspedisi maupun transportasi umunm. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAIK LAGI: Aktivitas lalu lintas di tol Surabaya-Gempol. Kenaikan tarif tol menuai beragam protes. Salah satunya dari pengusaha ekspedisi maupun transportasi umunm. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tarif ruas tol yang terhubung ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> mengalami kenaikan per Sabtu (19/3). Hal itu membuat pengusaha yang bergerak di bidang angkutan ketar-ketir. Mereka berharap kenaikan tarif tak berdampak pada biaya transportasi dan pengiriman barang.  Ada dua ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif. Yakni, ruas tol Gempol–Pandaan dan Surabaya–Mojokerto. Kenaikannya bervariasi. Ada yang naik Rp 500. Ada pula yang naik Rp 1.000.  Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jatim Mustofa mengatakan bahwa kenaikan tarif memang tidak besar. Namun, hal itu tetap berdampak pada pendapatan pengusaha. ’’Kami masih menunggu situasi. Hingga kini belum ada keluhan,” kata Mustofa.  Dia menambahkan, pengurus Organda akan menunggu hingga sebulan. Nanti diputuskan sikap terkait kenaikan tarif. ’’Belum ada rencana menaikkan tarif karcis atau biaya angkut. Tapi, kami masih menunggu seperti apa nanti,” ujarnya.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/aptrindo-jatim/">Aptrindo</a>) Surabaya Putra Lingga menegaskan, organisasinya mendukung adanya kebijakan baru.  Sebab, kenaikannya tidak besar. ’’Namun, kami meminta ada penambahan fasilitas di jalan tol sebagai konsekuensi kenaikan tarif,” jelas Lingga.  Dia mengatakan, selama ini pengusaha selalu kesulitan saat mengalami kecelakaan di jalan tol. Tidak ada fasilitas crane. Pengusaha terpaksa mendatangkan alat bongkar muat dari luar daerah yang ongkosnya mahal.  Lingga berharap ada fasilitas crane yang disediakan pengelola <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-tol/">jalan tol</a>. Dengan begitu, kecelakaan yang melibatkan angkutan barang bisa diatasi secara cepat. Pemindahan barang dari angkutan ke angkutan lain juga lebih mudah.  Menurut Lingga, pengelola jalan tol juga perlu mempertimbangkan keberadaan rest area. Banyak tempat beristirahat yang ukurannya kurang luas. Sopir angkutan barang sulit berhenti karena tidak ada tempat.  ’’Kami juga mengingatkan adanya asuransi setiap kerusakan fasilitas di tol,” kata Lingga. Selama ini, lanjut dia, kerusakan yang terjadi di jalan tol selalu dibebankan kepada pemilik angkutan. Padahal, mereka juga korban dari sebuah musibah. ’’Dengan adanya asuransi, tidak perlu ada klaim kerusakan kepada masyarakat,” tandas Lingga.

Tarif Tol Naik, Pengusaha Berharap Tak Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/tol-surabaya-gempol-1.jpg" alt="PENYESUAIAN: Tarif tol Surabaya-Gempol segera naik. Pengelola sudah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk dan videotron. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENYESUAIAN: Tarif tol Surabaya-Gempol segera naik. Pengelola sudah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk dan videotron. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif jalan tol Surabaya–Gempol (Surgem) dipastikan naik. Tarif baru secara resmi akan diberlakukan mulai 17 Januari pukul 00.00. Pengusaha berharap kenaikan itu tidak berdampak banyak pada sektor logistik.  Jasa Marga telah merilis daftar tarif baru yang bakal diberlakukan. Salah satunya, tarif dari Waru ke Porong yang naik 100 persen. Biaya melintasi tol meningkat dari Rp 4.500 menjadi Rp 9.000 untuk golongan I (sejenis mobil pribadi, truk kecil, dan bus).  General Manager Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya–Gempol Hendri Taufik menjelaskan, instansinya terus mematangkan persiapan untuk menyambut kenaikan tarif. Termasuk menggencarkan sosialisasi di jalan tol.  ”Kami sudah memasang spanduk dan pengumuman melalui videotron,” kata Hendri.  Selain sosialisasi, lanjut dia, ada pula persiapan teknis. Petugas telah menyiapkan sistem anyar di seluruh pintu gerbang. Sistem akan dioperasikan mulai 17 Januari.  Menurut Hendri, Jasa Marga juga siaga jika nanti ada pertanyaan atau keluhan masyarakat. Mereka bisa menghubungi petugas melalui nomor yang tersebar di jalan tol. ”Nanti tarif baru dijelaskan secara terperinci,” ujar Hendri.  Dia meminta masyarakat mengerti dengan kebijakan penyesuaian tarif. Sebab, kenaikan tarif mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya terkait dengan inflasi daerah. Selain itu, kenaikan tarif berkaitan dengan peningkatan layanan dan investasi. Jasa Marga berencana menambah sejumlah fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengguna jalan. Selain gate, ada juga pengerasan jalan dan peralatan transaksi.  Hendri menuturkan, kenaikan tarif juga melihat potensi tol Surgem. Jalan tol yang dioperasikan sejak 1986 tersebut merupakan salah satu akses penting nasional. Tol Surgem menjadi penghubung dan pendorong pengembangan daerah di Jatim. Termasuk industri-industri di Surabaya dan sekitarnya.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya Putra Lingga sudah mengetahui rencana kenaikan tarif tol Surgem. Bahkan, dia sudah mempelajari angkanya secara detail. ”Sementara kami masih menunggu,” kata Lingga.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/01/2021/pasien-covid-19-di-surabaya-naik-waiting-list-igd-makin-panjang/">Pasien Covid-19 di Surabaya Naik, Waiting List IGD Makin Panjang</a>  Menurut dia, tidak ada permasalahan terkait dengan kenaikan tarif pada ruas pendek seperti Dupak–Waru. Yang menjadi masalah adalah tarif baru Waru–Porong. ”Saya khawatir ini berdampak ke biaya logistik dan inflasi,” ungkap Lingga.  Dia menjelaskan, kenaikan tarif berdampak pada kondisi lalu lintas. Dikhawatirkan, truk-truk besar lari ke jalan protokol. Akibatnya, terjadi kemacetan di jalur nasional dan pengendara lainnya terganggu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/w5e2elk4e38

Tarif Baru Jalan Tol Surabaya-Gempol Berlaku pada 17 Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/RUAS-TOL-BALSAM-JAWAPOS.jpg" alt="PEMBAHASAN TARIF: Kawasan gerbang tol Balikpapan-Samarinda di Samboja, Kukar. Ruas tol itu masuk dalam Seksi 2 sepanjang 30,9 km diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST/JPG)" width="100%">
<figcaption>PEMBAHASAN TARIF: Kawasan gerbang tol Balikpapan-Samarinda di Samboja, Kukar. Ruas tol itu masuk dalam Seksi 2 sepanjang 30,9 km diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang penetapan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), elite DPRD dan Pemprov Kaltim beda suara terkait tarif Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Diketahui, sejak dibuka akhir Desember lalu, Tol Balsam belum berbayar. Alias gratis hingga kemarin (7/1). Penentuan tarif masih menunggu surat keputusan (SK) dari kementerian.  Meski begitu, telah beredar besaran tarif tol. Diperkirakan Rp 1.000 hingga Rp 3.000 ribu per kilometernya. Oleh legislator Karang Paci (sebutan DPRD Kaltim), angka ini diharapkan bisa turun. Mengingat ongkos pembangunan tol bukan 100 persen investasi swasta. Melainkan ada juga kucuran APBD.  Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, untuk kendaraan pribadi yang semula Rp 1.000, bisa turun Rp 200 hingga Rp 300 per kilometernya. “Kalau kami maunya lebih turun lagi sekitar Rp 700-800 per kilometernya. Kita melihat dari kemampuan masyarakat Kaltim,” ucap dia seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Rabu (8/1).  Veridiana melanjutkan, dirinya intens memantau isu terkait tarif tol ini melalui media. Pihaknya pun akan memanggil pengelola Tol Balsam pekan depan untuk meminta rinciannya tarif tol. “Kita akan melihat kepentingan masyarakat yang sangat besar. Kalau prospeknya sih saya lihat sudah bagus. Baru dibuka saja, sudah mencapai sepuluh ribuan kendaraan yang lalu lalang di sana (Tol Balsam). Kita optimistislah enggak merugi,” sambungnya.  Memang, diakui Veridiana, tarif tol Balsam berbeda dengan di Pulau Jawa. Di sana, lebih murah. Namun, pihaknya memastikan saat ini masih uji coba dan bakal dievaluasi setelah satu bulan berjalan. Evaluasi menyangkut prospeknya ke depan, target, dan relevansi dengan tarif seribu rupiah. DPRD, ucap dia, harus menganalisis dan bertemu dengan badan pengelola.  Soal pemberlakuan tarif, informasi yang didapat Veridiana, SK akan turun pada Januari ini. “Saya rasa Januari akhir ini sudah ada. Sebab, kerja kan perlu payung hukum,” kata politisi PDIP ini. Sementara itu, terkait peluang Kaltim mendapatkan dividen dari jalan tol ini, Veridiana mengaku masih mempelajari peluang Benua Etam. “Itu akan kita lihat aturannya, soal peluang Kaltim bisa mendapatkan,” ujar dia.  Diungkapkan sebelumnya oleh pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim, M Sa’bani, dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/07/01/2020/tol-balsam-rp-4-000-per-km-kontribusi-apbd-dan-apbn-bikin-tarif-murah/">tarif dasar Tol Balsam</a> yang ditentukan adalah Rp 1.000 per kilometer untuk kendaraan golongan I yang meliputi sedan, jip, pikap, atau truk kecil, dan bus. Sedangkan, Rp 1.500 per kilometer untuk kendaraan golongan II, yaitu truk dengan dua gandar. Kemudian, Rp 2.000 untuk golongan III, yaitu truk tiga gandar, lalu golongan IV Rp 2.500 untuk truk empat gandar.  Terakhir, golongan V untuk truk di atas empat gandar tarifnya Rp 3.000 per kilometer. Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, SK soal tarif tol belum selesai dan masih dalam proses. Menurutnya, tarif Tol Balsam Rp 1.000 itu relevan saja dengan kondisi kiwari. “Standarnya nasional. Kalau yang 300 (rupiah) itu yang dibangun zaman kuda makan tembaga dulu. Sekarang semua jalan tol seribu (rupiah) per kilometer,” sebut Isran, kemarin (7/1).  Diketahui, tarif tol di Pulau Jawa saat ini memang bervariasi. Seperti Tol Semarang ABC yang dibangun pada 1983, tarifnya hanya di kisaran Rp 200 per kilometer. Pun begitu dengan Tol Jakarta-Cikampek yang dibangun pada 1988, tarifnya kisaran Rp 200 kilometer. Namun, kisah berbeda di Tol Solo – Ngawi yang dibangun pada 2018 tarifnya di kisaran Rp 1.000 atau Tol Kertosono - Mojokerto yang didirikan sejak 2014 dan tarif tolnya mencapai Rp 1.100.

DPRD Ingin Rp 800 per KM, Rincian Tarif Tol Balsam Dibahas Pekan Depan

tarif jalan tol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif jalan tol

Berita Terkini

Tarif Tol Naik, Pengusaha Berharap Tak Terdampak

Tarif Baru Jalan Tol Surabaya-Gempol Berlaku pada 17 Januari

DPRD Ingin Rp 800 per KM, Rincian Tarif Tol Balsam Dibahas Pekan Depan

Download Aplikasi JawaPos.com