<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/feeder-surabaya.png" alt="UJI COBA: Deretan feeder Wirawiri Suroboyo yang berangkat dari halte di Puspa Raya Fresh Market (2/3). Pemkot Surabaya meluncurkan lima rute yang dilayani armada tersebut. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UJI COBA: Deretan feeder Wirawiri Suroboyo yang berangkat dari halte di Puspa Raya Fresh Market (2/3). Pemkot Surabaya meluncurkan lima rute yang dilayani armada tersebut. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pilihan moda transportasi publik di Surabaya semakin beragam. Yang terbaru, pengoperasiaan feeder Wirawiri Suraboyo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya tengah berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Untuk membicarakan mengenai tiket feeder yang terintegrasi. Termasuk dengan Trans Jatim. "Ngomong soal transportasi nggak bisa sendirian. Surabaya punya tetangga, ada Sidoarjo dan Gresik. Kami sedang duduk bersama memikirkan bagaimana menyediakan transportasi publik yang terintegrasi," jelas Eri kepada awak media. Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menuturkan, masyarakat membutuhkan transportasi publik yang murah, nyaman, dan cepat.  "Kalau ternyata dihitung-hitung itu lebih murah pakai motor atau mobil sendiri, ya sama saja. Karena itu, kita akan berusaha mengintegrasikan tarif antartransportasi publik," katanya. Saat ini, ada tiga macam transportasi publik yang mengaspal di Surabaya. Ketiganya adalah feeder Wirawiri Suroboyo, Suroboyo Bus, dan Trans Semanggi Surabaya. Seharusnya, ada satu lagi yakni, bus listrik. Namun, hingga kini, tidak ada kabar mengenai kapan bus listrik kembali dioperasikan. (*)

Tarif Integrasi Wirawiri Suroboyo-Trans Jatim sedang Dimatangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Tarif-Terintegrasi-3-Moda-Transportasi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aktivitas calon penumpang di Halte CSW Bus Transjakarta, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tarif terintegrasi untuk tiga moda transportasi umum, yakni Transjakarta, MRT dan LRT. Tarif diusulkan Rp10.000 untuk" width="100%">
<figcaption>Aktivitas calon penumpang di Halte CSW Bus Transjakarta, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tarif terintegrasi untuk tiga moda transportasi umum, yakni Transjakarta, MRT dan LRT. Tarif diusulkan Rp10.000 untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif intergrasi antar-moda transportasi di Jakarta, yaitu Bus Transjakarta, Mikrotrans, MRT, dan, LRT maksimal Rp 10 ribu diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (7/10) lalu. Lantas, bagaimana skema atau cara kerjanya?  Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 733 Tahun 2022 tentang tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal, skema tarif integrasi berlaku dengan ketentuan tarif dasar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) yang dikenakan pada awal perjalanan. Sedangkan tarif jarak Rp 250/km (dua ratus lima puluh rupiah per kilometer) dikenakan berdasarkan jarak tempuh perjalanan.  Bila total tarif dari suatu perjalanan melampaui Rp 10.000, maka pengguna hanya akan dikenakan tarif maksimal Rp 10.000. Sedangkan, untuk total tarif perjalanan seorang pengguna yang tidak melampui Rp 10.000, maka pengguna tersebut hanya akan dikenakan tarif sesuai dengan perjalanannya.  Misalnya, penumpang berangkat menggunakan LRT Jakarta di Stasiun Boulevard Utara ke Stasiun Velodrome, tarif awalnya adalah Rp 2.500. Karena tiap perjalanan dikalikan Rp 250 per km, maka Rp 250 dikalikan jarak tempuhnya 5 km, totalnya adalah Rp 3.750.  Kemudian, perjalanan dilanjutkan menggunakan bus Transjakarta dari Polda Metro Jaya ke Halte Pemuda Rawamangun. Jaraknya adalah 11 km. Maka, 11 dikalikan dengan tarif per-km Rp 250, totalnya adalah Rp 2.750.  Terakhir, perjalanan dilanjutkan menggunakan MRT dari Stasiun Istora menuju Stasiun Cipete Raya. Jarak tempuhnya adalah 7 km. Maka, jarak tempuh 7 km dikalikan tarif per km Rp 250. Totalnya adalah Rp 1.750.  Dengan begitu, total perjalanan dari Boulevard Utara menuju Cipete Raya adalah Rp 8.250. Untuk menjadi catatan, tarif integrasi hanya berlaku untuk perjalanan dengan lebih dari satu transportasi umum yang ada di bawah naungannya Pemprov DKI Jakarta.  Skema tarif integrasi ini menggunakan metode perhitungan kombinasi tarif dasar dan tarif jarak yang memerlukan data perjalanan yang merekam titik awal hingga titik akhir serta durasi perjalanan dari setiap pengguna.  Setiap satu kartu uang elektronik atau aplikasi JakLingko hanya dapat digunakan oleh satu orang pengguna. Perekaman data perjalanan dimulai pada saat pengguna memulai perjalanannya dengan melakukan tap in (start) dan diakhiri pada saat pengguna tiba di tujuan dengan melakukan tap out (stop).  Tap in dan tap out dapat dilakukan di stasiun, halte, atau pada armada bus untuk layanan non BRT dan Mikrotrans.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan, integrasi merupakan kunci dalam pembangunan sustainable transport yang bertujuan untuk mengedepankan pejalan kaki dan pesepeda yang terkoneksi dengan layanan angkutan umum yang optimal bagi seluruh warga Jakarta.  "Integrasi transportasi memfokuskan pada integrasi dalam lima dimensi yakni dimensi fisik, layanan, data, tiket, dan tarif. Harapannya, dengan dihadirkannya tarif integrasi transportasi ini dapat semakin mengoptimalkan konektivitas antar moda dan memudahkan penggunanya," ujarnya, Jumat (7/10).  Lebih lanjut, Syafrin mengatakan, integrasi data perjalanan digunakan untuk memberikan pemahaman kepada para operator dan pemerintah dalam mengetahui waktu-waktu tersibuk dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Nantinya, data perjalanan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi operator dan pemerintah untuk melakukan optimalisasi layanan angkutan umum bagi warga.  “Semua ini dapat terwujud berkat buah pikir, arahan dan semangat dari Gubernur Anies Baswedan, Bapak Integrasi Transportasi Jakarta yang menjadi kreator integrasi”, pungkasnya.

Begini Skema Tarif Integrasi antarmoda yang Baru Diresmikan Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/2hadir20221007205135.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tarif integrasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tarif integrasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tarif integrasi JakLingko dan layanan Mikrotrans AC. Layanan ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang kerap berpindah moda transportasi umum di Ibu Kota.  “Ini adalah ikhtiar panjang yang melibatkan begitu banyak orang, bukan hanya dari penyiapan infrastuktur fisik, tetapi juga pengelolaannya dan sistem pembayarannya,” ujarnya di MRT Asean, Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (7/10).  Dengan diresmikannya tarif integrasi, ia mengaku bersyukur karena warga Jakarta semakin mendapat kemudahan dalam melakukan pembayaran di berbagai moda transportasi publik dengan harga yang terjangkau.  "Warga dapat memilih menggunakan Kartu Uang Elektronik atau menggunakan aplikasi Jaklingko untuk bertransaksi di seluruh moda. Jadi tidak perlu lagi memiliki berbagai jenis kartu yang berbeda untuk masing-masing moda, karena cukup dengan satu kartu sudah dapat digunakan di berbagai moda," katanya.  Selain itu, Anies juga memaparkan sistem pembayaran juga ditingkatkan menggunakan QR Code hingga face recognition yang pertama kali dilakukan di Jakarta. Sehingga, ia meminta agar hal tersebut diaplikasikan ke seluruh transportasi umum di Jakarta.  “Jakarta akan menjadi kota global yang mengandalkan transportasi umum yang masif, maju, dan membuat seluruh kegiatan mobilitas penduduk terfasilitasi. Dan atas konsep integrasi public transport ini kita menjadi empat kota pertama di dunia bersanding dengan London, Hongkong, dan Singapura,” jelasnya.  Orang nomor satu di DKI itu mengingatkan agar transportasi umum tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memindahkan badan, tetapi juga berfungsi membentuk prilaku dan budaya masyarakat.  “Kebiasaan tepat waktu, tertib, mengelola residu, dimulai dari sini. Selain itu, alat transportasi di Jakarta juga alat untuk memberi perasaan kesetaraan. Kita ingin kendaraan umum di Jakarta jadi fasilitator integrasi masyarakat lintas apapun,” tandasnya.

Resmikan Tarif Integrasi, Anies: Memudahkan Mobilitas Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Tarif-Terintegrasi-3-Moda-Transportasi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aktivitas calon penumpang di Halte CSW Bus Transjakarta, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tarif terintegrasi untuk tiga moda transportasi umum, yakni Transjakarta, MRT dan LRT. Tarif diusulkan Rp10.000 untuk" width="100%">
<figcaption>Aktivitas calon penumpang di Halte CSW Bus Transjakarta, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tarif terintegrasi untuk tiga moda transportasi umum, yakni Transjakarta, MRT dan LRT. Tarif diusulkan Rp10.000 untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana meluncurkan sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi umum di Jakarta yang meliputi, LRT, MRT, dan Transjakarta pada Sabtu (24/9) pekan depan.  Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2022 tingkat Provinsi DKI Jakarta di sisi selatan Monas, Jakarta Pusat.  “Kita sudah menyusun programnya dan sudah dilakukan uji coba selama ini, rencana dilaunching oleh Pak Gubernur tanggal 24 September, rencana ya,” ujarnya di lokasi, Sabtu (17/9).  Jadwal peluncuran tarif integrasi antar-moda tersebut diundur setelah sebelumnya Syafrin mengatakan akan meluncurkan tari tersebut hari ini bertepatan dengan Harhubnas 2022.  "Kita harapkan pada Hari Perhubungan Internasional tanggal 17 September bisa diresmikan,” katanya kepada wartawan, Kamis (9/9).  Untuk diketahui, hingga kini tarif integrasi 3 moda transportasi umum di DKI Jakarta tengah dalam tahap uji coba. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Masal. Beleid tersebut mengatur bahwa tarif maksimal untuk layanan terintegrasi MRT, LRT, dan Transjakarta adalah Rp 10.000. Kepgub tersebut efektif mulai berlaku hari ini, Kamis (11/8).  “Mulai hari ini sudah bisa menikmati tarif integrasi pada moda MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta hanya melalui aplikasi JakLingko,” tulis akun resmi Jaklingko di Instagram.  Tarif tersebut hanya akan berlaku jika pengguna menggunakan lebih dari satu layanan transportasi umum seperti MRT, LRT, ataupun Transjakarta. “Biaya awal sebesar Rp 2.500 akan dikenakan kepada penumpang saat memasuki halte/stasiun maupun layanan angkutan pengumpan,” bunyi keterangan Kepgub.  Setelah itu, tarif yang dibayar oleh pengguna layanan transportasi umum adalah berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh sebesar Rp 250 per kilometer dengan jumlah maksimum tarif satu kali perjalanan adalah Rp 10.000. Namun begitu, tarif ini juga memberlakukan persyaratan waktu perjalanan, yaitu maksimal 180 menit atau 3 jam.  “Selain dari jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud di atas, akan dihitung paket tarif perjalanan berikutnya,” terang Kepgub tersebut.  &nbsp;

Diundur, Tarif Integrasi Akan Diresmikan Anies 24 September Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d" width="100%">
<figcaption>Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji coba tarif integrasi 3 moda transportasi umum di DKI Jakarta, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan bus Transjakarta akan tetap berlaku di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan menaikkan tarif ataupun mencabut kebijakan tarif integrasi dengan maksimal tarif mencapai Rp 10.000 meski BBM bersubsidi sudah naik.  "Tarif integrasi tetap, tidak ada kenaikan, ya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/9).  Lebih jauh, pihaknya bahkan sudah menyiapkan peresmian tarif integrasi tersebut pada 17 September mendatang.  "Kita harapkan pada Hari Perhubungan Internasional tanggal 17 September bisa diresmikan," jelasnya.  Untuk diketahui, hingga kini tarif integrasi 3 moda transportasi umum di DKI Jakarta tengah dalam tahap uji coba. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Masal. Beleid tersebut mengatur bahwa tarif maksimal untuk layanan terintegrasi MRT, LRT, dan Transjakarta adalah Rp 10.000. Kepgub tersebut efektif mulai berlaku hari ini, Kamis (11/8).  “Mulai hari ini sudah bisa menikmati tarif integrasi pada moda MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta hanya melalui aplikasi JakLingko,” tulis akun resmi Jaklingko di Instagram.  Tarif tersebut hanya akan berlaku jika pengguna menggunakan lebih dari satu layanan transportasi umum seperti MRT, LRT, ataupun Transjakarta.  “Biaya awal sebesar Rp 2.500 akan dikenakan kepada penumpang saat memasuki halte/stasiun maupun layanan angkutan pengumpan,” bunyi keterangan Kepgub.  Setelah itu, tarif yang dibayar oleh pengguna layanan transportasi umum adalah berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh sebesar Rp 250 per kilometer dengan jumlah maksimum tarif satu kali perjalanan adalah Rp 10.000. Namun begitu, tarif ini juga memberlakukan persyaratan waktu perjalanan, yaitu maksimal 180 menit atau 3 jam.  “Selain dari jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud di atas, akan dihitung paket tarif perjalanan berikutnya,” terang Kepgub tersebut.

BBM Naik, Tarif Integrasi Maksimal Rp 10 ribu Tetap Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Stasiun-Transit-Manggarai-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT JakLingko Indonesia, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta mengatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Perhubungan akan mengusahakan untuk memberlakukan tarif integrasi dengan moda Commuter Line (KRL) di Jakarta.  Direktur Utama JakLingko Indonesia Muhammad Kamaluddin mengatakan pihaknya sudah selesai melakukan pengkajian untuk memberlakukan tarif integrasi dengan moda transportasi KRL.  "Jadi untuk kajiannya, skenarionya, sudah ada yang input dengan KRL, dan ini akan ditindaklanjuti," ujarnya kepada wartawan.  Namun begitu, Kamaluddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih akan berfokus pada tarif integrasi tiga moda yang sudah diteken aturannya. Tiga moda tersebut antara lain, bus Transjakarta, MRT, dan LRT.  "Jadi kan untuk rekomendasi yang sekarang, tarif integrasi 3 moda harus dievaluasi dalam waktu 6 bulan sejak Juni kemarin. Berarti fokus sampai desember ini ke tarif integrasi 3 moda," jelasnya.  Baru setelah melewati masa evaluasi enam bulan tersebut, Kamaluddin mengatakan akan kembali menggodok hasil dari kajian untuk tarif integrasi bersama KRL.  "Kami komitmen tindak lanjuti. Mungkin kita lihat hasilnya di bulan Desember," tegasnya.  Dirut JakLingko itu mengatakan bahwa tarif integrasi dengan KRL tidak semudah ketika melakukannya dengan moda lain di Jakarta. Hal itu menurutnya karena modal KRL yang mengurus bukan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat.  "Tentunya stakeholder berbeda, harus dengan Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Ini memang diskusinya harus mulai lebih dulu," paparnya.  Hingga sejauh ini, ia mengaku belum memulai percakapan terkait tarif integrasi dengan pihak Kemenhub. "Jadi kami fokus pada evaluasi sekarang dulu," katanya.  Namun begitu, Kamaluddin berharap setelah pihaknya siap untuk berdiskusi dengan Kemenhub mengenai tarif integrasi dengan KRL di Jakarta, Kemenhub dapat memberi sinyal baik untuk terus melanjutkannya.  "Kalau melihat event G-20, kota lain juga sebagian besar tarifnya udah terintegrasi untuk semua moda. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi dasar pertimbangan nanti Kemenhub untuk melakukan pertimbangan terhadap kajian kami," tandasnya.

Tarif Integrasi JakLingko dan KRL Sedang Dikaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nirwono-joga.jpg" alt="Nirwono Joga" width="100%">
<figcaption>Nirwono Joga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 733 tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Masal.  Kepgub yang mengatur paket tarif moda transportasi sebesar Rp 10.000 tersebut menurut Nirwono adalah langkah yang baik agar warga dapat beralih ke moda transportasi umum untuk mengatasi macet di DKI Jakarta.  "Ini awal yang bagus untuk mendorong warga beralih ke transportasi publik," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (11/8).  Menurutnya, solusi paling ideal untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta adalah dengan membuat warga DKI beralih ke transportasi umum. Agar warga mau beralih ke transportasi umum, Nirwono menyatakan tata kota DKI harus ditata ulang dan berfokus pada pengembangan kawasan terpadu yang dekat dengan titik simpul transportasi umum.  "Dimana penghuni cukup berjalan kaki 5-10 menit ke stasiun atau halte atau terminal bus atau MRT atau LRT atau KRL terdekat," jelasnya.  Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah melakukan peremajaan kawasan di sekitar tempat pemberhentian transportasi umum di DKI dan juga melakukan revitalisasi trotoar bagi pengguna jalan.  "Sehingga penghuni lama nyaman dan aman berjalan kaki ke terminal atau stasiun atau halte terdekat. Bisa juga disedikan jalur dan parkir sepeda bagi pesepeda yang ingin naik transportasi publik," katanya.  Namun begitu, Nirwono mengatakan bahwa harga Rp 10.000 masih belum cukup murah jika dibandingkan dengan berkendara motor dalam beraktivitas harian.  "Dengan Rp 10 ribu untuk isi bensin pengendara motor bisa keliling kota,mobilitas lebih tinggi, dan lebih irit dan hemat, efektif dan efisien dari pintu ke pintu," katanya.  Hal itulah yang hingga kini menurutnya masih menjadi hambatan terbesar warga DKI Jakarta masih enggan beralih ke moda transportasi umum. "Ini tantangan terberatnya," pungkasnya.

Tarif Integrasi Antarmoda Rp 10 ribu, Pengamat: Awal yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/UJI-COBA-SEPEDA-NON-LIPAT-DI-MRT_MIFTAHULHAYAT-26.jpg" alt="Pesepeda menaiki rangkaian MRT di Stasiun MRT Bundaran HI dalam rangka melakukan uji coba di Jakarta, Senin (22/3/2021). PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta (Perseroda) tengah menyusun kebijakan sepeda nonlipat diperbolehkan masuk ke dalam kereta, untuk me" width="100%">
<figcaption>Pesepeda menaiki rangkaian MRT di Stasiun MRT Bundaran HI dalam rangka melakukan uji coba di Jakarta, Senin (22/3/2021). PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta (Perseroda) tengah menyusun kebijakan sepeda nonlipat diperbolehkan masuk ke dalam kereta, untuk me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT JakLingko Indonesia menyatakan tarif integrasi antarmoda di Jakarta dengan harga maksimal Rp 10 ribu sudah dapat dinikmati oleh pengguna transportasi umum mulai Kamis (11/8).  Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin mengatakan, penerapan tarif itu berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal yang terbit pada Kamis (11/8).  "Masyarakat dapat merasakan manfaat tarif integrasi melalui aplikasi JakLingko. Dengan menggunakan aplikasi JakLingko, masyarakat menginput lokasi tujuan dan memilih rekomendasi rute sesuai tujuan, dengan ongkos tarif yang telah disesuaikan maksimal Rp 10.000 jika menggunakan lebih dari satu moda," kata Kamaluddin di Jakarta, Kamis.  Dia menjelaskan, implementasi tarif integrasi ini berlaku untuk penggunaan lebih dari satu moda transportasi, yakni TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta.  Bila pengguna hanya menggunakan satu moda saja, tarif yang berlaku akan sama dengan yang berlaku di masing-masing operator saat ini, katanya. Contohnya, bila hanya menggunakan TransJakarta, kata dia, penumpang tetap dikenakan Rp 3.500, namun jika terdapat kombinasi perjalanan TransJakarta dan MRT Jakarta, tarif integrasi akan diterapkan sehingga perhitungannya menjadi lebih terjangkau dari ongkos biasanya.  Besarnya tarif kombinasi dihitung berdasarkan jarak dan waktu, dengan biaya awal menaiki moda pertama Rp 2.500, untuk selanjutnya dikenakan Rp 250 per kilometer dengan plafon tarif maksimal Rp10.000 dalam satu kali perjalanan menggunakan aplikasi JakLingko, katanya.  Jika disimulasikan, menurut dia,  pengguna menggunakan MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Halte CBD Ciledug dengan TransJakarta (BRT), tarif yang dikenakan sebesar Rp6.750, sedangkan tarif normal sebelum integrasi sebesar Rp10.500.  Dia mengatakan, khusus untuk moda TransJakarta, pada tahap awal tarif integrasi berlaku di ruas BRT (Bus Rapid Transit) TransJakarta dengan memindai (scan-in) di halte koridor. Sedangkan pada TransJakarta non-BRT seperti Metrotrans, Minitrans, dan Mikrotrans, penumpan belum dapat memindai tiket (scan-in) karena masih dalam tahap pengembangan.  Untuk Mikrotrans, tarif masih berlaku Rp 0 atau gratis dan tarif pada jam khusus 05.00–07.00 WIB, TransJakarta berlaku tarif eksisting, atau tidak berpengaruh terhadap pemberlakuan tarif integrasi. (*)

Tarif Integrasi Antarmoda Transportasi DKI Rp10 Ribu Resmi Diaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/MRT-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penumpang saat memasuki rangkaian kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/1/2021). Meski tarif MRT terbilang paling tinggi dibanding KRL dan LRT, pengelola mengaku tarif tersebut sesuai dengan pelayanan dan fasilitas integrasi antarmoda yang" width="100%">
<figcaption>Penumpang saat memasuki rangkaian kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/1/2021). Meski tarif MRT terbilang paling tinggi dibanding KRL dan LRT, pengelola mengaku tarif tersebut sesuai dengan pelayanan dan fasilitas integrasi antarmoda yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan tarif integrasi angkutan umum seperti MRT, LRT dan TransJakarta maksimal Rp 10 ribu. Mengomentari itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak khawatir subsidi biaya transportasi tersebut akan lebih banyak dinikmati oleh warga luar Jakarta.  "Berapa penumpang yang diperkirakan akan berasal dari luar DKI yang akan kita subsidi?" ujarnya di Jakarta, Rabu (16/3).  Gilbert mengungkapkan, pada tahun 2021, subsidi tiket yang dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap ketiga mode transportasi itu senilai Rp 3,8 triliun. Karenanya, ia meminta agar Pemprov DKI mempertimbangkan kembali tarif transportasi integerasi terlebih dahulu.  Menurutnya, anggaran sebesar Rp 3 triliun merupakan dana yang sangat besar. Sehingga, dana tersebut harus digunakan pada hal yang jelas dirasakan langsung oleh warga Jakarta. “Daripada tiap tahun saya keluar Rp 3 triliun, sekali bangun ini ribuan orang terselamatkan," ucapnya.  Sebelumnya, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengusulkan tarif integrasi transportasi atau JakLingko maksimum sebesar Rp 10 ribu. Tarif tersebut akan diberlakukan untuk tiga moda transportasi umum, yaitu MRT, LRT, dan TransJakarta.  Syafrin menjelaskan, ketika penumpang melakukan tap in pertama di salah satu dari tiga mode transportasi itu, akan dikenai tarif sebesar Rp 2.500. Biaya ini disebut sebagai boarding charge. Selanjutnya, tarif akan disesuaikan sesuai dengan jarak yang ditempuh penumpang. Adapun tarif yang diusulkan sebesar Rp 250 per kilometer (km) dengan batas maksimum Rp 10 ribu serta maksimum penggunaan selama 3 jam.

DPRD Cemas Tarif Integrasi Rp 10.000 Akan Dinikmati Warga Luar Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif integrasi

Berita Terkini