<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/IMG-20240714-WA0079-1263997605.jpg" alt="Ilustrasi transmisi listrik untuk smelter nikel. (PLN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi transmisi listrik untuk smelter nikel. (PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (DMETI) Riki Firmandha Ibrahim menilai pembahasan skema power wheeling pada Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi untuk menaikkan tarif dasar listrik. "Dalam pembahasan RUU EBET masih terdapat indikasi kuat yang memaksakan skema power wheeling masuk ke dalam RUU ini. Hal ini bakal berisiko mengerek tarif dasar listrik dan memperbesar anggaran subsidi yang diberikan oleh negara," katanya, dikutip Senin (9/9). Riki yang juga mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) itu menjelaskan, masuknya power wheeling berisiko membuat harga listrik energi terbarukan menjadi berbeda&nbsp;dari harga listrik yang sudah ditetapkan pemerintah. "Proses distribusinya pun akan membuat biaya energi makin mahal karena negara akan kesulitan menentukan tarif dasar listrik," katanya dalam keterangannya. Untuk itu, dia berharap agar RUU EBET lebih fokus pada insentif yang diberikan kepada pengembang energi baru terbarukan, bukan malah melegitimasi liberalisasi sistem ketenagalistrikan. Menurut dia, sebaiknya pembahasan RUU EBET juga berfokus pada bagaimana teknologi energi terbarukan dapat berjalan di Indonesia. "Hal ini sejalan dengan pemberian insentif atas teknologi energi terbarukan tersebut," katanya. Dengan kebijakan pemberian insentif tersebut, dia menyatakan keyakinannya manfaat yang dihasilkan akan lebih besar untuk perkembangan atau pembangunan ekonomi melalui PDB, apalagi ke depan ada pajak karbon, ada mengenai pinjaman hijau, dan lain sebagainya. "Dengan adanya pajak karbon yang dihasilkan dari RUU EBET aturan itu bakal menguntungkan masyarakat. Bukan malah merugikan masyarakat dengan membebani tarif listrik yang tinggi," katanya. Dia menegaskan, pembahasan yang memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET menjadikannya tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dia berharap, DPR dan pemerintah harusnya berpihak kepada masyarakat.

Masuknya power wheeling berisiko membuat harga listrik energi terbarukan menjadi berbeda dari harga listrik yang sudah ditetapkan pemerintah

Anggota Dewan METI Sebut Implementasi Power Wheeling Bisa Bikin Anggaran Subsidi Listrik Membengkak

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RENCANA-KENAIKAN-BBM-PERTAMINA-BERSUBSIDI-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Nilai tukar rupiah tembus Rp 16.400 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah saat ini tercatat sebesar Rp 16.394 per dolar AS. Angka tersebut terpantau melampaui dari asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 15.000 per dolar AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, rupiah yang lesu akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya bagi belanja negara yang menggunakan mata uang asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantaranya, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, dan subsidi elpiji. Pasalnya, ketiga hal itu sebagian besar bahannya berasal dari impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rupiah bergerak, maka waktu kita menyusun UU APBN 2024 dengan asumsi rupiah yang di bawah Rp 16.000, maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing. Seperti subsidi listrik, subsidi BBM, yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu, dari rupiah yang bergerak ke dalam," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, bendahara negara ini menjelaskan nantinya perusahaan pelat merah, seperti Pertamina dan PLN akan memperhitungkan deviasi anggaran atau selisih antara rencana dengan realisasi belanja yang disesuaikan dengan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, kata Sri Mulyani, nantinya perusahaan pelat merah itu secara otomatis akan melakukan penagihan kepada pemerintah di setiap kuartalnya. Lalu, akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan negara, apabila telah melalui proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal, kita akan meminta BPKP untuk mengaudit, dan kami akan membayar sesuai kemampuan negara," jelas Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti tahun lalu, kita membayarkan sampai pada Kuartal ketiga, karena kuartal keempat, baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai. Itu mekanisme yang akan terjadi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk tahun anggaran 2024, Menkeu menyebut, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp 300 triliun. Jumlah itu sudah termasuk dengan subsidi BBM hingga elpiji, namun belum disesuaikan dengan selisih yang perlu dibayarkan dengan adanya penguatan dolar AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, kata dia, pembayaran subsidi energi kepada perusahaan pelat merah akan dilakukan sesuai dengan volume hingga perubahan kurs rupiah terhadap dolar. Kendati begitu, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tetap bisa membayar subsidi energi, meskipun nantinya harus tombok atau menambah anggaran lebih dari yang dialokasikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun ini, sesuai dengan UU APBN 2024 sekitar Rp 300 triliun, termasuk LPG dan lain-lain. Nanti kita akan lihat alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Sedapat mungkin kita akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara," pungkasnya.</div> &nbsp;

Nilai tukar rupiah yang lesu akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya bagi belanja negara.

Rupiah Tembus Rp 16.400 Per Dolar AS, Pemerintah Siap-siap Tombok Subsidi BBM, Gas Elpiji hingga Tarif Listrik Mungkin Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/TOKEN-LISTRIK-DERRY-3847684570.jpg" alt="Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik tidak akan naik sampai Juni 2024. Harga BBM yang akan tetap ini berlaku untuk BBM subsidi dan non subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana telah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM, sampai dengan bulan Juni. Baik itu yang subsidi maupun yang non subsidi," kata Airlangga yang ditemui di kantornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Airlangga menyebutkan dengan keputusan ini nantinya Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina dan juga PLN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kemudian anggaran tersebut akan ditambahkan dari sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun dari defisit APBN 2024 yang akan dikerek naik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah itu, akan membutuhkan adittional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Dan itu nanti akan diambil baik itu dari sisa SAL, ataupun dari pelebaran defisit anggaran di tahun 2024," ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, itu (defisit APBN 2024) 2,3 persen sampai 2,8 persen. Jadi, tahun depan pun dalam bandwith atau dalam kerangka yang sama 2,4 persen sampai 2,8 persen, jadi realistis," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, per 1 Februari, PT Pertamina (Persero) resmi tidak melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU seluruh Indonesia.&nbsp; Dengan begitu, harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex masih dipatok dengan harga yang sama pada Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk harga sendiri, saat ini harga Pertamax adalah Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk harga BBM subsidi masih tetap, dengan Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter dan Solar ditetapkan sebesar Rp 6.800 per liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal yang sama juga berlaku untuk tarif listrik. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I, yakni Januari-Maret Tahun 2024 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan ketentuan tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik sepanjang Triwulan I Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan Agustus, September, dan Oktober Tahun 2023. Yaitu kurs sebesar Rp 15.446,85 per USD, ICP sebesar USD 86,49 per barel, inflasi sebesar 0,11 persen, dan HBA sebesar 70 USD per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.</div>

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM, sampai dengan bulan Juni," katanya.

Kabar Gembira! Pemerintah Pastikan Harga BBM dan Tarif Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Daya-Listrik-Naik-Dery-JawaPosCom1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tarif listrik dipastikan tidak naik hingga akhir 2019. Penurunan beberapa indikator pembentuk biaya pokok produksi (BPP) listrik dinilai malah dapat menurunkan tarif setrum.  Pengamat energi dan pertambangan Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, ada tiga variabel yang dijadikan acuan untuk menetapkan tarif listrik. Yaitu, Indonesian crude price (ICP), inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar AS, serta harga energi primer.  ’’Kalau saat ini tampaknya besaran semua variabel penentu itu akan menurunkan besaran BPP listrik,” ujarnya seperti dikutip Jawa Pos, Selasa (9/7).  Kurs tengah rupiah terhadap dolar AS selama Juli 2019 cenderung menguat mencapai rata-rata Rp 14.148 per USD. Angka itu lebih kuat ketimbang asumsi APBN 2019 dan RKAP PLN yang ditetapkan Rp 15.000 per USD.  ICP juga cenderung turun pada kisaran USD 61 per barel. Lebih rendah dibandingkan dengan harga asumsi ICP di APBN yang ditetapkan USD 70 per barel. Inflasi Juli diprediksi juga rendah hanya 0,12 persen per bulan atau sekitar 3,12 persen (year-on-year) sepanjang 2019.  Selain tiga indikator itu, biaya energi primer yang menentukan HPP (harga pokok produksi) listrik cenderung tetap. Bahkan, beberapa harga energi primer mengalami penurunan. Efisiensi yang dilakukan PLN seperti susut jaringan dan operasional keuangan juga telah menurunkan HPP listrik selama 2019. Menurut dia, dengan beberapa indikator tersebut, BPP listrik semestinya mengalami penurunan yang signifikan.  ’’Dengan penurunan BPP listrik itu, penetapan tarif dengan menggunakan automatic adjustment mestinya akan menurunkan tarif listrik pada 2020,” terangnya.  Turunnya tarif listrik pada 2020 akan memberikan berbagai manfaat bagi konsumen dan perekonomian Indonesia. Misalnya, beban pengeluaran konsumen akan menurun sehingga bisa menaikkan daya beli masyarakat.  Penurunan tarif listrik pun akan menurunkan tingkat inflasi sehingga dapat menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. ’’Bagi konsumen industri, penurunan tarif listrik akan menurunkan harga pokok penjualan produk dan jasa sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor,” urainya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Daya-Listrik-Naik-Dery-Ridwansah-JawaPosCom4-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi meteran listrik pelanggan PT PLN (Persero) rumah tangga (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Dia menilai, penurunan tarif yang didasarkan atas penurunan BPP listrik tidak akan merugikan bagi PLN. Bahkan, PLN masih dapat memperoleh margin dari penjualan setrum yang tarif listrik ditetapkan di atas HPP listrik.  Di sisi lain, menurut perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tarif listrik tahun depan dapat naik Rp 200 per kWh bagi pelanggan listrik golongan 900 VA-RTM (rumah tangga mampu).  Selama ini rata-rata pemakaian pelanggan 900 VA-RTM per bulan senilai Rp 141.432. Dengan penerapan tarif adjustment tahun depan, rata-rata pemakaian pelanggan golongan tersebut akan naik 14,79 persen menjadi Rp 162.354 per bulan. Atau tarif listriknya naik Rp 20.922 per bulan.  Dana yang digelontorkan pemerintah guna menutup kompensasi terhadap kerugian PLN pun cukup besar. Pada 2018, nilai kompensasinya mencapai Rp 23,17 triliun. Lalu, pada 2018, perkiraan nilai akumulasi kompensasi pun mencapai Rp 20,83 triliun dan pada 2020 diperkirakan Rp 22,04 triliun jika pemerintah belum menerapkan tarif adjustment.  ’’Saya minta kerelaan teman-teman yang sudah dapat listrik dan dapat subsidi itu untuk sedikit berbagi dengan saudara-saudara yang lain yang belum menikmati listrik agar mereka tidak terus dalam kegelapan. Kasihan mereka, mereka juga berhak mendapatkan listrik,’’ ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Tarif Listrik Berpotensi Turun di 2020, Begini Perhitungannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PT-PLN-PERSERO.jpeg" alt="Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) Tbk telah berhasil menaikan rasio elektrifikasi nasional sebesar 98,5 persen hingga Mei 2019. Selain itu, PLN berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 4,2 triliun rupiah pada Triwulan I 2019 sebagai hasil dari berbagai upaya perseroan seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan kinerja operasi dan keuangan, serta efisiensi operasi.  Plt. Executive Vice President Corporate Communication &amp; CSR Dwi Suryo Abdullah mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran seluruh insan PLN dalam upaya percepatan pembangunan kelistrikan di tanah air. Sebagai perusahaan penyedia listrik negara, suplai listrik kepada masyarakat menjadi prioritas utama PLN  Selain kehandalan sistem, kata dia, sisi ekonomi juga sangat diperhatikan. Hal ini demi ketersediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat yang diwujudkan dalam Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015. Bahkan mengalami penurunan dan tetap sejak 1 Januari 2017.  "Hal ini dilakukan untuk mendukung daya saing produk industri dan manufaktur sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dwi Suryo Abdullah dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7).  Adapun peraturan mengenai tarif tenaga listrik untuk konsumen diatur sesuai dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1. Dalam aturan tersebut, penetapan tarif tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan harus mendapat persetujuan dari DPR.  "Selanjutnya PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara akan mengikuti semua regulasi dan ketetapan yang diambil Pemerintah," katanya.  Sebagaimana diketahui, penetapan tarif tenaga listrik yang diatur oleh Pemerintah, dikenal dengan Tarif Adjusment (TA) baik untuk golongan tarif non subsidi maupun Subsidi. Hitungannya, berdasarkan tiga hal yaitu kurs, inflasi dan ICP. Dwi menyatakan, penentuan tarif pemerintah juga sangat memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Sehingga dimungkinkan hingga akhir tahun 2019 tidak ada kenaikan tarif.  &nbsp;

Soal Tarif Listrik, PLN Ikuti Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/listrik-pintar-jawa-pos.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan, tidak ada kenaikan tarif listrik dalam waktu dekat. Hal itu sudah menjadi keputusan bersama perusahaan dengan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri.  Sebelumnya, PLN dan pemerintah menahan tarif listrik pada Januari hingga Maret 2019. Kepala Divisi Niaga PLN Yuddy Setyo Wicaksono menepis adanya pemberitaan tentang kenaikan tarif dasar listrik pada Juli.  "Itu hoax," ujarnya, Rabu (19/6). PLN juga menegaskan, sejak 2015 tidak pernah ada kenaikan tarif dasar listrik.  PLN mencatat sejak Juli 2015 hingga Desember 2018 terdapat penurunan tarif rata-rata untuk tegangan rendah 5 persen. Sedangkan untuk tarif tegangan menengah turun rata-rata 9 persen dan tegangan tinggi 8 persen.  Ada beberapa komponen dalam formula pembentukan tarif, yakni harga minyak mentah atau ICP (Indonesian Crude Price), inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Meski beberapa komponen dalam formula tersebut berpotensi naik, PLN berupaya melakukan efisiensi guna menekan tarif listrik.  PLN melakukan efisiensi pada komponen biaya operasi yang berada dalam kendali perusahaan sehingga kondisi keuangan tetap terjaga. Direktur Eksekutif IESR (Institute for Essential Services Reform) Fabby Tumiwa mengatakan, saat ini rata-rata tarif listrik sebenarnya sudah rendah dan tidak memberikan margin yang wajar bagi PLN.  Idealnya, PLN mendapatkan margin 10 persen. "Tapi, hari ini margin di bawah itu. Tarif yang ideal untuk PLN dan mengurangi beban subsidi pemerintah sekitar 10 persen dari tarif sekarang," imbuhnya.

PLN Tahan Kenaikan Tarif Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prabowo-kami-turunkan-harga-listrik-bahan-pokok-dan-harga-pupuk_m_.jpg" alt="Capres 02 Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Capres 02 Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam debat kedua capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan sejumlah janji yang bakal direalisasikan. Seandainya menang pada Pilpres 2019, dia akan menurunkan harga listrik dan harga bahan pokok. "Kami harus segera menurunkan harga listrik dan bahan pokok sampai dengan harga pupuk," tutur Prabowo dalam acara debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Dalam kesempatan itu Prabowo berjanji bakal menjamin ketersediaan harga pangan terjangkau di Indonesia. Caranya bakal menggodok sektor kemandirian agar lebih swasembada. "Kita akan menjamin bahwa produsen, petani harus mendapatkan imbalan yang memadai. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus swasembada pangan, energi dan air agar kita bisa survive sebagai bangsa," tukasnya. Di samping itu, mantan danjen kopassus itu berjanji akan mengamankan sumber ekonomi. Menjaga kekayaan Indonesia tak mengalir ke luar negeri. "Kita akan jaga pundi-pundi bangsa Indonesia. Supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Masalah pokok kita adalah kekayaan tidak tinggal di republik kita," pungkasnya.

Prabowo: Kami Turunkan Harga Listrik, Bahan Pokok, dan Harga Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarif-listrik-tak-naik-di-tahun-politik-jonan-ah-kebetulan-saja_m_198190.jpeg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga tahun 2019 tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Jonan berdalih hal itu hanya kebetulan saja. &ldquo;Tarif listrik sampai 31 Desember 2019 tidak akan berubah. Banyak yang tanya ke saya apakah ini karena tahun politik? Saya bilang ini hanya kebetulan saja,&rdquo; kata Jonan dalam sosialisasi RUPTL tahun 2018-2027 di kantor PLN Pusat, Jakarta, Kamis (22/3). Dijelaskan Jonan &lsquo;penahanan&rsquo; tarif listrik ditengah tingginya harga energi primer semata-mata untuk menjaga daya beli masyarakat supaya tidak turun di tahun 2019. Jonan pun tidak menutup mata apabila dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN harus melakukan extra effort. &ldquo;Tarif listrik kepada user itu akan selalu tetap. Tidak akan diubah. Tapi pasokan batubara berubah. Ada gap. Pada harga 70 dolar dengan kadar 6322 kalori atau berdasarkan HBA mana yang paling rendah. Ini untuk menjaga tarif listrik untuk bisa affordable buat masyarakat,&rdquo; terangnya. Jonan menyarankan untuk pasokan batu bara sebaiknya dilakukan zonasi saja. Selain itu dia juga ingin ke depannya pemerintah menerapkan standar energi primer dari fosil terhadap kwh yang dihasilkan. &ldquo;Ini kan kontrak jangka panjang apa yang diputuskan hari ini akan berdampak oleh generasi berikutnya,&rdquo; ujarnya.

Tarif Listrik Tak Naik di Tahun Politik, Jonan: Ah Kebetulan Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hore-pemerintah-pastikan-tarif-listrik-dan-bbm-tak-naik-sampai-2019_m_193581.jpeg" alt="Ilustrasi meteran listrik yang digunakan pelanggan PLN rumah tangga" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi meteran listrik yang digunakan pelanggan PLN rumah tangga</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Untuk menjaga daya beli masyarakat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral l(ESDM), Ignasius Jonan mengatakan tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak naik hingga tahun 2019. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM usai rapat terbatas di istana Presiden, Senin (5/3). "Bapak Presiden juga memahami bahwa daya beli masyarakat ini harus tetap dipertahankan di level sekarang, kalau bisa meningkat. Pemerintah memutuskan tarif listrik PLN tahun ini dan tahun depan nggak naik," terang Jonan di Kementerian ESDM, Senin (5/3). Jonan menyebut rencana penetapan tarif listrik dan BBM untuk tidak naik sudah mendapat restu dari komisi tujuh DPR RI. "Komisi tujuh raker terakhir yang saya ikuti juga dukung kalau bisa tarif listrik tidak naik. Daya beli jangan sampai turun," ujarnya. Aturan Harga Batu Bara Untuk Domestik Keluar Minggu Ini Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik tak sejalan dengan harga bahan baku listrik yang didominasi oleh batu bara. Harga batubara acuan (HBA) yang terus mengalami peningkatan membuat PT PLN (Persero) berada dalam kondisi yang makin terhimpit. Untuk itu, Jonan memastikan pemerintah akan mengatur harga acuan batu bara untuk pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk konsumsi domestik minggu ini. "Tentunya sekarang lagi dibuat finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur harga batu bara kelistrikan masional," jelasnya. Beleid itu dikeluarkan supaya PLN tidak menanggung kerugian yang luar biasa lantaran pemerintah mempertahankan harga listrik yang tidak naik sampai akhir 2018. "Harga batu bara untuk kelistrikan diatur supaya dapat mempertahankan tarif listrik saat ini sampai akhir tahun 2018 dan ga akan buat PLN sampai merugi yang luar biasa," tuturnya. Sedangkan untuk subsidi, dia menyebut pemerintah akan menambah jumlah pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA yang dianggap belum mampu. "Pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu tetap disubsidi pemerintah. Bisa nambah satu juta pelanggan setahun yang 450 VA kalau ekspansif ke daerah-daerah yang belum ada listrik," terangnya.

Hore! Pemerintah Pastikan Tarif Listrik dan BBM Tak Naik Sampai 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jonan-tegaskan-tak-ada-formulasi-baru-tarif-listrik-batal-naik_m_188182.jpeg" alt="Ilusrasi jaringan listrik PLN" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi jaringan listrik PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah memasukan batu bara dalam komponen pembentukan tarif listrik tidak akan terealisasi. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. "Formula baru (tarif listrik) enggak ada," tegasnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/2). Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan hal senada. Dijelaskannya, penghitungan tarif listrik mempunyai dua skema, yakni tarif listrik biasa dan tarif adjusment. "Nah yang tadinya (harga batu bara) dimasukan itu adalah berkaitan dengan adjusment," tuturnya. Namun demikian, dirinya mengungkapkan jika saat ini belum ada perkembangan terbaru dari rencana formula baru pembentuk tarif listrik ini. Pihaknya masih harus menunggu keputusan dari Jonan. "Maksudnya kalau tarif adjusment hitung itu kan harus komprehensif, kalau misalnya tadi inflasi dan rupiah," tuturnya. Disamping itu, keputusan kenaikan tarif listrik juga ada di tangan pemerintah. Beberapa faktor pun menjadi pertimbangan dalam menaikkan tarif listrik. "Kalau enggak bisa naik gimana. Kalaupun ada adjustment. Ini kan melihat kondisi daya beli masyarakat dan sebagainya, kompetitif, industri kita," pungkasnya.

Jonan Tegaskan Tak Ada Formulasi Baru, Tarif Listrik Batal Naik?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif dasar listrik

Berita Terkini