<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/Screen-Shot-2026-01-14-at-145731-2361539471.png" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (14/1). (IST)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (14/1). (IST).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (14/1). Airlangga tiba di kantor KPK sekitar pukul 13.51 WIB. Airlangga menyampaikan, kedatangannya ke KPK berkaitan dengan pembahasan kebijakan tarif perdagangan yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. &ldquo;Kita berkomunikasi untuk membahas negosiasi tarif Amerika,&rdquo; kata Airlangga saat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga tidak datang sendiri. Turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Menko Airlangga dan pimpinan KPK difokuskan pada agenda pencegahan. &ldquo;Benar, hari ini dijadwalkan pembahasan kajian di sektor pencegahan,&rdquo; ucap Budi. Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas kajian terkait aktivitas impor, khususnya di sektor energi. Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa, 15 Juli 2025, mengumumkan telah tercapai kesepakatan perdagangan awal dengan Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 19 persen terhadap sejumlah barang asal Indonesia. &nbsp;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta

Menko Airlangga Hartarto Sambangi Gedung KPK, Bahas Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/JOSUA-17-4204855518.jpg" alt="Chief Economist Bank Permata Josua Pardede.. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Bank Permata Josua Pardede.. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) bahwa tarif ekspor produk Indonesia menjadi 19 persen. Turun dari sebelumnya dikenakan 32 persen. Sedangkan produk AS yang masuk ke Indonesia bebas biaya. Alias dengan tarif 0 persen. Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menekankan perlu dilihat secara cermat dari dua sisi. Kesepakatan ini jelas membawa sentimen positif jangka pendek. Karena berhasil mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan, memberikan kepastian bagi eksportir, dan menjaga stabilitas pasar. Namun, di sisi lain, tarif sebesar 19 persen terhadap ekspor Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan era sebelum perang dagang. Sehingga masih berpotensi memberikan tekanan kompetitif yang signifikan bagi sejumlah produk ekspor Indonesia. Khususnya produk-produk manufaktur seperti tekstil, sepatu, elektronik, serta produk pertanian tertentu. Apakah hasil kesepakatan ini cukup menguntungkan bagi Indonesia? Josua menjelaskan, dalam konteks jangka pendek hingga menengah, kesepakatan ini dapat dipandang memberikan keuntungan terbatas. Karena Indonesia mendapatkan keringanan dibandingkan tarif yang lebih tinggi sebelumnya. Hanya saja, dari sisi fiskal dan neraca perdagangan, pemberlakuan tarif nol persen terhadap barang-barang impor AS justru dapat mempersempit surplus perdagangan Indonesia terhadap AS. Bahkan berpotensi menciptakan risiko defisit perdagangan. Apabila Indonesia tidak mampu secara efektif memanfaatkan peluang impor produk teknologi tinggi dan barang modal untuk meningkatkan produktivitas domestik. "Oleh karena itu, dalam konteks jangka panjang, kesepakatan ini akan lebih menguntungkan Indonesia jika pemerintah mampu memanfaatkan momentum tersebut secara strategis melalui peningkatan kapasitas industri domestik, adopsi teknologi tinggi, serta peningkatan investasi asing langsung," terang Josua kepada Jawa Pos, Rabu (16/7). Menurut dia, perbandingan dengan Vietnam juga perlu diperhatikan. Vietnam berhasil menegosiasikan tarif ekspor produk ke AS sebesar 20 persen. Sedikit lebih tinggi dibandingkan tarif yang diberlakukan kepada Indonesia. Namun demikian, Vietnam secara historis memiliki kedekatan strategis dengan AS. Dalam konteks investasi, suplai rantai produksi global, serta positioning geopolitik yang lebih dekat dengan kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Vietnam tetap mampu menarik investasi besar, terutama dalam sektor manufaktur elektronik dan teknologi tinggi. Dengan tarif yang relatif lebih rendah dari Vietnam, Indonesia mendapat peluang menarik untuk memperkuat posisi kompetitifnya di pasar AS. "Namun, keberhasilan memanfaatkan peluang ini bergantung pada kemampuan Indonesia dalam memperbaiki struktur industri domestik dan menjaga kualitas serta harga produknya," ujarnya. Strategi dagang yang perlu ditempuh Indonesia, lanjut dia, adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin akses bebas tarif produk impor dari AS. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri melalui impor barang modal, teknologi canggih, produk ICT, serta bahan baku bernilai tambah tinggi. Indonesia juga perlu memperkuat kebijakan hilirisasi dan peningkatan daya saing ekspor. Melalui insentif fiskal terarah, memperbaiki efisiensi logistik dan rantai pasok, serta terus menjaga diplomasi dagang aktif dengan mitra utama selain AS. "Untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar tunggal," ungkap alumnus University of Amsterdam itu. Josua menilai, dampak kesepakatan ini terhadap investasi asing dan neraca dagang Indonesia bisa cukup positif apabila dikelola dengan baik. Investor asing, terutama yang berorientasi ekspor dan manufaktur berorientasi teknologi, akan melihat Indonesia sebagai negara yang menarik. Karena adanya kepastian dagang dan tarif masuk nol persen untuk produk teknologi tinggi AS. Hal ini bisa menjadi stimulus masuknya investasi sektor teknologi, manufaktur maju, serta infrastruktur digital. Namun, risiko tekanan terhadap neraca dagang tetap nyata. Karena potensi peningkatan impor AS yang signifikan. "Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif memastikan bahwa investasi yang masuk memang benar-benar produktif dan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Serta tidak hanya berujung pada lonjakan konsumsi produk impor yang kurang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang," jelasnya. Dengan demikian, hasil kesepakatan Indonesia-AS memiliki potensi manfaat strategis. Dengan catatan, Indonesia mampu secara efektif menggunakannya untuk memperkuat struktur industri domestik. Memacu investasi produktif berbasis teknologi serta mengoptimalkan rantai nilai domestik. Sebaliknya, tanpa langkah strategis, Indonesia justru berisiko menghadapi tekanan defisit perdagangan yang lebih besar akibat peningkatan impor. "Oleh sebab itu, kebijakan fiskal, perdagangan, dan investasi yang terintegrasi dan proaktif menjadi kunci utama agar Indonesia dapat mengubah hasil negosiasi tarif ini menjadi keuntungan jangka panjang yang optimal," tandasnya. (han)

Kesepakatan soal tarif akan  membawa sentimen positif jangka pendek karena berhasil mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan,

Kesepakatan Indonesia-AS: Peluang Strategis atau Ancaman Neraca Dagang

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r5:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/dhbXtCPV4cYYUsBZGBanmmTwJMJdr48z9qvOhcXV-1367332946.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung hasil negosiasi tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. "Saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia dalam bentuk surat yang diajukan tanggal 7 dan tanggal 9 mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4). Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa dalam negosiasi yang dilakukan tidak hanya bicara mengenai tarif. Tetapi juga bicara mengenai non-tarif pasif, serta mengenai rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan. Jadi kita sebut itu fair and square. "Jadi mereka neraca perdagangannya sekitar 19, kita berikan lebih dari 19,5. Jual beli langsung 19,5 namun kita juga ada proyek yang kita akan beli dari Amerika," lanjut Airlangga. Kemudian terkait dengan critical mineral, kita juga berbicara dengan Amerika terkait dengan critical mineral. Kemudian juga terkait dengan permintaan Indonesia terhadap tarif yang sifatnya resiprokal. "Artinya untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang ekspor ke Amerika, Indonesia minta agar tarif kita setara dengan negara lain, apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain itu dapat equal level playing field," jelasnya. Dalam rangka memastikan percepatan implementasi hasil-hasil perundingan, Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan tiga satuan tugas (Satgas) khusus.&nbsp;Pertama, satgas yang telah disetujui Presiden Prabowo untuk tindak lanjut perundingan investasi yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. &ldquo;Yang kedua Satgas yang sudah siap yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Dan yang ketiga Satgas mengenai deregulasi kebijakan. Tentu yang lain terkait dengan Satgas peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha,&rdquo; imbuhnya. Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani non-disclosure agreement. Artinya apa yang sedang dibahas oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat hanya untuk kedua belah pihak. Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa seluruh pendekatan dan penawaran Indonesia dalam perundingan ini bertujuan untuk mencari win-win solution bagi kedua negara, tanpa membedakan negara mitra satu dengan yang lain. &ldquo;Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri. Terutama salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi. Kemudian juga melalui satgas yang dibentuk,&rdquo; tutup Airlangga. </div> </div> </div> </div> <div class="panel mb-3 p-2">&nbsp;</div>

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung hasil negosiasi

Menko Airlangga Lapor ke Prabowo Soal Hasil Negosiasi Tarif Trump

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/airlangga-har-277557744.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada pembahasan soal Mangga Dua dalam proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu. "Kita lihat dalam perundingan itu Pasar Mangga Dua nggak dibahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/4). Meski begitu, Airlangga menyebut Pemerintah Indonesia dan AS itu sepakat mengakui bahwa salah satu hambatan non-tarif dalam perdagangan adalah hak atas kekayaan intelektual (HKI). Namun Airlangga memastikan bahwa pembahasan itu tak spesifik membahas persoalan Mangga Dua. "Tentu pasti ada unsur hak kekayaan intelektual. Tapi tidak spesifik membahas mangga dua," ujarnya. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (AS) alias United Station Trade Representative (USTR) dalam laporannya menyoroti soal perdagangan barang-barang imitasi atau tiruan, baik yang diperdagangkan secara langsung maupun online di platform-platform e-commerce. Dalam laporan yang dirilis pada 1 Maret 2025 itu menjelaskan, Indonesia tetap berada dalam the Priority Watch List in the 2024 Special 301 Report atau Daftar Prioritas Pantauan dalam Laporan Khusus 301 tahun 2024.&nbsp; &ldquo;Pasar Mangga Dua di Jakarta terus tercantum dalam Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024 (Daftar Pasar Terkenal), bersama dengan beberapa pasar daring Indonesia,&rdquo; tulis laporan tersebut. Pemerintah AS menilai maraknya perdagangan barang bajakan di Indonesia terjadi karena lemahnya penegakan hukum, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sebagai contoh, barang-barang dari merek mewah seperti Louis Vuitton, Gucci, Prada, dan lain sebagainya masih dengan mudah ditemui di kios-kios di Pasar Mangga Dua. Padahal di saat yang sama pemerintah telah membentuk gugus tugas penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan meningkatkan upaya untuk mengatasi pembajakan daring.&nbsp; Amerika Serikat telah mendesak Indonesia untuk melakukan amandemen yang lebih komprehensif terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengklarifikasi patentabilitas penemuan yang menggabungkan program komputer dan mengklarifikasi bagaimana pemohon dapat mematuhi persyaratan pengungkapan penemuan terkait pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. </div>

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada pembahasan soal Mangga Dua dalam negosiasi RI dan AS

Menko Airlangga Sebut Negosiasi RI dan AS Tak Spesifik Bahas Soal Mangga Dua

tarif dagang as

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif dagang as

Berita Terkini

Menko Airlangga Hartarto Sambangi Gedung KPK, Bahas Apa?

Kesepakatan Indonesia-AS: Peluang Strategis atau Ancaman Neraca Dagang

Menko Airlangga Lapor ke Prabowo Soal Hasil Negosiasi Tarif Trump

Menko Airlangga Sebut Negosiasi RI dan AS Tak Spesifik Bahas Soal Mangga Dua

Download Aplikasi JawaPos.com