<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada bulan Januari 2023 sebesar 0,34 persen secara bulanan atau dibandingkan Desember 2022 (month-to-month). Terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 113,59 pada Desember 2022 menjadi 113,98 pada Januari 2023.  Berdasarkan kelompok pengeluaran, terjadi kenaikan terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (mamintem), dengan inflasi sebesar 1,16 persen (mtm) dan andil terhadap inflasi sebesar 0,30 persen. Sementara itu, kelompok penyumbang deflasi yaitu transportasi -1,15 persen (mtm) dan andilnya terhadap inflasi sebesar -0,15 persen.  "Komoditas penyumbang terbesar inflasi Januari secara bulanan yaitu beras (andil: 0,07 persen), cabai merah dan ikan segar (andil masing-masing: 0,04 persen), cabai rawit dan rokok kretek filter (andil masing-masing: 0,03 persen). Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yakni tarif angkutan udara, bensin, dan telur ayam ras," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam paparan, Rabu (1/2).  Dari 90 kota IHK yang diamati, 80 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli (1,87 persen). Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Kota Timika (-0,6 persen).  Berdasarkan sebaran pulau, inflasi tertinggi di Jawa terjadi di Kota Cirebon (1,17 persen). Inflasi tertinggi Pulau Sumatera terjadi di Kota Gunungsitoli (1,87 persen). Inflasi tertinggi di Sulawesi terjadi di Kota Luwuk (0,74 persen).  Inflasi tertinggi di Kalimantan terjadi di Kota Singkawang (0,45 persen). Inflasi tertinggi di Maluku-Papua terjadi di Kota Sorong (0,96 persen). Dan inflasi tertinggi Bali-Nusa Tenggara terjadi di Waingapu (1,16 persen).  Margo Yuwono menyampaikan, keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen pada Januari 2023 akan memberikan dampak terhadap inflasi. Dampaknya tidak hanya pada bulan saat tarif dinaikkan, tetapi juga berpotensi sepanjang tahun 2023.  "Adanya kenaikan cukai pada suatu waktu, akan memberikan pengaruh inflasi pada bulan bersangkutan, tetapi juga bulan-bulan berikutnya," katanya.  Berdasarkan histori, lanjutnya, terdapat transmisi kenaikan harga rokok sepanjang tahun sebagai respons terhadap kenaikan tarif cukai. Data BPS menunjukkan, kenaikan CHT sebesar 10 persen pada Januari 2023 menyebabkan inflasi rokok kretek filter sebesar 1,94 persen, dengan andil terhadap inflasi bulanan Januari sebesar 0,03 persen.  Kenaikan CHT juga menyebabkan inflasi pada jenis rokok kretek sebesar 1,07 persen dan rokok putih sebesar 0,87 persen dengan andil terhadap inflasi bulanan Januari masing-masing sebesar 0,01 persen.  Inflasi Tahunan  BPS mencatat inflasi Januari 2023 secara tahunan atau dibandingkan Januari 2022 (year-on-year) sebesar 5,28 persen. Terjadi kenaikan IHK dari 108,26 pada Januari 2022 menjadi 113,98 pada Januari 2023.  Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi (13,91 persen), diikuti peralatan pribadi dan jasa lainnya (6,15 persen), serta mamintem (5,82 persen). Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan Januari 2023 yakni bensin, bahan bakar rumah tangga, beras, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, kontrak rumah, dan cabai merah.  "Inflasi tahunan Januari relatif masih tinggi karena merupakan akumulasi perubahan harga selama setahun terakhir, termasuk di saat inflasi pasca penyesuaian harga BBM," ungkap Margo Yuwono.  Menurut komponennya, maka inflasi tahunan Januari disebabkan oleh inflasi inti (3,27 persen), inflasi harga diatur pemerintah (12,28 persen), dan inflasi harga bergejolak (5,71 persen). Margo menuturkan, tekanan inflasi komponen harga diatur pemerintah secara tahunan masih tinggi, yang didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, tarif air minum PDAM, dan tarif angkutan dalam kota dalam setahun terakhir.  "Kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) berdampak pada inflasi, sehingga perlu dilakukan secara cermat," tuturnya.  "Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah pengaruh nilai tukar. Ini perlu mendapat perhatian karena kita masih mengimpor sebagian bahan pangan. Yang juga perlu diantisipasi yaitu dinamika iklim dan cuaca, manajemen stok saat panen raya, melancarkan distribusi antarwilayah, dan koordinasi pusat-daerah mengendalikan inflasi," pungkasnya.

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Picu Inflasi Januari 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI.jpg" alt="Ilustrasi cukai rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan tingkat konsumsi rokok masih dinilai belum efektif. Salah satunya, yang dilakukan dengan menaikan tarif cukai. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan mengungkapkan, startegi menaikan tarif cukai tidak efektif karena terbukti daya beli terhadap produk tersebut masih tetap tinggi.  “Perlu adanya intervensi sosial yang dapat merubah kebiasaan para perokok ini dengan sebuah insentif sosial ketimbang ekonomi,” kata Satria, Selasa (30/8).  Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan riset untuk memperoleh bukti-bukti penyebab kenapa perokok tetap membeli rokok meski harga dan cukainya tinggi. Hasil riset kemudian selanjutnya diadvokasikan kepada para pemangku kepentingan.  “Pendekatan-pendekatan sosial ini penting sebagai pelengkap pendekatan ekonomi yang sering dilakukan pemerintah selama ini,” kata Satria.  Strategi pengurangan jumlah perokok dapat dilakukan dengan masif dan persuasif. Masif, lanjutnya, menggunakan media konvensional dan media online. Sementara persuasif lebih bersifat ringan. “Tidak mendikte dan melibatkan banyak kreator agar kampanye bersifat mengimbau ketimbang melarang,” ucapnya.  Kegiatan Global Forum on Nicotine (GFN) 2022 yang diselenggarakan secara daring dari Warsawa, Polandia, membahas tentang produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau dipanaskan, rokok elektrik, dan kantong nikotin, sebagai opsi bagi perokok dewasa yang kesulitan untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Isu tersebut menjadi pembahasan dalam tema “Misinformation: who can we trust?”  Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, Cother Hajat, Dokter Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi sekaligus Anggota Royal College of Physicians dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Inggris, menyampaikan produk tembakau alternatif efektif dalam menurunkan prevalensi merokok. Contohnya adalah Swedia. Negara Skandinavia ini mendukung penggunaan kantong nikotin sehingga memiliki prevalensi perokok pria yang terendah di Uni Eropa dengan besaran 5 persen.  Rendahnya angka tersebut juga berkorelasi dengan sedikitnya jumlah kematian yang diakibatkan oleh konsumsi rokok pada pria usia 30 tahun atau lebih. “Swedia telah menunjukkan melalui regulasi, produk tembakau alternatif telah meminimalkan bahaya,” kata Cother.  Atas dasar itu, Cother mendorong penggunaan produk tembakau alternatif untuk membantu negara-negara yang selama ini kesulitan dalam menurunkan prevalensi merokok.

Atasi Masalah Rokok, Pemerintah Diminta Gunakan Pendekatan Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-3.jpeg" alt="Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema batasan jumlah produksi yang menjadi dasar utama penetapan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) dinilai berpotensi membuka peluang penghindaran cukai yang membuat penerimaan negara tidak optimal.  Akademisi Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) sekaligus pegiat anti korupsi, Oce Madril menjelaskan, penelitian yang dilakukannya sepanjang tahun 2021 menunjukkan ada beberapa potensi penghindaran yang bisa muncul dari skema struktur tarif cukai saat ini. Hal tersebut disebabkan, antara lain, lebarnya selisih tarif cukai rokok antara golongan I yang paling tinggi dengan golongan II yang lebih murah.  “Dengan selisih tarif yang lebar antara golongan I dan II, maka pengusaha cenderung memilih masuk dalam golongan II, meskipun sebenarnya secara kemampuan produksi, mereka masuk dalam kategori golongan I. Pengusaha yang masuk dalam golongan II tersebut tentu akan membayar tarif cukai yang jauh lebih murah,” kata Oce kepada Media.  Saat ini, pabrikan dengan produksi lebih dari 3 miliar batang rokok per tahunnya akan masuk dalam golongan I, dan masuk ke dalam golongan II jika produksinya tidak lebih dari 3 miliar batang rokok.  Salah satu modus yang dapat terjadi untuk menghindari membayar cukai tinggi adalah tidak melaporkan produksi secara benar dan faktual. Apalagi jika pengawasan yang dilakukan lemah, maka pelanggaran jenis ini dapat terjadi.  Modus ini bisa terlihat ketika terjadi selisih antara jumlah pelekatan pita cukai dengan jumlah produksi yang dilakukan perusahaan. Oce menegaskan, praktik modus tidak melaporkan jumlah produksi rokok secara benar dapat merugikan penerimaan negara.  Praktik tersebut, lanjutnya, juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari tarif cukai tinggi, mengingat penetapan golongan tarif sangat berkaitan dengan jumlah produksi dalam satu tahun.  Kedua, perusahaan dapat menahan produksi rokok. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan agar produksi mereka tetap berada di bawah 3 miliar dan menikmati tarif cukai yang lebih murah.  Untuk menghindari potensi kerugian negara, Oce merekomendasikan pemerintah mengubah skema jumlah produksi yang menjadi dasar penggolongan pabrikan rokok. Usulan yang lebih moderat angka produksi 2 miliar dapat dijadikan sebagai ambang batas. Sebagaimana yang sebelumnya pernah diterapkan untuk semua jenis rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.011/2012.  “Dengan menetapkan batasan jumlah produksi ke angka 2 miliar, maka ambang batas dikembalikan pada kebijakan ambang batas semula,” pungkas Oce.  Dengan begitu, pabrikan yang memproduksi di bawah 2 miliar masuk dalam golongan II dan untuk pabrikan dengan produksi lebih dari 2 miliar batang akan masuk dalam golongan I.  Oce menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat audit secara berkala untuk verifikasi laporan produksi pabrikan rokok.  Merespons hal itu, Pengamat ekonomi Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, tarif cukai yang diatur berdasarkan jenis hasil tembakau, batasan produksi dan harga perlu disederhanakan agar jarak harga tidak terlalu jauh.  “Dengan struktur tarif cukai yang sekarang ini, khususnya untuk pabrikan rokok bisa bermain di batasan produksi menggunakan layer-layer yang mereka miliki sehingga mereka bisa menekan pembayaran cukainya dan mengurangi cukai yang dibayarkan,” katanya.  Dia mengatakan penyederhanaan struktur tarif cukai seharusnya dilakukan secara bertahap untuk membantu menurunkan prevalensi perokok, termasuk juga menaikkan penerimaan negara dari sektor cukai.

UGM: Skema Batasan Jumlah Produksi Rokok Sudah Tidak Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditunggu-keberpihakan-pemerintah-tingkatkan-kualitas-tembakau-petani_m_183673.jpeg" alt="Ilustrasi petani tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petani tembakau dan pekerja di industri rokok saat ini tengah was-was dengan rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022. Kenaikan tarif CHT selama ini menghantui pabrikan dan memberikan tekanan bagi petani tembakau dan buruh rokok.  Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menyatakan bahwa perlambatan perekonomian akibat pandemi Covid-19 telah meningkatnya angka pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kerugian ya pasti tenaga kerja dan bahan baku. Kalau bahan baku ke petani, ke tenaga kerja ya kenanya ke para buruh," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/9).  Menurutnya, dalam industri hasil tembakau, ketika terjadi penurunan produksi akibat permintaan berkurang, banyak pihak yang menjadi korban. "Cukai naik, pasti yang ditekan perusahaan adalah tembakaunya yang dari petani. Cukai naik, perusahaan harus menjaga produksinya agar tidak tinggi biayanya. Petani lah yang jadi korbannya, belum lagi korban keadaan alam seperti musim hujan yang panjang," kata Prima.  Dia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib petani tembakau dan cengkih. “Nasib petani tidak akan sejahtera kalau hasil tembakaunya tidak laku,” katanya.  Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan keprihatinannya akan kenaikan tarif CHT yang secara progresif naik tiap tahun. "Semua prihatin pada masa pandemi serba sulit ini tapi kita di sektor industri hasil tembakau dituntut memberikan sumbangsih yang besar. Pemerintah harusnya berikan kelonggaran," ujarnya.  Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap IHT selama ini seringkali berat sebelah. "Kami bukan semata-mata menyuarakan, mengingat masyarakat yang mengadu nasib di industri hasil tembakau yang paling merasakan kenaikan cukai ini," ujarnya.

Pengamat IPB Ingatkan Efek Domino dari Kenaikan CHT, Sampai ke Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201203_100750.jpg" alt="KAMPANYE CUKAI ROKOK: Mural lebih artistik dari sekadar aksi vandalisme karena mengandung pesan tertentu" width="100%">
<figcaption>KAMPANYE CUKAI ROKOK: Mural lebih artistik dari sekadar aksi vandalisme karena mengandung pesan tertentu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petani tembakau dan cengkih dari sejumlah daerah diliputi kegelisahan. Hal itu karena munculnya rencana kenaikan cukai pada tahun depan. Mereka meminta pemerintah menganalisis lebih dalam soal dampak yang dipicu kenaikan tersebut.  Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung Siyamin mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku tahun ini saja sudah menyulitkan mereka.  "Setiap tahun petani babak belur. Mohon pemerintah jangan lagi menaikkan cukai," ujarnya Rabu (18/8). Dia melanjutkan, sampai pertengahan bulan ini, para petani di daerahnya masih diliputi ketidakpastian dalam penyerapan hasil panen.  Hal serupa diutarakan Ketua DPC APTI Kabupaten Pamekasan Samukrah. Dia menuturkan, petani tembakau sedang mengalami banyak kesulitan. Mulai dampak pandemi Covid-19 hingga kondisi cuaca yang memicu penurunan hasil panen.  Selain itu, permintaan hasil panen menurun. "Sudah cukup petani tembakau dihadapkan pada tantangan iklim atau cuaca," katanya.  Menurut dia, rencana kenaikan cukai berpotensi menurunkan permintaan daun tembakau dan cengkih oleh pabrikan rokok sehingga berdampak pada pengurangan jam kerja dan upah buruh.  Dalam buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022, pemerintah menargetkan penerimaan cukai tahun depan sebesar Rp 203,92 triliun. Target itu tumbuh 11,9 persen dari outlook tahun 2021.  Meski target cukai tahun depan dipastikan naik, hingga kini pemerintah belum memutuskan besaran kenaikan tarif cukai rokok tahun depan.

Petani Tembakau Minta Cukai Rokok Tak Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1612426081595.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan, para anggotanya kini sedang harap-harap cemas soal rencana kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun 2022. Maklum saja, sebagian besar anggotanya adalah pekerja di sektor Industri hasil tembakau (IHT).  Dia menilai, apabila tarif cukainya hasil tembakau dinaikkan lagi tahun depan, kelangsungan hidup para buruh dapat terancam. Dia menjelaskan bahwa sektor IHT adalah sektor yang padat karya, utamanya segmen sigaret kretek tangan (SKT).  Keberlangsungan hidup para pekerja di segmen ini tergantung pada jumlah permintaan pasar. Jika permintaannya menurun akibat kenaikan cukai, maka jam kerja dan upah mereka disesuaikan.  "Jadi kalau hasilnya merosot, secara otomatis penghasilannya merosot. Dan apabila ini enggak bisa dijaga, mereka bisa kehilangan pekerjaan," katanya melalui keterangan tertulis Kamis (19/8).  Sudarto mengatakan, pemerintah harus terus memperhatikan sektor padat karya yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan. "Mereka sudah bekerja berpuluh tahun. Bekerja di sektor ini bukan pekerjaan sampingan, tetapi nafkah utama," ujarnya.  Ia mengatakan, segmen ini memiliki dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar. "Di tingkat perdesaan di sentra-sentra SKT ini, itu boleh dicek bagaimana di situ suka ada pasar kecil, dan kehidupan di kampung itu tumbuh karena adanya SKT. Itu berdampak pada jual beli, transportasi, dan lain-lain. Jadi banyak pihak di sana yang juga bergantung pada SKT," ujarnya.  Jika cukainya dinaikkan, kata Sudarto, faktor-faktor penunjang dan mata rantai industri IHT akan terkena dampaknya. Masalahnya, kata Sudarto, para buruh ini adalah rakyat kecil. "Mereka tidak bisa beralih ke industri baru yang perlu pendidikan dan sertifikasi," imbuhnya.  Lebih lanjut, saat pandemi Covid-19 ketika daya beli masyarakat melemah, mereka harus bertahan hidup. Kondisi ini benar-benar sulit bagi para buruh SKT.  Sebelumnya, Masyarakat Konsumen Tembakau (Maskot) juga menyatakan kegelisahan yang sama. Perwakilan dari Maskot Endro Guntoro berharap pemerintah lebih memperhatikan suara masyarakat terkait rencana kenaikan cukai rokok yang dinilai akan berdampak pada harga rokok di konsumen.  "Kalau negara tidak memperhatikan suara konsumen, bisa rontok negara ini. Kekuatan tembakau itu salah satunya adalah di masyarakat. Jika konsumen disulitkan karena cukai rokok terus naik, Harga Jual Eceran (HJE) terus naik, maka itu sama saja dengan membunuh pedagang kecil, UMKM, dan tidak memberi ruang industri kreatif untuk tumbuh," ujar Endro.  Dia berharap pemerintah melihat persoalan tembakau secara utuh dan masukan dari berbagai pihak dipertimbangkan secara merata, termasuk konsumen produk hasil tembakau, petani, buruh, pedagang mikro, makro, dan industri.

Polemik Wacana Kenaikan Cukai Rokok, Pemerintah Diminta Hati-hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI.jpg" alt="Ilustrasi cukai rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta pemerintah mempertimbangkan baik-baik kebijakan cukai rokok tahun 2022. Pemerintah juga diminta memberikan insentif dan perlindungan kepada industri hasil tembakau (IHT) yang merupakan sektor padat karya dan tersebar di berbagai daerah.  Perlindungan segmen padat karya dinilai perlu dilakukan guna mencegah jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemiskinan akibat tekanan pandemi Covid-19 yang belum mereda. Anggota Komisi VI, Herman Khaeron menyatakan bahwa IHT yang mempekerjakan masyarakat kecil terutama ibu-ibu di daerah masih tertekan akibat pandemi Covid-19.  "Sektor padat karya harus lebih diperhatikan di saat situasi perekonomian yang terus tertekan, termasuk pekerja SKT," ujarnya kepada media.  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 mencapai 7,07 persen (year-on-year). Hal ini berarti Indonesia berhasil keluar dari resesi.  Meski begitu, tekanan terhadap ekonomi diperkirakan masih berlanjut seiring pandemi yang belum berakhir. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengumumkan Nota Keuangan 2022 yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara, termasuk dari cukai hasil tembakau.  Herman berharap, keberlangsungan IHT dapat diperhatikan agar tetap bertahan sehingga mampu mendukung pemulihan ekonomi lokal maupun nasional. Dia pun berharap agar seluruh pihak dapat saling mendukung dan bertahan bersama untuk bangkit dan pulih dari keterpurukan akibat pandemi.  "Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah dengan menunda kenaikan cukai tahun 2022 sampai kondisi pandemi terkendali dan ekonomi pulih," katanya.  Anggota Komisi VI lainnya, Marwan Jafar menambahkan pemulihan sektor sigaret kretek tangan (SKT) sebagai bagian dari dunia usaha juga perlu didukung untuk terus bangkit dan pulih.  "Jangan sampai tenaga kerja yang menggantungkan hidup di SKT makin tertekan, apalagi sampai kehilangan pekerjaan," ujarnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku tidak ingin angka pengangguran yang melonjak tahun ini harus bertambah dari SKT.  "Jika cukai industri tembakau pada 2022 dinaikkan, potensi badai PHK cukup besar dan pengangguran akan semakin melonjak," tegasnya.  Dia mendorong pemerintah memberikan insentif dan perlindungan terhadap SKT sama seperti yang diberikan kepada sektor padat karya lain. Data BPS mencatat, terdapat 19,10 juta orang atau 9,30 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covud-19.  Rinciannya, pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), bukan angkatan kerja karena Covid-19 (0,65 juta orang), tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (15,72 juta orang).

DPR Minta Sektor IHT Tetap Dilindungi Meski Ekonomi Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1612426081595.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan bahwa sistem tarif cukai hasil tembakau seperti yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki sisi lemah yang patut untuk diwaspadai. TII pun merekomendasikan agar pemerintah dapat menyederhanakan struktur tarif cukai demi menutup celah kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan rokok.  "Penting melakukan penyederhanaan struktur tarif cukai untuk menutup celah penghindaran pajak," katanya dalam diskusi virtual Visi Integritas bertajuk Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Fokus Aksi Keuangan Negara, kemarin.  Selama ini ada kekhawatiran bahwa simplifikasi struktur tarif cukai akan mematikan perusahaan rokok kecil. Padahal, kata Danang, penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan berlaku pada perusahaan rokok besar yang memproduksi rokok mesin.  Danang berharap pemerintah dapat mengatur kembali klasifikasi industri rokok bukan lagi berdasarkan jumlah produksi batang per tahun. "Skala industri sebaiknya menggunakan undang-undang UMKM, artinya industrinya itu sama seperti sektor lain dihitung dari skalanya, bukan jumlah produksinya," ujarnya melalui keterangan tertulis Rabu (19/5).  Sebelumnya, Peneliti dari University of Illinois di Chicago Profesor Frank J. Chaloupka juga menanggapi sistem tarif cukai di Indonesia dan di beberapa negara di Asia Tenggara lainnya yang masih menggunakan sistem tarif cukai yang berjenjang.  "Ada peluang penghindaran pajak dari sistem tarif berdasar strata karena banyaknya tingkatan/golongan yang bergantung pada jumlah produksi," ujarnya dalam webinar Tobbaconomics- Asean Regional Round Table Joint bertajuk Tobbacco Tax Index and Cigarette Tax Scorecard.  Chaloupka mengatakan bahwa sistem tarif golongan ini menciptakan peluang bagi industri untuk membayar pajak yang lebih murah, misalnya dengan membentuk perusahaan rokok yang lebih kecil.  "Jadi, saya pikir itulah salah satu kelemahan dari sistem tarif cukai yang berdasarkan golongan, sistem ini menciptakan celah dan peluang bagi industri untuk mencoba menghindari pajak dengan bermain di jumlah produksi," latanya.

Tutup Celah Penghindaran Pajak, TII: Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/cukai-rokok-JP.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan rokok murah di pasar diperkirakan akan semakin merajalela seiring lemahnya kebijakan pengawasan harga jual rokok. Target penurunan prevalensi perokok muda terancam tidak tercapai bila pengawasan harga jual rokok belum optimal.  Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Gatot Sugeng Wibowo mengakui, pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat melemah, sehingga mereka mengalihkan konsumsinya ke produk yang lebih murah.  “Di Kudus ada satu perusahaan yang turun golongan dari golongan I menjadi golongan II yaitu PT Nojorono Tobacco International. Sementara pabrikan yang bertahan pada golongan 1 adalah PT Djarum. Alasannya omset penjualan turun akibat pelemahan daya beli, selain itu kenaikan tarif cukai sehingga harga rokok dinaikkan semakin mahal,” ujar Gatot dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3).  Sementara, Peneliti Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITB-AD) Jakarta Adi Musharianto menjelaskan, kebijakan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) saat ini memungkinkan harga jual rokok di bawah 85 persen harga pada pita cukai atau Harga Jual Eceran (HJE) yang telah ditetapkan Pemerintah.  Akibatnya, para perusahaan terutama yang berskala besar- berbondong-bondong menjual produknya jauh di bawah harga banderol.  “Percuma saja cukai rokok naik sampai 23 persen (tahun lalu) kalau realisasi HJE-nya disunat sampai puluhan persen,” ungkapnya.  Menurutnya, variabel kenaikan cukai yang tidak diikuti kebijakan pengawasan harga yang optimal itu dinillai sebagai kebijakan yang tidak selaras dan menciderai upaya pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.  Ia pun meminta pemerintah meninjau kebijakan pengawasan harga ini dan memastikan pabrikan rokok tunduk terhadap ketentuan cukai dan HJE yang telah ditetapkan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a>  “Variabel kenaikan cukai itu seharusnya menurunkan variabel prevalensi merokok, faktanya prevalensi turun sedikit atau inelastis dengan kenaikan cukai, bahkan prevalensi bisa naik akibat ada kebijakan lain yang tidak searah,” tuturnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perusahaan rokok di Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan jumlah produksi rokoknya dalam satu tahun. Perusahaan di golongan I dengan produksi lebih dari 3 miliar batang setahun dikenakan tarif cukai rokok tertinggi. Adapun golongan II dan III dengan produksi kurang dari 3 miliar batang setahun dikenakan tarif cukai yang lebih rendah.  Kenaikan produksi di golongan 2 dan 3 ini diprediksi tak hanya membuat konsumsi rokok murah naik, namun juga mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok. Gatot memprediksi, kontribusi pabrik rokok golongan II dan III rata-rata naik menjadi antara 30 persen - 45 persen, namun belum dapat menutup kekurangan (shortfall) penerimaan cukai dari penurunan penjualan rokok golongan I.

Pengawasannya Lemah, Harga Rokok Makin Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI-1.jpg" alt="Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terhitung mulai 1 Februari 2021, pemerintah memberlakukan kebijakan baru <a href="https://www.jawapos.com/tag/tarif-cukai-rokok/">tarif cukai rokok</a>. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok 12,5 persen.  Kenaikan itu dikecualikan bagi industri keretek tangan. ’’Untuk industri <a href="https://www.jawapos.com/tag/sigaret-kretek-tangan-skt/">sigaret keretek tangan</a>, tarif cukainya tidak berubah atau dalam hal ini tidak dinaikkan,’’ kata Menteri Keuangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani-indrawati/">Sri Mulyani Indrawati</a> dalam konferensi virtual kemarin (10/12).  Cukai produk rokok keretek tangan tidak dinaikkan karena karakter industri sigaret itu yang memiliki tenaga kerja terbuka. Industri tersebut termasuk industri padat karya yang mempekerjakan 158.552 buruh.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memerinci, kenaikan tarif cukai itu meliputi industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret keretek mesin (SKM) (selengkapnya lihat grafis). Dengan komposisi tersebut, rata-rata kenaikan tarif cukai adalah 12,5 persen. ’’Ini dihitung berdasar rata-rata tertimbang jumlah produksi dari tiap jenis dan golongan,’’ ujarnya.  Ada lima aspek yang diperhatikan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai. Yakni, pengendalian konsumsi, tenaga kerja di sektor hasil tembakau, petani tembakau, rokok ilegal, dan penerimaan negara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/12/2020/kenaikan-cukai-tembakau-berpotensi-picu-lonjakan-pengangguran/">Kenaikan Cukai Tembakau Berpotensi Picu Lonjakan Pengangguran</a>  Bukan hanya itu, kebijakan tersebut juga dibahas dalam suasana <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a>. Pemerintah perlu menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dengan sisi perekonomian, yakni kelompok terdampak pandemi. ’’Dalam hal ini, kita mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum yang terdampak Covid-19, terutama kelompok pekerja dan petani,’’ tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/47_tarif-750x239.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (GRAFIS: ADIT/JAWA POS)  Ani mengakui bahwa kenaikan tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak. Namun, pemerintah tetap berupaya menjamin kesejahteraan petani dan buruh yang terdampak kenaikan. Caranya, menyesuaikan kebijakan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/11/2020/pekerja-linting-dan-petani-tembakau-minta-perlindungan-pemerintah/">Pekerja Linting Dan Petani Tembakau Minta Perlindungan Pemerintah</a>  Sementara itu, pelaku usaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-hasil-tembakau/">industri hasil tembakau</a> (IHT) berkeberatan dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif CHT. Terlebih, kondisi saat ini masih pandemi Covid-19. ’’Kinerja industri sedang turun akibat pelemahan daya beli karena ada pandemi dan kenaikan cukai sendiri sangat tinggi pada2020,’’ ujar Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan kemarin.  Saat ini, kata Henry, industri hasil tembakau (IHT) belum mampu menyesuaikan dengan harga jual maksimal akibat kenaikan cukai 2020 yang mencapai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) 35 persen. Sementara itu, harga rokok ideal yang harus dibayarkan konsumen tahun ini seharusnya naik 20 persen, tetapi baru sekitar 13 persen. ’’Artinya, masih ada 7 persen untuk mencapai dampak kenaikan tarif 2020. Karena itu, Gappri berkeberatan dengan kenaikan tarif cukai 2021 yang sangat tinggi tersebut,’’ tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/11/2018/tarif-cukai-batal-naik-industri-rokok-berharap-skt-kicik-tumbuh/">Tarif Cukai Batal Naik, Industri Rokok Berharap SKT Kicik Tumbuh</a>  Kendati demikian, Gappri tetap menghormati keputusan pemerintah. Henry tetap berharap ada relaksasi bagi IHT yang memproduksi SKM maupun SPM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rNWCh2qdQNo

Tarif Baru Tidak Berlaku untuk Industri Keretek Tangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif cukai rokok

Berita Terkini