<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/purbaya-29-jan-800880539.jpg" alt="Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya." width="100%">
<figcaption>Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah&nbsp;layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai jalan tengah bagi rokok skala kecil dan menengah yang selama ini terjebak dalam status&nbsp;'ilegal', ditagih oleh pengusaha tembakau. Purbaya menyampaikan rencana tersebut pada bulan lalu dan ditargetkan akan selesa dalam waktu sepekan. Akan tetapi, hingga kini,&nbsp;hampir satu bulan berselang&mdash;belum ada regulasi turunan maupun pengumuman resmi yang menindaklanjuti kebijakan tersebut. Salah satu pengusaha tembakau Madura, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau akrab disapa Gus Lilur, menilai keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut nasib ribuan pelaku industri tembakau rakyat. "Kami menagih janji Pak Purbaya. Waktu itu jelas disampaikan, satu minggu akan ada kebijakan penambahan layer tarif cukai. Sekarang hampir satu bulan, belum ada kejelasan. Ini bukan soal kami saja, ini soal keberpihakan negara pada industri rakyat," tegas Gus Lilur dikutip Senin (9/2). Gus Lilur menekankan bahwa kebijakan penambahan layer tarif CHT bukan sekadar isu fiskal, tetapi strategi industrialisasi Madura yang selama puluhan tahun gagal diwujudkan negara.&nbsp;Madura adalah salah satu produsen tembakau terbesar nasional, sekaligus penyumbang penting dalam rantai pasok industri hasil tembakau. Ironisnya, berdasasrkan data Badan Pusat Statistik (BPS), empat kabupaten di Madura&mdash;Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep&mdash;secara konsisten masuk kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Pulau Jawa. "Selama ini negara mengambil manfaat dari cukai rokok, tapi Madura sebagai produsen tembakau justru tertinggal. Kami ini lumbung bahan baku, tapi tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh sebagai kawasan industri," ujar owner rokok Bintang Sembilan tersebut. Pembangunan Jembatan Suramadu yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Madura pun dinilai gagal menciptakan industrialisasi lokal.&nbsp;"Suramadu hanya mempercepat arus orang dan barang keluar Madura, bukan menumbuhkan industri di Madura. Negara tidak paham struktur ekonomi lokal. Industrialisasi tidak bisa dipaksakan dari atas, harus tumbuh dari bawah," tambahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Madura justru menyaksikan geliat industri tembakau skala kecil dan menengah yang tumbuh secara organik. Pabrik rokok rakyat, usaha linting, hingga jaringan distribusi lokal berkembang pesat, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi desa. Namun, struktur tarif CHT yang kaku dan bertingkat tinggi membuat banyak pelaku usaha tidak mampu masuk sistem legal, sehingga terjebak dalam kategori rokok ilegal.&nbsp;"Masalah rokok ilegal itu bukan semata kriminalitas. Itu akibat desain kebijakan yang tidak memberi ruang. Kalau layer tarif ditambah, pengusaha kecil bisa naik kelas, masuk sistem, bayar cukai, dan negara justru diuntungkan," kata Gus Lilur. Menurutnya, janji Purbaya untuk menambah layer tarif CHT adalah langkah paling realistis untuk mengurangi rokok ilegal tanpa mematikan industri rakyat.&nbsp;"Ini solusi win-win. Negara dapat penerimaan, pengusaha dapat kepastian hukum, pekerja dapat penghidupan. Tapi syaratnya satu: janji itu harus ditepati," tegasnya. Selain menagih realisasi kebijakan cukai, para pengusaha tembakau Madura juga menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura yang saat ini diperjuangkan oleh Komunitas Muda Madura (KAMURA). KEK Tembakau dipandang sebagai jawaban struktural atas ketimpangan pembangunan yang dialami Madura. Ia menilai KEK Tembakau akan mengintegrasikan petani, pabrik rokok rakyat, logistik, hingga riset dan inovasi, sehingga nilai tambah ekonomi tidak lagi lari keluar Madura. &nbsp;

"Masalah rokok ilegal itu bukan semata kriminalitas. Itu akibat desain kebijakan yang tidak memberi ruang," ungkap Gus Lilur.

Pengusaha Berharap Penambahan Layer Baru Tarif CHT yang Disampaikan Purbaya Tak Sekadar Wacana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/purbaya-22-jan-233588412.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti pegawai pajak akan melakukan mutasi pegawai pajak secara besar-besaran. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti pegawai pajak akan melakukan mutasi pegawai pajak secara besar-besaran. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan penambahan lapisan tarif di segmen&nbsp;murah atau Sigaret Kretek Mesin (SKM) layer 3.&nbsp;Direktur Eksekutif Indodata Research Center, Danis Saputra mengingatkan&nbsp;potensi terjadinya trade-off kompleks dalam perdagangan rokok. Trade-off terjadi sebagai dampak penambahan layer (lapisan tarif cukai yang murah, layer kelas atau setara segmen harga rendah-menengah)&nbsp;dalam sistem multi-layer yang ada. Menurut Danis, rencana tersebut sebagai bagian dari target fiskal bertolak belakang dengan realitas pasar. "Meski bertujuan meningkatkan penerimaan, kebijakan ini justru berisiko memicu&nbsp;pergeseran konsumsi ke pasar ilegal&nbsp;atau&nbsp;turun kelas, yang pada akhirnya bisa&nbsp;menggerus basis pajak itu sendiri," kata Danis, dikutip Jumat (23/1). Menurut Danis, kesehatan publik bertolak belakang dengan kesehatan ekonomi lokal. Di satu sisi, pemerintah ingin mengurangi konsumsi, tetapi di sisi lain, rencana Menkeu Purbaya justru mengancam ribuan lapangan kerja di sektor formal dan rantai pasoknya. "Jika rencana itu diwujudkan, maka kebijakan tersebut cenderung&nbsp;meminggirkan pemain kecil dan menengah, yakni golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang justru sering menjadi penyerap tenaga (padat karya) kerja di daerah, dan berpotensi menciptakan oligopoli yang tidak sehat," tegas Danis. Dalam konteks itulah, Indodata merekomendasikan empat hal penting untuk Menkeu Purbaya. Pertama, jika layer ditambah di segmen murah, harus ada kompensasi berupa penurunan tarif efektif di layer 1 dan 2&nbsp;untuk menyediakan jalur aman bagi konsumen yang ingin tetap legal. Namun, ini bertentangan dengan tujuan kesehatan. Kedua, penegakan hukum terhadap rokok ilegal harus diperkuat terlebih dahulu&nbsp;sebelum kebijakan tarif baru diterapkan, untuk memastikan konsumen tidak punya pilihan ilegal yang mudah. &nbsp; Ketiga, program transisi ekonomi&nbsp;bagi pekerja dan petani yang terdampak harus disiapkan, seperti pelatihan diversifikasi usaha atau bantuan modal. Keempat, pendekatan evaluasi kebijakan harus holistik, tidak hanya melihat angka penerimaan cukai, tetapi juga&nbsp;indikator kesehatan masyarakat, tingkat peredaran ilegal, dan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau. "Penambahan layer di segmen murah adalah kebijakan yang&nbsp;sarat risiko&nbsp;dan membutuhkan&nbsp;implementasi yang sangat hati-hati (pruden), bertahap, dan didukung oleh paket kebijakan pendamping yang komprehensif. Tanpa itu, kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi fiskal negara, industri legal, dan bahkan tujuan kesehatan masyarakat itu sendiri," pungkas Danis.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan penambahan lapisan tarif di segmen murah atau SKM layer 3.

Wacana Penambahan Layer Baru Struktur Tarif CHT, Pengamat Ingatkan Risiko dan Beri Menkeu 4 Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210725-WA0007.jpg" alt="Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara" width="100%">
<figcaption>Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mencatat realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp 213,48 triliun hingga akhir 2023, menurun 2,35&nbsp;persen year-on-year dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan data dari laporan APBN KiTa edisi Januari 2024, penurunan realisasi penerimaan CHT ini disebabkan oleh penurunan produksi hasil tembakau sebesar 1,8 persen hingga Oktober 2023. Di sisi lain, penurunan penerimaan ini diikuti dengan meningkatnya konsumsi rokok murah di pasaran atau yang disebut dengan downtrading. Kedua persoalan ini menunjukkan bahwa kebijakan CHT tidak efektif dalam fungsi penerimaan negara maupun pengendalian konsumsi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan CHT ke depannya. Ekonom Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai bahwa penurunan produksi pada golongan I terjadi karena turunnya permintaan pasar di golongan I sehingga memicu terjadinya perpindahan konsumsi ke rokok murah. &ldquo;Downtrading artinya ada kenaikan (produksi) di golongan bawah, yakni di golongan II,&rdquo; terangnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3). Vid menambahkan, fenomena ini merupakan dampak dari struktur cukai yang berlapis sehingga terjadi kesenjangan harga yang lebar antar produk rokok di pasaran. "Artinya, mereka memiliki kesempatan untuk menjual rokok lebih murah dibandingkan di golongan I. Ini yang mengakibatkan orang pindah dari golongan I ke golongan II," katanya. Vid juga menyatakan, selama rokok dikenakan cukai yang berbeda-beda, maka masyarakat bebas untuk mengonsumsi produk dengan harga yang lebih rendah. "Coba seandainya ada merek A harga Rp 30.000, merek B harga Rp 20.000 dengan rasa tidak jauh beda, kira-kira pilih yang mana? Teman-teman saya banyak yang dulunya mengonsumsi rokok golongan I pindah ke golongan II," ujarnya. Di kesempatan terpisah, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhaer Pakkana, juga menyoroti fenomena peralihan konsumsi yang terjadi dipengaruhi oleh struktur tarif cukai yang kompleks dan adanya jarak tarif yang lebar antar golongan rokok. "Downtrading ini disebabkan tidak meratanya kenaikan cukai antar golongan yang menyebabkan harga jual ecerannya menjadi semakin berjarak," ungkapnya. Mukhaer mengatakan jika dilihat dari sisi pengendalian, kenaikan tarif CHT dengan tujuan mengurangi konsumsi rokok menjadi tidak tercapai jika jarak tarif antar golongan masih tergolong lebar. Hal inilah yang menjadi pemicu shifting (peralihan) konsumen dari rokok golongan I ke golongan II. Tidak adanya perbaikan pada struktur tarif CHT, baik dari struktur tarif maupun jarak tarif yang lebar, berpotensi akan terus menggerus penerimaan CHT ke depannya. "Kenaikan CHT salah satu tujuannya adalah menaikkan penerimaan dan tujuan ini jadi tidak tercapai karena terjadi downtrading pada rokok golongan I. Kerugian negara menjadi double (berlipat) yang berasal dari kerugian turunnya penerimaan dan tidak turunnya prevalensi perokok. Di mana perokok hanya beralih jenis rokoknya, tidak mengurangi jumlah konsumsinya," jelasnya. Penurunan penerimaan cukai dan meningkatnya tren konsumsi rokok yang lebih murah pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Mukhaer memaparkan sejumlah solusi strategis yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan fiskal seperti penyederhanaan struktur tarif cukai secara bertahap. Di kesempatan lain, Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Risky Kusuma Hartono, sepakat bahwa fenomena pembelian rokok yang lebih murah itu sangat dimungkinkan, jika dilihat dari struktur tarif yang masih berlapis saat ini. Risky mengatakan, hal ini lumrah terjadi pada masyarakat usia produktif dengan gaji di bawah UMR karena harga rokok di pasar masih sangat bervariasi dan dapat menjadi pilihan lain bagi konsumen. &ldquo;Downtrading memungkinkan sekali (terjadi) karena konsumen keberatan dengan kenaikan harga. Padahal, kita berharap kenaikan cukai ini membuat perokok memutuskan berhenti merokok. Harapannya kesana, makanya 8 golongan ini masih ada kelemahannya, tidak membuat konsumennya berhenti merokok tetapi malah membeli produk rokok yang harganya lebih murah,&rdquo; ucapnya. Risky menjelaskan struktur tarif CHT yang tidak efisien berakibat pada manfaat cukai itu sendiri, sebagai pengendalian konsumsi. Selain itu, pendapatan negara menjadi kurang optimal dengan adanya struktur cukai yang berlapis di 8 golongan. Menurutnya, rokok adalah produk inelastis di mana ketika harganya dinaikkan, pembelinya pun masih ada. Namun, dari sisi pengendalian dan penerimaan menjadi tidak maksimal karena variasi tarif rokok yang berlaku di pasaran. &ldquo;Sebenernya kalau ingin semakin tidak terjangkau, kenaikan harga rokok harus di atas inflasi,&rdquo; ungkapnya. Sehingga dalam hal ini, Risky menegaskan, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk membenahi struktur cukai menjadi lebih sederhana agar manfaat dari cukai menjadi lebih optimal, baik dari sisi pengendalian maupun penerimaan negara. &ldquo;Harapannya, dari 8 struktur tarif yang ada, gapnya bisa terus didekatkan tidak dalam kurun waktu yang terlalu lama. Batasan produksi juga perlu didekatkan gapnya untuk mengurangi risiko industri mengakali batasan jumlah produksinya,&rdquo; jelasnya.

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp 213,48 triliun hingga akhir 2023, menurun 2,35 persen YoY.

Struktur Tarif CHT yang Tak Efektif di Pasar dengan UMR Rendah Kombinasi Kuat Pemicu 'Downtrading'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1612426081595.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan, para anggotanya kini sedang harap-harap cemas soal rencana kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun 2022. Maklum saja, sebagian besar anggotanya adalah pekerja di sektor Industri hasil tembakau (IHT).  Dia menilai, apabila tarif cukainya hasil tembakau dinaikkan lagi tahun depan, kelangsungan hidup para buruh dapat terancam. Dia menjelaskan bahwa sektor IHT adalah sektor yang padat karya, utamanya segmen sigaret kretek tangan (SKT).  Keberlangsungan hidup para pekerja di segmen ini tergantung pada jumlah permintaan pasar. Jika permintaannya menurun akibat kenaikan cukai, maka jam kerja dan upah mereka disesuaikan.  "Jadi kalau hasilnya merosot, secara otomatis penghasilannya merosot. Dan apabila ini enggak bisa dijaga, mereka bisa kehilangan pekerjaan," katanya melalui keterangan tertulis Kamis (19/8).  Sudarto mengatakan, pemerintah harus terus memperhatikan sektor padat karya yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan. "Mereka sudah bekerja berpuluh tahun. Bekerja di sektor ini bukan pekerjaan sampingan, tetapi nafkah utama," ujarnya.  Ia mengatakan, segmen ini memiliki dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar. "Di tingkat perdesaan di sentra-sentra SKT ini, itu boleh dicek bagaimana di situ suka ada pasar kecil, dan kehidupan di kampung itu tumbuh karena adanya SKT. Itu berdampak pada jual beli, transportasi, dan lain-lain. Jadi banyak pihak di sana yang juga bergantung pada SKT," ujarnya.  Jika cukainya dinaikkan, kata Sudarto, faktor-faktor penunjang dan mata rantai industri IHT akan terkena dampaknya. Masalahnya, kata Sudarto, para buruh ini adalah rakyat kecil. "Mereka tidak bisa beralih ke industri baru yang perlu pendidikan dan sertifikasi," imbuhnya.  Lebih lanjut, saat pandemi Covid-19 ketika daya beli masyarakat melemah, mereka harus bertahan hidup. Kondisi ini benar-benar sulit bagi para buruh SKT.  Sebelumnya, Masyarakat Konsumen Tembakau (Maskot) juga menyatakan kegelisahan yang sama. Perwakilan dari Maskot Endro Guntoro berharap pemerintah lebih memperhatikan suara masyarakat terkait rencana kenaikan cukai rokok yang dinilai akan berdampak pada harga rokok di konsumen.  "Kalau negara tidak memperhatikan suara konsumen, bisa rontok negara ini. Kekuatan tembakau itu salah satunya adalah di masyarakat. Jika konsumen disulitkan karena cukai rokok terus naik, Harga Jual Eceran (HJE) terus naik, maka itu sama saja dengan membunuh pedagang kecil, UMKM, dan tidak memberi ruang industri kreatif untuk tumbuh," ujar Endro.  Dia berharap pemerintah melihat persoalan tembakau secara utuh dan masukan dari berbagai pihak dipertimbangkan secara merata, termasuk konsumen produk hasil tembakau, petani, buruh, pedagang mikro, makro, dan industri.

Polemik Wacana Kenaikan Cukai Rokok, Pemerintah Diminta Hati-hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/pabrik-rokok.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut, rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17 persen tidak memiliki argumentasi yang kuat dan melanggar formula kenaikan harga komoditas. Formula yang dimaksud adalah rumus kenaikan harga komoditas yakni menambahkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.  Ketidaksesuaian terjadi karena rencana kenaikan tarif CHT muncul di tengah deflasi dan negatifnya pertumbuhan ekonomi. "Secara formulasi dan reasoning itu tidak ada argumentasi untuk dinaikkan cukainya," ujarnya Enny saat dihubungi wartawan di Jakarta (22/10).  Menurutnya, secara historis, biasanya kenaikan tarif cukai memang terjadi tiap tahun. Namun, kenaikan tersebut terjadi saat situasi ekonomi normal. Sementara, saat ini pandemi Covid-19 menurunkan daya beli sekaligus pendapatan masyarakat.  Seperti diketahui sebelumnya, beredar kabar di media massa bahwa cukai rokok akan naik dengan rentang 17-19 persen. Sejumlah kalangan seperti asosiasi di industri rokok menolak rencana kenaikan tersebut.  Enny menilai, rencana kenaikan tarif cukai tahun ini akan berimplikasi besar pada kerugian banyak pihak, baik konsumen, petani, industri, dan negara secara ekonomi maupun kesehatan. Pemerintah justru akan kehilangan aspek kemanfaatan dari kenaikan cukai itu sendiri.  Enny menjabarkan, pertama, konsekuensi nyata dari kenaikan tarif cukai adalah potensi gempuran rokok ilegal. Menurutnya, kenaikan tarif CHT secara tidak langsung memberikan ruang bagi rokok ilegal. Sebab, pemerintah berencana menaikkan tarif CHT di tengah kondisi daya beli masyarakat yang lemah.  "Insentif untuk rokok ilegal jadi tinggi (kalau cukai dinaikkan). Karena biaya rokok itu 78 persen untuk regulasi, masuknya ke penerimaan negara. Rokok ilegal kan nggak bayar itu, maka akan sangat murah sekali harganya. Sesederhana itu," imbuhnya.  Kedua, kenaikan cukai akan mengganggu keberlangsungan ekosistem industri hasil tembakau (IHT). Dalam hal ini, bukan hanya industri rokok yang dirugikan, tetapi dari hulu ke hilir, mulai dari petani tembakau sampai konsumen akhir.  "Yang jelas, kalau cukainya naik, harga tembakau petani akan makin ditekan, petani kita nggak punya bargaining power," tuturnya.  Ketiga, efektivitas cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok juga tidak akan optimal. Hal itu dikarenakan cukai yang tinggi membuka peluang untuk masuknya rokok ilegal. Artinya, konsumsi tetap tinggi sementara potensi penerimaan negara hilang.  "Saya setuju pengendalian tembakau harus ada, tapi kenaikan cukai itu bukan satu-satunya instrumen," tambahnya.  Lebih jauh Enny juga menegaskan bahwa segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) tetap harus dilindungi. Tidak hanya karena SKT menyerap banyak tenaga kerja, namun juga karena permintaan pasar juga mulai bergeser ke Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).  "Sehingga, kalau SKM dan SPM dinaikkan dan SKT nggak, itu ada bagusnya juga untuk mencegah migrasi semua ke mesin," ucapnya.  Terakhir, Enny meminta agar pemerintah mau mengkaji ulang rencana kenaikan tarif CHT dari berbagai perspektif. Seperti kondisi perekonomian, keberlangsungan industri, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani.  https://www.youtube.com/watch?v=efqyjudIRP4&ab_channel=jawapostvofficial

Indef: Harga Komoditas Lagi Anjlok, Kok Cukai Rokok Mau Dinaikkan?