<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/san-fransisco-usulkan-larangan-penjualan-rokok-elektronik_m_.jpg" alt="Pejabat San Francisco mengusulkan undang-undang untuk melarang penjualan rokok elektronik sampai dampak kesehatannya dievaluasi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS)" width="100%">
<figcaption>Pejabat San Francisco mengusulkan undang-undang untuk melarang penjualan rokok elektronik sampai dampak kesehatannya dievaluasi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan terkait cukai untuk produk tembakau mulai mencuat, tanpa terkecuali untuk produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Penerapan tarif cukai harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk kesetaraan dalam berbisnis.  General Manager RELX Indonesia, Yudhistira Eka Saputra menyatakan saat ini masih ada ketimpangan dalam sistem tarif cukai untuk produk vape. Untuk vape sistem tertutup, jumlah cairan per cartridge adalah 2ml, dengan harga jual eceran minimum adalah Rp30 ribu per cartridge.  "Jika kita bandingkan dengan sistem terbuka, harga jual eceran minimum per mililiter adalah Rp 666, sehingga secara lebih sederhana dapat dikatakan industri vape sistem tertutup membayar cukai sebesar 23 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan sistem terbuka," katanya lewat keterangan tertulis, Jumat (8/10).  Menurutnya, ketimpangan dalam penetapan besaran cukai ini menghambat pertumbuhan industri vape sistem tertutup di Indonesia. Investor asing berpikir ulang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sasaran investasi. Padahal, di tataran global, industri ini sedang maju-majunya. Negara-negara seperti Selandia Baru, Inggris, dan Korea Selatan sudah memfasilitasi pertumbuhan industri ini.  Fenomena tersebut layak menjadi perhatian karena potensi investasi yang ada, mengingat Pemerintah menargetkan capaian investasi sebesar Rp1,2 triliun di 2022. Sayangnya, skema regulasi yang ada di Indonesia seperti belum memberikan kemudahan berbisnis untuk para investor HPTL.  Untuk itu, Yudhistira menyarankan agar sistem cukai untuk sistem terbuka dan tertutup disamakan. "Karena perbedaan sistem terbuka dan tertutup hanya terdapat di sisi packaging," imbuhnya.  Diketahui, pada 2020, HPTL menyumbang kepada kas negara dari cukai sebesar Rp689 miliar. Namun, pada 2021, penerimaan cukai ditaksir tidak tumbuh akibat pandemi. Sebagai yang tergolong baru, industri HPTL masih menyimpan potensi yang besar, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah agar kontribusinya ke ekonomi dapat dirasakan secara maksimal.  Belum lagi potensi dari produk HPTL dalam memberikan alternatif produk yang lebih rendah resiko, dapat mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sebagai pelaku industri, RELX berharap Pemerintah Indonesia dapat menerbitkan kebijakan yang wajar dan berimbang yang mampu melindungi pengguna dan pelaku usaha.  Kebijakan juga harus didasarkan pada penelitian ilmiah dan mempertimbangkan aspek pengurangan risiko yang ada pada vape. Sehingga, kolaborasi multiaktor antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, agar dapat memberikan ruang untuk industri HPTL, khususnya vape, untuk bertumbuh.

Sistem Tarif Cukai Timpang, Industri Vape Butuh Kesetaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI-1.jpg" alt="Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terhitung mulai 1 Februari 2021, pemerintah memberlakukan kebijakan baru <a href="https://www.jawapos.com/tag/tarif-cukai-rokok/">tarif cukai rokok</a>. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok 12,5 persen.  Kenaikan itu dikecualikan bagi industri keretek tangan. ’’Untuk industri <a href="https://www.jawapos.com/tag/sigaret-kretek-tangan-skt/">sigaret keretek tangan</a>, tarif cukainya tidak berubah atau dalam hal ini tidak dinaikkan,’’ kata Menteri Keuangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani-indrawati/">Sri Mulyani Indrawati</a> dalam konferensi virtual kemarin (10/12).  Cukai produk rokok keretek tangan tidak dinaikkan karena karakter industri sigaret itu yang memiliki tenaga kerja terbuka. Industri tersebut termasuk industri padat karya yang mempekerjakan 158.552 buruh.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memerinci, kenaikan tarif cukai itu meliputi industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret keretek mesin (SKM) (selengkapnya lihat grafis). Dengan komposisi tersebut, rata-rata kenaikan tarif cukai adalah 12,5 persen. ’’Ini dihitung berdasar rata-rata tertimbang jumlah produksi dari tiap jenis dan golongan,’’ ujarnya.  Ada lima aspek yang diperhatikan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai. Yakni, pengendalian konsumsi, tenaga kerja di sektor hasil tembakau, petani tembakau, rokok ilegal, dan penerimaan negara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/12/2020/kenaikan-cukai-tembakau-berpotensi-picu-lonjakan-pengangguran/">Kenaikan Cukai Tembakau Berpotensi Picu Lonjakan Pengangguran</a>  Bukan hanya itu, kebijakan tersebut juga dibahas dalam suasana <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a>. Pemerintah perlu menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dengan sisi perekonomian, yakni kelompok terdampak pandemi. ’’Dalam hal ini, kita mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum yang terdampak Covid-19, terutama kelompok pekerja dan petani,’’ tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/47_tarif-750x239.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (GRAFIS: ADIT/JAWA POS)  Ani mengakui bahwa kenaikan tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak. Namun, pemerintah tetap berupaya menjamin kesejahteraan petani dan buruh yang terdampak kenaikan. Caranya, menyesuaikan kebijakan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/11/2020/pekerja-linting-dan-petani-tembakau-minta-perlindungan-pemerintah/">Pekerja Linting Dan Petani Tembakau Minta Perlindungan Pemerintah</a>  Sementara itu, pelaku usaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-hasil-tembakau/">industri hasil tembakau</a> (IHT) berkeberatan dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif CHT. Terlebih, kondisi saat ini masih pandemi Covid-19. ’’Kinerja industri sedang turun akibat pelemahan daya beli karena ada pandemi dan kenaikan cukai sendiri sangat tinggi pada2020,’’ ujar Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan kemarin.  Saat ini, kata Henry, industri hasil tembakau (IHT) belum mampu menyesuaikan dengan harga jual maksimal akibat kenaikan cukai 2020 yang mencapai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) 35 persen. Sementara itu, harga rokok ideal yang harus dibayarkan konsumen tahun ini seharusnya naik 20 persen, tetapi baru sekitar 13 persen. ’’Artinya, masih ada 7 persen untuk mencapai dampak kenaikan tarif 2020. Karena itu, Gappri berkeberatan dengan kenaikan tarif cukai 2021 yang sangat tinggi tersebut,’’ tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/11/2018/tarif-cukai-batal-naik-industri-rokok-berharap-skt-kicik-tumbuh/">Tarif Cukai Batal Naik, Industri Rokok Berharap SKT Kicik Tumbuh</a>  Kendati demikian, Gappri tetap menghormati keputusan pemerintah. Henry tetap berharap ada relaksasi bagi IHT yang memproduksi SKM maupun SPM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rNWCh2qdQNo

Tarif Baru Tidak Berlaku untuk Industri Keretek Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BURUH-PABRIK-ROKOK-RADAR-MALANG-13-JULI-2019.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Industri hasil tembakau (IHT) atau pabrik rokok merasa terbebani dengan kebijakan cukai rokok yang dinilainya memberatkan pabrikan rokok. Padahal selama ini IHT telah menyumbang 11 persen dari seluruh total pajak ke negara. Sangat besar. Belum lagi pabrik rokok telah menyerap 6 juta tenaga kerja.  Dampak dari tarif cukai naik, sejak 2007, jumlah pabrik rokok turun drastis. Dari 4.793 pabrik pada tahun 2007, tersisa tinggal 487 pabrik pada 2017. Hanya sekitar 10 persen saja pabrik rokok yang kuat bertahan.  Menyikapi problem ini, Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk Menuju Industri Hasil Tembakau (IHT) yang Berkesinambungan.  ”Kita sedang ada riset mencari solusi bagaimana pengembangan ke depan industri hasil tembakau (IHT). Termasuk di dalamnya rokok, karena industri ini sebenarnya sangat penuh aturan atau over regulated. Termasuk di dalam pengaturannya itu pengenaan cukai totalnya tadi dihitung hampir 72 persen, artinya setiap rokok yang diperjualbelikan itu 72 persennya milik pemerintah,” ungkap Ketua PPKE FEB UB Prof Candra Fajri Ananda SE MSc PhD seperti dikutip Radar Malang, Sabtu (13/7).  Agenda yang berlangsung cukup padat ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha IHT Gappri dan Gaperoma, dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Hadir pula Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, Dinas Perindustrian Kota Malang serta pemateri ahli dari DJBC Kemenkeu RI Nirwala Dwi Heryanto SE MSi dan Indef Dr Enny Sri Hartati.  Candra menambahkan, FGD ini untuk mencari solusi keberlangsungan IHT. ”Dari sisi kesehatan tidak terlalu berharap berkembangnya industri rokok. Tapi dari tenaga kerja dan penerimaan negara masih perlu. Nah, ini harus mencari titik temu,” tambah Candra.

Bahayakan Kelangsungan Industri, Pabrikan Keluhkan Tarif Cukai Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2019-pemerintah-perkecil-peredaran-rokok-ilegal-jadi-3-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi Rokok Ilegal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rokok Ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan terus berusaha memberantas keberadaan rokok ilegal. Hal tersebut guna menjaga target penerimaan cukai tembakau saat tarif cukai tidak naik di 2019. Kepala Subdit Tarif Cukai, Ditjen Bea Cukai (DJBC), Sunaryo mengatakan, pemerintah menargetkan akan terus memperkecil rokok hingga mencapai hanya 3 persen di tahun 2019 mendatang &ldquo;Kami tidak menganggap kecil masalah rokok yang ilegal, kami akan terus tekan. Bu Menteri menargetkan 2019 hanya 3 persen. Ini upaya luar biasa,&rdquo; ujarnya saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (17/12). Menurutnya, peningkatan intensifikasi rokok ilegal sudah dilakukan pihaknya sejak tahun ini. Ada beberapa operasi yang digelar salah satunya operasi Gempur. Sunaryo menekankan, target penerimaan cukai tahun ini sebesar Rp 165 triliun, sementara khusus cukai dari rokok sebesar Rp 148 triliun. Pihaknya pun yakin target itu bisa tercapai. Menurut hasil survei yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) jumlah rokok ilegal di tahun ini sekitar 7,04 persen dari total rokok yang ada. Persentase ini turun dibanding dengan tahun 2016 sebanyak 12,14 persen. Sunaryo menambahkan, selain menambah penerimaan cukai, penindakan atas rokok ilegal juga dipercaya bisa mengurangi tingkat konsumsi rokok. Sebab rokok ilegal itu akan semakin mahal ketika sudah membayar cukai. &nbsp;

2019, Pemerintah Perkecil Peredaran Rokok Ilegal Jadi 3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pedes-kritik-petani-tembakau-ke-menkeu-soal-penyederhaan-tarif-cukai_m_.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali dikritisi. Kali ini, datang dari kalangan petani tembakau terkait kebijakan penyederhanaan tarif cukai yang berdampak pada penghidupan ekonomi petani tembakau. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mengingatkan menteri keuangan terbaik di dunia soal persoalan ini. "Kami meminta Presiden RI mengingatkan Menkeu agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan memperhatikan masukan semua kalangan terkait," kata ketua DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji di Jakarta, Jumat (26/10). Merujuk kajian APTI, penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146/2017 terkait simplifikasi tarif cukai tembakau perlu mempertimbangkan dan memperhatikan dampaknya secara keseluruhan, baik terhadap petani tembakau maupun industri kretek nssional. Pasalnya, implementasi simplifikasi tarif cukai berpeluang berdampak langsung terhadap petani tembakau, juga menurunkan penerimaan negara dari cukai rokok. Menurut Agus, PMK 146/2017 ini mengatur penggabungan golongan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM), termasuk panggabungan kuota. Jika kebijakan ini diberlakukan akan merugikan petani sebagai penjual tembakau dan pada umumnya produk kretek sebagai produk nasional. “Simplifikasi tarif cukai akan mematikan industri kretek nasional yang merupakan penyerap tembakau petani lokal bahkan nasional,” terangnya. Klausul lain, terkait penyederhanaan tarif menjadi 5 layer akan mengakibatkan semua pabrikan nasional yang kategori besar hingga menengah dan kecil berpotensi gulung tikar. Sebab, mereka tidak sanggup bersaing dengan pemain besar yang sudah mempunyai brand internasional. Selain itu, penggabungan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) Golongan 1A dan 1B juga akan memberangus SKT produk pabrikan yang masih barnafas Merah Putih. "Kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) yang terlalu tinggi juga akan lebih mempercepat kematian pabrikan menengah dan kecil, karena konsumen mereka sangat sensitif terhadap kenaikan harga," tuturnya. Agus mengingatkan, jika pengaturan simplifikasi tarif cukai dilakukan, maka kebijakan tersebut akan berdampak pada matinya industri kretek nasional menengah ke bawah. “Selama ini industri menengah ke bawah juga berkontribusi terhadap perekonomian petani sebagai penyerap tembakau kelas tiga mengingat semua tembakau yang kurang bagus tidak terserap semua oleh industri besar,” tegas dia. Implikasi lain, lanjut Agus adalah semakin berjayanya produsen terbesar. Pasalnya, pengenaan cukainya akan satu kategori. “Prediksi ke depan, aturan ini akan memberangus tembakau lokal, dan mematikan penghidupan petani tembakau!,” ungkapnya. Menurut Agus, dampak kebijakan simplifikasi tarif cukai yang paling berbahaya adalah penggunaan bahan baku import akan meledak, sehingga ke depan ada rokok di Indonesia tapi tanaman tembakau sudah tidak ada di Indonesia. Dalam konteks inilah, APTI meminta Kementerian Keuangan selaku regulator untuk menunda penerapan simplifikasi tarif cukai (penyederhanaan tarif cukai) yang akan berdampak pada bencana ekonomi massal bagi masyarakat pertembakauan. “Melindungi petani tembakau adalah wujud nyata sebuah misi kemanusiaan. Selamatkan tembakau selamatkan Indonesia,” pungkasnya.

Kritik Petani Tembakau ke Menkeu Soal Penyederhanaan Tarif Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perlunya-insentif-untuk-industri-skt-padat-karya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. karyawan di sebuah pabrik rokok." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. karyawan di sebuah pabrik rokok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun menyebut industri Sigaret Kretek Tangan (SKT) memerlukan insentif lantaran industri ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Ia mengungkapkan, saat ini penurunan jumlah industri rokok di Indonesia terjadi dengan jumlah yang besar. Penurunan itu mengakibatkan pengurangan kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat. &ldquo;Dahulu industri rokok berjumlah 6 ribu industri dan sekarang menjadi sekitar 600,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/10). Legislator Golkar dari dapil Jawa Timur II ini mengungkapkan, industri SKT merupakan industri rokok yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Industri SKT adalah industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga dari masyarakat kelas bawah.&nbsp; "Kesempatan untuk bekerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Dengan begitu bisa keluar dari garis kemiskinan dengan bekerja. Para perempuan yang bekerja di industri rokok dapat menggabungkan penghasilannya dengan suaminya.&nbsp; Mereka dapat menyekolahkan anak, menaikkan derajat kesehatan keluarga, kredit kendaraan, pada akhirnya ekonomi daerah pun meningkatq,&rdquo; kata pria kelahiran Pasuruan ini. Misbakhun mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif kepada industri SKT terutama golongan kecil dan menengah. Pemberian insentif ini untuk meningkatkan produksi bagi industri yang dapat meningkatkan penerimaan cukai bagi negara.&nbsp; &ldquo;Harus ada relaksasi batasan jumlah produksi bagi kecil dan menengah agar dapat meningkatkan produksinya dan kualifikasinya,&rdquo; jelasnya. Relaksasi ini, tidak terlepas dari penurunan peredaran rokok ilegal atas kinerja Bea Cukai. Penurunan rokok ilegal menciptakan pasar sebanyak 18 miliar batang. Industri kecil dan menengah berbasis SKT memiliki peluang untuk mengisi ceruk pasar yang ditinggalkan rokok ilegal.&nbsp; &ldquo;Penurunan rokok ilegal adalah peluang bagi SKT kelas ini karena dikonsumsi oleh masyarakat kecil,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Lebih lanjut menurut Misbakhun, tarif cukai saat ini tidak adil bagi industri SKT yang menyerap banyak tenaga kerja.&nbsp; &ldquo;Tarif cukai (SKT) saat ini kurang memberikan daya dukung bagi ketenagakerjaan. Cukai bukan hanya mempertimbangkan kesehatan namun juga sisi ketenagakerjaan dan penyerapan hasil dari petani tembakau ,&rdquo; terangnya.&nbsp; Misbakhun menambahkan, DPR memperjuangkan untuk mendorong pemerintah agar memperkuat industri ini. &ldquo;Kalau industri SKT diperkuat, maka ada kesempatan bekerja untuk masyarakat bawah, dengan begitu ada kesempatan menaikkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan,&rdquo; tandasnya.

Perlunya Insentif Untuk Industri SKT Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-kebijakan-simplifikasi-tarif-cukai-terus-dilanjutkan_m_225463.jpg" alt="Tarif cukai rokok bakal dievalusi" width="100%">
<figcaption>Tarif cukai rokok bakal dievalusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemerintah konsisten menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok. Kebijakan ini akan mendorong penerimaan cukai bagi negara. "Karena itu saya optimistis kebijakan ini akan terus dilanjutkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahazil Nazara, di Jakarta, Kamis (5/7). Suahasil menjelaskan kebijakan ini menutup celah bagi pabrikan rokok untuk membayar tarif cukai lebih rendah. Dengan begitu, lanjutnya, tidak akan lagi ada kebocoran pada keuangan negara. "Dengan adanya simplifikasi ini tentu mampu menaikkan pendapatan dari cukai. Seharusnya begitu. Semoga kepatuhan juga membaik," katanya. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kementerian Keuangan, Nugroho Wahyu, menambahkan, selain mengurangi kecurangan pembayaran cukai, penyederhanaan layer tarif juga akan membuat kebijakan lebih efektif. "Penyederhanaan sistem cukai akan mengefektifkan kebijakan cukai dalam pengendalian konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara," kata Nugroho. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sebesar Rp 194,1 triliun. Sebesar 96,4 persen penerimaan cukai berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). "Dampaknya untuk penerimaan iya, ini akan naik. Jadi cukai rokok ini cair sekali," jelasnya. Penyederhanaan layer tarif cukai rokok diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Untuk tahun ini, layer tarif cukai rokok berjumlah 10. Dari 2019 sampai 2021 nanti, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahunnya menjadi 8, 6, dan 5 layer. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Amir Uskara menyatakan sebelum adanya kebijakan pemangkasan layer tarif cukai rokok, banyak pabrikan yang berbuat curang. "Kadang yang produksi 3 miliar per batang dikurangi jadi 2,9 miliar per batang supaya tidak kena. Karena itu, dari dulu kami minta Kementerian Keuangan untuk meminimalisasi," pungkas Amir.

Pemerintah: Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai Terus Dilanjutkan

tarif cukai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif cukai

Berita Terkini