<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Museum-153632075.jpg" alt="Dua orang pengunjung mengamati barang-barang koleksi Museum 10 November Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dua orang pengunjung mengamati barang-barang koleksi Museum 10 November Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyesuaian tarif wisata per 1 Januari 2024 ternyata masih belum membawa dampak bagi beberapa destinasi wisata di Surabaya. Angka kunjungan relatif stabil, belum menunjukkan kenaikan maupun penurunan. Sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa destinasi wisata di Surabaya diwajibkan menyesuaikan tarif tiket masuk oleh Pemkot Surabaya. Meski demikian, penyesuaian atau kenaikan tarif masuk itu ternyata belum berdampak signifikan bagi angka kunjungan ke beberapa destinasi wisata di Surabaya seperti museum dan taman bermain. Rani, petugas loket tiket di Museum Dr. Soetomo mengatakan, kunjungan ke museum di Jalan Bubutan itu masih stabil. Bahkan jumlahnya cenderung tidak menentu. Kadang sepi namun secara tiba-tiba bisa kedatangan pengunjung berombongan satu sampai dua kendaraan roda empat. &ldquo;Tetapi untuk awal tahun ini, terlihat masih sepi pengunjung. Kami belum menerima kunjungan wisatawan ke museum ini,&rdquo; kata Rani dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Menurut dia, kunjungan ke Museum Dr. Soetomo belum menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan tarif baru berdasarkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi dari Pemkot Surabaya. &ldquo;Untuk saat ini, kita belum merasakan dampak kunjungan wisatawan dari penerapan harga tiket terbaru untuk museum ini,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, kenaikan tarif tempat wisata termasuk museum bukan menjadi alasan sepi pengunjung saat ini. &ldquo;Kebetulan memang bertepatan dengan masuk sekolah yang mengakibatkan beberapa museum masih sepi pengunjung,&rdquo; ucapnya. Beberapa pengunjung yang dijumpai mengaku tidak keberatan dengan adanya penyesuaian tarif ke beberapa tempat wisata di Surabaya. Seperti yang diungkapkan dua mahasiswa saat ditemui di Museum 10 Nopember Surabaya. Sabilul, pengunjung Museum 10 Nopember di kompleks Tugu Pahlawan mengatakan bahwa kenaikan tarif sesuai Perda tersebut tidak terlalu memberatkan. &ldquo;Untuk tarif baru itu harga wajar dan tidak memberatkan bagi mahasiswa. Tadi saya hanya perlu menunjukan KTM dan 1 tiket per orang dikenakan Rp 3.000,&rdquo; ujarnya. Apalagi untuk mahasiswa seperti dirinya masih mendapatkan potongan jika menunjukkan KTM. &ldquo;Kami masih mendapat potongan dari Rp 5.000 menjadi Rp 3.000 karena menyodorkan KTM ke loket tiket sebelum masuk museum,&rdquo; jelas Abdul Mu&rsquo;id yang menemani Sabilul. Berikut tarif tiket tempat wisata terbaru di Surabaya sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Museum Pemkot Surabaya menetapkan tarif Rp 5.000 untuk wisatawan umum. Untuk pelajar/mahasiswa Rp 3.000 dan wisatawan asing Rp 15.000. Tarif tersebut ditetapkan mulai 1 Januari 2024. Tarif ini berlaku di Museum HOS Tjokroaminoto, Muesum Dr. Soetomo, Museum Pendidikan dan Museum Olahraga Surabaya. Khusus di Museum 10 Nopember tarif yang dikenakan untuk wisatawan umum Rp 8.000. Sedangkan untuk tarif mahasiswa/pelajar dan wisatawan asing tetap sama dengan tarif museum lainnya. 2. Wisata Perahu Kalimas Surabaya Pemkot Surabaya menetapkan tarif Rp 7.000 untuk rute Taman Prestasi sampai Museum Pendidikan dan berlaku per 1 Januari 2024. 3. THP Kenjeran Tarif per 1 Januari 2024 dikenakan Rp 10.000 per orang untuk hari biasa. Sedangkan untuk weekend Sabtu, Minggu, dan tanggal merah dikenakan Rp 15.000. Kemudian untuk wisatawan rombongan tarifnya berubah. Hari biasa Rp 8.000. Untuk weekend Sabtu, Minggu, dan tanggal merah Rp 13.0000. Untuk rombongan lebih dari 100 orang dikenakan tarif semakin murah, yakni Rp 7.500 untuk hari biasa dan weekend Sabtu, Minggu dan tanggal merah Rp 11.500.

“Untuk saat ini, kita belum merasakan dampak kunjungan wisatawan dari penerapan harga tiket terbaru untuk museum ini,” jelasnya.

Tarif Baru Destinasi Wisata di Surabaya yang Berlaku Mulai 1 Januari 2024, Rombongan Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/wisnu-dirut-PDAM1.jpg" alt="Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya memberlakukan tarif baru air minum yang berlaku mulai 1 Januari untuk kategori rumah tangga dengan pemakaian di bawah 30 meter kubik gratis.  Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan, PDAM menggratiskan penggunaan air rumah tangga di bawah 30 meter kubik. Yakni dengan kriteria lebar jalan kurang dari 3 meter, daya listrik terpasang kurang dari 900 VA, luas bangunan kurang dari 45 meter persegi, dan nilai jual objek pajak (NJOP) persil kurang dari Rp 100 juta.  ”Namun untuk penggunaan di atas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 2.600,” kata Wisnu seperti dilansir dari Antara.  Harmonisasi tarif baru itu, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Selain itu, ada pula Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota.  Wisnu mengatakan, dua peraturan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. ”Tujuannya dalam rangka tarif yang berkeadilan, kalau selama ini dengan tarif yang lama banyak pelanggan yang secara kemampuan ekonomi tidak tepat diberikan subsidi,” ujar Arief Wisnu Cahyono.  Dengan tarif baru, Arief mengatakan, subsidi akan lebih tepat sasaran. Para pelanggan akan dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setiap kelompok itu, tarifnya disesuaikan dengan beberapa klasifikasi, mulai lebar jalan di depan persil pelanggan, luas bangunan, penggunaan persil, pemakaian listrik (daya listrik terpasang), dan nilai jual objek pajak (NJOP) persil tersebut.  ”Pelanggan rumah tangga yang memiliki luas rumah (bangunan) di bawah atau sama dengan 45 meter persegi, lebar jalan 3 meter, daya listrik kurang dari 900 VA, dan NJOP kurang dari Rp 100 juta. Kalau dulu (tarif lama) dikenakan pemakaian di atas 20 meter kubik dikenakan biaya Rp1.800, sekarang malah di atas 30 meter kubik menjadi Rp2.600. Artinya, kenaikannya hanya sekitar 44 persen," kata dia.  Arief mengatakan, kebutuhan dasar dalam pemakaian air adalah 10 meter kubik/bulan. PDAM Surabaya Sembada adalah perusahaan yang melayani kebutuhan dasar penggunaan air.  ”Minimal di 10 meter kubik. Bahkan Pak Wali (Eri Cahyadi) meminta untuk rumah tangga tertentu, kebutuhan dasarnya kita cukupi sampai dengan 30 meter kubik dengan digratiskan,” terang Arief Wisnu Cahyono.  Untuk itu, kata dia, masyarakat Kota Surabaya diharapkan memiliki kesadaran dalam menggunakan air sebab selama ini masyarakat dinilai berlebihan dalam menggunakan air.  ”Ketika masyarakat memakai di atas 30 meter kubik itu sudah sangat di atas rata-rata nasional, saya anggap sebagai sesuatu yang boros, konsekuensinya harus membayar sesuai dengan harganya. Tetapi bicara pelayanan kami gratiskan untuk kelompok tertentu,” papar Wisnu.  Dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan di era digitalisasi, lanjut dia, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah meluncurkan aplikasi Customer Information System (CIS). Aplikasi CIS itu merupakan pengembangan dari aplikasi PDAM Surabaya yang sudah ada sebelumnya.  CIS disesuaikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelanggan, yang tadinya hanya melihat informasi pemakaian, penyampaian keluhan, pencatatan meter mandiri dan pendaftaran pasang baru. Saat ini sudah bisa melakukan pembayaran nontunai.  ”Sosialisasi harmonisasi tarif sudah dilakukan lama, sekarang CIS bisa mengunduh di playstore pada telepon genggam dengan OS Android. Di situ pelanggan bisa melihat jumlah pemakaian bulan lalu atau bulan ini, bisa langsung membayar di situ, tidak perlu keluar aplikasi. Semua sudah dilayani dalam satu aplikasi,” tutur Arief Wisnu Cahyono.

PDAM Surabaya Gratiskan Pemakaian Air di Bawah 30 Meter Kubik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sandiaga-Uno-Lebaran-di-AS-Ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan akan ada uji coba penerapan tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo sebesar Rp 3,75 juta sebelum resmi diterapkan mulai 1 Januari 2023 mendatang .  Sandiaga menilai saat ini pemerintah tengah melakukan perbaikan komunikasi agar kegiatan konservasi dan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut bisa berjalan beriringan.  "Kita ingin sebelum diberlakukan (sistem tiket baru) ada trial atau uji coba sehingga memberikan kesempatan bagi para stakeholder mencoba sistem baru ini. Ini nanti akan kita siapkan, tinggal diumumkan periode uji cobanya sebelum 1 Januari 2023," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (15/8).  Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, saat ini semua pihak telah cukup memahami dan mendukung landasan utama pemerintah untuk meningkatkan aspek kualitas dan keberlanjutan (quality and sustainability) di sektor pariwisata.  "Ternyata dengan komunikasi yang lebih baik, kita bisa menyampaikan niat kita seusai dengan arahan Presiden agar upaya konservasi dan pemulihan ekonomi dilakukan secara beriringan," katanya.  Sandiaga juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sistem untuk menjaga upaya konservasi dan pemulihan ekonomi terus berjalan. Hal itu pun termasuk diseminasi informasi terkait penggunaan sistem yang baru, salah satunya penerapan tiket masuk.  Kebijakan tiket masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,75 juta resmi ditunda hingga 2023 mendatang. Menurut Sandiaga, setelah kebijakan tersebut diputuskan untuk ditunda, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo kini kembali normal.  Ia menuturkan pemerintah terus mencatat dan menampung aspirasi publik agar transisi menuju tarif baru di 2023 nanti bisa berjalan mulus. "Kita pastikan solusi terbaik dalam upaya konservasi dan pemulihan ekonomi secara beriringan," katanya.  Harga tarif masuk Taman Nasional Komodo masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, yaitu sekitar Rp 150 ribu.  Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu menambahkan bahwa kini situasi di Labuan Bajo sudah kondusif. "Kemenparekraf dan stakeholder terkait juga akan menyusun mekanisme dan pengawasan pelaksanaan komunikasi publik sehingga meminimalisir miskomunikasi di media dan masyarakat," katanya. (*)

Jelang Tarif Baru, Sandiaga: Ada Uji Coba Tiket Masuk TN Komodo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/tes-antigen-di-statiun-antara.jpeg" alt="Calon penumpang kereta api melakukan tes rapid antigen di stasiun (ANTARA/PT KAI Daop 1 Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang kereta api melakukan tes rapid antigen di stasiun (ANTARA/PT KAI Daop 1 Jakarta)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta resmi memberlakukan tarif baru untuk layanan rapid test antigen kepada pelanggan kereta api (KA) khususnya KA Jarak Jauh (KAJJ) yang semula Rp45.000 menjadi Rp35.000, dengan syarat konsumen telah memiliki kode booking tiket.  Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengatakan, ada persyaratan bagi yang ingin melakukan tes dengan tarif baru di stasiun yakni wajib memiliki kode booking tiket. "Jika setelah proses antigen mendapatkan hasil positif maka bea tiket dapat dikembalikan 100 persen secara tunai di loket stasiun," ungkap dia melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (1/1).  Saat ini, ada lima stasiun yang melayani pemeriksaan rapid test antigen di area Daop 1 Jakarta yakni Stasiun Gambir (06.00- 21.00 WIB), Stasiun Pasarsenen (05.00- 22.30 WIB), Stasiun Bekasi (09.00-18.00 WIB), Stasiun Karawang (08.30-17.30 WIB), dan Stasiun Cikampek (09.30-18.30 WIB).  Eva mengatakan pihak KAI Daop 1 Jakarta terus mengimbau kepada calon penumpang untuk memperhatikan dan melengkapi persyaratan naik KAJJ di masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), salah satunya adalah hasil negatif Rapid Test Antigen bagi calon penumpang diatas 12 tahun.  Bagi calon penumpang yang melakukan antigen di stasiun juga di himbau agar proses dilakukan H-1 atau satu hari sebelum jadwal keberangkatan. "Dengan semakin terjangkaunya harga antigen diharapkan calon penumpang dapat memanfaatkan layanan tes rapid test antigen dalam melengkapi persyaratan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan," harap Eva. (*)

Kode Booking Tiket Jadi Syarat Dapatkan Antigen Rp 35 Ribu di Stasiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-tetapkan-tarif-ruas-tol-gempol-pasuruan-rp-23000_m_226225.jpg" alt="Jalan tol ruas Gempol-Pasuruan" width="100%">
<figcaption>Jalan tol ruas Gempol-Pasuruan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) selaku pengelola Ruas Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Jawa Timur mulai memberlakukan tarif baru, terhitung 1 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB.  Pemberlakuan tarif baru itu sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 816/KPTS/M/2021 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Gempol Pasuruan Tanggal 23 Juni 2021.  Direktur Utama PT JGP Widiyatmiko Nursejati, Sabtu, mengatakan penyesuaian tarif ini memperhitungkan rasionalisasi tarif, yakni penataan kelompok tarif dari semula 5 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan menjadi 3 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan yang telah diberlakukan sejak tahun 2019.  Selain itu, penyesuaian tarif juga memperhitungkan penundaan penyesuaian tarif tol untuk Seksi I Gempol-Rembang, Seksi II Rembang-Pasuruan, dan Seksi III Pasuruan-Grati yang seharusnya terjadwal per Januari 2021.  ’’Pada dasarnya, besaran penyesuaian tarif sesuai dengan evaluasi kembali rencana usaha dengan mempertahankan parameter teknis dan tingkat pengembalian investasi pada perjanjian pengusahaan Jalan Tol Gempol Pasuruan,” ujar Widiyatmiko, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya.  Ia mengatakan penyesuaian tarif dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor dengan memastikan iklim investasi jalan tol berjalan kondusif sesuai dengan business plan, pemenuhan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebagai suatu kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.  ’’Kami juga secara konsisten melakukan upaya peningkatan layanan di bidang transaksi, antara lain melakukan pemeliharaan peralatan tol secara berkala untuk memastikan kelancaran sistem transaksi di gerbang tol. Selain itu di masa pandemi ini, kami juga melaksanakan giat pembersihan reader kartu tol setiap 30 menit dengan menggunakan Cairan disinfektan," kata Widiyatmiko.  Sementara itu, rata-rata penyesuaian tarif baru Jalan Tol Gempol-Pasuruan sepanjang 34,15 km itu mengalami kenaikan antara Rp500 hingga Rp5.000 per transaksi, seperti pengguna kendaraan golongan I yang masuk dari Bangil dan keluar di pintu Tol Rembang, awalnya Rp8.000, kini menjadi Rp8500. Untuk perjalanan terjauh bagi kendaraan golongan 1, yakni Gempol Junction menuju Gerbang Tol Grati maupun sebaliknya, tarif semula Rp36.000, kini menjadi Rp39.000. (*)

Tarif Baru Tol Gempol-Pasuruan Diberlakukan, Segini Kenaikannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Per hari ini (1/7), iuran peserta BPJS Kesehatan naik. Iuran bagi peserta PBPU (pekerja bukan penerima upah) dan BP (bukan pekerja) kelas I disesuaikan menjadi Rp 150.000. Selanjutnya, untuk kelas II, iurannya naik menjadi Rp 100.000 dan kelas III menjadi Rp 42.000.  Khusus peserta kelas III tahun ini hanya membayar Rp 25.500. Pemerintah akan membayar sisanya. Perubahan besaran iuran tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.  Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menuturkan, pemerintah ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19. ”Untuk peserta kelas I dan kelas II yang merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran baru, BPJS Kesehatan akan memfasilitasi pindah kelas yang sesuai,” ungkapnya.  Di sisi lain, fraud atau kecurangan menjadi isu yang disorot selain soal tarif iuran BPJS Kesehatan. BPJS berupaya untuk mengurangi kebocoran, apalagi saat ada kenaikan nominal iuran. Misalnya, menerapkan teknologi.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, tahun lalu pihaknya bisa mengefisiensi sekitar Rp 10,5 triliun dari potensi fraud. Salah satu upaya menghindari fraud adalah dengan digitalisasi.  Penggunaan perangkat digital dalam mengatasi fraud sebenarnya dilakukan sejak 2017. Tahun ini BPJS Kesehatan menerapkan sistem smart collaboration dan artificial intelligence. Nanti melalui fingerprint dapat melihat apakah yang datang ke fasilitas kesehatan betul-betul pasien BPJS Kesehatan. ”BPJS Kesehatan akan melakukan data analytic untuk verifikasi,” jelas Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda.  Pengembangan lainnya adalah sistem audit klaim dan mesin pemberi skor kualitas klaim. Dengan sistem tersebut, ke depan jika ada kecurangan dapat langsung terdeteksi.  Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan, BPJS Kesehatan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan layanan yang berfokus pada peserta.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan Berlaku Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ojol-kantong-plastik-balpos.jpg" alt="Ilustrasi: ojek online. (Prokal.co/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: ojek online. (Prokal.co/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan tarif baru bagi ojek online (ojol) telah mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia sejak pukul 00.00 WIB, Senin (2/9). Tarif ini berlaku sesuai sistem zonasi tiap kota/kabupaten. Pemerintah pun melakukan pengawasan intensif terkait tarif baru tersebut.  Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan dengan Aplikasi, tarif ojol di Indonesia terbagi menjadi 3 zona. Yaitu zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali; zona 2 yaitu terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); dan zona 3 yaitu Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua.  Besaran tarif net untuk Zona I batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000. Sementara Zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000-Rp 10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000- Rp 10.000.  “Kini sudah berlaku di seluruh kabupaten/kota, ada 224 kota/kabupaten seluruh Indonesia yang menerapkan tarif baru ini. Sebelum diberlakukan tarif baru ini, dari pihak asosiasi pengemudi dan aplikator sudah menyetujui (tarif baru ini),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (2/9).  Budi memaparkan untuk pengawasan tarif, pihaknya telah mengirimkan surat untuk meminta bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota. “Cukup banyak jumlah kotanya, terkait pengawasan saya tidak dapat mengoptimalkan staf yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), jadi untuk pengawasan saya minta untuk Kadishub Kabupaten/Kota turut melakukan pengawasan tarif sebagaimana Keputusan Menteri tersebut,” jelasnya.  Dia mengharapkan, dengan berlakunya tarif secara nasional, pihak aplikator, pengemudi, dan masyarakat sebagai penggunanya sudah memahami semua ketentuan tarif ojek online yang berlaku. Selanjutnya, Kemenhub akan melakukan survey terhadap tingkat kepuasan pengguna dan tingkat kesejahteraan pengemudi.  “Termasuk nantinya mengenai ekosistem ojek online ini, dan dilihat apakah peraturan ini sudah berjalan efektif,” tandasnya.  Sementara itu, salah satu pengemudi ojek online, Hanafi, 25, menyatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk menerapkan tarif baru tersebut. Dia berkata kenaikan tarif sangat berharga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para driver.  "Jabodetabek berarti masuk ke zonasi 2 dengan kisaran harga kenaikan Rp 2.000-Rp 2.500 dan minimal biaya Rp 8.000-Rp 10.000. Menurut saya, lumayan walaupun sebenarnya kenaikan harga itu udah pernah dirasakan dulu. Sebagai driver senang-senang saja," katanya kepada JawaPos.com.  Kendati demikian, Hanafi mengharapakan adanya kenaikan tarif ojek online kembali yang diberlakukan oleh pemerintah. Apalagi, menurut dia, kenaikan tarif tidak pernah berpengaruh terhadap pemesanan para driver.  "Sebagai driver, maunya harganya lebih naik lagi kalau bisa. Karena kebijakan sekarang sudah pernah dirasakan dan dari kedua belah pihak, yaitu dari driver dan dari customer. Respons mereka biasa-biasa saja menurut saya," bebernya.  Sebagai pengemudi ojol, pihaknya juga mengharapkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus stabil. Artinya, tidak lagi mudah berubah-ubah dengan cepat. Di sisi lain, dia juga tak mau meningkatnya tarif ojol berimbas para aplikator menerapkan tarif promo jor-joran yang menimbulkan 'perang harga' antarsesama aplikator.

Tarif Baru Ojol Mulai Diterapkan Hari Ini, Begini Respons Pengemudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pengusaha-komura-alot-tarif-baru-belum-disepakati_m_119289.jpeg" alt="Para TKBM Komura yang menggeruduk Kantor KSOP Samarinda kemarin (27/3). Mereka menuntut kembali dipekerjakan di TPK Palaran." width="100%">
<figcaption>Para TKBM Komura yang menggeruduk Kantor KSOP Samarinda kemarin (27/3). Mereka menuntut kembali dipekerjakan di TPK Palaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) mendatangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Samarinda kemarin (27/3). Mereka menuntut agar segera diperbolehkan kembali bekerja. Pasalnya, sudah 11 hari mereka libur setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Bareskrim Polri. Para buruh pelabuhan itu juga mempertanyakan kegiatan bongkar-muat di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran Samarinda yang tetap berjalan tanpa mereka. Informasi dari pekerja, kegiatan bongkar-muat selama ini dilakukan pihak PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP). Mereka mengancam akan memboikot kegiatan bongkar-muat di TPK Palaran jika permintaan tak dipenuhi. Menurut para buruh tersebut, kegiatan di TPK Palaran sekarang adalah ilegal. Hal itu berlandas Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM 35/2007. Isi peraturan itu menyebutkan, kegiatan bongkar-muat di pelabuhan mesti dilakukan oleh TKBM.&nbsp; Aksi yang dikoordinasi oleh para mandor TKBM tersebut sempat membuat ruas Jalan Yos Sudarso macet. Tak ingin suasana semakin panas, Kepala KSOP Samarinda Abdul Rachman memanggil perwakilan Komura dalam pertemuan di ruang rapat KSOP Samarinda. Rapat yang berlangsung hingga pukul 17.30 Wita itu juga dihadiri berbagai stakeholder, yakni Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV, Polresta Samarinda, dan pemakai jasa seperti Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), dan Indonesian National Shipowners Association (INSA). Rapat berlangsung cukup alot. Pihak Komura mendesak KSOP agar koperasi tersebut segera aktif bekerja seperti sebelumnya. Bahkan, para TKBM menuturkan, yang penting bekerja sampai menunggu ketetapan harga. Rapat itu juga membahas penetapan harga yang sebelumnya dirapatkan oleh KSOP dan stakeholder. Informasi yang dihimpun media ini, harga yang diajukan oleh pengguna jasa adalah Rp 10 ribu per kontainer. Tentu hal itu berujung penolakan dari para TKBM. Harga itu berkiblat dari harga bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tentu para TKBM menolak harga tersebut. Dalam kesempatan kemarin juga mereka mengajukan nilai tawar kepada KSOP dan para stakeholder. Angka yang diajukan pihak Komura, antara lain, biaya untuk kontainer 40 feet dengan muatan menjadi Rp 150 ribu dari Rp 209.400 per kontainer. Sementara itu, untuk kontainer kosong menjadi Rp 100 ribu dari Rp 145.600. Nah, untuk kontainer 20 feet dengan muatan menjadi Rp 100 ribu dari Rp 138.900. Sedangkan yang kosong menjadi Rp 50 ribu dari Rp 91.800 per kontainer. Perwakilan Komura menerangkan, harga tersebut hanya ongkos buruh belum termasuk yang lain seperti simpanan koperasi atau semacamnya. Mendengar penawaran tersebut, para stakeholder khususnya dari asosiasi mengaku tidak bisa serta-merta menyetujui. Agus Sakhlan, ketua DPC INSA Samarinda itu, mesti berbicara dengan anggota asosiasi yang dipimpinnya. Pasalnya, yang akan membayar biaya tersebut adalah para anggotanya. &ldquo;Jangan sampai saya disalahkan, padahal niatnya ingin berbuat baik,&rdquo; ujarnya. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin-poin kesepakatan yang selanjutnya dibawa ke pusat. Abdul Rachman yang menjadi pemimpin rapat menuturkan, dia akan diundang rapat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). &ldquo;Di sana aspirasi Anda (peserta rapat) akan saya sampaikan,&rdquo; ujarnya. Diwawancara setelah rapat, Rachman mengaku, tidak berani menyetujui hasil rapat, karena belum ada payung hukumnya. &ldquo;Lebih baik payung hukumnya dibuat terlebih dahulu, baru bisa menentukan langkah selanjutnya,&rdquo; ujarnya. Dia meminta para buruh bersabar. Kepala KSOP yang baru menjabat pada November lalu itu mengungkapkan, paling lambat pada Kamis (30/3) mendatang rapat di Kemenhub akan dilakukan. Intinya, dia meneruskan, pihaknya tak tutup mata dengan keadaan para buruh. Dia berharap, pada rapat di pusat tersebut ada tarif yang sudah ditetapkan. Sementara itu, penasihat hukum sekaligus juru bicara Komura, Sutrisno menuturkan, dia senang instansi terkait memikirkan nasib para buruh. &ldquo;Semoga akan ada kabar baik dari rapat di pusat,&rdquo; ujarnya. Ditanya soal harga yang diajukan stakeholder, dia mengatakan, tak habis pikir dengan harga tersebut. Sutrisno mengungkapkan, jangan samakan Samarinda dengan Surabaya. Di sana, kata dia, buruh bisa hidup dengan Rp 10 ribu per kontainer lantaran jumlah kapal yang banyak bahkan mengantre. &ldquo;Di Samarinda belum tentu setiap hari ada kapal,&rdquo; ujarnya. Selain itu, jumlah kontainer yang dibawa setiap kapal belum tentu 300 kontainer seperti di Surabaya. Sedangkan di TPK Palaran, ada kapal yang tambat saja sudah cukup.&nbsp; Bilamana harga yang mereka ajukan ditolak pusat atau memberatkan Komura, Sutrisno dan timnya sudah menyiapkan upaya hukum dan berkoordinasi pihak terkait. Terpisah, Ketua Komura Jafar Abdul Gaffar mengatakan, penghentian seluruh aktivitas bongkar-muat, jelas merugikan anggota. Dengan tidak bekerja, tentu tak mendapat penghasilan. Mengenai aksi demonstrasi anggotanya, politikus Partai Golkar itu mengaku tak tahu-menahu. Saat kini, sedang tidak di Samarinda. &ldquo;Tidak ada konfirmasi ke saya. Tidak tahu tuntutannya seperti apa,&rdquo; ujarnya melalui sambungan seluler.&nbsp; Jafar lantas meminta media ini menanyakan langsung kepada yang turut dalam aksi tersebut. Tapi, dia menegaskan tak ada menginstruksikan anggotanya untuk melakukan tindakan demikian. &ldquo;Sudah ya, tanya ke mereka saja,&rdquo; kata dia mengakhiri percakapan.&nbsp; Diketahui, Tim Saber Pungli Mabes Polri dan Polda Kaltim melakukan OTT di TPK Palaran, dua pekan lalu. Dalam kasus ini, kepolisian sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni, Dwi Hari Winarno, sekretaris TKBM Komura. Dua lainnya adalah ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Hery Susanto dan sekretarisnya, NA. (*/fch/ril/rom/k8/fab/JPG)

Pengusaha-Komura Alot, Tarif Baru Belum Disepakati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif baru

Berita Terkini