<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/pramono-di-Balai-Kota-1227697894.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/12/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/12/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang masa berlaku angkutan umum gratis (Rp1) dari semula hanya pada Rabu, 31 Desember 2025 menjadi hingga Kamis, 1 Januari 2026 untuk memudahkan mobilitas warga saat merayakan malam pergantian tahun di Ibu Kota. "Kenapa sampai tanggal 1? Karena pengaturan lalu lintas untuk yang menikmati atau datang di acara tahun baru sampai dengan jam 02.00 masih diatur, sehingga kami perpanjang sampai dengan tanggal 1 jam 23.59 WIB. Setelah itu normal kembali," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu. Moda transportasi yang digratiskan yaitu bus Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta, semuanya dikelola Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengimbau masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun di Jakarta untuk memanfaatkan transportasi publik, bukan kendaraan pribadi. "Walaupun sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan kantong-kantong parkir, tetapi karena semua transportasi sudah kami gratiskan, kami mengimbau dan berharap semuanya bisa menikmati transportasi umum yang dikelola Pemerintah DKI Jakarta," kata dia. Adapun lokasi perayaan malam pergantian tahun di Jakarta yang diadakan Pemprov DKI Jakarta antara lain di Lapangan Banteng, Sarinah, BNI Dukuh Atas, Semanggi, Bursa Efek Indonesia, FX Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Selain itu, ada 12 tempat di level kota yaitu di Kota Tua, Ancol, Taman Literasi, M Bloc Space, Setu Babakan, JIS, Taman Mini Indonesia Indah dan di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu," kata Pramono. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 36 titik kantong parkir di sekitar panggung-panggung acara yakni di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan M/H. Thamrin dan Jalan Panglima Polim dengan total kapasitas untuk 22.306 mobil, 21.132 motor dan 182 bus. Lokasi kantong parkir ini antara lain berada di Pelataran Parkir IRTI Monas, Stasiun Gambir, Lemhamnas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STO Gambir, Kementerian BUMN, Menara Dana Reksa, Gedung Indosat, Kementerian Pariwisata, Lapangan Banteng sisi selatan, Lapangan Banteng sisi timur, Gereja Katedral, Wisma Mandiri, Taman Menteng, Wisma Nusantara dan Gedung Plaza Blok M. (*)

Pemprov DKI memperpanjang masa berlaku angkutan umum Rp 1 dari semula hanya pada Rabu, 31 Desember 2025 menjadi hingga Kamis, 1 Januari 2026

Pemprov DKI Jakarta Perpanjang Tarif Angkutan Umum Rp 1 hingga 1 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Tarif-Terintegrasi-3-Moda-Transportasi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aktivitas calon penumpang di Halte CSW Bus Transjakarta, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tarif terintegrasi untuk tiga moda transportasi umum, yakni Transjakarta, MRT dan LRT. Tarif diusulkan Rp10.000 untuk" width="100%">
<figcaption>Aktivitas calon penumpang di Halte CSW Bus Transjakarta, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tarif terintegrasi untuk tiga moda transportasi umum, yakni Transjakarta, MRT dan LRT. Tarif diusulkan Rp10.000 untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji coba tarif integrasi 3 moda transportasi umum di DKI Jakarta, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan bus Transjakarta akan tetap berlaku di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu lalu.  Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI tidak akan menaikkan tarif ataupun mencabut kebijakan tarif integrasi dengan maksimal tarif mencapai Rp 10.000 itu meski BBM bersubsidi sudah naik. "Tarif integrasi tetap, tidak ada kenaikan, ya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/9).  Lebih jauh, pihaknya bahkan sudah menyiapkan peresmian tarif integrasi tersebut pada 17 September mendatang. "Kita harapkan pada Hari Perhubungan Internasional tanggal 17 September bisa diresmikan," jelasnya.  Untuk diketahui, hingga kini tarif integrasi 3 moda transportasi umum di DKI Jakarta tengah dalam tahap uji coba. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Masal. Beleid tersebut mengatur bahwa tarif maksimal untuk layanan terintegrasi MRT, LRT, dan Transjakarta adalah Rp 10.000. Kepgub tersebut efektif mulai berlaku hari ini, Kamis (11/8).  “Mulai hari ini sudah bisa menikmati tarif integrasi pada moda MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta hanya melalui aplikasi JakLingko,” tulis akun resmi Jaklingko di Instagram.  Tarif tersebut hanya akan berlaku jika pengguna menggunakan lebih dari satu layanan transportasi umum seperti MRT, LRT, ataupun Transjakarta. “Biaya awal sebesar Rp 2.500 akan dikenakan kepada penumpang saat memasuki halte/stasiun maupun layanan angkutan pengumpan,” bunyi keterangan Kepgub.  Setelah itu, tarif yang dibayar oleh pengguna layanan transportasi umum adalah berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh sebesar Rp 250 per kilometer dengan jumlah maksimum tarif satu kali perjalanan adalah Rp 10.000. Namun begitu, tarif ini juga memberlakukan persyaratan waktu perjalanan, yaitu maksimal 180 menit atau 3 jam.  “Selain dari jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud di atas, akan dihitung paket tarif perjalanan berikutnya,” terang Kepgub tersebut.

17 September, Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Akan Diresmikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BUS-AKAP-Salman-Toyibi-6.jpg" alt="Sejumlah bus AKAP menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (4/9/2022). Menurut salah satu petugas, harga tiket BUS Akap mengalami peningkatan hingga 25 persen seiring dengan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. FOTO: SALMAN TOYIB" width="100%">
<figcaption>Sejumlah bus AKAP menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (4/9/2022). Menurut salah satu petugas, harga tiket BUS Akap mengalami peningkatan hingga 25 persen seiring dengan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. FOTO: SALMAN TOYIB</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Organisasi Angkutan Darat (Organda) Daerah Istimewa Jogjakarta memutuskan menaikkan tarif angkutan umum sebesar 18 hingga 22 persen. Itu dilakukan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).  Ketua Organda DIJ Hantoro menuturkan, kenaikan tarif itu berlaku untuk seluruh angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP), serta angkutan pariwisata, sedangkan untuk taksi masih menunggu surat keputusan (SK) Gubernur DIJ.  ”Kami juga melihat kemampuan masyarakat. Saya rasa masyarakat masih mampu membeli jasa kami dan kami bisa mengoperasikan kendaraan dan semua karyawan kami,” kata Hantoro seperti dilansir dari Antara.  Menurut Hantoro, berdasar kesepakatan seluruh anggota Organda DIJ pada Senin (5/9), persentase kenaikan tarif angkutan umum itu paling ideal. Selain kenaikan harga BBM, harga komponen lain seperti suku cadang, oli, karoseri, hingga AC yang lebih dahulu naik juga menjadi pertimbangan Organda DIJ menyesuaikan tarif angkutan.  ”Kami harus menyesuaikan. Kalau tidak, ya, kami tidak bisa memberikan pelayanan,” ujar Hantoro.  Hantoro mengatakan, seluruh anggota Organda DIJ dapat menerima dan memaklumi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah mengimbangi kenaikan harga itu dengan memastikan tidak ada lagi kelangkaan BBM bersubsidi di lapangan.  ”Kami tidak bisa menawar dan kami ikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Jangan sampai kami sudah ikuti ternyata besok BBM langka, ya, sama saja,” ucap Hantoro.  Hantoro berharap kenaikan tarif angkutan umum yang diklaim tidak signifikan tersebut tidak berdampak pada penurunan okupansi atau keterisian angkutan, baik AKAP, AKDP, maupun pariwisata. Untuk bus AKAP di DIJ saat hari biasa okupansinya masih mencapai 60 persen dan mencapai 85 hingga 90 persen saat akhir pekan.  ”Bus pariwisata sekarang juga sudah mulai menggeliat bisa sampai 95 hingga 100 persen saat weekend dan weekdays saat ini di angka 65 sampai 70 persen. Kalau Mei sampai Juni, di angka 80 persen. Akan tetapi, pada Juli-Agustus agak turun meski kini sudah merangkak kembali,” terang Hantoro.  &nbsp;  &nbsp;

Organda DIJ Naikkan Tarif Angkutan Umum 18-22 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/angkutan-umum-tak-boleh-menaikkan-tarif-penumpang-selama-lebaran_m_136474.jpeg" alt="Petugas memeriksa kondisi bus yang akan digunakan untuk arus mudik nanti." width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kondisi bus yang akan digunakan untuk arus mudik nanti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momentum mudik dan hari raya Idul Fitri kerap dimanfaatan oleh pengusaha angkutan umum untuk menaikkan tarif angkutan umum secara sepihak. Tak ayal kenaikan itu membuat para penumpang jadi menjerit. Agar kekhawatiran seperti itu tidak terjadi, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan pengusaha angkutan umum untuk memerhatikan kenaikan tarif berdasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub). Di dalam Pergub itu diatur tentang batas bawah dan batas atas untuk tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). &rdquo;Berbagai persiapan menghadapi liburan lebaran sudah kami lakukan. Mulai dari penentuan tarif angkutan hingga menyiapkan jalan alternatif,&rdquo; ujar Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (10/6). Untuk tarif angkutan, sesuai Pergub Sumbar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah AKDP dan AKAP tidak boleh ada kenaikan tarif yang dilakukan sepihak oleh pengusaha angkutan. &rdquo;Untuk tarif angkutan, tidak akan ada kenaikan,&rdquo; tukasnya. Jika ada awak angkutan umum menaikkan tarif, masyarakat bisa langsung melapor ke petugas Dishub terdekat karena petugas tersebar di terminal dan jalur mudik Lebaran. &rdquo;Kalau ada bus menaikan tarif, silakan dilaporkan kepada petugas di pos-pos paling dekat. Kami akan tegas menindaklanjutinya, karena hal itu jelas pelanggaran,&rdquo;&nbsp; ujarnya. Untuk tarif dasar batas atas untuk AKAP yakni Rp 155 per penumpang/km. Untuk AKAP tarif bawah Rp 95 per penumpang/km. Adapun untuk AKDP tarif atas nilainya Rp 181,53 per penumpang/km, dan tarif bawah senilai Rp 111,71 per penumpang/km. Kemudian, untuk taksi tarif batas atas awal Rp 7.700 per km, tarif dasar Rp 4.300 per km, tarif waktu tunggu senilai Rp 44.000 per km. Sementara tarif bawah awal Rp 6.600 per km, tarif lanjutannya per km Rp 3.300 dan tarif waktu tunggu Rp 23.000 per km. &rdquo;Ketentuan tarif taksi tersebut sudah ditetapkan berdasarkan Pergub Nomor 500-28/2015 perihal Pemberitahuan Tarif Angkutan Umum di Sumbar,&rdquo; ujarnya. (wni/iil/JPG)

Angkutan Umum Tak Boleh Menaikkan Tarif Penumpang Selama Lebaran