<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT-H-1-Jelang-Larangan-Mudik-Pelabuhan-Merak-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju" width="100%">
<figcaption>Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyoroti kenaikan tarif penyeberangan sebesar 11 persen.  Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menilai keputusan pemerintah dalam menaikan tarif penyeberangan tidak berdasar. Padahal sebelumnya operator angkutan penyeberangan dan stakeholder yang lain sudah mengajukan dasar nilai perhitungan yang disertai dengan analisisnya. "Angkanya tidak seperti itu," ujar Khoiri Soetomo kepada wartawan, Sabtu (12/11).  Sebagaimana diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan surat keputusan menteri (KM) 184 tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara. Adapun perubahan tarif diklaim sudah mempertimbangkan biaya logistik dan transportasi.  Khoiri Soetomo menyebut, jika mengacu pada PM Nomor 66 tahun 2019, maka penentuan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan terdiri atas kepelabuhanan PT. ASDP, perwakilan konsumen YLKI, asuransi Jasa Raharja, dan Kemenko Maritim dan investasi.  "Saat itu perhitungan tarif masih kurang 35,4 persen dari HPP operasional kapal penyeberangan. Kekurangan tarif tersebut jauh sebelum adanya kenaikan BBM subsidi dari pemerintah sebesar 32 persen," sebutnya.  Khoiri menilai kenaikan tarif angkutan penyeberangan 11 persen pada KM 184/2022 tidak berdasar pada PM 66/2019. "Kami Gapasdap siap dipertemukan dengan kemenhub, pengamat kebijakan publik, perwakilan masyarakat YLKI, dan Badan Kebijakan Transportasi Balitbang Kemenhub.  Dia menyebut bahwa pengaruh kenaikan tarif angkutan penyeberangan 35,4 persen berdampak pada kenaikan harga komoditas yang diperkirakan cuma 0,11 persen.  Sebagai contoh, truk pengangkut beras seberat 30 ton yang menyeberang di lintas Merak-Bakauheni tarifnya Rp 974.278. Bila naik sebesar 35,4 persen, biaya menyeberang tersebut menjadi Rp 1.319.172. Sehingga, besaran kenaikan komoditas Rp 344.894 untuk 30 ton beras. Sementara harga beras 30 ton yakni Rp 300 juta. Maka, harga beras jadi Rp 10 ribu per kg.  "Berarti dampak kenaikan terhadap harga komoditas yang diangkut truk tersebut hanya sebesar 0,11 persen saja atau sebesar Rp 11,4 per kg-nya," terangnya.

Gapasdap Soroti Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tarif-penyeberangan.jpg" alt="Suasana kapal penyebrangan di Kamal Tanjung Perak dimana Pengusaha minta kenaikan tarif penyeberangan yang bakal berlaku besok ditunda dulu. Kamis 30/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Suasana kapal penyebrangan di Kamal Tanjung Perak dimana Pengusaha minta kenaikan tarif penyeberangan yang bakal berlaku besok ditunda dulu. Kamis 30/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa pihak mengeluhkan kenaikan tarif penyeberangan yang berlaku mulai hari ini (1/5). Berdasar Keputusan Menteri Perhubungan No 92 Tahun 2020, tarif sejumlah rute penyeberangan naik. Demikian juga biaya kas pelabuhannya.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Timur (Aptrindo Jatim) Sundoro berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan tarif tersebut. Persebaran virus SARS CoV2 membuat volume angkutan oleh mobil niaga turun sampai 25 persen.  "Banyak anggota kami yang keberatan kenaikan tarif 13 persen untuk rute Ketapang–Gilimanuk dan Lembar–Padangbai," ujarnya Kamis (30/4).  Jika kenaikan tarif itu tidak bisa dibatalkan atau ditunda, Sundoro mengusulkan agar kenaikannya tidak sampai 13 persen. "Sebaiknya, kenaikan tarifnya dikurangi," ucapnya.  Dia mengungkapkan, kenaikan tarif di tengah pandemi akan membuat perekonomian semakin terpukul. Sebab, sampai sekarang pun, para pengusaha truk juga masih kesulitan mengajukan keringanan cicilan kredit dari bank maupun multifinance.  Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menuturkan bahwa kebijakan untuk menaikkan tarif sudah disepakati sebelum pandemi. Dia juga menegaskan, bukan hanya para pemilik kapal yang menghendaki kenaikan itu.  Gapasdap, menurut dia, sudah mengusulkan kenaikan tarif sejak dua tahun lalu. Namun, karena momen pemilu dan rumitnya koordinasi Kementerian Perhubungan dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, kenaikan tarif tersebut baru bisa diterapkan hari ini. "Tidak ada yang tahu juga akan terjadi pandemi," katanya.

Asosiasi Truk Jatim Minta Kenaikan Tarif Penyeberangan Ditinjau Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyeberangan-ujung-kamal-nasibmu-kini_m_.jpg" alt="KM Jokotole salah satu kapal ferry yang masih melayani penyeberangan Surabaya-Madura. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KM Jokotole salah satu kapal ferry yang masih melayani penyeberangan Surabaya-Madura. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 12 perusahaan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai kesulitan memenuhi biaya operasional. Akibatnya mereka mulai tidak mampu membayar gaji karyawan. Situasi itu menimbulkan keresahan di tingkat pekerja.  Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur Sunaryo menuturkan, sebagian besar operator kapal ferry sudah kesulitan menutupi biaya operasional, termasuk membayar gaji, dan bunga bank.  “Karyawan resah karena kemungkinan tidak dapat gaji bulan ini. Kami khawatir kapal ferry di Ketapang-Gilimanuk berhenti operasi dan angkutan logistik alami kekacauan,” ungkap Sunaryo dalam keterangan pernya, Selasa (24/3).  Menurut Sunaryo, kondisi angkutan penyeberangan saat ini memprihatinkan. Di tengah ekonomi yang lesu dan diperparah pula dengan wabah virus korona. Sementara perusahaan harus melakukan tindakan khusus untuk mencegah penularan virus korona, sebab kapal ferry beroperasi 24 jam.  “Dalam keadaan darurat ini seharusnya pemerintah mem-back-up dan membantu. Kalau penyeberangan berhenti beroperasi dan tidak mampu lagi bayar gaji, kami khawatir akan ada gejolak besar. Karyawan bakal demo besar-besaran,” ujar Sunaryo.  Dia mendesak pemerintah segera menaikkan tarif sesuai janji agar perusahaan penyeberangan bisa sedikit terbantu. Terutama membayar gaji karyawan dan menutupi biaya operasional yang terus meningkat.  Terpisah, Ketua Bidang Tarif DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, proses kenaikan tarif penyeberangan hingga saat ini belum juga ada kejelasan.  “Pemerintah seperti plin-plan. Proses perhitungan tarif sudah dibahas hingga 1,5 tahun, bahkan sudah disosialisasikan tetapi tidak juga direalisasikan. Padahal era sebelumnya hanya butuh waktu beberapa bulan saja,” ungkap Rakhmatika.  Dia mengatakan, Gapasdap telah mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan tarif karena semua perusahaan penyeberangan sudah kesulitan menutupi biaya operasional.  “Tidak heran kalau penyeberangan di daerah-daerah kesulitan. Mereka sudah tidak bisa menjamin kelancaran dan keselamatan pelayaran. Tentu ini sangat berbahaya dan mengganggu kelancaraan logistik di tengah wabah virus korona,” ujar Rakhmatika.  Dia heran pemerintah tidak kunjung menetapkan tarif. Padahal tarif penyeberangan di Indonesia sudah ketinggalan 30 persen-50 persen dari biaya operasional.  Sebagaimana diketahui, perhitungan tarif dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, Gapasdap, dan PT ASDP. Unsur dari pemerintah terdiri atas Kemenhub dan Kemenko Maritim dan Investasi.  Rakhmatika menegaskan, kenaikan tarif penyeberangan merupakan keharusan karena biaya terus meningkat setiap tahun. Di antaranya biaya perawatan dan suku cadang kapal yang sebagian besar diimpor. Setiap tahun harga suku cadang kapal terus melonjak karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin melemah.  Persoalan lainnya, UMR naik 8 persen-10 persen setiap tahun. Aturan sertifikasi anak buah kapal (ABK) semakin ketat. Hal itu menyebabkan kenaikan biaya SDM dan biaya pengedokan naik setiap tahun.  Di sisi lain, imbuh Rakhmatika, iklim angkutan penyeberangan semakin tidak kondusif. Pemerintah terus mengeluarkan izin operasi untuk kapal-kapal baru. Sementara kapasitas dermaga terbatas.

Operator Kapal Ferry Ketapang-Gilimanuk Tak Mampu Bayar Gaji Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/jokotole.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif penyeberangan naik tahun ini. Pada 20 lintasan, tarifnya akan melonjak 10 persen. Secara bertahap, kenaikannya bakal mencapai 30 persen dalam tiga tahun. Yakni, naik 11 persen tahun depan dan 9 persen pada 2022.  Namun, kenaikan tarif itu masih jauh dari harapan para pelaku usaha yang mulai sulit membiayai kebutuhan operasional. Berdasar penghitungan mereka, seharusnya kenaikan tarif tahun ini mencapai 28 persen.  Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Sutomo menyatakan bahwa kenaikan secara bertahap itu merepotkan. "Biaya operasional yang harus kami tanggung malah lebih tinggi," kata Khoiri pekan lalu.  Karena itu, dia berharap pemerintah bisa memberikan insentif. Misalnya, pembebasan biaya sebagai konsekuensi kenaikan tarif yang tidak sesuai dan sudah tertunda selama 1,5 tahun. Pemerintah, menurut Khoiri, bisa memberikan subsidi operasional, keringanan pajak, pembebasan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pembebasan biaya sandar, dan pembebasan biaya jasa pelabuhan.  "Ini penting. Sebab, kami juga harus menggaji ABK (anak buah kapal), membayar biaya docking, dan biaya spare part," paparnya.  Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan bahwa berlebihnya jumlah armada penyeberangan membuat waktu rata-rata operasional kapal sangat rendah. Dalam sebulan, kapal hanya beroperasi selama 11 hari.  "Makanya, jika tarif penyeberangan cuma naik sedikit, ada subsidi yang kami terima. Ini sebagai akibat HPP (harga pokok produksi) yang menurut kami belum terpenuhi," jelas Khoiri.

Tarif Penyeberangan 2020 Naik 10 Persen, Pengusaha: Idealnya 28 Persen