<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PAM-JAYA.jpg" alt="Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) akan menaikkan tarif layanan mulai Januari 2025. Kenaikan tarif itu sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan, kenaikan tarif hanya berlaku bagi pelanggan yang menggunakan air di atas 10 m3 atau 10.000 liter. Tarif akan diterapkan secara progresif ketika konsumsi air pada rentang lebih dari 10 m3 hingga 20 m3 dan di atas 20 meter kubik. Penetapan itu sesuai dengan ketetapan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m3 per bulan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). &ldquo;Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 m3, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan. Mengingat tarif pada kebutuhan 0&ndash;10 m3 masih tetap di angka yang relatif sama," ujar Arief, Rabu (25/12). Arief menjelaskan, penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Apalagi, tarif air minum di Jakarta selama 17 tahun tidak pernah mengalami kenaikan. Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat.&nbsp;Kenaikan tarif juga dilakukan untuk mengejar target 1 juta sambungan rumah (SR) pada akhir 2030.&nbsp;&nbsp; "Sehingga target ketersediaan layanan air minum perpipaan yang konsisten, berkualitas, dan terjangkau bagi warga Jakarta segera terpenuhi. Nantinya, sepanjang 7.000 kilometer tambahan jaringan perpipaan akan terpasang di seluruh wilayah Jakarta&rdquo;, jelas Arief. PAM Jaya juga meluncurkan sejumlah program untuk meringankan masyarakat. Yakni melalui program Kartu Air Sehat, juga program aktivasi bantuan pendamping penerapan tarif baru, untuk pelanggan kelompok rumah tangga kode tarif 2A1 (sangat sederhana), 2A2 (sederhana). Program ini efektif dimulai pada Januari 2025, berlaku selama 1 tahun, dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Pelanggan yang mendapatkan Kartu Air Sehat akan mendapatkan bantuan berupa tarif promo. Antara lain: - Pelanggan 2A1 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp 1.000 per m3 untuk seluruh pemakaian air setiap bulannya. - Pelanggan 2A2 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp 3.550 per m3 untuk pemakaian 1&ndash;20m3 pertama setiap bulannya. Pemegang Kartu Air Sehat juga akan mendapatkan layanan berupa bantuan pengiriman air melalui mobil tangki PAM Jaya secara gratis. Manfaat lain dari Kartu Air Sehat adalah asuransi gangguan pelayanan.&nbsp; Pelanggan 2A1 dan 2A2 yang mengalami gangguan suplai air mati dapat melaporkan ke contact center PAM Jaya (1500223). Pelanggan akan mendapatkan santunan/penggantian kerugian sesuai besaran manfaat yang sudah ditetapkan per kelompok tarif maksimal 1 x per bulan. "Komitmen PAM Jaya terhadap program sambungan baru gratis bagi pelanggan kelompok rumah tangga kode tarif 2A1 dan 2A2 juga terus berlanjut hingga 2025," imbuh Arief.

PAM Jaya akan menaikkan tarif layanan mulai Januari 2025, untuk pelanggan dengan pemakaian di atas 10 meter kubik per bulan.

Siap-siap, PAM Jaya Bakal Naikkan Tarif Air Mulai Januari 2025, Pengguna di Atas 10 Meter Kubik Kena Tarif Progresif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SURYA-SEMBADA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penyesuaian 1ea ra air yang dilakukan PDAM Surya Sembada sudah berjalan dua bulan. Dalam waktu dekat, DPRD Surabaya akan memanggil PDAM untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.  Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, evaluasi kenaikan 1ea ra PDAM menyangkut banyak hal. Misalnya, kesesuaian nominal 1ea ra pelanggan dengan penggunaan air di setiap kelompok pelanggan. Termasuk kebijakan untuk memberikan 1ea ra subsidi kepada pelanggan kategori tidak mampu. ’’Kami akan evaluasi. Apakah sudah berjalan sesuai rencana atau belum,’’ kata Anas kemarin (26/2).  Sesuai skema, jelas Anas, PDAM menyiapkan subsidi bagi kelompok pelanggan tertentu. Tarif rendah berlaku untuk kelompok 1ea ra 1.2 dan 1ea ra 1.3. Ada sejumlah 1ea rah1 untuk pelanggan kategori tersebut. Di antaranya, rumah berada di wilayah dengan lebar jalan ≤ 3 m. Daya listrik terpasang ≤ 900 VA, luas bangunan ≤ 45 m², serta NJOP &lt; 100 juta.  Menurut Anas, kelompok itu berhak mendapat subsidi. Dalam ketentuan PDAM pasca kenaikan 1ea ra, penggunaan air antara 0–30 meter kubik (m³) pada kelompok itu harus gratis. Mereka mulai dikenai 1ea ra Rp 2.600 jika penggunaan air di atas 30 meter kubik. ’’Makanya kalau ada yang seperti ini tapi masih bayar, kami minta membuat aduan ke PDAM. Atau lapor ke DPRD,’’ tegasnya.  Pihaknya siap mengkroscek hasil pengaduan warga. PDAM juga harus melakukan validasi dan verifikasi sesuai dengan skema 1ea ra yang diberlakukan sejak 1 Januari lalu. ’’Ini bagian dari keterbukaan dan transparansi yang harus dilakukan PDAM,’’ tegas politikus PDIP itu.

Evaluasi Tarif Pelanggan Subsidi, Komisi B DPRD Panggil PDAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-25-at-18.02.57.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Januari 2023, tarif air PDAM Surya Sembada mengalami penyesuaian. Komisi B DPRD Surabaya meminta agar perusahaan pelat merah itu memberikan laporan.  Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, penyesuaian tarif air PDAM perlu disampaikan secara transparan kepada publik. Kenaikan tarif juga harus diiringi peningkatan kualitas dan pelayanan.  Penyesuaian tarif baru PDAM tersebut mengikuti sejumlah peraturan. Yakni, Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2022.  ”Sudah akhir Februari 2023, saya pikir bisa mengetahui hasil kajian tentang klasifikasi tarif yang dibuat PDAM, agar lebih mudah pemetaan sesuai database pelanggan yang sudah ada,” jelas Anas kepada JawaPos.com.  Selain itu, lanjut Ketua Bapilu PDI Perjuangan Surabaya tersebut, pihaknya bisa mengetahui masyarakat mana yang belum mendapatkan intervensi subsidi.  Direktur PDAM Surya Sembada Arief Wisnu mengatakan, PDAM membuat klasifikasi pelanggan. Klasifikasi tersebut sesuai indikator yang disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Penerima subsidi yang dimaksudkan antara lain, rumah pelanggan seluas 45 meter persegi, dengan listrik sampai 900 Watt, dan lebar jalannya 3 meter. Penggunaan air 0-20 meter kubik tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian, penggunaan air 20-30 meter kubik ikut tarif lama Rp 600.  ”Semua indikator harus terpenuhi. Tidak boleh satu indikator tak dipenuhi,” kata Arief Wisnu.  Hingga kini, jumlah pelanggan yang dialiri air milik PDAM sejumlah 608 ribu lebih. Tahun ini, targetnya, perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya itu menggenjot cakupan pelanggan hingga 610 ribu.  ”Targetnya 100 persen, sekarang 99 persen lebih mendekati 100,” imbuh Arief.

DPRD Surabaya Minta Laporan Penyesuaian Tarif PDAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PAM-JAYA.jpg" alt="Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta agar pengawasan terhadap harga air bersih dari PAM Jaya ditingkatkan. Hal itu seiring dengan dijalinnya kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dengan PT Moya Indonesia.  "Jadi itu harus ada pengawasan yang ketat, yang jelas, transparan kan. Jangan sampai kemudian itu harganya air dinaikkan," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/2).  Pasalnya, ia menjelaskan bahwa alasan warga enggan membeli air dari PAM Jaya adalah karena harganya yang terbilang mahal.  "Selama ini kan hanya masyarakat tertentu aja (yang mengakses air dari PAM Jaya). ?akanya masyarakat kita lebih pilih pake air tanah karena air PAM itu mahal," tegasnya.  Selama harga air bersih tak mengalami kenaikan setelah kerja sama dijalin dengan PT Moya Indonesia, Trubus mengungkapkan bahwa hal lainnya tak ada yang bermasalah.  "Kalau harganya tidak mahal dan masyarakat terjangkau sebenarnya tidak masalah," pungkasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia. PKS itu adalah mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling.  Anies menyebut merasa bersyukur karena proses panjang terkait masalah air di Jakarta akhirnya mulai terlihat titik terangnya. Ia menyatakan bahwa beragam tantangan lintas generasi yang dihadapi Jakarta terkait penyediaan air minum telah kini menemukan jalan terang.  “Kami percaya penandatanganan pagi ini merupakan babak bersejarah yang menjadikan keluarga di Jakarta mendapat air minum dengan mudah dan murah. Karena kita ingin hak dasar warga terpenuhi, maka negara harus hadir memberikan rasa kesetaraan,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10).

PAM Jaya Jalin Kerja Sama dengan Moya, Pengamat Minta Awasi Tarif Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PDAM-SURYA-SEMBADA2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta PDAM Surya Sembada memetakan kembali pelanggan yang tidak mampu sebelum menaikkan tarif layanan air. Dia juga tak mau lagi mendengar adanya keluhan aliran air yang tersendat atau keluar pada jam-jam tertentu saja.  Permintaan itu disampaikan Eri menjelang rencana kenaikan tarif layanan air PDAM. Menurut dia, penentuan tarif PDAM harus dibedakan antara warga miskin dan warga yang pendapatannya tinggi. ”Kalau sama jelas tidak adil,” ucapnya di Balai Kota Surabaya kemarin (24/11).  Sejak 2005 tarif air warga miskin dengan warga mampu memang tidak ada perbedaan. Padahal, NJOP (nilai jual objek pajak) dan PBB (pajak bumi dan bangunan) antara rumah perkampungan dan rumah klaster berselisih jauh. ”Sehingga subsidi tidak tepat sasaran,” ujarnya.  Penentuan kategori warga miskin berpedoman pada Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) 403/2002 dan 14 kriteria kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Kriterianya berdasar luas rumah, daya listrik, dan lebar jalan depan rumah.  Di luar kriteria kepmen kimpraswil dan BPS, tarif air yang dikenakan sesuai Permendagri 21/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan SK Gubernur Jatim 188/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur 2022.  Eri menyampaikan, dalam SK gubernur, seluruh PDAM, termasuk Surabaya, tarif air ditetapkan harganya Rp 2.656. Namun, pemkot mengajukan keringanan menjadi Rp 2.600.  Eri berharap, ketika tarif PDAM telah disepakati, konsekuensinya layanan harus maksimal. ”Tak ada lagi air yang keluarnya kecil atau air yang hanya mengalir di jam-jam tertentu. Air PDAM juga harus bisa diminum. Namanya saja perusahaan daerah air minum, bukan mandi,” terangnya.  Permintaan itu tak boleh ditawar. Apabila PDAM tak bisa memenuhi, direksi perusahaan pelat merah tersebut dipersilakan mundur. ”Ini masuk dalam kontrak kinerja,” tegas Eri.  Terpisah, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arief Wisnu Cahyono mengatakan, saat ini PDAM memiliki 608.000 pelanggan. Sejak 17 tahun lalu, tarif air tak berubah.  Selama ini, PDAM menyubsidi hingga 500 ribu pelanggan. Anggaran subsidinya mencapai Rp 50–60 miliar per tahun. ”Kami akan mengklasifikasikan dengan betul pelanggan mana yang masuk miskin melalui skema dari BPS dan kepmen kimpraswil,” ucapnya.

Tarif Air PDAM Naik, Wali Kota: Harus Lancar dan Bisa Dikonsumsi

tarif air

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif air

Berita Terkini

Siap-siap, PAM Jaya Bakal Naikkan Tarif Air Mulai Januari 2025, Pengguna di Atas 10 Meter Kubik Kena Tarif Progresif

Evaluasi Tarif Pelanggan Subsidi, Komisi B DPRD Panggil PDAM

DPRD Surabaya Minta Laporan Penyesuaian Tarif PDAM

PAM Jaya Jalin Kerja Sama dengan Moya, Pengamat Minta Awasi Tarif Air

Tarif Air PDAM Naik, Wali Kota: Harus Lancar dan Bisa Dikonsumsi

Download Aplikasi JawaPos.com