<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/thomas-djiwandono-tommy-wamenkeu-1258549376.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2024 sudah tercatat tembus Rp 1.196,54 triliun. Angka ini tercatat 60,16 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang dipatok sebesar Rp 1.988,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono membeberkan, jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) non-minyak dan gas (migas) sebesar Rp 665,52 triliun yang tercatat anjlok 2,46 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kinerjanya menunjukkan perbaikan. Melihat negatif growth-nya yang melandai jika diukurkan bulan-bulan sebelumnya," kata Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Senin (23/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Thomas juga menyebutkan selain PPh non-migas, secara bruto penerimaan PPh migas juga mengalami kontraksi alias menurun hingga 10,23 persen mencapai Rp 44,45 triliun. Thomas menyebut, kontraksi yang terjadi pada PPh Migas ini disebabkan oleh penurunan lifting minyak bumi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbeda dari PPh non-migas dan migas, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPN atas Barang Mewah atau PPN-BM tercatat mengalami kenaikan 7,36 persen secara bruto dengan realisasi sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03 persen dari target APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PBB dan pajak lainnya realisasinya sebesar Rp 15,76 triliun atau 41,78 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto 34,18 persen,&rdquo; jelas Thomas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga membeberkan, dari sisi sektor, penerimaan perpajakan di sektor perdagangan terus menunjukkan perbaikan pertumbuhan seiring dengan konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga, yakni mencapai Rp 287,56 miliar. Meski begitu, peningkatan restitusi menyebabkan pertumbuhan neto setoran pajak sektor perdagangan lebih kecil daripada realisasi pertumbuhannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh paling tinggi seiring dengan peningkatan kredit dana pihak ketiga dan suku bunga, dengan realisasi mencapai Rp 160,82 triliun. Begitu juga, penerimaan pajak di sektor transportasi dan perdagangan, konstruksi dan logistik, informasi dan komunikasi, dan jasa perusahaan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sektor pertambangan terkontraksi cukup dalam, terutama karena penurunan PPh Badan tahunan dan angsuran PPh. Kedua hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas serta peningkatan restitusi. Realisasi sektor pertambangan mencapai Rp 65,9 triliun," pungkasnya.</div>

Berbeda dari PPh non-migas dan migas, penerimaan pajak pertambahan nilai dan PPN atas Barang Mewah atau PPN-BM tercatat mengalami kenaikan.

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.196,54 Triliun hingga Akhir Agustus 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5821_23161_Didik-J-Rachbini.jpg" alt="Ekonom Didik J Rachbini." width="100%">
<figcaption>Ekonom Didik J Rachbini.</figcaption>
</figure> Oleh Didik J. Rachbini, ekonom PENERIMAAN negara dipatok Rp 2.997 triliun, terutama bersumber dari pajak sebesar Rp 2.490 triliun. Apakah ini masuk akal dan feasible? Sesuai tren perkembangan penerimaan negara RAPBN tahun sebelumnya (Rp 2.802 triliun) dan juga target penerimaan pada 2024 sebesar Rp 2.309 triliun, sepertinya sasaran ini feasible karena tidak naik pesat dibandingkan dengan penerimaan negara dan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri saat ini masih pesimistis target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai. Apalagi, pada 2025 tantangannya jauh lebih besar lagi. Janji kampanye yang menuntut pengeluaran besar, sementara penerimaan pajak tidak bisa digenjot lebih dari kapasitasnya sekarang. Kondisi sekarang cukup berat. Daya beli masyarakat turun. Kelas menengah juga berat kondisinya dan bahkan turun kelas. Target itu sulit atau bahkan tidak bisa dicapai jika ekonomi tumbuh stagnan di bawah atau sekitar 5 persen dan tidak sesuai janji kampanye presiden terpilih yang akan tumbuh lebih tinggi lagi. Tidak usah seperti janji kampanye pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jika pertumbuhan ekonomi bisa didorong 6&ndash;6,5 persen, sasaran penerimaan pajak tersebut bisa dicapai. Jadi, faktor ekonomi makro pertumbuhan ekonomi, investasi dan iklim investasi, serta kegiatan perdagangan, terutama ekspor, akan menentukan target penerimaan pajak tersebut bisa dicapai atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai jika ada kebijakan makro struktural di mana investasi dan ekspor bisa didorong menjadi lokomotifnya. Sekarang Indonesia dalam hal kebijakan seperti ini kalah dengan negara tetangga, Vietnam dan Filipina. Dalam postur RAPBN, kita dapat melihat dan membahas defisit APBN Indonesia yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat. Defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan Rp 616,2 triliun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit itu sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo. Dengan janji politik yang banyak sekali, sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada. Sehingga, laju penerbitan surat utang negara akan terus meningkat dan merusak iklim makro karena suku bunga akan didorong naik terus. Sampai pertengahan 2024, telah ditawarkan setidaknya hampir seribu triliun rupiah SBN, tetapi laku di pasar hanya separonya sekitar Rp 517 triliun. Sebelumnya, pada 2023, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp 1.800 triliun, tetapi laku di pasar sebesar Rp 807 triliun. Jadi, selama 10 tahun ini, pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang. Pemerintahan SBY mewariskan utang sekitar Rp 2.608 triliun. Sepuluh tahun berikutnya, jumlah utang mencapai Rp 8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi sebesar Rp 497 triliun. Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor, maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi total APBD rakyat Jawa Barat. Sekarang daya beli masyarakat turun. Target pertumbuhan ekonomi 5 persen sebenarnya tidak cukup untuk memulihkan daya beli tersebut. Jadi, harus ada upaya reformasi struktural agar tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang ditargetkan 5,2 persen pada 2025. Itu diperlukan agar ada ruang lebih untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak. Namun, jika daya beli masyarakat melemah atau terjadi tekanan inflasi yang tinggi, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak bisa terpengaruh. Pemerintah sekarang akan berjibaku menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Dalam hal penerimaan pajak dan menjaga momentum ekonomi yang baik, faktor internal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak ke depan akan sangat menentukan. Kemampuan Kementerian Keuangan dan sekaligus siapa menterinya akan menjadi faktor kritis. Reformasi perpajakan mutlak perlu terus dilanjutkan, termasuk digitalisasi dan perluasan basis pajak. Sektor apa saja yang harus digali, tidak bisa tidak adalah sektor industri (nonmigas), termasuk jasa, sebagai tiang utama. Tetapi, sektor ini melorot dan tumbuh rendah serta mengalami stagnasi bertahun-tahun karena tidak ada sentuhan kebijakan. Jika sektor ini bisa tumbuh 8&ndash;10 persen, pengumpulan pajak akan mendapat ruang yang leluasa. Sektor baru yang harus digali tidak lain adalah ekonomi digital dan ekonomi kreatif, termasuk sektor telantar, yakni pariwisata. Dengan berkembangnya e-commerce, fintech, dan layanan berbasis digital, sektor ini merupakan peluang besar untuk menambah penerimaan pajak melalui pengenaan pajak pada platform digital dan transaksi daring. (*)

Pemerintah sendiri saat ini masih pesimistis target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai.

Jaga Momentum Ekonomi untuk Capai Target Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/VIDEO-EDITING.jpg" alt="Laptop untuk kebutuhan mengedit video saat ini banyak dicari namun membutuhkan spesifikasi yang tepat supaya performanya lancar. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Laptop untuk kebutuhan mengedit video saat ini banyak dicari namun membutuhkan spesifikasi yang tepat supaya performanya lancar. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas natura atau kenikmatan. Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dalam media briefing di Jakarta, Rabu (10/1).  Ia memastikan, peralatan kerja tersebut meliputi komputer, laptop, ponsel dan penunjang lainnya seperti pulsa serta internet. "Kami mencoba menjaga bahwa natura yang diberikan untuk karyawan atau pekerja bukan merupakan objek pajak," ujar Suryo Utomo.  Tak hanya peralatan kerja dari kantor yang bebas dari pajak natura, dalam PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, disebutkan ada sejumlah daftar barang yang dikecualikan.  Meliputi, makanan, bahan makanan bahan minuman dan/atau minuman seluruh pegawai di tempat kerja dengan batasan tertentu; tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan olah raga umum.  Lalu, seragam dan vaksin serta bentuk barang yang bersumber dari APBN, APBD dan APBDes. Dalam penentuannya, DJP memastikan objek yang dikenakan dan dikecualikan berpedoman pada asas keadilan.  "Kita tetap menjaga keadilan dan kepantasan pada waktu kita menentukan objek natura bagi penerima natura tersebut," jelas Dirjen Pajak.  Sementara itu, olah raga seperti golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, power boating, terbang layang, paralayang, dan olah raga otomotif akan dikenakan pajak natura. "Karena seperti main golf itu tidak dalam rangka mencari penghasilan. Ini contohnya saja. Ini nanti kita akan definisikan pelan-pelan (dalam PMK)," tutur Suryo.  Untuk diketahui, pemerintah akan menerapkan pajak penghasilan (PPh) natura atau pajak kenikmatan mulai semester II tahun 2023. Pemungutan pajak ini sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  Adapun saat ini, DJP masih menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) yang merinci ketentuan pemotongan pajak. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan natura.  Dalam hal ini, Suryo memastikan payung hukum tersebut akan keluar dalam waktu dekat. Aturan tersebut dihadirkan salah satunya untuk memberikan asas keadilan bagi para wajib pajak.  "PMK ini belum terbit, sedang kami selesaikan detailnya agar memberikan keadilan," tandas Suryo.

Peralatan Kerja dari Kantor Tak Kena Pajak Natura, ini Daftar Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/FUNBIKE-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Capaian sembilan pajak daerah di Sidoarjo saat ini sudah menembus 72,5 persen atau mencapai Rp 762,4 miliar dari target Rp 1,051 triliun. Pemkab Sidoarjo optimistis bisa merealisasikannya di pengujung tahun nanti.  Sebagai salah satu upaya menggenjot pemasukan pajak, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo menggelar fun bike di Alun-Alun Sidoarjo kemarin (21/8). Siapa pun boleh ikut dengan menunjukkan bukti bayar pajak 2022. Sebanyak 27 wajib pajak (WP) juga diberi penghargaan karena taat dan disiplin membayar pajak.  Fun bike kemarin juga diikuti Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Muhdlor menyebutkan, melihat capaian saat ini, dirinya optimistis akhir tahun capaian sesuai target. Artinya, bakal memecah rekor. Sebab, baru tahun ini target pajak dipatok lebih dari 1 triliun. ”Tahun-tahun sebelumnya hanya Rp 800 sampai 900-an miliar,” ujarnya.  Target tahun ini dipatok tinggi karena sudah terlepas dari pandemi. Aktivitas ekonomi mulai menggeliat. Terbukti, saat ini beberapa capaian pajak terus terkerek. Antara lain pajak bumi dan bangunan (PBB). Sampai saat ini capaian PBB sudah Rp 208 miliar. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga tak kalah. Capaian saat ini sudah tembus Rp 220 miliar.  Muhdlor menuturkan, track record kelancaran pembayaran saat ini harus dijaga agar konsisten. ”Agar pembayaran pajak berjalan baik sehingga pembangunan berjalan baik. Karena setiap pembangunan di Sidoarjo salah satunya bersumber dari pajak,” jelasnya.  Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono menyatakan, pihaknya terus memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Pembayaran bisa virtual, lewat minimarket, bahkan juga bisa langsung ke badan usaha milik desa (BUMDes).  Dengan demikian, banyak pilihan yang bisa dijangkau masyarakat untuk membayar. ”Kami bekerja sama dengan BUMDes. Tiap transaksi BUMDes juga dapat untung Rp 2.500. Seluruh jenis pajak bisa bayar ke BUMDes,” terang dia.  BUMDes juga bisa menjangkau langsung ke masyarakat di tingkat desa. Terutama terkait PBB. Sebab, WP-nya adalah seluruh bangunan di Sidoarjo. Baik rumah kecil, besar, perkantran, maupun lainnya. ”Ada 800 ribu WP PBB,” ujar Ari.  Dari jumlah itu, ada sekitar 650 ribu WP yang pembayaran PBB-nya di bawah Rp 500 ribu. Seperti rumah-rumah warga. Potensi WP tersebut bisa banyak dijangkau oleh BUMDes.

Ditarget Rp 1,051 T, Pajak Daerah di Sidoarjo Sudah Capai Rp 762 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/program-pengungkapan-sukarela-PPS-MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Wajib pajak mencari informasi mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (18/4/2022). Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp6,6 triliun setelah 106 hari pelaksanaan prog" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak mencari informasi mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (18/4/2022). Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp6,6 triliun setelah 106 hari pelaksanaan prog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yon Arsal mengatakan bahwa penerimaan pajak selama empat bulan terakhir konsisten baik. Ini terlihat hampir seluruh sektor dan jenis pajaknya.  Data per 26 Mei 2022 menunjukkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 679,99 trilun atau 53,04 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022 yang sebesar Rp 1.265 triliun. Realisasi penerimaan ini didukung oleh PPh non migas sebesar Rp 416,48 triliun, PPh migas sebesar Rp 36,03 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 224,27 triliun, serta PBB dan pajak lainnya Rp 3,21 triliun.  “Ini merupakan cerminan kita betapa ekonomi kita sudah mulai membaik karena tidak semata-mata penerimaan kita didorong hanya oleh penerimaan dari sumber daya alam, tetapi juga dari sektor-sektor lain,” jelas dia, Minggu (29/5).  Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini antara lain dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik.  "Basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, serta implementasi kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)," imbuhnya.  Soal PPS, Yon mengatakan bahwa setiap harinya jumlah pesertanya semakin menunjukkan peningkatan. Sampai dengan 27 Mei 2022, PPS telah diikuti oleh 51.682 Wajib Pajak (WP) dengan jumlah Pajak Penghasilan yang disetorkan sebesar Rp 10,38 triliun dan aset yang dilaporkan mencapai Rp 103,32 triliun. "Ini perkembangan yang sangat baik,” ungkap dia.  Mengingat pelaksanaan PPS yang hanya berlaku terbatas hingga 30 Juni 2022, ia kembali mengajak WP untuk segera memanfaatkan program ini. WP dihimbau untuk tidak menunggu hingga detik terakhir pemberlakuan program.  “Sekali lagi ingin mengingatkan, kalau nanti para WP menunggu sampai akhir bulan, yang kita khawatirkan adalah misalnya isi tanggal 30 Juni tiba-tiba nanti masih ada aset yang ketinggalan, tidak dilaporkan atau belum dilaporkan,” terangnya.  Kata dia, WP dapat mencicil sedikit demi sedikit untuk melaporkan asetnya yang telah memiliki dokumen, tidak perlu menunggu hingga dokumen semua aset terkumpul. Sehingga akan lebih aman bagi WP karena sudah ada beberapa aset yang diikutkan dalam program.  “Jadi punya datanya misalnya asetnya ada 100 item, yang baru terkumpul dokumennya 10, ya sudah laporkan saja dulu yang 10. Nanti besok kumpul lagi laporkan lagi sisanya,” pungkas Yon.

Ekonomi Pulih, Penerimaan Pajak Telah Capai 53,04 Persen Per Mei 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana Menteri Keuangan untuk memburu crazy rich dinilai tepat oleh akademisi. Menurut Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Indrawati, crazy rich merupakan sasaran empuk yang seharusnya menjadi target pemerintah.  Dia menjelaskan, pajak dari para crazy rich dapat disalurkan kepada masyarakat, terlebih pada masa pandemi dan inflasi ekonomi saat ini. Pemerintah melakukan ekstensifikasi atau perluasan objek pajak salah satunya menyasar crazy rich.  ”Ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku mulai 29 Oktober 2021. Di mana layer dari penghasilan setiap individu atau wajib pajak dinaikkan karena negara perlu pembiayaan pada masa pandemi,” papar Indrawati saat dihubungi pada Selasa (22/3).  Indrawati mengatakan, rencana menteri keuangan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam harmonisasi tersebut ada perubahan layer. Crazy rich ini termasuk golongan tertinggi yaitu 35 persen layernya karena berpenghasilan di atas lima miliar per tahun.  Crazy rich juga menjadi potensi pajak dari kategori pajak penghasilan (PPh). PPh tersebut adalah jenis pajak langsung, tidak dapat diwakilkan, sehingga akan dikenakan langsung kepada mereka yang menerima penghasilan atau memiliki harta kekayaan.  Di samping itu, PPh adalah kewenangan pusat, bukan daerah. Sehingga, peran menkeu dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan.  ”Pemerintah istilahnya sudah mengibarkan bendera peringatan kepada para crazy rich. Negara tentu boleh memungut pajak yang bersifat memaksa sesuai dengan pasal 23A UUD NRI 1945,” jelas Indrawati, dosen Fakultas Hukum Unair itu.  Dengan kebijakan itu, orang-orang tidak akan sembrono memamerkan harta kekayaan mereka di media sosial. Mengingat pajak adalah kewajiban konstitusi antara rakyat dan negara. Sehingga aksi dan implementasi yang dibutuhkan saat ini bukan hanya berita di media.  ”Ini instrumen yang luar biasa bagi kemenkeu untuk membidik pajak para golongan super tajir,” tandas Indrawati.  Sebelumnya, istilah crazy rich atau kalangan super tajir di sosmed mendapatkan perhatian khusus dari Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, mereka gemar memamerkan harta kekayaan melalui akun medsos.  ”Kami senang kalau di medsos ada yang pamer mengenai account number, account saya yang paling gede. Begitu ada yang pamer punya beberapa miliar, salah satu petugas pajak kami bilang ya nanti kita datangilah,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada Kamis (17/3).

Akademisi Sebut Buru Pajak Kalangan Super Tajir Langkah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bphtb.jpg" alt="PATUH PAJAK: Warga membayar pajak di BPKPD Kota Surabaya. Pemkot menargetkan bisa mencapai target hingga akhir tahun ini. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PATUH PAJAK: Warga membayar pajak di BPKPD Kota Surabaya. Pemkot menargetkan bisa mencapai target hingga akhir tahun ini. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum genap tutup tahun, penerimaan pajak tercatat telah menembus target yang ditetapkan tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak hingga 26 Desember telah melebihi target dalam APBN.  "Sampai 26 Desember, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp 1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di kantor pusat DJP Senin (27/12).  Menurut Ani, panggilan akrabnya, capaian itu merupakan bekal untuk pelaksanaan berbagai tugas yang diemban DJP pada masa mendatang. "Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di tengah pandemi Covid-19, pada saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun," tuturnya.  Tercatat sebanyak 138 kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia berhasil mencapai penerimaan pajak lebih dari 100 persen dari target. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, sudah 12 tahun lamanya penantian untuk mencapai target.  "Dalam kondisi sedemikian sulit akibat pandemi Covid-19, (WP) masih tetap patuh dan taat menjalankan kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membiayai pembangunan negeri yang kita cintai ini," ucapnya.  Namun, Suryo melanjutkan, euforia keberhasilan itu hendaknya tidak berlebihan. Ke depan, tantangan semakin berat. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang sangat krusial, yaitu tahun terakhir defisit APBN boleh melebihi 3 persen. Tahun 2023 defisit harus sudah di bawah 3 persen.  Sejalan dengan itu, pemerintah telah merilis PMK 196/2021 terkait dengan tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor berharap WP dapat mengikuti PPS karena program itu memiliki banyak manfaat.  Salah satu manfaatnya adalah WP terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data. Data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.  "PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan. DJP akan menggunakan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki," jelasnya.  Neilmaldrin menambahkan, PPS diterapkan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Pelaksanaan PPS mencakup dua skema. Skema I diperuntukkan WP orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid I, tapi yang belum mengungkapkan harta secara penuh, terhitung sejak 31 Desember 2015. Sementara itu, skema II diperuntukkan wajib pajak orang pribadi dengan harta perolehan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.  BESARAN TARIF PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA  Skema I:  -11 persen untuk harta deklarasi luar negeri (LN)  -8 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri (DN)  -6 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy  Skema II:  -18 persen untuk harta deklarasi LN  -14 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN  -12 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy  Skema I: WP orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid I  Skema II: WP orang pribadi dengan harta perolehan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.  Sumber: DJP

Tembus Rp1.231,87 Triliun, Target Pajak Tercapai Setelah 12 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelayanan-offline-enam-jam-begini-kondisi-terkini-samsat-jakbar_m_216791.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendapatan pajak Jawa Timur tahun ini tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun, Plt Kepala Bapenda Jawa Timur M. Yasin mengklaim, pencapaiannya lebih tinggi dari target setelah direvisi melalui PAK. Yakni Rp 12,8 triliun.  Dia menjelaskan, pada 2020, Pemprov Jatim menarget pendapatan dari pajak Rp 15,2 triliun. Namun pada Maret, target dikoreksi menjadi Rp 10,3 triliun.  ”Dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), ada peninjauan kembali dari Rp 15 triliun lebih menjadi Rp 10 triliun lebih. Namun, kami berhasil melebihi target perubahan yakni Rp 12 triliun lebih,” ungkap Yasin pada Kamis (3/12).  Yasin menyebut, pencapaian hingga November mencapai Rp 12,186 triliun. Kini pencapaian pajak mencapai Rp 12,8 triliun. ”Masih ada sisa waktu beberapa minggu untuk meningkatkan lagi,” kata Yasin.  Menurut dia, di tengah situasi menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, Jawa Timur mampu menjaga performa keuangan. Pendapatan asli daerah (PAD) bisa dimaksimalkan. Salah satunya melalui program keringanan pajak yang diterapkan selama pandemi Covid-19.  ”Hasil pencapaiannya cukup signifikan,” tutur Yasin.  Yasin menyebut, angka Rp 12,8 triliun itu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 5,94 triliun (106,17 persen), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 2,72 triliun (106,83 persen), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,9 triliun (97,76 persen).  Selain itu, lanjut dia, penerimaan diperoleh dari Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 31,25 miliar (115,77 persen), pajak rokok Rp 2,17 triliun (96,75 persen), Retribusi Jasa Umum (RJU) Rp 3,43 miliar (114,44 persen), dan pendapatan lain-lain Rp 19,34 miliar (107,5 persen).  ”Kami bersyukur dengan pencapaian itu, mengingat kondisi saat ini,” ucap Yasin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=m4tycPioJUE

Realisasi Pajak Jatim Melebih Target setelah Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/realiasi-capai-rp-291-t-bayar-pajak-bakal-bisa-sambil-tiduran_m_.jpg" alt="Gubernur Sumsel, Herman Deru saat melakukan tinjauan di kantor Samsat Palembang" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel, Herman Deru saat melakukan tinjauan di kantor Samsat Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi pajak di Sumatera Selatan pada 2018 dinilai sudah baik. Hal ini terbukti capaian pajak yakni Rp 2,91 triliun atau sekitar 97,62 persen dari target Rp 2,97 triliun. "Realisasi ini tercatat hingga akhir November," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Neng Muhaiba saat ditemui, Selasa (4/12). Dijelaskannya, sektor penunjang paling tinggi yakni pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 889,31 miliar serta Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yakni sebesar Rp 909,31 miliar. Sedangkan, untuk sektor pajak lainnya seperti Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) masih dinilai kurang.&nbsp; Nantinya, pajak yang akan kurang ini digenjot lagi di tahun depan karena targetnya bakal meningkat 0,93 persen atau sekitar Rp 3 triliun. "Kami optimisi untuk realisasi sampai akhir tahun mendatang mampu mencapai target," terangnya. Ia menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan inovasi agar capaian pajak daerah dapat terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyajikan aplikasi yaitu e-Dempo. "Kami akan berupaya agar aplikasi ini sudah dapat diimplementasikan pada awal tahun depan," harapnya. Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi, mengurus pajak dan lain sebagainya. "Jadi masyarakat bisa sambil tiduran di rumah karena cukup melalui ponsel saja," terangnya. Dalam aplikasi ini juga, masyarakat bisa tahu lokasi samsat keliling, dan layanan samsat terdekat. Sedangkan jika untuk membayar pajak, masyarakat cukup mendownload aplikasi e-Dempo di Playstore dan lemudian mengisi sejumlah data diri beserta data kendaraan.&nbsp; Nantinya, wajib pajak akan mendapatkan kode bayar yang terdiri dari 16 digit. Barulah, dapat dibayarkan di bank atau pun menggunakan metode sms banking. "Setelah itu, barulah wajib pajak datang ke layanan samsat untuk mendapatkan notis pajak kendaraannya dengan menyertakan KTP dan STNK untuk dilegalisir," tutupnya.

Realiasi Capai Rp 2,91 T, Bayar Pajak Bakal Bisa Sambil Tiduran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/target-kpp-pratama-bojonegoro-sudah-terealisasi-11-persen_m_196169.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro memasang target pemasukan sebesar Rp 678,195 miliar sepanjang 2018. Angka tersebut naik Rp 195 juta dibandingkan target tahun lalu. Hingga tiga bulan pertama tahun ini, realisasinya sudah mencapai 11 persen. "Kelihatanya realisasi tertinggi masih dari sektor perdagangan, keuangan, administrasi negara dan pertambangan," terang Kepala KPP Pratama Bojonegoro Amir Makhmud di Bojonegoro, Kamis (15/3). Amir optimistis target pajak sepanjang 2018 dapat terpenuhi. Dia juga berharap penataan pada tahun ini bisa terarah dengan pengembangan wajib pajak yang sebelumnya belum terback up. Sementara tahun lalu, KPP Pratama Bojonegoro gagal memenuhi target sebesar Rp 678 miliar. Realisasinya hingga akhir tahun hanya 67 persen atau sekitar Rp 654 miliar. Menurut Amir, ada beberapa faktor yang meneybabkan tidak tercapainya realisasi pajak pada 2017. Salah satunya perputaran keuangan pajak yang menurun. "Tapi kami yakin bisa memeuhi target tahun ini. Sektor perdagangan masih penyumbang realisasi tertinggi di tahun ini," tuturnya.

Target KPP Pratama Bojonegoro Sudah Terealisasi 11 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#target pajak

Berita Terkini