<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menargetkan akan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, pemerintah RI menargetkan pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO2e pada 2030 dan 1.526 juta ton CO2e pada 30 tahun kemudian. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melakukan cara-cara efektif terkait pengurangannya. Diantaranya dengan menyiapkan roadmap atau peta jalan untuk mencapai target nol emisi atau NZE. Salah satunya, PT PLN (Persero) yang telah menyiapkan peta jalan transisi energi guna mencapai target nol emisi pada 2060. Bahkan, peta jalan itu diakui telah dibuat sejak tahun 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow. Sepanjang tahun 2022, sejumlah program turunan dari roadmap yang ada, baik dari PLN maupun pemerintah, telah digaungkan. Mulai dari rencana pensiun dini PLTU, program kompor listrik gratis, hingga rencana pemberian insentif KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Lebih lengkap, berikut ini sejumlah program yang dicanangkan pemerintah dan BUMN sepanjang tahun 2022 untuk mencapai target NZE. 1. Rencana pensiun dini PLTU PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Retirement PLTU batu bara itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan diganti dengan energi baru terbarukan (EBT). Pada peta jalan PLN, percepatan pensiun dini PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, terutama untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Pensiun dini PLTU dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional. Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencapai NZE. 2. Pemerintah luncurkan skema ETM Secara resmi pemerintah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, pada Senin (14/12). Untuk diketahui, ETM adalah sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi. ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin. Oleh karena itu, dia pun mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM. "Inilah yang kami sebut sebagai blended finance sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau," katanya dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7). PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. 3. Rencana diskon mobil listrik dan motor listrik Pemerintah tengah mematangkan insentif ataupun subsidi kendaraan listrik. Insentif akan diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, yang diproduksi perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/g20-mobil-listrik.jpg" alt="INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjajal pengisian daya mobil listrik di Bali akhir Agustus lalu. Bali akan menerapkan kawasan kendaraan listrik di sejumlah destinasi wisata mulai tahun depan. (Setwapres untuk Jawa Pos) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah hingga kini masih menghitung besaran pemberian subsidi kendaraan listrik. Selain untuk pembelian, pemerintah sedang mengalkulasi dukungan untuk pembangunan industri terkait. Dengan demikian, insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, tetapi juga kepada industrinya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, insentif diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik. Meski belum ada angka final, papar Agus, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya berkisar Rp 80 juta. Sedangkan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp 40 juta. Untuk kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp 5 juta. 4. Wacana konversi ke kompor listrik Rencana mengganti kompor gas dengan kompor listrik menuai perdebatan. Pemerintah memastikan batal melaksanakan program kompor induksi atau kompor listrik pada tahun ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau induksi masih akan dibahas lebih lanjut. Konversi kompor gas melon ke kompor listrik sudah diujicobakan di Bali dan Solo sebagai prototype sebanyak 2.000 sampai 30.000 unit. Airlangga menegaskan bahwa hasil uji coba akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Namun kemudian, setelah menuai perdebatan salah satunya karena konversi LPG 3 kg ke kompor listrik 1.000 watt dikaitkan dengan isu kelebihan pasokan listrik PT PLN (Persero). Akhirnya, pada Jumat (23/9) Airlangga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini. Airlangga mengaku, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, konversi ini masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya, pada Selasa (27/9) Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memutuskan untuk membatalkan program ini. Keputusan itu diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KOMPOR-LISTRIK.jpg" alt="DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (PLN untuk Jawa Pos) 5. Investasi nol emisi butuh USD 1 triliun Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 1 triliun untuk mendukung target nol emisi pada tahun 2060 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (10/10). Ia juga mengatakan, bahwa faktor keuangan atau finance menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Selain itu, tantangan lainnya, yakni persoalan teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Dana tersebut, kata Rida, selain untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transmisi, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung implementasi early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rida menjelaskan, dalam roadmap pengembangannya, Indonesia memiliki potensi 700 Giga Watt (GW) EBT dalam bauran energi di mana paling banyak bersumber dari energi surya, air atau hydro, laut, geothermal, dan dari sumber lainnya seperti hidrogen dan nuklir.

Kaleidoskop 2022: Menuju NZE, Pensiun Dini PLTU sampai Subsidi KBLBB

target nol emisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#target nol emisi

Berita Terkini

Kaleidoskop 2022: Menuju NZE, Pensiun Dini PLTU sampai Subsidi KBLBB

Download Aplikasi JawaPos.com