<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menargetkan akan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, pemerintah RI menargetkan pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO2e pada 2030 dan 1.526 juta ton CO2e pada 30 tahun kemudian. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melakukan cara-cara efektif terkait pengurangannya. Diantaranya dengan menyiapkan roadmap atau peta jalan untuk mencapai target nol emisi atau NZE. Salah satunya, PT PLN (Persero) yang telah menyiapkan peta jalan transisi energi guna mencapai target nol emisi pada 2060. Bahkan, peta jalan itu diakui telah dibuat sejak tahun 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow. Sepanjang tahun 2022, sejumlah program turunan dari roadmap yang ada, baik dari PLN maupun pemerintah, telah digaungkan. Mulai dari rencana pensiun dini PLTU, program kompor listrik gratis, hingga rencana pemberian insentif KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Lebih lengkap, berikut ini sejumlah program yang dicanangkan pemerintah dan BUMN sepanjang tahun 2022 untuk mencapai target NZE. 1. Rencana pensiun dini PLTU PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Retirement PLTU batu bara itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan diganti dengan energi baru terbarukan (EBT). Pada peta jalan PLN, percepatan pensiun dini PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, terutama untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Pensiun dini PLTU dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional. Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencapai NZE. 2. Pemerintah luncurkan skema ETM Secara resmi pemerintah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, pada Senin (14/12). Untuk diketahui, ETM adalah sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi. ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin. Oleh karena itu, dia pun mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM. "Inilah yang kami sebut sebagai blended finance sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau," katanya dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7). PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. 3. Rencana diskon mobil listrik dan motor listrik Pemerintah tengah mematangkan insentif ataupun subsidi kendaraan listrik. Insentif akan diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, yang diproduksi perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/g20-mobil-listrik.jpg" alt="INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjajal pengisian daya mobil listrik di Bali akhir Agustus lalu. Bali akan menerapkan kawasan kendaraan listrik di sejumlah destinasi wisata mulai tahun depan. (Setwapres untuk Jawa Pos) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah hingga kini masih menghitung besaran pemberian subsidi kendaraan listrik. Selain untuk pembelian, pemerintah sedang mengalkulasi dukungan untuk pembangunan industri terkait. Dengan demikian, insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, tetapi juga kepada industrinya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, insentif diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik. Meski belum ada angka final, papar Agus, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya berkisar Rp 80 juta. Sedangkan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp 40 juta. Untuk kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp 5 juta. 4. Wacana konversi ke kompor listrik Rencana mengganti kompor gas dengan kompor listrik menuai perdebatan. Pemerintah memastikan batal melaksanakan program kompor induksi atau kompor listrik pada tahun ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau induksi masih akan dibahas lebih lanjut. Konversi kompor gas melon ke kompor listrik sudah diujicobakan di Bali dan Solo sebagai prototype sebanyak 2.000 sampai 30.000 unit. Airlangga menegaskan bahwa hasil uji coba akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Namun kemudian, setelah menuai perdebatan salah satunya karena konversi LPG 3 kg ke kompor listrik 1.000 watt dikaitkan dengan isu kelebihan pasokan listrik PT PLN (Persero). Akhirnya, pada Jumat (23/9) Airlangga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini. Airlangga mengaku, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, konversi ini masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya, pada Selasa (27/9) Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memutuskan untuk membatalkan program ini. Keputusan itu diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KOMPOR-LISTRIK.jpg" alt="DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (PLN untuk Jawa Pos) 5. Investasi nol emisi butuh USD 1 triliun Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 1 triliun untuk mendukung target nol emisi pada tahun 2060 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (10/10). Ia juga mengatakan, bahwa faktor keuangan atau finance menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Selain itu, tantangan lainnya, yakni persoalan teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Dana tersebut, kata Rida, selain untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transmisi, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung implementasi early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rida menjelaskan, dalam roadmap pengembangannya, Indonesia memiliki potensi 700 Giga Watt (GW) EBT dalam bauran energi di mana paling banyak bersumber dari energi surya, air atau hydro, laut, geothermal, dan dari sumber lainnya seperti hidrogen dan nuklir.

Kaleidoskop 2022: Menuju NZE, Pensiun Dini PLTU sampai Subsidi KBLBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/InShot_20221209_061143598.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota holding BUMN pertambangan MIND ID, mulai mengoperasikan 10 unit bus listrik untuk antar jemput karyawan dari perumahan di sekitar Tanjung Enim ke lokasi tambang. Bus listrik buatan PT Industri Kereta Api (Persero)/INKA ini datang secara bertahap pada Oktober-Desember 2022.  Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan, penggunaan bus listrik merupakan salah satu langkah PTBA dalam mendukung target Net Zero Emission pada 2060. Selain itu, hal tersebut dilakukan sebagai komitmen PTBA dalam pengurangan emisi karbon yang diestimasikan mencapai 16 ton CO2 dan mengurangi pemakaian BBM hingga 9.672 liter/Tahun/Bus.  "Langkah PTBA beralih secara bertahap ke kendaraan berbasis listrik untuk operasional pertambangan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam hal dekarbonisasi. Penggunaan kendaraan listrik akan terus ditingkatkan," kata Arsal Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12).  Tak hanya bus listrik, PTBA juga telah mengganti sejumlah peralatan pertambangan yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi elektrik. Beberapa alat berbasis listrik yang telah digunakan PTBA di antaranya 7 Ekskavator Listrik berjenis Shovel PC-3000, 40 Dump Truck sekelas 100 Ton hybrid (Diesel dan Listrik), dan 6 Pompa Tambang berbasis listrik.  Arsal menambahkan, perusahaan juga menerapkan E-Mining Reporting System, yaitu sistem pelaporan produksi secara real time dan daring sehingga mampu meminimalkan pemantauan konvensional yang menggunakan bahan bakar.  Langkah lainnya, yakni penggantian bahan perusak ozon (BPO) seperti penggunaan refrigerant AC yang ramah lingkungan dan penggantian Halon 1211 pada alat pemadam api ringan (APAR).  "Program-program dekarbonisasi ini dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan di setiap lini perusahaan untuk memberikan hasil yang optimal. Perusahaan telah memiliki roadmap manajemen karbon hingga tahun 2050," katanya.

PTBA Mulai Operasikan 10 Unit Bus Listrik untuk Pekerja Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/InShot_20221018_215219821.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dalam rangka mendorong transisi energi menuju energi terbarukan dan tindak lanjut terhadap kesiapan pengembangan biomethane, PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina menyepakati kerja sama pengembangan bisnis Bio-CNG bersama PT KIS Biofuels Indonesia. Kesepakatan kerja sama dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam acara SOE International Conference G20 di Nusa Dua, Bali.  PGN dan KIS menyepakati pelaksanaan studi kelayakan bersama terkait pengembangan bisnis biomethane mulai dari pembangunan sampai pengembangan biomethane yang dapat dialirkan sampai ke pelanggan baik dalam bentuk Bio-CNG maupun injeksi langsung ke infrastruktur pipa gas PGN. PGN dan KIS juga sepakat untuk penjajakan investasi bersama dalam rangka pembangunan pabrik biomethane dan fasilitas pendukung lainnya.  "KIS akan menyediakan informasi teknis/ komersial kepada PGN terkait dengan proses produksi biomethane, transportasi, dan pelanggan Bio-CNG," jelas CEO Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk, M. Haryo Yunianto, dalam keterangannya, Selasa (18/10).  Bio-CNG merupakan biomethane yang dikompres yang salah satunya melalui pengolahan dari limbah cair pabrik minyak kelapa sawit yang disebut dengan Palm Oil Mill Effluent (POME). Limbah ini dapat membahayakan lingkungan karena menyumbang efek rumah kaca jika tidak diolah.  Akan tetapi, jika dimanfaatkan dengan baik, maka POME ini dapat menjadi sumber energi hijau yang ramah lingkungan. Karakteristik biomethane mirip dengan gas bumi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kendaraan, pemanas, dan generator listrik.  PGN akan menyediakan informasi yang diperlukan oleh KIS Group dalam penyusunan model investasi yang layak secara teknis maupun komersial. Dengan kapabilitas KIS pada bisnis Bio-CNG, PGN berharap kerja sama ini dapat berjalan mulus, sehingga dapat menambah produksi CNG di PGN Group dan menjaga ketahanan pasok dengan biomethane.  "Bio-CNG dapat menjadi salah satu opsi untuk pasokan dalam memenuhi kebutuhan gas bumi di wilayah Sumatera. Karakter Bio CNG yang mirip dengan gas yang dialirkan oleh PGN maka memungkinkan fleksibilitas mekanisme swap/saling tukar antar kedua jenis komoditas tersebut," imbuh Haryo.  Kesepakatan kerja sama selanjutnya yaitu mengenai sertifikasi karbon seperti cara memperolehnya dan cara memperdagangkannya. Seperti diketahui, sertifikasi karbon merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong pemanfaatan energi bersih atau terbarukan dan meminimalkan emisi karbon.  Pengembangan proyek Bio-CNG potensial menjadi energi baru terbarukan yang dapat membantu menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan lebih ramah lingkungan. Dengan bahan baku yang melimpah, Bio-CNG dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang khususnya untuk pembangunan perekonomian nasional yang memberikan multiplier effect bagi masyarakat.

Tekan Emisi Karbon, PGN-KIS Biofuels Indonesia Kembangkan Biomethane

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221017-WA0011.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) telah menyiapkan peta jalan transisi energi guna mencapai target nol emisi atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Bahkan, peta jalan itu diakui telah dibuat sejak tahun 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow.  Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, Senin (17/10). Darmawan juga mengatakan, pihaknya siap menjadi garda terdepan untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target nol emisi.  Itu artinya, lanjut Darmawan, PLN sudah siap memimpin transisi energi di Indonesia. Meski begitu, pihaknya tak bisa berjalan sendiri. Darmawan menyebut butuh kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak untuk menyukseskan target besar pada 2060 mendatang.  "Kami menjadi garda depan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan transisi energi. Kami percaya upaya ini butuh kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Kami, PLN membuka peluang kerja sama untuk bisa menyukseskan agenda ini," kata Darmawan.  Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk mendukung rencana tersebut, PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Retirement PLTU batu bara itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan diganti dengan EBT.  Pada peta jalan PLN, percepatan pensiun dini PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, terutama untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Pensiun dini PLTU dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional.  Selain itu juga tidak menyebabkan peningkatan beban keuangan yang memberatkan pemerintah dan adanya bantuan pendanaan dari komunitas internasional.  Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi pada masa mendatang.  "Tak hanya memensiunkan PLTU eksisting, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU, kecuali penyelesaian pembangunan yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi," papar Darmawan.  Ia juga menjelaskan, untuk bisa memensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Pemerintah telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU ini.  Menurut Darmawan, meski memensiunkan PLTU dilakukan secara bertahap, namun PLN tidak tinggal diam dalam upaya mengurangi emisi di PLTU yang telah beroperasi. PLN berinovasi dengan melaksanakan program co-firing biomassa untuk PLTU.  Pelaksanaan program co-firing di PLTU milik PLN yang dimulai dari tahun 2020 telah berhasil dilakukan pada 32 lokasi PLTU. Melalui substitusi sebagian batu bara dengan biomassa sehingga berdampak terhadap peningkatan bauran EBT dan penurunan emisi karbon.  "Ini adalah ekosistem energi berbasis kerakyatan karena pasokan biomassa akan dipenuhi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat," ujarnya.  Tak hanya menekan emisi lewat pengurangan batu bara di pembangkit, PLN juga melakukan program dedieselisasi 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) eksisting di seluruh Indonesia. PLN menggantinya dengan pembangkit EBT yang berbasis pada potensi alam setempat.  "Ini adalah perubahan besar karena mengubah energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik yang lebih murah," katanya.

PLN Klaim Siap jadi Garda Terdepan Transisi Energi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pertamina-jawa-pos-560x352-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) bersama para Sub Holding berkomitmen dalam pemenuhan target Net Zero Emission (NZE) Nasional melalui percepatan transisi energi. Mencakup inisiatif dekarbonisasi dan pengembangan bisnis baru, baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain.  Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, komitmen tersebut mencakup aspek strategi serta pathway yang akan dijalankan, serta segala aspek yang mendukung untuk memperkuat pencapaian target NZE dan keberlangsungannya.  "Kita sudah sama-sama saksikan komitmen yang sudah ditandatangani. Kita menetapkan roadmap net zero emission sebagai dukungan kita kepada Nationally Determined Contribution Indonesia yang baru saja direvisi. Dan, pemerintah telah menetapkan target yang lebih ambisius jadi kita ikuti," kata Nicke dalam keterangan resmi, Sabtu (8/10).  Ia menjelaskan, komitmen NZE Pertamina itu akan diwujudkan dengan strategi pengembangan dan penyusunan Peta Jalan NZE Pertamina yang mencakup strategi dekarbonisasi dan pengembangan bisnis baru berbasis clean and green energy.  Adapun pelaksanaannya, Pertamina akan didukung oleh carbon accounting dan reporting yang akurat sesuai dengan standard global, implementasi Internal Carbon Pricing dan Carbon Trading. Lalu, pembentukan dedicated sustainability organization, dan penguatan fundamental capabilities serta penyelarasan dengan stakeholder terkait.  "Peta Jalan NZE Pertamina disusun untuk menjadi salah satu acuan dan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh stakeholder untuk melihat komitmen Pertamina dalam mencapai target NZE serta memenuhi aspek Environment, Social and Governance (ESG) perusahaan," jelasnya.  Nicke menambahkan, upaya dekarbonisasi dalam rangka implementasi roadmap NZE diwujudkan dalam beberapa inisiatif strategis. Diantaranta, berupa upaya efisiensi energi, loss reduction, elektrifikasi dan penggunaan low-carbon fuel maupun green-power generation serta optimalisasi carbon capture and storage di semua lini bisnis perusahaan.  "Indonesia punya potensi untuk carbon capture storage besar sekali. Di asia itu hanya di Indonesia dan Malaysia yang punya. Indonesia banyaknya onshore, Malaysia banyaknya di offshore. Jadi, secara competitive advantage kita punya, oleh karena itu, ini adalah our new oil and gas bussines carbon capture," imbuh Nicke.  Selain itu, sebagai upaya untuk mengakselerasi implementasi pemenuhan target penurunan emisi di internal Pertamina dan nasional, Pertamina juga berperan aktif dalam mengembangkan carbon market ecosystem melalui pelaksanaan pilot carbon trading di internal Pertamina.  Pertamina juga, kata Nicke, turut berkontribusi dalam pengembangan sinergi pengembangan ekonomi karbon antar BUMN. Hal itu dilakukan sebagai implementasi nyata dalam mendukung inisiatif dekarbonisasi. Di antaranya kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia terkait Pengembangan Perdagangan Bisnis Karbon, Krakatau Steel dan TEPCO terkait dengan Pengembangan Green Hydrogen, serta Chiyoda terkait dengan inisiatif CCUS.  "Kita harus menyiapkan masa depan Pertamina dari sekarang karena apa yang kita lakukan semuanya tidak bisa flat begitu saja. Jadi, semua rencana harus kita desain untuk masa depan," tandas Nicke.

Dukung Pencapaian Net Zero Emission, Begini Strategi Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/arifin-tasrif-biro-klik-esdm.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pelaksanaan program konversi Bahan Bakar Gas (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Sebab manfaatnya baik untuk kemandirian energi di tengah kondisi energi saat ini.  Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, program konversi BBM ke BBG dapat menciptakan kemandirian energi. Pasalnya, gas yang digunakan berasal dari dalam negeri, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor BBM.  "Gas kita juga cukup besar dan itu kan lebih bagus, mandiri dengan kemampuan yang kita miliki sendiri daripada BBM," kata Arifin, akhir pekan ini.  Arifin mengakui untuk menerapkan konversi BBM ke BBG harus menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah pemasangan konverter kit pada kendaraan yang berfungsi untuk mengubah konsumsi bahan bakar atau dual fuel BBM BBG.  "Kita harus mengubah, memodifikasi. Nah salah satu itu (tantangannya)," kata Arifin.  Arifin melanjutkan, penerapan konversi BBM ke BBG juga tergantung pada minat pengguna kendaraan. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah hingga masyarakat.  "Dalam arti kata artian berjenjang mulai dari unsur pemerintahannya sampai ke masyarakat," ujarnya.  Menurut Arifin, untuk mendorong minat masyarakat menerapkan konversi BBM ke BBG perlu sosialisasi lebih intensif. Sehingga masyarakat mengetahui manfaat yang didapat, yaitu penghematan karena harga BBG lebih murah dibanding BBM dan dapat menciptakan kemandirian energi, sebab gasnya berasal dari dalam negeri.  Arifin pun menyebutkan, Semarang menjadi salah satu pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan program konversi BBM ke BBG. Dia pun ingin pemerintah daerah lain mengikuti jejak tersebut.  "Contohnya yang sudah jalan di Semarang BBG ini sebaiknya bisa diikuti oleh daerah-daerah lain," imbuh Arifin.

Apresiasi Semarang, Arifin Ingin Kota Lain Kebut Konversi BBM ke BBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MACET.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memanasnya suhu bumi menimbulkan risiko virus penyakit dari hewan lompat ke manusia atau zoonosis. Maka untuk mengatasi perubahan iklim, salah satunya adalah dengan mengatasi emisi karbon.  Dalam jurnal internasional Nature diungkapkan bahwa perubahan iklim membuat virus berpotensi melompat ke manusia. Es mencair juga membuat virus dan bakteri di dalamnya ikut mengancam.  Dalam laporan penelitian di jurnal Nature dilaporkan, setidaknya 15 ribu penularan virus lintas spesies baru dapat terjadi pada tahun 2070. Para ilmuwan sekarang percaya bahwa pemanasan global akan secara signifikan meningkatkan jumlah penularan virus lintas spesies dalam beberapa dekade mendatang.  Dalam penelitian itu disebutkan, ketika suhu global terus meningkat, banyak spesies hewan kemungkinan akan bermigrasi ke lingkungan baru. Mereka membawa parasit dan patogen atau kuman dan memfasilitasi berbagi virus antara spesies yang sebelumnya tidak memiliki interaksi.  Peningkatan itu kemudian dapat membantu dalam limpahan zoonosis atau penularan patogen dari hewan liar ke manusia.  Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) akan melakukan Pendakian Netral Karbon di Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya (TNBBBR), Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam kegiatan bertajuk BAKA-RAYA PROJECT pada 7-28 Agustus 2022. Proses Netral Karbon yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah Carbon Footprint Calculator serta Carbon Offsetting.  Tujuannya untuk turut mengampanyekan kesadaran para pendaki dan wisatawan di Indonesia atas emisi karbon yang dihasilkan selama melakukan perjalanan. Pendakian ini diharapkan turut membangkitkan geliat pariwisata pascapandemi di Kabupaten Sintang.  Tak hanya pendakian, dalam perjalanan ini Mapala UI juga akan menginisiasi proyek sosial 'Pojok Literasi' di Desa Rantau Malam, Kabupaten Sintang sebagai upaya menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan literasi anak di daerah yang dijelajahi. Bersama PT Gramedia Asri Media serta Perpustakaan Nasional, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara membangun pojok baca di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20 Rantau Malam yang saat ini masih belum memiliki perpustakaan.  "Kegiatan ini merupakan cara kami responsif dan adaptif terhadap isu lingkungan secara global. Dengan adanya target Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060, BAKA-RAYA PROJECT menjadi bentuk kontribusi kami untuk turut serta dalam upaya melawan climate change tersebut," jelas Ketua Mapala UI, Magkma (M-1066-UI) kepada wartawan baru-baru ini.  Mengatasi Emisi Karbon  Netral Karbon adalah keadaan ketika adanya keseimbangan antara karbon dioksida atau emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan manusia dengan jumlah karbon yang terserap kembali di muka bumi. Istilah lain untuk menyebut salah satu gerakan memperlambat laju perubahan iklim ini adalah net zero emission.  "Prinsipnya adalah menghitung, mengganti, dan mengurangi emisi," jelasnya.  Konsep Netral Karbon dalam kegiatan BAKA-RAYA PROJECT diterapkan dengan cara menghitung emisi karbon yang dihasilkan selama perjalanan menggunakan carbon footprint calculator khusus pendakian yang dikembangkan oleh Mapala UI dengan referensi dari WRI (World Resources Institute), IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dan beberapa referensi lain sesuai kebutuhan masing-masing parameter. Berbeda dari Carbon Footprint Calculator yang telah ada, kalkulator ini dirancang untuk bisa menghitung keseluruhan emisi karbon yang dihasilkan dengan memperhatikan secara detail parameter tiap variabel.  "Ini berkaitan erat dengan pendakian seperti makanan, bahan bakar masak, dan pembukaan jalur di hutan," ujar Ketua Pelaksana BAKA-RAYA PROJECT, Rifqi Noor Afwan (M-1053-UI) .  Carbon Calculator khusus pendakian ini nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk website agar dapat digunakan pula oleh para pendaki di seluruh Indonesia. Pascapendakian, BAKA-RAYA PROJECT pun berencana untuk menggelar event berupa diskusi panel dan penayangan dokumenter #PendakianNetralKarbon agar makin banyak pendaki Indonesia yang tertarik untuk memahami dan mengikuti kampanye ini.  "Kami harap, rekan-rekan pendaki se-Indonesia nantinya akan menjadikan perhitungan karbon pendakian ini sebagai suatu kebiasaan bersama, sebagai langkah awal penerapan pendakian yang netral karbon," kata Rifqi.  Selain menghitung emisi karbon pendakian, pihaknya kemudian akan membayar emisi karbon yang dihasilkan (carbon offsetting) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas emisi tersebut. Mereka menggunakan perantara aplikasi Jejak.In sebagai penyedia jasa carbon offsetting. Carbon offsetting akan dilakukan dengan cara menanam mangrove.  Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk carbon offsetting sebab pohon terbukti memiliki kemampuan sekuestrasi karbon serta dapat menyerap dan kemudian mengubah emisi karbon menjadi biomassa. Pohon mangrove sendiri dipilih karena memiliki kemampuan menyerap karbon 4-5x lebih banyak dibandingkan pohon lain.  "Pendakian Netral Karbon ini nantinya dapat bersinergi dengan Kemenparekraf serta organisasi terkait lainnya agar dapat bersama-sama mewujudkan pariwisata alam yang ramah lingkungan di Indonesia," katanya.

Suhu Bumi Makin Panas Picu Virus Penyakit, ini Cara Atasi Emisi Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-11-at-18.41.48.jpeg" alt="Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dapat mempercepat penghentian pengoperasian PLTU batu bara pada tahun 2045 dengan dukungan internasional. Ini adalah analisis terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) di University of Maryland yang didukung oleh Bloomberg Philanthropies, yang dirilis hari ini, Rabu (3/8).  Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus menghentikan operasi 72 PLTU batu bara. Dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU batu bara sebesar 11 persen selama delapan tahun ke depan. Selanjutnya meningkatkan jumlah PLTU batu bara yang dipensiunkan menjadi 90 persen sebelum tahun 2040.  "Kebutuhan pembiayaan untuk menerapkan penghentian PLTU batu bara dengan transisi energi berkeadilan diperkirakan mencapai USD 27,5 miliar, yang membutuhkan upaya dalam negeri yang kuat dan dukungan internasional," kata Ryna Cui, dari Center for Global Sustainability, Universitas Maryland.  Indonesia telah berkomitmen pada tujuan ambisius untuk mencapai bebas emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghapus batu bara secara bertahap pada 2040-an dengan bantuan internasional. Meski demikian, ketergantungan Indonesia pada batu bara di sistem energi dalam negeri bahkan mengekspor ke luar negeri, menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.  Analisis laporan ini menunjukkan Indonesia mampu untuk menghentikan PLTU batu bara pada tahun 2045. Jadwal pensiun dibangun berdasarkan kinerja teknis, ekonomi, dan lingkungan masing-masing PLTU batubara.  Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, kajian ini menawarkan tenggat waktu penghentian per unit PLTU batu bara secara terperinci yang layak secara finansial. "Pertama, kami menemukan bahwa Indonesia dapat dengan cepat berhenti menggunakan batubara dan memenuhi tujuan pengurangan emisi domestik dan internasional, namun yang terpenting adalah kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukannya dengan cara yang menguntungkan kesehatan dan ekonomi masyarakat," jelas Fabby.  Mempercepat pensiun dini PLTU batu bara akan menelan biaya lebih dari USD 32 miliar hingga tahun 2050. Akan tetapi, pensiun dini PLTU batu bara mempunyai manfaat positif.  Antara lain, terhindar dari biaya subsidi listrik yang diproduksi dari PLTU batu bara (USD 34,8 miliar) dan biaya kesehatan (USD 61,3 miliar).  "Indonesia telah secara legal mengadopsi target iklim sejalan dengan komitmen internasional. Laporan ini menyajikan peta jalan untuk membantu mengurangi lebih dari 2.600 emisi MtCO2 melalui penghentian penggunaan PLTU batubara," ungkap Nathan Hultman, Direktur Center for Global Sustainability, Universitas Maryland.  "Pendekatan yang baru dalam hal bantuan finansial internasional menjadi komponen kritikal untuk mencapai kemungkinan transisi yang lebih cepat," imbuhnya.  Namun, implementasi percepatan pensiun dini PLTU batu bara tidak dapat hanya dilakukan Indonesia sendiri. Menyambut COP27 di Mesir, dimana fokus pertemuan akan tertuju pada keuangan, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan dampak dari krisis iklim, komunitas keuangan internasional harus melangkah untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan ini.  Merespons kajian ini, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menyebutkan bahwa pensiun dini PLTU sudah menjadi perhatian pemerintah untuk menuju Net Zero Emission 2060. "Menurut hasil simulasi pemodelan pemerintah, PLTU batu bara masih akan terakhir beroperasi pada 2056, sementara mendorong pensiun dini PLTU batu bara di luar PLN untuk bisa pensiun pada 2050. Jika ingin mempercepatnya pada 2045, maka diperlukan perhitungan yang lebih mendalam lagi," ungkapnya.

Lebih Cepat, Indonesia Bisa Stop Operasi PLTU Batu Bara pada 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PLTU-Bukit-Asam111-1.jpg" alt="Ilustrasi PLTU Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Zabur Karuru/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PLTU Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Zabur Karuru/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tiga negara terbesar yang membiayai proyek energi fosil di Asia Tenggara. Sebanyak 123 gigawatt (GW) pembangkit batu bara yang beroperasi di luar Tiongkok, mendapat dukungan finansial ataupun dukungan Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dari negeri tirai bambu.  Proyek energi fosil tersebut sebagian besar dibangun dalam dua dekade terakhir. Pada September 2021, Presiden Xi Jinping menjanjikan untuk mendukung negara berkembang yang akan bertransisi energi ke energi terbarukan. Ia juga menyatakan bahwa negaranya tidak akan membiayai lagi pembangunan PLTU batu bara baru di luar negeri.  Sejak janji ini dikumandangkan sebanyak PLTU 12,8 GW batu bara yang semula direncanakan akan dibangun, dibatalkan. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan dan institusi keuangan dalam negeri Tiongkok juga menghentikan pembiayaan untuk proyek batu bara.  Misalnya, Bank of China (BOC) yang berhenti membiayai proyek pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri, kecuali untuk proyek-proyek yang telah menandatangani perjanjian pinjaman. Lalu ada Tsingshan Holding Group, pemain utama di kawasan industri luar negeri, terutama di industri baja, mengumumkan tidak akan membangun PLTU batu bara baru di luar negeri.  Analis Center for Research on Energy and Clean Air, Isabella Suarez mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya pernyataan Presiden Xi ini dituangkan pada kebijakan dalam negeri Tiongkok. Tidak hanya itu, berkembang pula wacana untuk mengembangkan secara bersama implementasi pembangunan hijau dalam kerangka Belt and Road Initiatives.  Menurut Isabella, hal yang perlu Tiongkok lakukan untuk memastikan janjinya terlaksana adalah menentukan jangka waktu dan target pencapaiannya. Di sisi lain, negara yang selama ini mendapat pembiayaan proyek energi fosil perlu memulai untuk melakukan pembatalan pembangunan PLTU batu bara.  "Selain itu perlu pula mengarahkan pembiayaan internasional ke energi terbarukan yang lebih hijau dan infrastruktur dan efisiensi jaringan, serta mengimplementasi pembangunan hijau dalam Belt and Road Initiatives," kata Isabella dalam webinar Status Transisi Energi di Asia Tenggara, yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), baru-baru ini.  Program Lead for Climate Finance Solutions for Our Climate (SFOC) Dongjae Oh memaparkan, selain Tiongkok dan Jepang, Korea Selatan juga menjadi negara terbesar ketiga di dunia yang membiayai proyek PLTU batu bara. Sebanyak 87 persen (USD 8,7 miliar) pembiayaan hilirisasi batu bara dari Korea Selatan berada di kawasan Asia Tenggara (2011-2020).  Pada April 2022, Presiden Korea Selatan mendeklarasikan untuk menghentikan pembiayaan baru bagi proyek PLTU batu bara di luar negeri. Namun menurut Dongjae, Korea Selatan masih sangat bergantung pada energi fosil lainnya yakni minyak dan gas.  "Jika dibandingkan pembiayaan batu bara yang hanya mencapai USD 10 miliar, pembiayaan minyak dan gas bisa mencapai USD 127 miliar dalam jangka waktu 10 tahun," ungkap Dongjae.  Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima pembiayaan terbesar dari Korea Selatan untuk  industri minyak dan gas. Investasi ini akan membuat kawasan Asia Tenggara beralih menggunakan minyak dan gas.  Dongjae menambahkan jika hal tersebut terjadi maka kawasan Asia Tenggara akan gagal mencapai target Persetujuan Paris dengan besarnya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh gas. Selain itu, mempertahankan energi fosil dengan penggunaan CCS hanya akan membuat harga bahan bakar fosil lebih mahal.  Seperti energi fosil umumnya, volatilitas harga akan membuat daya saing tenaga gas yang rendah dibandingkan energi terbarukan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan krisis keuangan bagi perusahaan utilitas di tingkat regional.  "Pemerintah Korea Selatan dan Asia Tenggara harus bekerja sama untuk meningkatkan penghentian pengoperasian batu bara dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Di lain pihak, Korea Selatan harus menghentikan dana atau investasi batu bara dan gas, mengingat harga energi terbarukan semakin murah," tegas Dongjae.  Manajer Program Ekonomi Hijau IESR, Lisa Wijayani mengungkapkan bahwa penghentian pendanaan terhadap energi fosil dari Tiongkok dan Korea Selatan merupakan langkah konkret dalam mendukung transisi energi secara global. Menurutnya, Indonesia seharusnya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan pembangunan energi terbarukan.  "Taksonomi hijau dan kebijakan terkait investasi hijau yang jelas hendaknya mampu menarik minat investor untuk mengalihkan pendanaan mereka ke sektor hijau seperti energi terbarukan," ujarnya.

Penghentian Pembiayaan Energi Fosil Bisa Mempercepat Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/solar-cell.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Asia Tenggara tengah berkembang menjadi kawasan dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia setelah Tiongkok, sehingga permintaan energi akan terus meningkat ke depannya. Guna mengejar target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 di kawasan Asia Tenggara, diperlukan kerja sama antaranegara di kawasan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan.  "Banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang masih bergantung pada energi fosil seperti batubara, gas, dan minyak. Sementara Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak krisis iklim," katanya dalam webinar bertajuk Status Transisi Energi di Asia Tenggara, akhir pekan lalu.  Menurut Fabby Tumiwa, upaya kolaboratif untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan di kawasan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada usaha global mencapai tujuan Persetujuan Paris. Indonesia sendiri mempunyai target 23 persen bauran energi baru terbarukan pada 2025 dan 31 persen pada 2030.  Namun, berdasarkan kajian IESR, jika tidak ada perbaikan kebijakan, maka Indonesia hanya akan mencapai 15 persen bauran energi terbarukan pada 2025 dan 23 persen pada 2030. Jika melihat tren dari 2013-2021, pangsa energi terbarukan meningkat meski lambat.  Padahal berdasarkan kajian IESR, Indonesia punya potensi teknis energi terbarukan lebih dari 7.000 GW. "Sedangkan yang sudah dimanfaatkan baru 11,2 GW saja," ungkap Handriyanti Puspitarini.  Ia menilai lamanya pengurusan izin dan rumitnya mekanisme pengadaan proyek energi terbarukan di Indonesia membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia. "Indonesia perlu meningkatkan aspek politik, aturan kebijakan, dan finansial untuk mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih masif, terutama berdasarkan hasil kajian IESR, kesadaran publik terhadap transisi energi dan perubahan iklim mulai meningkat," jelasnya.  Di sisi lain, pada 2021, komitmen untuk meningkatkan target bauran energi terbarukan Malaysia disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Malaysia melalui Rencana Transisi Energi Malaysia hingga tahun 2040. Malaysia meningkatkan target bauran energi terbarukan dari semula 20 persen pada 2025 menjadi 31 persen pada 2025 dan 40 pada 2030.  "Malaysia juga berkomitmen untuk tidak lagi membangun PLTU batu bara baru untuk mencapai netral karbon secepatnya pada 2050," urai Anthony Tan, Executive Officer (Sustainability &amp; Finance), All Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals (APPGM-SDG).  Namun, menurutnya, pemerintah Malaysia perlu pula mendorong upaya efisiensi energi dan transportasi yang berkelanjutan secara holistik. "Malaysia membutuhkan kebijakan energi nasional yang holistik. Selain itu, Malaysia perlu mengembangkan atau mengubah Kebijakan Otomotif Nasional menjadi Kebijakan Transportasi Nasional holistik untuk mengurangi penggunaan energi fosil di sektor transportasi," imbuh Antony.  Komitmen Vietnam untuk mencapai bebas emisi pada 2050 juga disampaikan oleh Nguyen Thi Ha, Sustainable Energy Program Manager Green Innovation and Development Centre (GREENID). Ia menuturkan bahwa Vietnam berkomitmen untuk menghentikan pengoperasian 7-8 GW PLTU untuk mendukung dekarbonisasi sistem energi.  Itu dilakukan dengan meningkatkan bauran energi terbarukan di PLTB lepas pantai sebesar 11,7 GW (9,7 persen) pada 2030 dan PLTB daratan sebesar 30 GW (10,5) pada 2045. Taman panel surya (solar park) sendiri sementara akan mencapai 8,7 GW (7,2 persen) pada 2030, dan akan meningkat 20,6 persen pada 2045.  Demi mencapai bebas emisi, dibutuhkan investasi yang signifikan pada sektor energi, transportasi, pertanian, dan industri. "Berdasarkan kajian World Bank, total pembiayaan yang dibutuhkan untuk dekarbonisasi sekitar USD 114 miliar pada 2022-2040," ujar Thi Ha.  Vietnam pun telah mengeluarkan strategi terbaru untuk mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Bahkan mulai 2025, Vietnam berkomitmen untuk mengganti 100 persen busnya dengan bus listrik dan memperlengkapi infrastruktur yang mendukung elektrifikasi sistem transportasi di Vietnam.  Sementara itu, pembangkit listrik di Filipina didominasi 57 persen oleh batu bara pada 2020, dengan bauran energi terbarukan mencapai 21 persen pada 2020. Bert Dalusung, Energy Transition Advisor Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) menuturkan bahwa untuk pertama kalinya Filipina mempunyai rencana yang fokus pada pengembangan energi terbarukan.  "Pada skenario energi bersih ini, Filipina menargetkan 30 peren dan 50 persen pangsa energi terbarukan di bauran pembangkit listrik pada 2030 dan 2040," ungkap Bert.

Kawasan Asia Tenggara Menuju Transisi Energi, Potensi dan Tantangannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#target net zero emission 2060

Berita Terkini