<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/EP-2990240711.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi migas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi migas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Prospek investasi sektor hulu minyak dan gas (migas) Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan bakal cerah. Pertumbuhan investasi ini sejalan dengan proyeksi permintaan migas global yang diperkirakan mencapai puncaknya tahun 2029. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menyatakan penting untuk memaksimalkan produksi migas hingga tahun 2029 sebelum permintaan mulai turun kembali. Insentif non-fiskal seperti izin dan pembebasan lahan dari pemerintah sangat penting bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk terus berinvestasi di Indonesia. Di saat yang sama, insentif fiskal juga diperlukan karena negara lain juga berupaya menarik investor. "Perubahan profil investor dan potensi biaya tambahan dari satgas yang dibentuk pemerintah menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan investasi migas ke depan," kata Moshe, dalam keterangannya, Rabu (21/8). Dalam laporan BMI, sebuah unit riset Fitch Solutions, Indonesia dan Malaysia diproyeksikan menjadi pusat investasi hulu migas di Asia Tenggara. Hal ini didorong penemuan baru ladang gas alam cair (LNG) serta inisiatif proyek penangkapan karbon di kedua negara. Menurut BMI, total belanja modal (capex) empat perusahaan migas utama di ASEAN diperkirakan mencapai USD 24 miliar pada tahun 2024, naik 8 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 total capex akan menjadi USD 31 miliar, di atas perkiraan awal USD 22 miliar. BMI mencatat sebagian besar belanja modal akan difokuskan pada pengembangan ladang gas alam dan infrastruktur LNG dan regasifikasi. Investasi ini diharapkan mendominasi sektor hulu migas di kawasan tersebut. "Pertumbuhan produksi gas alam diproyeksikan meningkat mulai 2025 dan seterusnya karena BUMN migas bersiap mengembangkan jaringan proyek di negara-negara tersebut," tulis BMI. BMI memperkirakan, BUMN migas di ASEAN akan mempertahankan belanja modal yang tinggi untuk meningkatkan produksi gas alam, dengan pertumbuhan produksi gas antara 2024-2028 mencapai 4,7 persen year on year (yoy). Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan pertumbuhan rata-rata -1,4 persen yoy selama 2019-2023. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan, hingga tahun 2029 investasi sektor hulu migas Indonesia akan mencatatkan portofolio signifikan dengan total 141 proyek senilai USD 36,25 miliar, atau setara Rp 543 triliun. Enam diantaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi USD 32,47 miliar (Rp 487 triliun), sementara 135 proyek non-PSN senilai USD 3,78 miliar (Rp 57 triliun). Hulu Migas Mendorong Ekonomi Data SKK Migas juga mencatat, investasi sektor hulu migas sepanjang 2024 akan mencapai USD 16 miliar. Dengan asumsi setiap USD 1 yang dibelanjakan memberi nilai tambah 5,4 kali lipat maka multiplier effect ekonomi yang diciptakan mencapai USD 86 miliar, atau setara Rp 1.380 triliun. Hingga tahun 2029, total investasi sektor hulu migas diperkirakan Rp 543 triliun dengan potensi nilai tambah Rp 2.932 triliun. Jumlah ini setara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saat ini. Adapun tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sektor hulu migas saat ini sudah di atas 58 persen, melampaui target pemerintah sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi besar di sektor hulu migas tidak hanya menguntungkan perusahaan asing tetapi juga pengusaha nasional. Dampak positif lainnya termasuk peningkatan penyediaan lapangan kerja dan penguatan sektor ekonomi domestik. Melihat berbagai fakta tersebut, sektor hulu migas makin menarik perhatian investor sebagai komponen kunci untuk mendukung program ketahanan energi yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029. Prioritas Menteri Baru Dukungan yang kuat dari pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor hulu migas dan menjadikannya sebagai salah satu sektor prioritas yang penting. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari memandang penunjukan dua menteri baru: Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, menunjukan pemerintah menaruh perhatian besar dalam sektor migas dan investasi. Tiga prioritas sudah disampaikan Bahlil dalam acara serah terima jabatan yakni mengerek lifting minyak, hilirisasi hilirisasi Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan perbaikan di sektor mineral dan batu bara (minerba). Prioritas ini diyakini dapat diwujudkan guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Jika lifting minyak berhasil digenjot, hilirisasi LPG terlaksana, dan sektor minerba sukses diperbaiki, Indonesia akan mendapat berkahnya. Penerimaan negara meningkat dan subsidi energi bisa dialihkan untuk sektor produktif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi," kata Akbar. Adapun Rosan yang merupakan mantan Ketua Kadin dipercaya mampu mencapai target investasi. "Jika target investasi Rp 1.650 triliun dapat terealisasi, multiplier effect-nya sangat bermanfaat. Selain menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi 5,2&nbsp;persen bisa tercapai," kata dia. Upaya meningkatkan investasi di hulu migas guna menaikkan produksi minyak dan gas membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait, antara lain penyederhanaan regulasi investasi, pemberian insentif perpajakan, serta perubahan skema bagi hasil. Selain akan mampu mengelola cadangan migas, masuknya para investor global akan terus membawa manfaat bagi penerimaan negara dan manfaat berganda.

Hingga tahun 2029, total investasi sektor hulu migas diperkirakan Rp 543 triliun dengan potensi nilai tambah Rp 2.932 triliun.

Riset Sebut Indonesia dan Malaysia Bakal jadi Pusat Investasi Hulu Migas di Asia Tenggara, Seperti apa Prospeknya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SAKA.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, sepanjang 2022, nilai pengadaan barang dan jasa (pbj) industri hulu migas nasional mencapai USD 6,08 miliar, atau setara Rp 91 triliun. Adapun Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 64,75 persen, atau melampaui target komitmen yang sebesar 57 persen.  Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan, dibandingkan tahun sebelumnya atau 2021, nilai pbj tahun lalu naik lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp 30 triliun. Sementara itu, TKDN juga naik 6 persen poin dari sebelumnya 58,95 persen.  "Ini menunjukkan kemampuan pabrikan lokal dalam memenuhi kebutuhan industri hulu migas terus bertumbuh," katanya dikutip dari Antara, Minggu (12/2).  Demikian disampaikan Rudi Satwiko saat membuka Lokakarya Strategi Rantai Suplai Hulu Migas dan Pemaparan Program Kapasitas Nasional 2023 di Jakarta, Jumat (10/2). Lokakarya tersebut diikuti 118 perwakilan perusahaan, termasuk penyedia barang/jasa serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).  Ia mengatakan pemerintah melalui SKK Migas terus mendorong penggunaan produk dalam negeri kegiatan usaha minyak dan gas bumi. "Tahun ini, SKK Migas akan fokus mengembangkan dan mengintegrasikan kemampuan para produsen lokal sehingga menghasilkan produk baru yang mampu menjawab kebutuhan industri hulu migas nasional," ujar Rudi.  Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi menambahkan, sejak 2021, SKK Migas mengimplementasikan program peningkatan kapasitas nasional. Diantaranya melalui pembinaan kapasitas daerah di lima wilayah operasi, pengembangan kapasitas nasional, dan pembinaan pabrikan dalam negeri untuk memasuki pasar internasional.  "Kami menjalankan program penilaian bersama yang diikuti 29 pabrikan lokal pada 2021 dan 47 pabrikan di 2022. SKK Migas bahkan sudah menerbitkan buku kemampuan nasional 2021," kata Erwin.  Prinsipnya, kata Erwin, SKK Migas akan terus mendorong terciptanya produk tiga aspek keunggulan untuk mendukung kebutuhan kegiatan operasi migas, yaitu "quality" (kualitas), "price" (harga), dan "delivery" atau waktu penyerahan. Semua itu dilakukan dalam rangka memenuhi target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.  Pada 2023, Forum Kapasitas Nasional akan kembali diadakan pada 26-27 Juli di Jakarta dengan tema "Pengembangan Integrasi Kapabilitas Dalam Negeri Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Nasional". Seperti tahun sebelumnya, Forum Kapasitas Nasional akan didahului "event" pra Forum Kapasitas Nasional di Surabaya, Sorong, Balikpapan, Batam, dan Palembang.

Sepanjang 2022, Nilai PBJ di Industri Hulu Migas Capai Rp 91 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SAKA.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah menggenjot produksi industri migas. Mereka pun mempertemukan produsen dengan konsumen untuk bisa mengoptimalkan gas alam.  Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, gas merupakan komoditas vital untuk transisi energi di Indonesia. Meskipun memulai transisi energi baru terbarukan (EBT), kebutuhan energi fosil masih bakal meninggi dalam beberapa tahun ke depan.  "Kita tahu bahwa produksi LPG dan propana di Indonesia menurun. Akhirnya, impor LPG meningkat," ujarnya dalam pembukaan Gas Expo di Surabaya Senin (29/8).  Gas alam dipilih sebagai sumber energi yang ideal untuk transisi karena fungsinya bukan hanya untuk menggerakkan mesin. Namun, bisa dijadikan bahan pendukung industri kimia.  Karena itu, SKK Migas terus menggenjot produksi di wilayah lumbung energi seperti Jatim. Proyek-proyek gas baru kini mulai terealisasi.  "Hari ini (kemarin, Red) saya mendapat kabar baik bahwa JTB (Jambaran Tiung Biru) akhirnya gas in. Seharusnya tak lama lagi bakal on stream," ungkapnya.  JTB yang dikelola Pertamina EP Cepu (PEPC) itu bisa menyalurkan gas alam hingga 192 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Jumlah itu menambah kapasitas produksi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) yang saat ini sebesar 520 mmscfd.  "JTB mengganti peran Blok Cepu," katanya.  Saat ini Blok Cepu menjadi produsen minyak terbesar secara nasional dengan kontribusi mencapai 28 persen dari produksi total nasional. Sayangnya, tahun ini produksinya menurun karena faktor alamiah dan beberapa kendala teknis yang menghambat operasi.  "Penurunan ini bisa diantisipasi dengan segera merealisasikan rencana percepatan pengeboran infill drilling dan Kedung Keris West serta pengembangan untreated gas," tuturnya.  Fatar menambahkan bahwa masih ada beberapa sumur gas di wilayah Jawa yang bisa on stream dalam waktu dekat. Misalnya, proyek yang sedang dikelola Husky-CNOOC Madura Limited. Proyek dengan potensi gas sebanyak 100 mmscfd itu diperkirakan mulai on stream dalam kuartal IV tahun ini.  "Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau produksi tambahan ini tak dimanfaatkan, bisa jadi oversupply," paparnya.  Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi mengatakan, potensi pertumbuhan produksi gas di wilayahnya cukup besar. Pada 2030 produksi di Jabanusa bisa tembus 900 mmscfd. Karena itu, pengusaha dan masyarakat seharusnya tak perlu khawatir dengan suplai.  LAJU PRODUKSI GAS BUMI 10 TAHUN TERAKHIR  Tahun | Produksi  2012 | 8.419 mmscfd  2013 | 8.130 mmscfd  2014 | 8.218 mmscfd  2015 | 8.078 mmscfd  2016 | 7.938 mmscfd  2017 | 7.620 mmscfd  2018 | 7.764 mmscfd  2019 | 7.235 mmscfd  2020 | 6.665 mmscfd  2021 | 6.662 mmscfd  Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2021

JTB dan Sumur Gas Lain segera On Strem, Produsen-Konsumen Dipertemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-kinerja-transparan-skk-migas-terapkan-sistem-manajemen-antisuap_m_199328.jpeg" alt="Ilustrasi SKK Migas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SKK Migas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - SKK Migas melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penurunan harga minyak yang terjadi akhir-akhir ini. Tujuannya adalah agar kegiatan operasi hulu migas tetap dapat dilaksanakan dengan baik sehingga target produksi tidak terdampak oleh penurunan harga tersebut.  Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Dwi Soetjipto mengatakan, untuk mendapatkan kebijakan yang tepat, SKK Migas berkoordinasi dengan KKKS membahas langkah-langkah yang akan dilakukan. "Kami berkoordinasi dengan KKKS untuk membahas langkah-langkah agar kegiatan operasi dan pengembangan di lapangan dapat tetap dilaksanakan sesuai Work, Program, and Budget (WP&amp;B) tahun 2020 yang sudah disepakati bersama," ujarnya Senin (9/3).  Pihaknya memantau kegiatan investasi dan produksi KKKS, melalui rencana pengembangan lapangan (Plan of Development), rencana program tahunan (WP&amp;B), serta melalui persetujuan Authorization for Expenditure (AFE). Melalui evaluasi tersebut, SKK Migas dapat mengetahui keekonomian masing-masing lapangan.  Data inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun strategi agar kegiatan operasi dan pengembangan lapangan tidak terhenti ketika harga minyak turun. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, lembaganya mungkin akan melakukan revisi program dan kalkulasi lebih seksama atas program yang diajukan KKKS.  "Kami akan melakukan kalkulasi teknis dan ekonomis, untuk menentukan program-program mana yang prioritas dan mana yang direvisi, tanpa menurunkan target-target dalam WP&amp;B," tambahnya.  Deputi Dukungan Bisnis, Sulistya Hastuti Wahyu mengatakan, pihaknya akan membantu KKKS melalui peningkatan pelayanan terhadap perizinan yang dibutuhkan. Harapannya dengan bantuan yang lebih baik, biaya dapat semakin efisien dan program dapat direalisasi tepat waktu.  "Seperti diketahui sebelumnya, pada awal tahun SKK Migas telah meluncurkan program One Door Service Policy (ODSP) untuk mempercepat perizinan. Momen ini kami gunakan untuk meningkatkan layanan kami kepada KKKS, melalui kerja sama dengan BKPM, sehingga pengurusan perizinan dapat dilakukan lebih cepat," pungkasnya.

Harga Minyak Tergelincir, SKK Migas Belum akan Revisi Target Produksi