<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/3e7ad8b1-94d7-4883-be3f-3d6485fd8c78-4254607201.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, merespons kehadiran Kapal RS Apung Malahayati di wilayah terdampak bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, merespons kehadiran Kapal RS Apung Malahayati di wilayah terdampak bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapal Rumah Sakit (RS) Apung Laksamana Malahayati di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, keberadaan kapal tersebut menjadi jawaban konkret atas keterbatasan akses layanan kesehatan yang selama ini dialami masyarakat, khususnya di wilayah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Marinus menyebut, Kapal RS Apung Malahayati merupakan wujud nyata komitmen PDIP dalam menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil dan pesisir. &ldquo;Kapal Malahayati ini dipersembahkan untuk rakyat oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kapal ini hadir untuk menjawab tantangan keterbatasan akses layanan kesehatan masyarakat,&rdquo; kata Marinus kepada wartawan, Kamis (22/1). Ia merasa terkesan dengan antusiasme warga Tapanuli Tengah yang memanfaatkan layanan kesehatan sejak hari pertama kapal bersandar. Tingginya animo masyarakat menjadi bukti bahwa layanan kesehatan gratis yang disediakan sangat dibutuhkan. &ldquo;Kita melihat langsung bahwa pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan, terutama oleh masyarakat yang belum mampu atau belum terjangkau oleh layanan kesehatan negara,&rdquo; ujarnya. Marinus menambahkan, sebelum berlabuh di Tapanuli Tengah, Kapal RS Apung Laksamana Malahayati telah melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya di Aceh, yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Kapal RS Apung Laksamana Malahayati dijadwalkan berada di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga 24 Januari 2026. Selama beroperasi, kapal ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, layanan dokter spesialis, operasi ringan, hingga sistem rujukan ke rumah sakit terdekat bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. Dengan dukungan peralatan medis yang memadai untuk pelayanan kesehatan dasar dan operasi kecil, Kapal RS Apung Laksamana Malahayati diharapkan terus menjadi solusi nyata dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Legislator PDIP apresiasi Kapal RS Apung Malahayati yang bantu atasi keterbatasan akses kesehatan warga terdampak bencana di Tapteng.

Legislator PDIP Senang Kapal RS Apung Malahayati Mampu Respons Keterbatasan Akses Kesehatan Warga Terdampak Bencana di Tapteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/korban-di-tapanuli-2400355042.jpg" alt="MENCARI YANG TERSISA: Penduduk Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumut, mengais sisa barang di rumah yang diterjang banjir, Kamis (4/12/2025). (AFP)" width="100%">
<figcaption>MENCARI YANG TERSISA: Penduduk Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumut, mengais sisa barang di rumah yang diterjang banjir, Kamis (4/12/2025). (AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah pusat menjelaskan penyebab banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumut).&nbsp; Permintaan itu ditegaskan dengan langkah sejumlah kepala desa di Tapteng yang berkirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Oloan Pasaribu selaku kepala Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Tapteng dalam suratnya menyatakan, keprihatinan atas pemberitaan aparat hukum yang mengaitkan PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) sebagai salah satu korporasi penyebab banjir bandang dan longsor di Tapteng dan Tapanuli Selatan (Tapsel).&nbsp; "Kami dapat menjelaskan bahwa aktivitas PT. Tri Bahtera Srikandi bukanlah penyebab bencana banjir bandang dan longsor yang menghanyutkan ribuan kubik kayu di Aek Garoga," kata Oloan Pasaribu dalam suratnya sebagaimana yang disampaikan dalam keterangn persnya yang diterima JawaPos.com pada Rabu (14/1). Pemerintah diminta menyampaikan penjelasan soal bencana agar sesuai degnan fakta geografis dan kondisi riil di lapangan. Menurut Oloan, berdasarkan pengetahuan aparatur desa dan pengecekan langsung di lapangan, aktivitas PT TBS tidak berkaitan dengan peristiwa banjir bandang yang terjadi di DAS Aek Garoga. Aliran air dari area PT TBS hanya berupa mata air kecil yang mengalir ke Aek Nahombar. Lalu bermuara ke Sungai Muara Sibuntuon dengan jarak sekitar 3&ndash;4 kilometer dan alur sungai yang sempit serta berkelok. &ldquo;Dengan kondisi itu sangat tidak mungkin kayu-kayu dari area PT TBS dapat hanyut hingga ke jembatan Aek Garoga,&rdquo; tulis Oloan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017022084/pekan-depan-bareskrim-polri-gelar-perkara-penetapan-tersangka-temuan-kayu-gelondongan-di-tapanuli-selatan">Pekan Depan Bareskrim Polri Gelar Perkara Penetapan Tersangka Temuan Kayu Gelondongan di Tapanuli Selatan</a> Begitu juga dengan lahan yang masuk dalam izin lokasi PT TBS bukan kawasan hutan negara, melainkan areal penggunaan lain (APL) yang sejak lama telah digarap masyarakat dengan tanaman karet, durian, aren, petai, dan sebagian sawit. Sejumlah lahan masyarakat di Desa Anggoli tidak pernah diganti rugi karena warga masih menggantungkan hidup dari hasil kebun mereka.&nbsp; Lebih jauh Oloan menyebut, titik longsor yang terjadi di sekitar Desa Anggoli berada di lahan milik masyarakat, bukan di areal bukaan PT TBS. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Anggoli berharap Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang arif.&nbsp; Kepala Desa Simanosor, Tua Pandapotan Batubara dalam surat terpisah menyatakan, tudingan terhadap PT TBS sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga sebagai keliru, menyesatkan, dan tidak logis. &ldquo;Kami yang sangat mengenal kondisi lapangan, jaringan aliran sungai, dan aktivitas PT TBS menilai tudingan tersebut tidak sesuai dengan fakta,&rdquo; jelas Tua Pandapotan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017025933/prajurit-tni-ad-evakuasi-puluhan-warga-terjebak-banjir-susulan-di-tapanuli-tengah-sumut">Prajurit TNI AD Evakuasi Puluhan Warga Terjebak Banjir Susulan di Tapanuli Tengah Sumut</a> Ia merinci, sebelum dikembangkan menjadi kebun sawit, areal PT TBS merupakan kebun rakyat, bukan kawasan hutan negara. Dari tiga lokasi kebun yang dibuka, hanya sekitar 20 hektare yang masuk wilayah DAS Garoga. Selain itu, sungai-sungai yang berhulu dan melintasi kebun PT TBS tidak terhubung dengan Sungai Aek Garoga yang meluap saat bencana. &ldquo;Secara geografis, mustahil air dan kayu dari lokasi PT TBS mengalir ke hulu Sungai Garoga yang berjarak 4 hingga 5 kilometer,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Kepala Desa Hutagurgur, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rinto Harean Sibabangun juga membuat surat tertulis terkait banjir di wilayahnya. "Tidak ada kayu gelondongan yang hanyut ke aliran sungai hutagurgur yang berasal dari bukaan lahan PT TBS pada saat terjadi bencana alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Rinto Harean Sibabangun.&nbsp; Para kepala desa menilai klarifikasi ini penting untuk mencegah kesimpulan sepihak yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan ketidakadilan hukum. Mereka berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali informasi yang beredar, dengan mengedepankan verifikasi lapangan dan keterangan dari masyarakat yang tinggal langsung di wilayah terdampak.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016951923/memilukan-tim-sar-temukan-bangkai-satwa-langka-orangutan-tapanuli-di-antara-tumpukan-kayu-gelondongan">Memilukan, Tim SAR Temukan Bangkai Satwa Langka Orangutan Tapanuli di Antara Tumpukan Kayu Gelondongan</a> Langkah berkirim surat ke Presiden Prabowo ini disebut sebagai ikhtiar terakhir pemerintah desa agar penanganan bencana alam di DAS Aek Garoga tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh terhadap faktor alam, tata ruang, dan kondisi geografis setempat. &nbsp; Sebelumnya, Kajian ilmiah tim IPB University menyatakan bahwa aktivitas PT TBS tidak menunjukkan bukti kuat sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga, Sumut.&nbsp; Temuan IPB mengungkap fakta lain, bahwa luasan kebun PT TBS yang benar-benar berada di wilayah DAS Garoga sangat kecil, bahkan diperkirakan kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS yang mencapai sekitar 12.767 hektare. Dari total izin lokasi 2.497 hektare, lahan yang telah dibuka hanya sekitar 282 hektare, dan yang telah ditanami sawit baru 86,5 hektare. &nbsp; &ldquo;Jika dibandingkan dengan skala DAS, kontribusi luasan tersebut secara hidrologis sangat terbatas. Secara ilmiah, sulit menyimpulkan bahwa luasan sekecil itu menjadi pemicu utama bencana berskala besar,&rdquo; ujar Guru Besar Bidang Kehutanan IPB University Prof. Dr. Yanto Santoso. &nbsp; Hasil kajian IPB menyimpulkan bahwa bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah, antara lain: curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, kondisi geologi berupa batuan induk liat masif yang kedap air, solum tanah yang tipis pada lereng-lereng curam, serta kemiringan lereng yang tinggi. (*)

Kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut meminta pemerintah pusat menegaskan penyebab banjir bandang dan longsor.

Kepala Desa di Tapteng Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Banjir di Longsor DAS Aek Garoga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/9e7e1ec9-f4b1-40ea-b050-9971ece30232-297857570.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan warga Tapteng. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan warga Tapteng. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kunjungan dilakukan pada Senin (1/12), untuk melihat langsung kondisi warga terdampak bencana. Presiden meninjau tempat tidur darurat yang digunakan warga di titik pengungsian. Ia juga mengecek posko kesehatan, menyapa masyarakat, dan berdialog untuk mendengar kebutuhan mereka secara langsung. Usai mendampingi, Sigit menyampaikan bahwa Presiden memberikan beberapa instruksi tegas terkait penanganan bencana. Salah satunya adalah percepatan perbaikan jalur yang terputus akibat banjir. &ldquo;Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan,&rdquo; kata Sigit. Sigit juga mengungkapkan bahwa Presiden meminta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diprioritaskan. Termasuk bantuan penting untuk mendukung aktivitas harian seperti ketersediaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM). &ldquo;Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betyl dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Sigit. Kapolri menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan unsur forkopimda telah menerima instruksi tersebut. Ia memastikan koordinasi lintas instansi bergerak cepat agar seluruh tugas penanganan dapat berjalan tanpa hambatan. &ldquo;Saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB Kementerian PU, Kementerian PMK, gubernur, bupati, wali kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti,&rdquo; ucap Sigit. Selain mendampingi Presiden, Kapolri juga menyiapkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Bantuan bertajuk Polri untuk Masyarakat tersebut dikirim menggunakan tujuh truk berisi bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan harian lainnya. Dengan kehadiran Presiden dan Kapolri di lokasi bencana, pemerintah berharap penanganan darurat dapat berjalan lebih cepat. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada seluruh warga yang terdampak banjir. &nbsp;

Kapolri dampingi Presiden meninjau pengungsian banjir Tapteng, memastikan perbaikan jalur terputus dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Kapolri Dampingi Presiden Tinjau Pengungsian Banjir Tapteng, Instruksi Percepatan Perbaikan Jalur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/yCUEcDxwDZ6RqirwgQlOw30ltuUF5q1ZYPXbYrrW-1-413755547.jpg" alt="Bencana hidrometeorologi melanda wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan membuat situasi kian genting. (TikTok)" width="100%">
<figcaption>Bencana hidrometeorologi melanda wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan membuat situasi kian genting. (TikTok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana hidrometeorologi melanda wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan membuat situasi kian genting. Tak hanya banjir besar dan longsor yang memutus jalur utama di Sibolga, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Mandailing Natal (Madina), dan Tapanuli Selatan (Tapsel), kini sebanyak 50 warga Tapteng dilaporkan terjebak di tengah hutan tanpa akses keluar. Mereka mengungsi seadanya di tengah butan setelah longsor menutup jalan dari dua sisi dan meminta pertolongan kepada Bupati. &ldquo;Pak Bupati, tolong kami di sini, Pak Bupati. Kami di tengah hutan ini. Kiri-kanan longsor. Nggak ada lagi jalan keluar,&rdquo; ujar seorang warga dalam video yang beredar luas, dikutip Rabu (26/11). &ldquo;Tolong kami, tolong. Ada sekitar 50 orang, Pak Bupati. Kiri-kanan udah hancur ini tolong secepatnya,&rdquo; lanjutnya dengan suara panik. Dalam video yang diunggah akun rose_zebua28, puluhan warga tampak mengemper di bawah pepohonan dengan perlindungan seadanya: payung, terpal, dan plastik. Mereka bertahan di tengah hujan sambil menunggu bantuan datang. Madina Terparah, Ribuan Rumah Terendam Di Mandailing Natal, dampak banjir menjadi yang paling parah. Ribuan rumah di empat desa di Siulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis, terendam air setinggi 1&ndash;2 meter. Hingga Selasa (25/11), air belum juga surut akibat hujan deras yang tak kunjung berhenti. &ldquo;Rumah kami masih tergenang air. Saudara di Lubuk Kapundung I, II, dan Rantau Panjang sudah mulai kembali untuk bersih-bersih. Tapi bantuan belum turun sama sekali. Kami sulit keluar karena satu-satunya jalur akses adalah transportasi udara,&rdquo; ungkap Sadun Lubis, seperti dikutip dari Sumut Pos (Jawa Pos Grup). Tapsel Lumpuh: Tiga Jalur Nasional Putus Total Kerusakan parah juga terjadi di Tapanuli Selatan. Tiga jalan nasional&mdash;Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur&mdash;putus total di lima titik sekaligus: Lintas Barat Danau Siais&ndash;Pantai Barat Natal amblas di Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur. Lintas Tengah tertutup longsor di Parsalakan, Tobotan, dan Aek Nabara, serta terendam banjir hingga 30 cm di Aek Sijorni, Desa Silaiya. Lintas Timur terganggu akibat longsor besar di Desa Pengkolan, Sipirok, yang menutupi hampir seluruh badan jalan. &ldquo;Longsor di Tobotan dan Aek Nabara menyeret empat mobil ke jurang. Hingga kini belum bisa dievakuasi,&rdquo; ujar Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Tapsel, Mara Sutan Harahap. Sibolga&ndash;Tapteng: Ribuan Warga Terdampak Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016879318/ramalan-zodiak-aquarius-dan-pisces-26-november-2025-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 26 November 2025: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a> Di Kota Sibolga, banjir melanda Kecamatan Sibolga Selatan. Sedangkan di Tapanuli Tengah, sembilan kecamatan terendam dengan total 1.092 keluarga terdampak. Akses antarwilayah juga terputus akibat longsor di Jalan Nasional Tarutung&ndash;Sibolga, tepatnya di Parsikkaman, Kecamatan Sitahuis. Kondisi ini membuat bantuan dan mobilitas warga semakin tersendat. Hingga laporan ini disusun, penanganan darurat masih berlangsung, sementara cuaca ekstrem diperkirakan terus berlanjut dan berpotensi memperburuk situasi di lapangan. Pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan warga yang terisolasi dan memulihkan akses vital di Pantai Barat Sumatera Utara.

Bencana hidrometeorologi di Pantai Barat Sumatera Utara, 50 warga terjebak, ribuan rumah terendam, akses jalan putus total.

50 Warga Tapteng Terjebak di Tengah Hutan karena Longsor: Tolong Kami, Pak Bupati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jeritan-hati-honorer-jambi-kami-hanya-melihat-asn-terima-thr_c_215914.jpeg" alt="Ilustrasi: tenaga honorer yang bisa melihat ASN menerima THR di Idul Fitri 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: tenaga honorer yang bisa melihat ASN menerima THR di Idul Fitri 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/bupati-tapteng/">Bupati Tapanuli Tengah</a> (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani menegaskan bahwa gaji tenaga honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) wajib dibayarkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya. Jika tidak dibayarkan, Bakhtiar Ahmad Sibarani siap menindak tegas pimpinan organisasi perangakat daerah (OPD) terkait.  "Saya tegaskan gaji para Honorer/TKS yang bekerja di Pemkab Tapteng dibayar minimal tanggal 5 setiap bulannya. Jika tidak dipatuhi, OPD yang bersangkutan akan saya tindak tegas," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.  Penegasan Bakhtiar Ahmad itu dikemukakan di hadapan seluruh pimpinan OPD Tapteng di Sibolga, pada Selasa (2/2).  Dia tidak menjelaskan bentuk tindakan tegas yang akan dilakukan jika gaji honorer terlambat dibayarkan.  Menurut Bakhtiar, gaji atau upah tenaga honorer tersebut adalah hak setiap tenaga kerja. Mereka berhak mendapatkan haknya sesuai waktu. Apalagi para honorer atau TKS itu sudah bekerja dari pagi sampai sore. Bahkan bentuk pekerjaannya lebih berat ketimbang ASN yang berstatus PNS. Ditambah pula upah yang terima honorer itu jauh lebih kecil dibanding gaji PNS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/11/2018/wings-air-berpenumpang-bupati-tapteng-balik-ke-kualanamu/">Wings Air Berpenumpang Bupati Tapteng Balik ke Kualanamu</a>  Maka dari itu, dia mendorong seluruh pimpinan OPD <a href="https://www.jawapos.com/tag/tapteng/">Tapteng</a> untuk dapat membayarkan gaji honorer sesuai waktu yang ditentukan. Dengan tertibnya pembayaran gaji para honorer/TKS, maka kinerja mereka di seluruh OPD lebih terjaga. Mereka dapat melaksanakan kewajiban dengan baik.  "Saya pastikan hak-hak Honorer/TKS terpenuhi dengan baik di Pemerintah Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/tag/tapanuli-tengah/">Tapanuli Tengah</a>," janjinya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/64XChXZhbns

Ancaman Bupati Tapteng Jika Gaji Honorer Telat Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-4.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menanggapi serius perihal laporan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal itu, berkaitan dengan viralnya video yang mengindikasikan adanya kecurangan saat penghitungan suara.  Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rahmawaty Rasahan menyatakan bahwa, pihaknya telah menindak lanjuti laporan dari masyarakat. “Kita mendapati laporan dari masyarakat terkait adanya proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang mana telah ditetapkan oleh PKPU 3, maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Tapteng untuk melakukan pengecekan di lapangan. Termasuk meminta keterangan dari pengawasan TPS,” ujar Syafrida, Jumat (19/4).  Seharusnya, lanjut Syafrida, pengawas TPS mengingatkan kepada petugas KPPS. Dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan prosedur PKPU. “Karena, pengawas TPS harus mengingatkan prosedur yang dilakukan KPPS dalam melakukan penghitungan suara,” ucapnya.  Ia mengungkapkan, ada dua kemungkinan yang menanti jika pengawas TPS maupun KPPS terbukti lalai dan tidak mengikuti aturan yang ada. Maka, akan direkomendasi untuk penghitungan ulang atau sanksi pidana.  “Dengan membuka kotak suara melakukan penghitungan ulang dan dilakukan dengan tata cara PKPU 3 maupun PKPU 9. Sedangkan tindakan KPPS maupun pengawas TPS-nya itu, ada sanksi etik dan sanksi pidana yang mengancam bagi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS maupun pengawas pemilu terkait tidak berjalannya prosedur penghitungan yang sesuai aturan,” tegasnya.  Lebih lanjut dikatakan Syafrida, di Tapteng pihaknya melihat cukup masif. Ia mengungkapkan, tetapu pihaknya belum mendapatkan keterangan secara utuh dari jajaran Bawaslu Tapteng. "Namun saat ini petugas masih mengecek di lapangan,” tandas Syafrida.  Diketahui, video berdurasi 30 detik berisi tentang dugaan kecurangan saat pemungutan suara Pemilu 2019 di Tapteng viral di medsos. Terlihat petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terburu-buru melakukan penghitungan surat suara.  Penghitungan dilakukan tanpa meneliti surat suara, KPPS terus menyebut nama salah seorang caleg DPR RI dari Partai NasDem berinisial D. Insiden ini terjadi di TPS 1 Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.  Sedangkan video kedua merekam petugas KPPS dengan leluasa memasukkan surat suara ke kotak suara. Sedangkan TPS saat itu dalam kondisi sepi. Informasi yang diperoleh, video berdurasi 1 menit 25 detik itu berlokasi di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapteng.

Jika Terbukti, Bawaslu Sumut Rekomendasikan Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190418-WA0006_crop_670x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video yang menunjukkan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum 2019 viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah warga yang diduga petugas TPS sedang melakukan perhitungan surat suara dengan menyebutkan perolehan suara untuk salah seorang caleg DPR RI. Tetapi, seorang warga memastikan bahwa surat suara tercoblos bukan untuk caleg brinisial D dari Partai NasDem. "Jelas kali enggak itu. bah hayo kulihat dicucuknya bukan di Nasdem," kata salah seorang warga dalam rekaman tersebut dengan menggunakan logat setempat. Kecurangan tersebut, terjadi di TPS 1 Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain video tersebut, ada juga rekaman lain yang berisi rekaman seorang warga yang diduga petugas KPPS memasukkan beberapa surat suara kedalam satu kotak suara. Disebutkan, surat suara yang dimasukkan tersebut merupakan surat suara sisa. Namun sudah dicoblos untuk memenangkan seseorang caleg. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Komisioner Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi mengenai video tersebut. Saat ini, pihaknya sudah langsung memerintahkan Bawaslu Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk melakukan penelusuran terkait kejadian tersebut. "Kami sudah meminta agar Bawaslu disana melakukan penelusuran," ujarnya, Kamis (18/4). Suhadi menjelaskan, meski disebutkan peristiwa tersebut terjadi di beberapa lokasi. Namun pihaknya sebenarnya sangat berharap identitas lokasi tersebut terekam dalam video. Sehingga datanya lebih valid. Begitupun, Bawaslu Sumut lanjutnya, akan tetap melakukan penelusuran atas dugaan kecurangan ini. "Kita akan tetap melakukan penelusuran dan penyelidikan. Karena itu menjadi tugas kami," pungkasnya. Sementara itu, Anggiat Pasaribu salah seorang warga Tapteng mengungkapkan, dirinya memang sudah menduga keamanan Pemilihan Umum 2019 masih belum maksimal. Kecurangan pemilu dalam hal manipulasi data dikhawatirkan akan terjadi di Tapteng. Anggiat menuturkan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik kepala dinas, hingga camat dan lurah sudah sangat fulgar diperlihatkan di wilayah ini. "Bahkan kepala desa juga sudah bertindak terang-terangan untuk memenangkan caleg-caleg yang merupakan keluarga kandung dan kerabat bupati. Para kepala desa ini berani karena digaransi keamanannya," ujarnya. Selain Anggiat, hal yang sama juga dinyatakan Fitri, salah satu warga di Kecamatan Barus. Ibu satu anak ini menuturkan, intervensi dengan penyelenggara, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga sepertinya sudah terjadi. Beberapa saksi juga diakui sudah mendapatkan tekanan untuk tidak berontak tentang bagaimanapun hasil di TPS. "Tapteng ini sangat mencekam. Kami bagaikan berada di orde baru," ujarnya. Fitri dan masyarakat lainnya berharap mata seluruh Indonesia dapat tertuju di Tapanuli Tengah. Agar seluruh pihak yang terlibat dalam gurita politik ini tidak leluasa bertindak. "Tolong kami. Siapapun mohon pantau dan lihat Tapanuli Tengah ini," Pungkasnya.

Bawaslu Sumut Terima Laporan Dugaan Kecurangan di Tapteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-ketakutan-dengan-penampakan-buaya-sepanjang-25-meter_m_.jpg" alt="Warga menunjukkan lokasi kemunculan buaya di Aek Sordang." width="100%">
<figcaption>Warga menunjukkan lokasi kemunculan buaya di Aek Sordang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Desa Makarti Nauli dan Dusun Sordang, Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) dirundung ketakutan. Itu dikarenakan, seekor buaya berukuran besar kerap kali muncul di Aek (Sungai) Sordang yang berada dekat pemukiman penduduk. Keberadaan buaya itu semakin menggemparkan, menyusul kesaksian demi kesaksian soal buaya itu terus bergulir di masyarakat. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sudah melihat langsung buaya yang ditaksir berukuran 2,5 meter tersebut. Josh Tamba, 18, menyatakan, dirinya melihat buaya berada di parit yang bermuara ke sungai. Bahkan, Josh sudah berkali-kali melihat buaya itu muncul ke permukaan. "Pas tengah malam juga udah berkali-kali. Kemarin udah naik ke darat dia. Ada di atas tumpukan kelapa itu dia. Tapi saat kami dekati langsung lari dia," kata Josh, Selasa (29/1). Buaya itu pun sempat naik ke dekat rumah yang dihuninya. Josh pun sempat menunjukkan beberapa titik kemunculan buaya itu. Selain Josh, Martin Simbolon, 25, warga lainnya juga mengungkapkan hal senada. Bahkan, tidak hanya seekor, ia mengungkapkan ada dua ekor yang dilihatnya. Kedua predator terlihat saat sedang berjemur di tepian Aek Sordang. "Waktu itu lagi surut sungai. Terbuka-buka gitu mulutnya bang," ungkapnya. Saksi mata lainnya adalah Maslon Sitompul, 45, yang tinggal tak jauh dari tepi sungai. Dia menyaksikan langsung sang predator sedang bergerak naik ke atas sungai. Para pemancing yang ada di sungai juga melihatnya. "Tengoklah ini, bekas tapak sama cakarnya juga masih ada. Sekarang kami mulai takut mau beraktifitas di sungai," ujarnya. Maslon mengaku, cerita soal buaya itu memang sudah ada sejak dulu. Memang buaya itu tidak mengganggu. Tapi warga takut buaya itu memangsa mereka. &ldquo;Orangtua kami dulu juga cerita ada buaya di sungai ini. Memang tidak mengganggu kalau tidak ada yang salah. Kata orangtua dulu, dia muncul kalau ada yang berbuat salah, misalnya asusila, jadi jangan dibilang enggak ada, apa bohong orangtua kami?" ujarnya. Dari keterangan warga lainnya, buaya itu sempat terjerat jaring tiga pekan lalu. Saat itu, air sedang pasang. Warga memang sengaja memasang jaring. Sekira pukul 01.30 WIB ada suara gaduh di dekat jaring. Lalu setelah di lihat, ternyata buaya itu sudah terjerat di bagian ekor. Namun sayangnya buaya itu berhasil lepas. Kepala Desa Makarti Nauli, Nasrul mengaku, terus mendapatkan laporan dari warga tentang kemunculan hewan buas itu. "Ada yang lihat di air, mengambang gitu, katanya kalau balok (batang kayu besar), gak mungkin dia melawan arus,&rdquo; ungkap Nasrul. Sejauh ini, Nasrul memang belum mendapat bukti konkrit dokumentasi berupa foto atau video. "Kalau kita mau moto (memfoto) ini buaya-nya ya enggak mungkin ya kan. Yang penting kita sampaikan ke masyarakat jangan mandi-mandi di sungai atau di pinggir parit," ujarnya. Laporan warga, sudah disampaikan ke instansi terkait. Dia mengimbau warga agar tetap waspada. Beberapa malam terakhir, warga juga sudah menggelar ronda. Kendati tak memiliki bukti dokumentasi soal buaya, Nasrul berharap persoalan ini bisa dicarikan solusinya. Jangan sampai ada korban terlebih dahulu baru mendapat respon dari instansi terkait. &ldquo;Kita mau menampakan bukti fakta ril, kita belum bisa, kapan dan dimana. Harapan kami, dari dinas terkait bagaimana mengantisipasi. Jangan sampai memakan korban desa Makarti Nauli, itulah harapan kami," tandasnya.

Warga Ketakutan dengan Penampakan Buaya Sepanjang 2,5 Meter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/seekor-penyu-hijau-selamat-dari-perdagangan-gelap_m_.jpg" alt="Penyu Hijau yang berhasil diselamatkan Kelompok Konservasi Pantai Binasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (4/1)." width="100%">
<figcaption>Penyu Hijau yang berhasil diselamatkan Kelompok Konservasi Pantai Binasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (4/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seekor Penyu Hijau berhasil selamat dari perdagangan gelap hewan dilindungi. Hewan bernama latin Chelonia Mydas itu, diselamatkan oleh Kelompok Konservasi Pantai Binasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (4/1). Awalnya, penyu berkelamin bentina itu dibawa oleh nelayan dan dimasukkan ke dalam karung. Orang yang diduga akan menjual penyu itu, tertangkap basah oleh anggota kelompok konservasi di Kecamatan Sorkam. "Beruntung ada anggota yang melihat dan langsung memergoki pelakunya," kata Kordinator Kelompok Konservasi Pantai Binasi, Budi Sikumbang. Saat dipergoki, orang yang membawa penyu itu terlihat ketakutan. Dia langsung membuang karung uang berisi penyu dan melarikan diri. "Pelaku melarikan diri dengan sepeda motornya," imbuhnya. Lantas, anggota Kelompok Konservasi membawa penyu nahas tersebut. Setelah diperiksa, kondisinya mengalami luka-luka di beberapa bagian. Bahkan, penyu itu tampaknya trauma. &ldquo;Penyunya ada terluka, pas dibuang itu. Jadi masih diobati, nanti setelah sembuh baru kita lepaskan,&rdquo; jelas Budi. Kelompok konservasi ini, memang fokus pada penyelamatan penyu di kawasan Pantai Barat. Teranyar, mereka juga menemukan 115 butir telur penyu yang bersarang sekitar 500 meter sebelah selatan Pos 1. Yang ditemukan adalah telur penyu tempayan. Telur penyu kemudian dibawa ke penangkaran. &ldquo;Jadi sekarang, sudah ada total 4 sarang di lokasi penangkaran dan satu sarang sudah menetas,&rdquo; tandasnya.

Seekor Penyu Hijau Selamat dari Perdagangan Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hindari-kejaran-satpol-pp-pelajar-di-tapteng-hilang-di-sungai_m_.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan pencarian Martin, pelajar SMA yang hilang di Sungai karena lari dari kejaran Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan pencarian Martin, pelajar SMA yang hilang di Sungai karena lari dari kejaran Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Razia pelajar yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Tapanuli Tengah (Tapteng) berakhir petaka. Seorang pelajar hingga kini hilang, karena diduga hanyut di Sungai Sibuluan, Kamis (15/11). Pelajar itu diketahui bernama Martin Tamba, 17 siswa SMA Negeri 1 Sibolga. Awalnya, dia dan sejumlah rekannya membolos sekolah. Saat ditemukan Satpol PP, mereka langsung kabur. "Pada jam pelajaran korban cabut (bolos) dari sekolah menuju Hutadolok, Kelurahan Sibuluan Nalambok," kata S Waruwu, Babinsa setempat. Martin dan rekan-rekannya kabur ke arah hutan menuju Ramba Goring-Goring. Mereka kemudian menyebrang Sungai Sibuluan menuju Sibuluan Nauli. Sayangnya Martin hanyut. Warga Poriaha, Kecamatan Tapian nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah itu pun belum ditemukan hingga kini. Petugas gabungan masih melakukan upaya pencarian. "Saat ini kita lakukan penyisiran diatas permukaan sungai. Jadi kita lakukan pencarian terus," kata Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan SAR Sibolga, Beni Setiawan, Kamis (15/11). Tim gabungan pun sudah dibentuk. TNI, Polri, SAR dan aparat terkait lainnya masuk dalam tim. Mereka mengerahkan perahu karet hingga alat selam. Namun, tim akan mendapat kesulitan. Aliran Sungai Sibuluan adalah jalur aliran dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansihaporas Sibolga. "Saat ini air masih tenang. Karena bendungan Sipansihaporas belum terbuka," ujarnya. Pencarian akan dilakukan higga sore ini. Karena jika dilakukan malam hari, pencarian tidak efektif. "Kita akan hentikan sementara dan melanjutkan pencarian keesokan harinya," tandasnya.

Hindari Kejaran Satpol PP, Pelajar di Tapteng Hilang di Sungai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tapteng

Berita Terkini