<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211231-WA0012.jpg" alt="Khofifah Indar Parawansa ketika menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada 1999–2001 bersama Gus Dur. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Khofifah Indar Parawansa ketika menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada 1999–2001 bersama Gus Dur. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur rupanya sudah diusulkan sejak lama. Namun, sempat tertunda lantaran adanya hambatan administratif dan politik di Dewan Gelar. Salah satu faktor utama yang membuat proses pemberian gelar kepada Gus Dur tersendat adalah keberadaan Tap MPR terkait laporan pertanggungjawaban presiden tahun 2001. "Apa yang membuat Gus Dur terganjal untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional adalah karena ada TAP MPR tentang laporan pertanggung jawaban presiden tahun 2001. Karena waktu itu dianggap melanggar GBHN dan lain sebagainya," kata Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah dalam acara tasyukuran atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur dan Syaikhona Kholil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11). Ia menjelaskan, Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tersebut memang menjadi dasar politik yang menilai kepemimpinan Gus Dur kala itu berakhir dengan pencabutan mandat sebagai presiden. Akibatnya, secara hukum dan administratif, Dewan Gelar merasa belum memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan nama Gus Dur sebagai pahlawan nasional.&nbsp; &ldquo;Jadi, saat itu bukan karena Gus Dur tidak layak, tetapi karena masih ada Tap MPR yang belum dicabut, sehingga dianggap belum memenuhi syarat administratif,&rdquo; jelas Neng Eem. Namun, kata dia, perjuangan tidak berhenti di situ. PKB bersama sejumlah tokoh politik, agama, dan masyarakat sipil terus mendorong agar MPR meninjau ulang Tap MPR tersebut.&nbsp; &ldquo;Akhirnya kami berjuang secara konstitusional," tutur Neng Eem. Hasil perjuangan tersebut akhirnya terwujud, sehingga MPR resmi mencabut Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid resmi dicabut. Dengan dicabutnya Tap MPR tersebut, menurut Neng Eem, tidak ada lagi alasan bagi Dewan Gelar untuk menolak atau menunda pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur.&nbsp; &ldquo;Maka tidak ada alasan lagi bagi dewan gelar untuk menggagalkan, tidak menerima usulan bahwa Gus Dur memang amat sangat layak menjadi pahlawan nasional kita,&rdquo; tegasnya. Ia menegaskan, Gus Dur telah memberikan jasa besar bagi bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai pejuang kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme.&nbsp; &ldquo;Gus Dur bukan hanya tokoh Nahdlatul Ulama, tapi juga simbol toleransi dan penjaga nilai-nilai kebangsaan,&rdquo; imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPP PKB, Faisol Riza menyebut masih ada cita-cita besar almarhum Gus Dur yang belum sepenuhnya terwujud, yakni penegakan hukum yang benar-benar adil bagi semua rakyat Indonesia. Menurutnya, Gus Dur pernah menyebut bahwa bangsa Indonesia kerap menjadi bangsa penakut karena tidak berani menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang salah.&nbsp; &ldquo;Kami percaya, Presiden Prabowo memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita luhur itu menegakkan hukum yang adil dan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia,&rdquo; ujarnya. Faisol menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.&nbsp; &ldquo;Ini membanggakan kita semua karena dengan rahmat Allah SWT, kita dapat hadir dalam acara tasyakuran atas dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi pahlawan untuk kita semua,&rdquo; tuturnya. Faisol juga mengapresiasi peran MPR RI yang tahun lalu mencabut TAP MPR yang menjadi hambatan administratif bagi proses penganugerahan gelar pahlawan terhadap Gus Dur.&nbsp; &ldquo;Tanpa langkah berani MPR RI, mungkin sulit bagi kita menyaksikan penganugerahan ini tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memfasilitasi seluruh prosesnya,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Faisol menekankan bahwa DPP PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai dan ajaran yang telah diwariskan para pahlawan, khususnya dua tokoh besar yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. &ldquo;Tanpa perjuangan panjang dan kebesaran jiwa serta &nbsp;kepemimpinan Gus Dur yang &nbsp;mampu menjahit kembali perbedaan suku, ras, dan agama di tengah proses reformasi, mungkin kita tidak akan berada di titik ini. Beliau memastikan bahwa NKRI tetap utuh, eksis, dan berdaulat,&rdquo; pungkasnya.

MPR resmi mencabut TAP MPR yang menjadi hambatan pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur, menandai pencapaian penting.

Ternyata Gelar Pahlawan Gus Dur Sempat Tertunda di Dewan Gelar Akibat TAP MPR

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":1gh" class="ii gt"> <div id=":1gg" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/12e8e5bf-a03e-428c-b00b-7c399da29c09-1957127673.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 terkait pemberhentian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur&nbsp;sebagai Presiden Keempat RI. Nama baik Gus Dur pun dipulihkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik keputusan tersebut. Terlebih fraksi PKB yang mengusulkan untuk pencabutan TAP MPR tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah, ini adalah keputusan yang kita tunggu-tunggu sejak dulu, bagaimana Gus Dur sebagai Presiden ke-IV memang benar-benar konstitusional," kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Gus Dur adalah sosok yang sangat layak mendapat predikat sebagai Guru Bangsa. Sebab Gus Dur telah meletakkan pondasi pluralisme, toleransi, serta hubungan antara agama dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dan kita semua tahu siapa Gus Dur, bagaimana beliau semasa hidup sudah meletakkan pondasi pluralisme, menegakkan rule of law. Itu mengapa beliau sangat layak kita sebut sebagai Guru Bangsa, bukan malah dicap inkonstitusional," ujar Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Cak Imin menegaskan jika keputusan MPR RI mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sebagai keputusan yang tepat. Sebab, hal ini yang sudah dinantikan oleh PKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oya tentu sangat tepat (keputusan MPR), malah seharusnya sudah dari dulu itu diputuskan. Saya apresiasi kerja keras sahabat-sahabat Fraksi PKB di DPR juga MPR yang sejak lama memperjuangkan itu. Alhamdulillah hari ini terwujud," pungkas Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet secara resmi mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 dalam Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan Periode 2019-2024, Rabu (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015127375/mpr-resmi-cabut-tap-nomor-ii-tahun-2001-untuk-pulihkan-nama-baik-gus-dur">MPR Resmi Cabut TAP Nomor II Tahun 2001 untuk Pulihkan Nama Baik Gus Dur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet mengatakan keputusan itu menindaklanjuti surat usulan dari Fraksi PKB, dan secara resmi diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR pada dua hari sebelumnya pada Senin, 23 September.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR nomor II/MPR/2001, tentang pertanggung jawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Bamsoet.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

ini adalah keputusan yang kita tunggu-tunggu sejak dulu, bagaimana Gus Dur sebagai Presiden ke-IV memang benar-benar konstitusional

TAP MPR Pemecatan Gus Dur Dicabut, Cak Imin: Beliau Guru Bangsa, Jangan Dicap Inkonstitusional

TAP MPR Pemecatan Gusdur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TAP MPR Pemecatan Gusdur

Berita Terkini

Ternyata Gelar Pahlawan Gus Dur Sempat Tertunda di Dewan Gelar Akibat TAP MPR

TAP MPR Pemecatan Gus Dur Dicabut, Cak Imin: Beliau Guru Bangsa, Jangan Dicap Inkonstitusional

Download Aplikasi JawaPos.com