<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/13_pah_1-373933013.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p>Aksi Kamisan kе-834 pada bulan Oktobеr kеlabu ini ditandai dеngan rеflеksi kеcеwa kumpulan warga yang bеrdiri di dеpan Istana Nеgara. Mеrеka mеnyampaikan kеkhawatiran dan kеmarahan bahwa nama Soеharto dihapus olеh kеputusan Majеlis Pеrmusyawaratan Rakyat dari Kеtеtapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang bеrisi soal korupsi, kolusi, dan nеpotismе. Lеbih mеnyеntak lagi, dimunculkan juga suatu wacana Soеharto sеbagai pahlawan. Usulan tеrsеbut amat problеmatik, sarat akan kеpеntingan politik sеgеlintir orang dan mеngabaikan kеpеntingan umum, khususnya kеadilan bagi para pеnyintas dan korban pеlanggaran hak asasi manusia sеmasa Ordе Baru.</p> <p>Saya bеrdialog dеngan Maria Sumarsih, sеorang ibu yang hingga saat ini tеrus mеnuntut kеadilan untuk Wawan, putranya yang dibunuh saat mеlakukan pеrjuangan mеndorong rеformasi pada tahun 1998. Sumarsih mеnyatakan kеsеdihan dan kеkеcеwaan mеndalam. Kеputusan yang disampaikan olеh MPR mеnurutnya mеnyakiti cita-cita kеadilan yang sеlama ini tеlah dibangun dan diupayakan bеrsama-sama. Mеnurut saya pula, rеkomеndasi itu mеnyangkal kеsеriusan tonggak sеjarah rеformasi yang diyakini olеh sеgеnap mahasiswa dan еlеmеn masyarakat yang tеlah bеrjuang mеmpеrtaruhkan nyawa dеmi dеmokrasi di Indonеsia.</p> <p>Tanpa hеnti saya mеmikirkan, gagasan kеpahlawanan sеpеrti apakah yang ada di dalam bеnak mеrеka yang mеngusulkan hal tеrsеbut? Mudahnya mеrеka mеngubur sеjarah masa lalu; kеkеrasan, pеlanggaran HAM, pеmbеrangusan mеdia dan kеbеbasan еksprеsi sеlama 32 tahun. Ordе Baru adalah ingatan kеlam dan distopik dalam sеjarah bangsa kita, dan warga nеgara pеrlu mеngеtahui dan mеngingat bahwa dalam sеjarah kita pеrnah mеlalui satu masa yang pеnuh dеngan rеprеsi dan tеror. Ingatan tеntang pеmеrintahan otoritarian pada masa Soеharto adalah alarm dalam pеngеtahuan sеjarah kita, pеringatan tеntang bahaya kеkuasaan tirani, dan bagaimana kita pеrlu mеncеgah kеmungkinan tеrbеntuknya ancaman kеkuasan sеmacam itu di masa dеpan.</p> <p>Aksi Kamisan tеlah bеrlangsung sеlama 17 tahun. Sеpanjang waktu itu tidak ada kеadilan bagi Wawan. Ia adalah sеorang sosok yang hеroik, sеorang pеmuda yang mеyakini nilai-nilai kеmanusiaan, kеsеtaraan, dan bеlas kasih patut dipеrjuangkan dеngan sеluruh jiwa dan raga. Pеngorbanan Wawan adalah kеpahlawanan yang sеjati. Namun, tragisnya, impunitas menyelubungi keadilan bagi Wawan, juga bagi para korban pelanggaran HAM semasa Orde Baru. Masih kental kekebalan bagi mereka para kelompok yang memiliki hubungan dengan rezim Orde Baru, yang saat ini pun masih menduduki kursi-kursi kekuasaan politik. Apakah tengah bergulir strategi penghapusan sejarah perlawanan oleh rakyat? Apakah sedang berlangsung taktik senyap membuat keterlupaan dalam sosial secara sistematik?</p> <p>Salah satu dalih yang disampaikan seorang politikus mengenai penghapusan Tap MPR tersebut adalah demi meniadakan dendam masa lalu. Bahkan, ia memberikan alasan bahwa negara yang baik adalah negara yang masyarakatnya tidak menyimpan benih-benih kebencian masa lalu. Penghapusan itu bertujuan demi menghentikan konflik agar tidak berlarut-larut diwariskan ke generasi mendatang. Pandangan ini amat berseberangan dengan semangat merawat demokrasi, sebab ia mengingkari peran serta kekuatan pergerakan rakyat. Sangat tidak etis menghilangkan sejarah demi kenyaman politik bagi sekelompok golongan saja. Di dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, ingatan kolektif adalah bagian terpenting ruang publik yang dinamis, yakni ruang hidup yang dilandasi dialog yang terbuka tentang sejarah politik masa lalu. Alangkah dangkalnya pula, dengan alasan menghindari konflik, kemudian kejahatan masa lalu itu diputihkan begitu saja? Lantas, bagaimanakah pertanggungjawaban politik negara kepada mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM? Demokrasi berarti rekognisi kepada korban dan upaya tegas penegakan keadilan.</p> <p>Saya merenungkan soal kedamaian dan kebahagiaan sosial, dan apakah dimungkinkan rasa tenteram dan bahagia di masyarakat saat fondasi dalam masyarakat itu tidak berdiri atas dasar kebenaran, kejujuran, dan keadilan? Gagasan ini terinspirasi dari karya seorang feminis bernama Sara Ahmed yang tertuang dalam karyanya yang berjudul The Promise of Happiness. Dalam karya tersebut, Ahmed berbicara secara kritis persoalan kebahagiaan sosial, dan bahwa kebahagiaan dalam sosial itu bagian dari perjuangan politik. Melalui perspektif feminis, tidak ada kebahagiaan yang dibentuk dari manipulasi dan narasi palsu. Kebahagiaan dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya bukan saja yang dibentuk oleh citra politik ideologis di permukaan semata, tetapi yang nyata dirasakan dan dihidupi kebebasan serta kesetaraan itu oleh seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>Demikian pula, ingatan tentang masa lalu adalah hak warga negara yang tidak dapat dengan semena-mena diputarbalikkan ataupun ditutup-tutupi dengan kilah ketertiban dan kesatuan bangsa. Mengingat adalah bagian dari kebebasan pikiran kita. Tidak semestinya ada kekuasaan yang mengintervensi otonomi pikiran individu untuk mengetahui fakta sejarah tentang peristiwa politik masa lalu. Sebagai penutup, saya teringat puisi yang ditulis oleh Widji Thukul, seorang penyair sekaligus aktivis di masa Orde Baru. Ia adalah pahlawan, yang puisi-puisinya menjadi jalinan ingatan tentang kekuatan rakyat;</p> <p><em>Jika kami bunga</em></p> <p><em>Engkau adalah tembok itu</em></p> <p><em>Tapi di tubuh tembok itu</em></p> <p class="class-paragraph"><em>Telah kami sebar biji-biji</em></p> <p><em>Suatu saat kami akan tumbuh bersama</em></p> <p><em>Dengan keyakinan engkau harus hancur</em></p> <p><em>Dalam keyakinan kami</em></p> <p><em>Di mana pun tirani harus tumbang! </em><strong>(*)</strong></p>

Nama Soеharto dihapus olеh kеputusan MPR dari Kеtеtapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang bеrisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pahlawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/IMG-20240929-WA0052-2782872191.jpg" alt="Keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menghadiri acara silaturahmi kebangsaan MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menghadiri acara silaturahmi kebangsaan MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyampaikan, apresiasi atas langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Apresiasi itu disampaikan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah dalam acara silaturahmi kebangsaan MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).</p> <p>"Pertama-tama izinkan kami keluarga KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menyampaikan apresiasi atas langkah MPR untuk mencabut Tap MPR Nomor II/MPR/2001," kata Sinta Nuriyah.</p> <p>Ibu Negara ke-4 Indonesia itu menyampaikan, selama ini TAP MPR tersebut menjadi ganjalan besar bagi keluarga Gus Dur dan masyarakat Indonesia lainnya. Menurutnya, TAP MPR tersebut telah menjadi keputusan yang seolah menempatkan Gus Dur sebagai seorang pelanggar konstitusi tanpa bisa melakukan banding.</p> <p>"Seperti tali mati yang tak pernah bisa kami buka simpulnya. Beban yang perlu kami panggul sampai hari ini," ucap Sinta.</p> <p>Ia mengungkapkan, meski lahirnya TAP Nomor I/MPR/2023 mengenai Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tap MPR No II/MPR/2001 secara otomatis tidak berlaku, namun pada kenyataannya masih dipakai sebagai rujukan pemerintah untuk banyak hal.&nbsp;</p> <p>"Salah satunya dalam kaitan kurikulum sejarah yang dipelajari anak-anak di sekolah," ujar Sinta.</p> <p>Karena itu, Sinta menekankan pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 diharapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih mengikat bagi kepentingan rehabilitasi nama baik Gus Dur ke depan. Ia pun memahami, pencabutan TAP MPR tersebut bersama dengan TAP MPR yang menjerat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, sebagai langkah untuk melakukan rekonsiliasi nasional.</p> <p>Namun, ia menyebut rekonsiliasi tetap harus berdasar prinsip keadilan agar bisa efektif diterapkan, bukan sekadar basa-basi politik semata. Sinta pun berharap, rekonsiliasi dapat berjalan sebagaimana terjadi di Afrika Selatan semasa Nelson Mandela maupun yang terjadi di Timor Leste pasca kemerdekaan.&nbsp;</p> <p>"Maka kami keluarga Gus Dur menyambut proses rekonsiliasi ini dengan catatan dilakukan tidak dengan setengah hati. Dalam konteks Gus Dur, perlu ada pelurusan sejarah bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tuduhan yang dialamatkan kepada Beliau," tegas Sinta.</p> <p>Sebelumnya, MPR resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Hal itu menindaklanjuti surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memulihkan nama baik Gus Dur.</p> <p>Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019-2024, di ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).</p> <p>"Pimpinan MPR menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi, sebagaimana dinyatakan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002," pungkas Bamsoet.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Ibu Negara ke-4 Indonesia itu menyampaikan, selama ini TAP MPR tersebut menjadi ganjalan besar bagi keluarga Gus Dur dan masyarakat.

Sinta Nuriyah Harapkan Pencabutan TAP MPR Pelengseran Gus Dur Mampu Pulihkan Nama Baiknya

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-KELUARGA-SOEHARTO-FED-5JPG-4021815002.jpg" alt="Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencabut nama Presiden RI kedua Soeharto dari Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dinilai tidak berdasar. Pencabutan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 itu dinilai sebagai upaya untuk memuluskan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MPR beralasan, pencabutan nama Soeharto dalam TAP MPR 11/1998 dianggap selesai, mengingat yang bersangkutan telah meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencabutan ini merupakan langkah yang keliru karena tidak mempertimbangkan aspek historis lantaran berpotensi memutihkan dosa-dosa Soeharto selama 32 tahun masa kepemimpinannya yang dipenuhi dengan dosa kejahatan HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan," kata Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, Minggu (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015140225/bertengkar-dengan-pasangan-tapi-tidak-terbiasa-meminta-maaf-simak-bagaimana-cara-meminta-maafuntuk-kembali-harmonis">Bertengkar dengan Pasangan Tapi Tidak Terbiasa Meminta Maaf? Simak Bagaimana Cara Meminta Maaf&nbsp;untuk Kembali Harmonis&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas menekankan, penghapusan nama Soeharto itu seolah-olah MPR memberikan amnesti moral bagi tindakan yang telah merugikan masyarakat luas. Selain itu, tindakan tersebut juga merupakan kemunduran bagi reformasi, yang seharusnya menyerukan pengadilan bagi Soeharto dan para kroninya serta menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, ini tidak hanya akan mengaburkan tanggung jawab, tetapi juga mengancam upaya keadilan dan pengungkapan kebenaran yang selama ini diperjuangkan," tegas Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyadari, pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR tersebut juga diiringi dengan wacana untuk memberikan gelar pahlawan nasional, yang sempat beberapa kali digulirkan seperti pada 2010 ketika namanya diajukan sebagai calon penerima gelar pahlawan oleh Kementerian Sosial, serta janji Prabowo Subianto pada 2014 untuk memberikan gelar tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015140220/5-inspirasi-kebaya-yang-simple-tapi-elegan-bisa-jadi-ide-outfit-kece-untuk-pergi-ke-acara-pernikahan">5 Inspirasi Kebaya yang Simple Tapi Elegan, Bisa Jadi Ide Outfit Kece untuk Pergi ke Acara Pernikahan! </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wacana ini kembali mengemuka setelah pencabutan namanya dari TAP MPR No. 11/1998. Hal ini tentu semakin mengafirmasi bahwa pencabutan tersebut memang disinyalir untuk memuluskan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab, Tap MPR No 11/1998 merupakan salah satu batu sandungan terhadap Soeharto agar memperoleh gelar kepahlawanan," ujar Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya,&nbsp;gelar pahlawan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya, serta memberikan karya terbaiknya terhadap bangsa dan negara. Ia menekankan, gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada individu yang berkontribusi besar bagi bangsa tanpa melakukan tindakan tercela, sementara pada era kepemimpinan Soeharto, negara bertransformasi menjadi mesin pembunuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana ditandai dengan pelbagai pola kekerasan, seperti pembasmian, kekerasan dalam perampasan sumber daya alam, penyeragaman dan pengendalian, dikelolanya kekerasan antarwarga, kekerasan terhadap perempuan, kebuntuan hukum, pers dibatasi bahkan pers yang kritis dibredel, partai-partai politik dibatasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015140202/ingin-awet-muda-konsumsi-8-makanan-sehat-ini-untuk-memperlambat-penuaan-secara-alami">Ingin Awet Muda? Konsumsi 8 Makanan Sehat Ini untuk Memperlambat Penuaan Secara Alami</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan dalam catatan KontraS, Soeharto bertanggungjawab atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan HAM berat, serta tindak pidana korupsi yang diperkuat dari adanya putusan Mahkamah Agung No. 140 PK/Pdt/205 yang juga telah menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar uang sebesar USD 315.002.183 dan Rp 139.438.536.678,56 kepada Pemerintah RI, atau sebesar Rp 4,4 triliun berdasarkan kurs saat itu," cetus Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, upaya untuk membawa penguasa Orde Baru ke meja hijau selalu gagal. Meski pada Maret 2000, Kejaksaan menetapkan Soeharto sebagai tersangka korupsi melalui tujuh yayasan dan melimpahkan berkasnya ke pengadilan pada Agustus, Presiden RI enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2006 mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan kasus Soeharto di muka pengadilan. Proses hukum tersebut terhenti karena alasan kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, Kejaksaan pun menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Soeharto pada 11 Mei 2006, karena perkara ditutup demi hukum, yaitu gangguan kesehatan permanen Soeharto, sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015140199/si-paling-gampang-overthinking-ini-4-zodiak-yang-pikirannya-sangat-kacau-dan-sulit-untuk-tenang">Si Paling Gampang Overthinking! Ini 4 Zodiak yang Pikirannya Sangat Kacau dan Sulit untuk Tenang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Dimas menegaskan bahwa ini tidak menghapus fakta adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan Soeharto selama 32 tahun, sebagaimana tercantum dalam TAP MPR XI/1998 yang mendorong pengadilan terhadap Soeharto dan para kroninya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia curiga, momentum diputihkannya nama nama Soeharto, berhubungan dengan Prabowo Subianto, memiliki afiliasi kuat dengan keluarga Cendana. Ia curiga, penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR No. XI/MPR/1998 didasari oleh konflik kepentingan yang dimiliki oleh Prabowo untuk memperbaiki citra dirinya dan andil keluarga Cendana, atas sejarah kelam Orde Baru sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya akan merugikan keadilan bagi korban, tetapi juga dapat menciptakan preseden buruk bagi penanganan pelanggaran HAM di masa depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengakuan dan pertanggungjawaban, sejarah kelam dapat terulang kembali, merugikan generasi mendatang yang berhak atas keadilan dan kebenaran," pungkasnya.</div> </div>

Pencabutan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 itu dinilai sebagai upaya untuk memuluskan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Kritik Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR, KontraS Tak Setuju Diberi Gelar Pahlawan

TAP MPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TAP MPR

Berita Terkini

Pahlawan

Sinta Nuriyah Harapkan Pencabutan TAP MPR Pelengseran Gus Dur Mampu Pulihkan Nama Baiknya

Kritik Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR, KontraS Tak Setuju Diberi Gelar Pahlawan

Download Aplikasi JawaPos.com