<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/KEMNAKER-08-60437629.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli saat menjadi narasumber dalam Dialog Terbuka Menuju Hubungan Industrial yang Proaktif dan Transformatif di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli saat menjadi narasumber dalam Dialog Terbuka Menuju Hubungan Industrial yang Proaktif dan Transformatif di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hubungan industrial yang harmonis dalam sebuah perusahaan merupakan elemen kunci dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat. Pasalnya, berbagai tantangan ketenagakerjaan saat ini sering kali berakar dari persoalan hubungan industrial yang belum ideal. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli saat menjadi narasumber dalam Dialog Terbuka Menuju Hubungan Industrial yang Proaktif dan Transformatif di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025). "Kalau hubungan industrial harmonis, maka akan tercipta budaya kerja yang transformatif, di mana buruh dan pengusaha dapat membentuk tim kerja yang luar biasa. Mereka memiliki visi bersama. Istilah kita itu buruh sejahtera, industrinya kuat dan maju. Core-nya ini culture," ujar Menaker. Hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, lanjut Yassierli akan mampu menyelesaikan banyak tantangan ketenagakerjaan yang ada saat ini. "Ketika hubungan industrial mencapai kondisi yang harmonis dan kondusif, maka banyak tantangan ketenagakerjaan yang akan terselesaikan dengan sendirinya," tambahnya. Tantangan-tantangan yang dimaksud Yassierli antara lain mencakup penguatan link and match dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan, penyusunan regulasi ketenagakerjaan, penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan dan K3, serta penerapan hubungan industrial yang transformatif. Karena itu, Menaker menekankan bahwa kondisi hubungan industrial yang harmonis juga akan berdampak positif terhadap iklim investasi. Para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, umumnya akan mempertimbangkan stabilitas hubungan industrial sebagai salah satu indikator utama sebelum menanamkan modal. "Kenapa orang mau berinvestasi di suatu negara? Karena situasinya kondusif. Itu yang harus kita bangun. Kondusif dalam arti adanya norma, nilai dan kesatuan visi," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; --- Caption: Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli saat menjadi narasumber dalam Dialog Terbuka Menuju Hubungan Industrial yang Proaktif dan Transformatif di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025)/(Istimewa).

Menaker menyebut hubungan industrial yang harmonis pada perusahaan jadi elemen kunci dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat.

Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Menaker: Perlunya Hubungan Industrial yang Harmonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/KEMNAKER-22-128634145.jpg" alt="Menaker Yassierli mengungkapkan strategi pembangunan ketenagakerjaan nasional periode 2025&ndash;2029 pada Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Ruang Tridharma, Jakarta, Selasa (22/7/2025)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli mengungkapkan strategi pembangunan ketenagakerjaan nasional periode 2025&ndash;2029 pada Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Ruang Tridharma, Jakarta, Selasa (22/7/2025)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Tantangan tersebut berupa penguatan link and match dan optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan, serta penyusunan regulasi ketenagakerjaan terkait pekerja platform dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan strategi besar pembangunan ketenagakerjaan nasional periode 2025&ndash;2029 pada Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) yang diselenggarakan oleh Biro Humas Kemnaker di Ruang Tridharma, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Selain itu, tantangan lainnya mencakup penegakan norma ketenagakerjaan dan K3, penerapan Hubungan Industrial Transformatif yang berbasis visi bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, pengembangan platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker yang berlandaskan prinsip transparansi, kolaborasi, kinerja, dan etika. Sementara itu, ke depan strategi Kemnaker diarahkan pada perubahan mindset kelembagaan, dari yang berfokus pada urusan ketenagakerjaan (Ministry of Labor) menjadi institusi yang berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia (Ministry of Manpower &amp; Human Development). &ldquo;Jadi, ini adalah potret dinamika ketenagakerjaan yang mencerminkan berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan,&rdquo; ujar Menaker. Menaker juga mengungkapkan bahwa dalam strategi penciptaan lapangan kerja, Kemnaker mengedepankan empat pendekatan utama, yakni kolaborasi lintas kementerian dan sektor, program pemagangan (apprenticeship), kewirausahaan, serta Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional. Menaker juga menyoroti program revitalisasi BLK yang kini difokuskan pada transformasi kurikulum dan metode pelatihan. Transformasi tersebut meliputi penerapan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pelatihan koperasi berupa peningkatan kompetensi pengurus Koperasi Merah Putih melalui BLK, serta pelatihan kompetensi hijau (green competencies). Selain itu, Menaker mengungkapkan bahwa Kemnaker terus melakukan berbagai upaya kolaborasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program-program nasional. Hasil dari kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 21 kementerian/lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 35 mitra pembangunan. Adapun tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menyiapkan talenta unggul yang siap bekerja dalam program-program nasional, serta menghasilkan SDM yang secara langsung mendukung penciptaan lapangan kerja. &ldquo;Jadi kami membangun sinergi bersama. Harapannya, solusi atas persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan bergerak bersama kementerian dan lembaga lain,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, Kemnaker terus melakukan transformasi tata kelola internal sebagai fondasi pelayanan publik yang bersih dan profesional. Selain Menteri Ketenagakerjaan, forum ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Kepala Komunikasi Kepresidenan yang diwakili oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, serta Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah. Dalam forum tersebut, Noudhy Valdryno memaparkan strategi komunikasi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Imaduddin Abdullah membahas perkembangan ekonomi nasional serta strategi kebijakan ketenagakerjaan. --

Penguatan link and match dan optimalisasi fungsi BLK serta penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi tantangan Kemnaker ke depan.

Di Forum Pemred, Menaker Beberkan Tantangan Ketenagakerjaan Era Kini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/KEMNAKER-LANTIK-3691366353.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah memberikan selamat kepada pejabat baru di lingkungan Kemnaker." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah memberikan selamat kepada pejabat baru di lingkungan Kemnaker.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melantik serta mengambil sumpah pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Ketenagakerjaan, di Ruang Tridharma Kemnaker, pada Rabu (13/9/2023). Adapun pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru dilantik adalah Darmawansyah, sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, serta Fahrurozi Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional. Dalam sambutannya, Menaker Ida mengatakan, Staf Ahli memiliki tugas untuk memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya. &ldquo;Saya berharap, Pejabat Tinggi Madya yang baru dilantik ini mampu berperan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan terutama yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM,&rdquo; ucap Menaker. Selain berperan aktif dalam pengambilan keputusan, Staf Ahli, ujar Ida Fauziyah, juga harus mampu melakukan sinergitas yang sedang digalakkan pemerintah, mulai dari hilirisasi industri, penerapan digitalisasi, sampai reformasi sistem perizinan. &ldquo;Perlu saya tekankan, saudara adalah Staf Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sinergikan keahlian saudara di internal Kemnaker dan antar Kementerian yang lain,&rdquo; ucapnya. Menaker Ida juga mengingatkan kepada semua pegawai, khususnya para Pejabat Tinggi Kemnaker agar bersama-sama dapat memberikan dedikasi yang terbaik untuk menyukseskan program 9 Lompatan Kemnaker.

 

Pegawai di lingkungan Kemnaker secara bersama-sama diminta memberikan dedikasi yang terbaik menyukseskan program 9 Lompatan Kemnaker.

 Menaker Harap Pejabat Tinggi Madya Berperan Aktif Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IDA-26-A.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, di Wisma KBRI Riyadh, Arab Saudi, pada Minggu, (26/2/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, di Wisma KBRI Riyadh, Arab Saudi, pada Minggu, (26/2/2023).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, tantangan ketenagakerjaan menjadi salah satu isu yang berkaitan dengan isu-isu lainnya, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan ketahanan.  Ia menyebut, pihaknya sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, memiliki prioritas utama menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.  Hal tersebut dikatakan Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, di Wisma KBRI Riyadh, Arab Saudi, pada Minggu, (26/2/2023).  Lebih lanjut menurut Ida Fauziyah, saat ini Kemnaker sedang memperkuat beberapa strategi lompatan ketenagakerjaan melalui pengembangan link and match ketenagakerjaan dan perluasan pasar kerja luar negeri.  Dalam memperluas pasar kerja luar negeri, ujar Menaker, pada tanggal 11 Agustus 2022, Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani Technical Arrangement tentang Proyek Percontohan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), untuk Penempatan Terbatas Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.  Ia menuturkan, sebagai tindak lanjut penandatangan ini, kedua negara telah selesai melakukan integrasi aplikasi agar SPSK dapat segera diterapkan di Arab Saudi.  "Prosesnya saat ini telah memasuki tahap perekrutan calon PMI, untuk dapat diinput ke dalam SPSK," jelasnya.  Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida meninjau kesiapan KBRI dalam melakukan penerapan SPSK di Arab Saudi, termasuk kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang diperlukan. "Kami mohon dukungan bapak dubes untuk dapat membantu mengawal komitmen Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam mengimplementasikan SPSK," ucapnya.  "Dengan adanya dukungan dari KBRI Arab Saudi, diplomasi antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi di bidang ketenagakerjaan dapat semakin baik dan meningkat," tutupnya.

Kemnaker Miliki Prioritas Utama Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan