<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/vektorkades-1832691099.jpg" alt="Karakter animasi Merah Putih One For All diduga hasil curian dari desainer luar negeri (Instagram @vektorkades)" width="100%">
<figcaption>Karakter animasi Merah Putih One For All diduga hasil curian dari desainer luar negeri (Instagram @vektorkades)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Film animasi Merah Putih One For All direncanakan akan tayang di bioskop Tanah Air mulai 14 Agustus 2025 mendatang. Namun, film ini dituding menggunakan karya kreator tanpa izin. Film ini digarap oleh sutradara Endiarto dan Bintang Takari dengan harapan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Belakangan, film Merah Putih One For All Menuai kontroversi di masyarakat, terutama di kalangan netizen di media sosial. Ada yang menyoroti kualitas filmnya jelek, dituding memanfaatkan aset milik kreator animasi, hingga pendanaan yang juga menjadi sorotan publik luas. Di media sosial, ada akun yang mengaku sebagai kreator animasi yang digunakan di film tersebut. Menurut dia, karakter utama dalam film Merah Putih One For All menggunakan karyanya. Sayangnya, tidak ada tim produksi film ini yang menghubunginya untuk sekadar minta izin menggunakan karyanya. &nbsp; "Terima kasih atas apresiasinya, semuanya dari Indonesia! Untuk menjawab pertanyaan paling umum: Tidak, tidak ada seorang pun dari tim produksi yang menghubungi saya atau memberi saya penghargaan atas penggunaan karakter saya sebagai karakter utama dalam film ini," aku kreator tersebut dalam bahasa Inggris. Menurut pengakuannya, bukan hanya satu karakter buah karyanya yang digunakan dalam film Merah Putih One For All. Tapi lebih dari 5 karakter. "Mereka telah menggunakan total 6 karakter," paparnya. Film animasi Merah Putih One For All menceritakan tentang sejumlah anak yang tergabung dalam Tim Merah Putih. Mereka mendapat tugas untuk menjaga bendera pusaka yang akan dikibarkan dalam upacara Kemerdekaan 17 Agustus. Namun sayangnya, 3 hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, bendera tersebut tiba-tiba hilang secara misterius tanpa diketahui siapa yang mengambilnya. Delapan anak dari berbagai latar belakang budaya yaitu Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tongkok kompak melakukan pencarian untuk tujuan menemukan bendera Merah Putih yang hilang. Mereka harus melintasi sungai, hutan, dan bertemu dengan sejumlah penghalang selama di perjalanan. Mereka harus mampu meredam ego demi tetap pada tujuan awal yaitu menemukan bendera Merah Putih yang hilang supaya dapat dikibarkan pada Hari Kemerdekaan.&nbsp;

Film Merah Putih One For All menuai kontroversi karena dituding menggunakan karya kreator tanpa izin. Film ini tayang 14 Agustus 2025.

Film Merah Putih One For All Diduga Pakai Karya Orang Lain Tanpa Izin, Kreator Animasi Mengaku Tak Dihubungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/Screenshot-2025-05-30-151547-2627885160.png" alt="Markas besar Badan Intelijen Nasional di Naegok-dong, Distrik Seocho, Seoul (Dok. Korea Times)" width="100%">
<figcaption>Markas besar Badan Intelijen Nasional di Naegok-dong, Distrik Seocho, Seoul (Dok. Korea Times)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang pria berusia 30-an berkewarganegaraan Taiwan telah ditangkap atas dugaan merekam markas besar Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan tanpa izin. BIN sendiri adalah badan yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang intelijen untuk keamanan negara. Menurut unit keamanan teknologi industri Kepolisian Metropolitan Seoul, pria yang hanya diidentifikasi sebagai 'A' ini ditahan sekitar pukul 12.33 siang pada hari Kamis. Ia ditahan di dekat gerbang utama kompleks BIN di Naegok-dong, Distrik Seocho, Seoul. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian karena melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Pangkalan dan Instalasi Militer. Polisi bergerak setelah menerima laporan dari seorang staf BIN yang melihat warga sipil merekam lokasi kantor. Dikutip dari Korea Times, petugas dari Kantor Polisi Seocho menangkap pria tersebut dan menyerahkannya ke kantor polisi metropolitan untuk diselidiki. Pihak berwenang menyatakan pria itu terlihat berkeliaran di dekat kompleks dan diduga merekam di area terlarang. Ponselnya telah diserahkan secara sukarela kepada polisi, yang berencana melakukan analisis forensik digital untuk menentukan sifat dan tujuan rekaman tersebut. Hingga berita ini diturunkan, tujuan 'A' merekam kompleks BIN di Seoul masih belum diketahui. &nbsp;

Seorang pria berusia 30-an berkewarganegaraan Taiwan ditangkap atas dugaan merekam markas besar BIN Korea Selatan tanpa izin.

Diduga Merekam Markas BIN Korea Selatan, Pria Asal Taiwan Diciduk di Seoul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/K4CtBY5DGcgUSE8cMJO6ryuWWJeGurXDOeRQhMOl-13694842.jpg" alt="Usai menyegel gudang UD Sentoso Seal, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan penyegelan berlaku untuk semua perusahaan yang tak patuh dan tak berizin. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Usai menyegel gudang UD Sentoso Seal, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan penyegelan berlaku untuk semua perusahaan yang tak patuh dan tak berizin. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemkot Surabaya mengambil sikap tegas dengan menyegel Gudang UD Sentoso Seal. Perusahaan milik Jan Hwa Diana ini terbukti tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa penyegelan ini ditujukan untuk perusahaan, bukan perorangan. Sebelum menyegel, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. "Saya tidak melakukan perorangan, loh. TDG ini saya lihat dari perusahaannya. Kita tidak boleh nyebut satu orang, dua orang. Yang perlu dicatat teman-teman, orang per orang ini siapa? apakah direkturnya? komisaris? tutur Eri, Selasa (22/4). Begitu pula dalam kasus dugaan penahanan ijazah oleh UD Sentoso Seal, yang belakangan membuat publik marah. Publik menyoroti sang pemilik, Jan Hwa Diana dan Handy Soenaryo yang tak mau mengakui bahwa mereka menahan ijazah karyawannya. "Saya tegaskan, perusahaan milik siapa pun, kalau membuat gaduh di Surabaya dan tidak menjalankan aturan, pasti akan saya tutup (segel) seperti ini, dan siapa yang bertanggung jawab adalah direkturnya," imbuhnya. Wali Kota Surabaya periode 2025-2030 itu tak melarang siapa pun untuk menjalankan usaha di kota Pahlawan. Karena ia juga bertanggung jawab menjaga iklim investasi di Kota Pahlawan tetap kondusif. "Tetapi catatannya tadi, jangan bergaduh dan menyakiti warga Surabaya. Semua bisa diselesaikan dengan pembicaraan. Sekalinya buat gaduh, maka akan berhadapan dengan saya," seru Eri. Begitu pun dengan penahanan dokumen asli pekerja, seperti ijazah. Ia mengingatkan bahwa praktik tahan ijazah melanggar Pasal 42 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam regulasi tersebut, tertera jelas larangan menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan. Jika terbukti melanggar, maka bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 50 Juta. "Jangan sekali-sekali menahan ijazahnya orang Surabaya. Karena apa? Ijazah itu akan digunakan untuk bekerja di tempat lainnya. Tugas saya adalah mengembalikan ijazah para korban," tukas Eri. Dari pantauan JawaPos.com di Kompleks Pergudangan Suri Mulia Permai Blok H-14, Margomulyo, gerbang gudang UD Sentoso Seal disegel dengan Satpol PP Line dan stiker tanda silang bertuliskan "Disegel Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian".&nbsp;

Pemerintah Kota Surabaya segel UD Sentoso Seal, Wali Kota Eri Cahyadi ingatkan pentingnya ketaatan aturan, penahanan ijazah dilarang.

Tak Hanya Tindak UD Sentoso Seal, Wali Kota Eri Cahyadi: Semua Perusahaan Tanpa Izin di Surabaya Siap-Siap Disegel!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/y9e6baBtYZYPcPjIvjLT3xTtUZV9nrZc0UVCCzcb-1-3674213086.jpg" alt="Bupati Indramayu Lucky Hakim usai menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Indramayu Lucky Hakim usai menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim telah menjelani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Selasa (8/4). Pemeriksaan itu dilakukan setelah Lucky Hakim pergi liburan ke Jepang tanpa meminta izin dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan mendagri Tito Karnavian. Lucky hakim menjalani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat lebih dari dua jam. "Tadi sudah diperiksa di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, saya sudah berkomunukasi dengan Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi, insya Allah besok sore ke Bandung menghadap beliau," kata Lucky Hakim di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/4). Lucky mengaku, dirinya dicecar 43 pertanyaan. Menurut dia, pertanyaan itu menyasar seputar fasilitas yang melekat pada jabatan dirinya. "Ada sekitar 43 pertanyaan terkait dengan, secara umum ya, berangkat ini, kapan berangkatnya, fasilitas apa yang digunakan. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama, jadi itu yang didalami," ucap Lucky. Lucky mengklaim, dirinya murni pergi berlibur ke Jepang bersama keluarga, tanpa ada kunjungan kerja, apalagi menggunakan fasilitas maupun anggaran APBD. "Apakah perjalanan dinas, menggunakan APBD? bukan. Saya tunjukan bukti-buktinya. Ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga. Jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri, atau staf khusus sama sekali, nggak. Bahkan ke airpot pun tidak diantar, dari airpot pun pulang tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi ini murni liburan keluarga," klaim Lucky. Meski demikian, ia memahami bahwa dirinya salah, karena tidak mengantongi izin. Karena itu, Lucky menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indramayu, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. "Betul saya tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Dalam Negeri, tapi mungkin disini salah saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indramayu, kepada masyarakat Indonesia juga. Mungkin ini kesalahan saya bahwa saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu izin ke luar negeri, yang dimaksud di kepala saya bahwa izin ke luar negeri kalau hari kerja, jadi itu perbedaan asumsi, saya yang salah," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Bupati Indramayu Lucky Hakim menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kemendagri setelah pergi ke Jepang tanpa izin saat lebaran.

Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar 43 Pertanyaan oleh Inspektorat Kemendagri, Mengaku Salah Pelesiran ke Jepang Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Screenshot_2025-04-02-23-01-41-688_comandroidchrome-edit-1508902344.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya saat ditemui di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya saat ditemui di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengagendakan pemanggilan terhadap Bupati Indramayu Lucky Hakim, pada Selasa (8/4) besok. Pemanggilan itu dilakukan setelah Lucky Hakim diduga pergi ke Jepang tanpa meminta izin dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pihaknya telah menggagendakan untuk memanggil Lucky Hakim, untuk mengklarifikasi perjalanannya ke Jepang, pada Selasa (8/4) besok. "Diagendakan besok (Selasa, 8 April 2025)," kata Bima kepada JawaPos.com, Senin (7/4). Bima mengakui, dirinya sudah membangun komunikasi dengan Lucky Hakim. "Betul, Pak Bupati sudah komunikasi," ucap Bima. Ia mengamini, Lucky Hakim telah menyampaikan permintaan maaf. Karena memang tidak meminta izin saat pergi ke Jepang.&nbsp;"Sampaikan permohonan maaf. Karena memang mengakui tidak ajukan izin," tegasnya. Terpisah, Lucky Hakim sendiri telah angkat suara terkait dirinya pergi ke luar negeri. Ia mengaku pergi ke Jepang setelah menggelar open house bersama warga Indramayu. Ia menyampaikan, berada di luar negeri sampai 7 April 2025. "Betul saya di Jepang dan sehabis Lebaran kemarin berangkat, dan sampai selesai cuti bersama," ungkap Lucky Hakim. Pria berlatar belakang aktris itu mengaku akan menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setibanya di Tanah Air.&nbsp;"Nanti saya akan menghadap Pak Gubernur dan Pak Mendagri untuk menjelaskan," pungkasnya.

Kemendagri akan memanggil Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengklarifikasi perjalanannya ke Jepang tanpa izin.

Kemendagri akan Panggil Bupati Indramayu Lucky Hakim Usai Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Wamendagri Bima Arya: Lucky Mengakui Tidak Ajukan Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/06/Screenshot_2025-04-06-13-56-05-936_comandroidchrome-edit-1159358727.jpg" alt="Momen Bupati Indramayu Lucky Hakim pergi berlibur ke Jepang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Momen Bupati Indramayu Lucky Hakim pergi berlibur ke Jepang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengingatkan Kepala Daerah yang keluar negeri agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringatan itu buntut kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim yang dikabarkan berlibur keluar Negeri tanpa izin. Sebab, kata politisi Gerindra tersebut, Kepala Daerah dilarang bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu diatur dalam pasal 76 ayat 1 poin (i) undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. "Terkecuali kepela daerah atau wakil kepala daerah untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014" ujarnya, Senin (7/4). Sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI, Bahtra meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi kepala daerah yang bepergian keluar Negeri tanpa mengikuti aturan main yang ada. Termasuk izin dari Menteri Dalam Negeri. Di Pasal 77 ayat 2, lanjutnya, juga tegas mengatur sanksi bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin. Yakni dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur, serta oleh Menteri untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/Wakil Walikota. Selain itu, Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu berharap para kepala daerah harus benar-benar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya termasuk bepergian keluar Negeri.&nbsp; "Terkait tata cara perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah diatur dalam dalam pasal 11 permendagri 59 tahun 2019" tutupnya.&nbsp;

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengingatkan kepala daerah untuk mematuhi aturan bepergian ke luar negeri demi menjaga integritas.

Bupati Indramayu Lucky Hakim Pelesir ke Jepang Tanpa Izin, Komisi II DPR Minta Mendagri Lakukan Pemanggilan dan Ingatkan Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1-297-660x330_1_800x524.jpg" alt="Polrestabes Makassar merilis kasus peredaran kosmetik ilegal di Makassar, Sulsel, Selasa (12/1). Antara" width="100%">
<figcaption>Polrestabes Makassar merilis kasus peredaran kosmetik ilegal di Makassar, Sulsel, Selasa (12/1). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polrestabes Makassar menggagalkan peredaran sekitar 17 ribuan kosmetik ilegal dari berbagai jenis tidak ada izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Kepala Sub Bagian Humas Polrestabes Makassar Kompol Supriyadi Idrus seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, peredaran kosmetik ilegal yang menawarkan hasil secara instan itu banyak dijual melalui sistem dalam jaringan (daring).  ”Banyak yang menjual secara online (daring). Anggota yang mendapat pengaduan resmi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan empat orang pelaku,” ujar Supriyadi Idrus.  Kompol Supriyadi mengatakan, empat orang yang diamankan dalam kasus kosmetik ilegal itu punya peran penting mulai dari penjualan, distribusi, dan kontrol.  Awalnya, lanjut dia, petugas menangkap perempuan berinisial Ha yang mempunyai peran sebagai pengedar atau penjual berbagai merek dan jenis kosmetik. Ha mendapatkan barang dari perempuan Ri yang merupakan asisten owner (AO) yang beralamat di Perumahan Royal Sentra Land, Moncongloe, Maros.  Pengakuan Ri di hadapan petugas bahwa barang kosmetik tanpa izin edar dengan nama Brand Maloloy diperoleh dari pemiliknya perempuan Ul dan lelaki Sup di Maccini, Kota Makassar.  ”Pelaku menempelkan label dan merek Maloloy, kemudian diedarkan di Kota Makassar dan sekitarnya dengan harga per paket mulai dari Rp 100 ribu sampai Rp 130 ribu tergantung jumlah paket yang dibeli,” terang Supriyadi Idrus.  Selain itu, polisi saat mengamankan pelaku juga menyita barang bukti kosmetik ilegal sebanyak 800 paket atau sebanyak 17 ribuan kosmetik berbagai jenis dan bentuk. Dalam kasus itu, polisi menerapkan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) dan atau pasal 196 jo pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara 10 tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Cl-pR8vBS2g

Polrestabes Makassar Gagalkan Peredaran Belasan Ribu Kosmetik Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10866_28503_JAMU-ILEGAL.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dodi Aprian (32), warga Rajabasaraya, Rajabasa, Bandarlampung, diamankan polisi. Ia diduga menjadi produsen jamu tanpa izin. &nbsp;&nbsp; Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya mengatakan, Dodi baru tiga bulan menjalani usahanya memproduksi jamu. &rdquo;Ia mendapat ilmu meracik jamu saat bekerja di pabrik di Jawa Timur,&rdquo; ujar Dery.&nbsp; Sementara Dodi memberikan keterangan yang berubah-ubah. Ia membantah sudah menjalani usaha selama tiga bulan. &rdquo;Saya baru tiga minggu ini,&rdquo; kata Dodi.&nbsp; Satu kardus jamu dijual seharga Rp 80 ribu. Namun Dodi mengaku belum mendapatkan keuntungan. &rdquo;Saya bisa buat jamu dari kerja di pabrik. Dari situ, saya tahu racikannya,&rdquo; kata Dodi. Ia bekerja di pabrik jamu sejak 2007 hingga 2014 silam.&nbsp; Dodi juga menyatakan dirinya hanya pengelola. Ia tidak mengetahui jika jamu yang dijualnya bisa membahayakan. &rdquo;Memang jamu saya belum ada izin,&rdquo; ujarnya. (mhz/c1/ais/hsn/JPG)

Berbekal Ilmu saat Jadi Karyawan Pabrik Jamu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10865_28502_JAMU-ILEGAL.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Bandarlampung menggerebek lokasi pembuatan jamu tanpa izin di Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Minggu (15/11). Petugas mengamankan Dodi Aprian (32), warga Rajabasaraya, Rajabasa, Bandarlampung, selaku produsen. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan berupa bahan baku pembuat jamu, 76 dus jamu siap edar, dua unit mesin suling, dua unit alat press tutup botol, serta ratusan lembar label dan kertas merek jamu.&nbsp; Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya mengatakan, penggerebekan dilakukan berdasar hasil penyelidikan Unit Tipiter. Tersangka mengontrak sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi jamu.&nbsp; &quot;Jamu itu dipasarkan di wilayah Lampung. Mereknya Tawon Klanceng, Sempurna, Putri Sakti, Dua Singa dan Madu Klanceng,&rdquo; kata Dery dalam ekspose di Mapolresta Bandarlampung, Selasa (17/11).&nbsp; Pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut. Diduga, ada keterlibatan pihak lain dalam produksi jamu ilegal itu.&nbsp;&quot;Tersangka mengaku sendiri memproduksi jamu tersebut. Saat pengerebekan, kita menemukan empat karyawan. Namun mereka berhasil meloloskan diri,&rdquo; sebut dia. (mhz/c1/ais/hsn/JPG)

Petugas Gerebek Pabrik Jamu Tanpa Izin

tanpa izin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanpa izin

Berita Terkini