<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/20240821_163130-3451110142.jpg" alt="Alert! Peringatan Darurat menggema di media sosial, jadi trending nomor satu di X sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Alert! Peringatan Darurat menggema di media sosial, jadi trending nomor satu di X sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ribuan massa dari buruh, mahasiswa, hingga akademisi akan menggelar demo besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini, Kamis (22/8). Sebagai respons atas langkah DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) nomor 60 dan 70 terkait Pilkada.&nbsp; Putusan MK nomor 60 itu sebelumnya telah menghembuskan angin segar demokrasi karena menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Sedangkan Putusan MK nomor 70 menegaskan batas usia calon gubernur minimal 30 tahun ketika ditetapkan sebagai kontestan pilkada.&nbsp; Namun, DPR malah kembali merevisi Undang-undang Pilkada yang sudah diubah MK itu secara ugal-ugalan dalam waktu sehari semalam. Hal itu membuat banyak elemen bergerak melalukan demonstrasi. "Kami harus melakukan ini sebagai tanggung jawab moril sebagai pemohon. Kedua, Partai Buruh didirikan dengan mengedepankan perlindungan hak dalam berdemokrasi," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh, Said Salahudin kepada wartawan, Rabu (21/8). "Loh sekarang hak itu sudah dilindungi oleh MK malah mau dikoyak-koyak lagi," sambungnya. Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli menyatakan bahwa buruh akan membawa lebih dari 5.000 massa di depan DPR untuk mengawal putusan MK. "Tentu kami akan hadir bersama kawan2 buruh, tani, dan nelayan se-Jabar DKI dan Banten dan sebanyak sekitar 5000-an," tuturnya. Ferri menegaskan bahwa pihaknya sudah berkonsolidasi dengan seluruh elemen untuk memastikan DPR tidak bertingkah dengan menganulir putusan MK yang final dan mengikat. Bila akhirnya DPR tetap bersikeras menganulir putusan MK soal ambang batas pencalonan peserta Pilkada oleh partai politik, Ferri memastikan akan melawan sampai titik darah penghabisan. "Kami akan lawan apabila keputusan MK ini diubah atau digoyang atau diganggu. Kami akan kawal terus putusan ini," ucapnya.&nbsp; "Sampai kiamat pun kami akan perang, siapa yang melawan, siapa yang mengubah keputusan ini karena ini adalah keputusan rakyat," pungkas Ferri.

Ribuan massa dari buruh, mahasiswa, hingga akademisi akan menggelar demo besar-besaran hari ini, Kamis (22/8) untuk mengawal Putusan MK

Ribuan Massa Kepung DPR Hari Ini Imbas Anulir Putusan MK, Buruh: Sampai Kiamat pun Kami akan Perang   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/lepas-ekspor-kapulaga-jateng-ke-china-ganjar-dorong-hasil-tani-agar-terus-mendunia_168207-1307268022.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melepas pengiriman ekspor kapulaga Jateng ke Guangzhou, Tiongkok, di landasan pacu Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jateng." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melepas pengiriman ekspor kapulaga Jateng ke Guangzhou, Tiongkok, di landasan pacu Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jateng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melepas pengiriman ekspor kapulaga Jateng ke Guangzhou, Tiongkok, di landasan pacu Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jateng. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyaksikan pemuatan kapulaga jenis farmasi ke dalam kargo pesawat maskapai Garuda Indonesia. Tak hanya menyaksikan, Ganjar juga berdialog dengan puluhan petani kapulaga Jateng yang tergabung dalam CV Kapulogo Jaya Mandiri. Pemprov Jateng hingga saat ini terus mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian agar komoditas produksi Jateng bisa konsisten mendunia. Oleh sebab itu, Ganjar mengajak para petani kapulaga Jateng untuk menyesuaikan kebutuhan pasar supaya hasil tani mereka bisa diserap negara lain yang akan mengimpor. &ldquo;Disesuaikan dengan pasar, jadi spek pasarnya seperti apa budidayanya mengikuti,&rdquo; kata Ganjar kepada para petani, seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Rabu (12/4). Ganjar berharap ekspor kapulaga dari Jateng bisa terus berlanjut. Ganjar pun mengajak para petani untuk bersama-sama menjaga kualitas produk agar layak ekspor. &ldquo;Sesudah ada orderan kedua, ketiga dan keempat, kualitasnya dijaga. Sukses ya,&rdquo; kata Ganjar. Diketahui,&nbsp;Ganjar bersama Kementerian Pertanian juga melepas ekspor kapulaga ke Cina pada pertengahan 2020. Karantina Pertanian Semarang mencatat sertifikasi kesehatan untuk ekspor kapulaga ke China pada Januari hingga 11 April tahun 2020 sebanyak 9 kali dengan volume 118 ton. Angka ini menujukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan ekspor tahun lalu. Dengan tujuan negara yang sama, tercatat sepanjang tahun hanya 13 kali dengan volume 170 ton.

Pemprov Jateng hingga saat ini terus mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian agar komoditas produksi Jateng bisa konsisten mendunia.

Gubernur Lepas Ekspor Kapulaga Jateng Ke Tiongkok, Berharap Hasil Tani Mendunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ketua-Umum-Partai-Gerindra-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara PKB Road To Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022). Acara ini dihadiri oleh para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluru" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara PKB Road To Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022). Acara ini dihadiri oleh para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei dari Political Weather Station (PWS) menunjukkan bahwa kelompok tani, buruh, dan pengangguran mengunggulkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Menurut peneliti senior PWS Sharazani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (15/11), tiga kelompok yang disebut pula sebagai wong cilik atau rakyat kecil itu mengunggulkan Prabowo sebagai capres karena dianggap mampu membuat ekonomi rakyat menjadi lebih baik.  "Prabowo mereka persepsikan sebagai capres yang memiliki kemampuan membuat ekonomi rakyat menjadi lebih baik. Makanya, sebanyak 62,5 persen responden yakin Prabowo mampu membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih baik daripada sekarang," ujar Sharazani.  Lebih lanjut, ia menyampaikan berdasarkan hasil survei dari PWS yang dilakukan pada 4-11 November 2022 itu, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Prabowo di kelompok petani unggul dengan perolehan dukungan sebesar 56,2 persen. Sementara itu, sebanyak 38,3 persen responden memilih kandidat lainnya dan 5,4 persen menjawab tidak tahu.  "Pengalaman sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ternyata membuat nama Prabowo sudah terlanjur lekat di hati kaum tani," kata Sharazani.  Berikutnya di kalangan buruh, elektabilitas Prabowo mencapai 51,3 persen, sedangkan 44,3 persen lainnya memilih nama-nama lain dan 4,4 persen tidak menjawab.  "Prabowo Subianto rupanya juga menjadi harapan kaum buruh untuk mengangkat kesejahteraan mereka jika Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu terpilih jadi Presiden RI," ujar Sharazani.  Selanjutnya, dari kalangan pengangguran, hasil survei PWS menunjukkan tingkat keterpilihan Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mencapai 54,8 persen, sedangkan 40,5 persen responden lainnya memilih calon presiden lainnya dan 4,7 persen tidak menjawab.  Menurut Sharazani, masyarakat yang masih menganggur cenderung memilih Prabowo karena mereka berharap Menteri Pertahanan itu dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak.  Dalam kesempatan yang sama, Sharazani juga menyampaikan bahwa dalam survei itu pada pertanyaan tertutup terkait preferensi pemilih terhadap sebelas nama capres yang disodorkan, Prabowo meraih dukungan tertinggi, yakni sebesar 29,5 persen. Berikutnya, disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan perolehan dukungan sebesar 20,9 persen, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 19,8 persen.  Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (7,5 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (4,2 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (3,9 persen), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko (3,8 persen). Lalu, ada pula Menparekraf Sandiaga Uno (2,8 persen), Ketua DPR Puan Maharani (2,1 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (2 persen), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (1,1 persen).  "Sementara itu, 2,4 persen responden menjawab tidak tahu," ujar Sharazani.  Dalam survei tersebut, PWS melibatkan 1.200 warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi sebagai responden. Pemilihan responden itu dilakukan menggunakan teknik systematic random sampling.  Selanjutnya, mereka diwawancara melalui sambungan telepon dengan pedoman kuesioner. Adapun toleransi kesalahan survei ini sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Terkait dengan pencapresan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), terdapat ketentuan ambang batas pengajuan presiden dan wapres dari parpol di DPR atau presidential threshold minimal 20 persen.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 222 berbunyi “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."  Saat ini, berdasarkan perolehan suara di Pemilu 2019, dari 575 kursi parpol yang tersedia di DPR, PDI Perjuangan berhasil memperoleh 128 kursi (22, 26 persen), Golkar 85 kursi (14 persen), Gerindra 78 kursi (13,57 persen), NasDem 59 kursi (10,26 persen), PKB 58 kursi (10,09 persen). Berikutnya, Partai Demokrat 54 kursi (9,39 persen), PKS 50 kursi (8,7 persen), PAN 44 kursi (7,65 persen), dan PPP 19 kursi (3,3 persen).

Hasil Survei, Tani dan Buruh Unggulkan Prabowo jadi Capres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kampung-sayur.jpg" alt="KETAHANAN PANGAN: Menanam sayuran mendorong warga RT 2, RW 2, Kelurahan Medokan Semampir, untuk hidup lebih sehat dengan produk makanan yang dihasilkan sendiri. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KETAHANAN PANGAN: Menanam sayuran mendorong warga RT 2, RW 2, Kelurahan Medokan Semampir, untuk hidup lebih sehat dengan produk makanan yang dihasilkan sendiri. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) Pemkot Surabaya terus menambah jumlah kampung sayur. Targetnya minimal dua lokasi di setiap kecamatan. Tujuannya, membangkitkan ekonomi masyarakat. Sekaligus kembali membangkitkan pasar tani.  Jumlah kampung sayur saat ini masih di 26 titik. Proses seleksi masih terus dilakukan petugas DKPP di setiap kecamatan. Mereka yang terdaftar nantinya mendapat pendampingan dan bantuan hidroponik. ’’Target kami minimal 1–2 kampung sayur di setiap kecamatan,’’ kata Kepala DKPP Pemkot Surabaya Yuniarto Herlambang.  Jika target tersebut terlaksana, total ada sekitar 60 kampung sayur. Bantuan media hidroponik juga diberikan tahun depan. Mereka juga mendapatkan pelatihan dari petugas. Tak hanya itu, urusan penjualan dan segmentasi pasar juga akan dibantu DKPP.  ’’Selanjutnya, program pasar tani akan dijalankan kembali. Bahan jualan diambil dari kampung sayur. Semuanya akan dijual keliling oleh petugas. Sekaligus menekan harga pangan di pasaran,’’ lanjutnya.  Menurut Herlambang, pembinaan meliputi beberapa aspek. Salah satunya, pemasaran. Nanti penjualan menggandeng hotel dan restoran sehingga bisa membantu pemasukan warga. ’’Paling tidak, sayuran bisa dikonsumsi warga sekitar,’’ terangnya.  Saat ini tim sedang melakukan pendataan di semua wilayah. Dapat dipastikan, kampung yang lolos adalah yang benar-benar bagus. Sebab, pembinaan akan dilakukan dalam jangka panjang. Terlebih, saat ini banyak lahan aset pemkot yang digunakan sebagai urban farming.

Target Satu Kecamatan Ada 1-2 Kampung Sayur di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peduli-nasib-petani-hkti-beri-gelar-khofifah-ibu-petani-jawa-timur_m_219414.jpeg" alt="Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa menghadiri undangan pelantikan pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jawa Timur di Surabaya, Minggu (10/6)." width="100%">
<figcaption>Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa menghadiri undangan pelantikan pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jawa Timur di Surabaya, Minggu (10/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa menghadiri undangan pelantikan pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jawa Timur di Surabaya, Minggu (10/6). Kepada para ribuan petani yang hadir, Khofifah mendorong kesejahteraan untuk petani. Sewaktu pelantikan pengurus, Khofifah diminta langsung ke panggung yang dilanjutkan dengan penyematan topi caping petani khas dari bambu. Ketua HKTI Jawa Timur, Ahmad Nawardi lantas menobatkan Khofifah sebagai Ibu Petani Jawa Timur. "Hadir di tengah kita Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Kita nobatkan sebagai ibu petani Jawa Timur," kata Nawardi kepada ratusan petani dari 38 kota/kabupaten wilayah Jawa Timur. Harapan para petani itu pun dijawab dengan sejumlah gagasan cemerlang untuk membangun sektor pertanian Jawa Timur ke depan. Menurut Khofifah, petani perdesaan butuh bantuan agar bisa mendapatkan akses fasilitas subsidi pemerintah provinsi. Sehingga kelangsungan pertanian bisa berlangsung baik. "Saudara kita petani desa perlu pendampingan. Saudara kita di samping hutan menanam padi. Padinya dihitung sebagai bagian produksi padi Jatim tapi mereka tidak bisa akses bantuan subsidi. Mereka membutuhkan uluran tangan kita butuh sapaan kita," kata Khofifah. Saat ini, Khofifah menyebut sektor pertanian bisa menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan. Terutama daerah perdesaan. Saat ini kemiskinan di Jawa Timur di pedesaan mencapai 15,8 persen dan di kota hanya 7,7 persen. "Kalau HKTI punya komitmen keberdayaan kepada petani. Ini adalah pikiran yang harus mendapatkan ruang untuk mewujudkanya," ungkapnya. Produk tani Jawa Timur, sejatinya punya potensi besar terhadap peningkatan ekonomi Jawa Timur. Namun, menurut Khofifah perlu stimulus dari pemeritnah. Utamanya soal akses pemasaran produk tani yang dinilai masih menjadi kendala. "Kewenangan kemampuan dari pemerintah untuk membangun konektifitas upaya-upaya penciptaan penyejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan yang bisa membuka akses internasional. Kita bisa menginventarisir itu melakukan pemetaan untuk pemasaran," pungkasnya.

Peduli Nasib Petani, HKTI Beri Gelar Khofifah Ibu Petani Jawa Timur

tani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tani

Berita Terkini

Ribuan Massa Kepung DPR Hari Ini Imbas Anulir Putusan MK, Buruh: Sampai Kiamat pun Kami akan Perang

Gubernur Lepas Ekspor Kapulaga Jateng Ke Tiongkok, Berharap Hasil Tani Mendunia

Hasil Survei, Tani dan Buruh Unggulkan Prabowo jadi Capres 2024

Target Satu Kecamatan Ada 1-2 Kampung Sayur di Surabaya

Peduli Nasib Petani, HKTI Beri Gelar Khofifah Ibu Petani Jawa Timur

Download Aplikasi JawaPos.com