<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sebut-radikalisme-sudah-masuk-sekolah-buya-dekati-dengan-bahasa-hati_m_.jpg" alt="Buya Syafii di P4TK Matematika Kemendikbud, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) di sela pembukaan pelatihan pengawas sekolah dalam mempromosikan toleransi dan multikulturalisme, Senin (25/3)." width="100%">
<figcaption>Buya Syafii di P4TK Matematika Kemendikbud, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) di sela pembukaan pelatihan pengawas sekolah dalam mempromosikan toleransi dan multikulturalisme, Senin (25/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai, radikalisme dan intoleransi sudah muncul di sekolah. Oleh sebab itu, perlu adanya pendekatan yang lunak untuk membendung penyebaran radikalisme yang lebih luas. "(Radikalisme di sekolah) itu karena kurang dibendung, jadi muncul. Tapi saya rasa kesadaran yang agak terlambat. Saat ini sudah bisa mengatasinya," ucapnya saat ditemui di P4TK Matematika Kemendikbud, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Senin (25/3). Laki-laki yang akrab disapa Buya Syafii itu menyebut cara mengatasi radikalisme di sekolah bukan dengan cara kekerasan. Namun dengan cara yang lebih lunak. Buya mengistilahkannya sebagai bahasa hati. "Lebih lunak dengan bahasa hati. Dari yang saya ketahui, teror yang membunuh banyak orang itu bisa didekati dengan bahasa hati. Mereka sadar. Memang perlu kesabaran, tugas guru, pengawas, kepala sekolah menjadi sangat penting," katanya. Dia menilai, jika radikalisme maupun intoleransi dibiarkan tumbuh, maka tak hanya akan merusak bangsa. Namun juga sama saja menggali kebutuhannya sendiri. "Kalau kita biarkan kelompok radikal kekerasan, bukan saja akan merusak bangsa tapi membunuh hari depan mereka sendiri. Sikap yang tidak toleran, tidak suka Bhineka Tunggal Ika, itu akan menggali kuburan masa depan mereka sendiri," lanjut Buya. Pelajaran agama di sekolah, lanjutnya, juga perlu ditinjau kembali. Supaya tak sekadar memenuhi pengetahuan saja, namun juga keefektifannya. "Agama itu jangan hanya untuk memenuhi wilayah atau ranah kognitif pengetahuan. Tapi lebih pada efektif, kepada moral, etika, rasa, itu harus. Selama ini mungkin menjadi kering, karena lebih ke pengetahuan. Otak diisi tapi hati dibiarkan terlantar,"&nbsp;tutupnya.

Sebut Radikalisme Sudah Masuk Sekolah, Buya: Dekati dengan Bahasa Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/danrem-074-warastratama-surakarta-ajak-media-tangkal-radikalisme_m_.jpg" alt="Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Widdi Prasetijono saat memberikan sambutan." width="100%">
<figcaption>Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Widdi Prasetijono saat memberikan sambutan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama Surakarta Kolonel Widdi Prasetijono mengajak media untuk ikut berperan dalam menangkal paham radikalisme yang marak akhir-akhir ini. Menurutnya, media mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pemberitaan. Dia meminta agar media membuat pemberitaan yang akurat, valid dan menggunakan sumber yang terpercaya.&nbsp;"Peran media sangat penting. Media memberitakan hal yang akurat, valid dan menggunakan sumber berita benar," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan, ramah tamah dengan media se-Soloraya yang diadakan di aula Makorem 074/Warastratama, Solo, Selasa (30/10).&nbsp; Widdi melanjutkan, untuk itu media harus mampu berperan dalam menjaga kondusifitas di Kota Solo. Jika ada isu yang bisa berdampak pada kondusifitas serta membuat tidak nyaman, diharapkan media bisa memberikan informasi yang mengurangi dampak tersebut. "Media sebaiknya menambahkan berita yang bisa mengurangi beban bagi yang membaca berita tersebut, mengingat saat ini berita tidak benar sangat banyak," ucapnya.&nbsp; Termasuk juga mengenai isu radikalisme yang sekarang menjadi tren. Dan yang sudah terkontaminasi atau yang terpengaruh dengan paham tersebut cukup besar. Sehingga perlu adanya penanganan yang lebih serius. Bahkan, saat ini sudah banyak pelajar yang terpengaruh dan direkrut oleh kelompok radikal tersebut. "Dengan pemberitaan yang akurat, valid bisa mengurangi pengaruh buruk radikalisme. Karena radikalisme kalau tidak ditangani secara serius akan berbahaya. Media berperan mengurangi atau mereduksi pengaruh tersebut," tandasnya. &nbsp;

Danrem 074/ Warastratama Surakarta Ajak Media Tangkal Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-radikalisme-menteri-agama-perintahkan-rektor-bentuk-satgas_m_224193.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan seluruh rektor PTKIN untuk membentuk Satgas untuk menangkal radikalisme" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan seluruh rektor PTKIN untuk membentuk Satgas untuk menangkal radikalisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terus berupaya menangkal adanya radikalisme tumbuh dari lingkungan kampus. Terutama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Untuk itu, dia memerintahkan rektor PTKIN untuk membentuk satuan tugas (satgas) atau task force guna menangkal perkembangan paham radikal dan ekstremisme di kampus. Perintah pembentukan satgas itu merupakan salah satu hasil diskusi dalam halalbihalal dengan jajaran rektor PTKIN seluruh Indonesia di rumah dinas Menag Jumat malam (29/6). "Agar rektor lebih serius melakukan counter narasi. Tidak hanya wacana, tetapi juga ada aksi," kata Lukman. Dia menjelaskan, kampus PTKIN harus merespons merebaknya <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/09/06/2018/selama-ramadan-ugm-diterpa-dua-isu-radikalisme" target="_blank">paham Islam radikal</a> yang saat ini sudah meresahkan masyarakat. Menurut dia, paham Islam radikal dan ekstremisme mulai memengaruhi sejumlah mahasiswa, bahkan dosen. Baik itu di kampus umum negeri maupun PTKIN. Contohnya, pernah terjadi pembaiatan ISIS di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan. "Masing-masing rektor membuat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/06/2018/wakapolri-tegas-bantah-ada-40-masjid-terpapar-radikalisme-di-jakarta" target="_blank">task force</a>. Kumpulkan dosen yang memiliki kemampuan untuk mengisi forum-forum publik dengan narasi Islam rahamatan lil alamin," tuturnya. Forum publik itu mulai mimbar akademik di kampus, kolom tulisan di media massa, seminar-seminar publik, sampai timeline media sosial.&nbsp;

Tangkal Radikalisme, Menteri Agama Perintahkan Rektor Bentuk Satgas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-radikalisme-hmi-imm-dan-pmii-harus-kembali-ke-kampus_m_218208.jpeg" alt="PMII salah satu organisasi mahasiswa ekstra diminta kembali masuk ke dalam kampus." width="100%">
<figcaption>PMII salah satu organisasi mahasiswa ekstra diminta kembali masuk ke dalam kampus.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menristekdikti Mohamad Nasir berpandangan bahwa masuknya paham radikal di kampus terjadi setelah normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi mahasiswa (NKK/BKK). Organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, dan IMM dijadikan organisasi ekstrakampus pada 1983. Kini muncul desakan supaya organisasi tersebut kembali masuk ke kampus. Salah seorang yang menyuarakannya adalah cendekiawan muslim sekaligus mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. "Kembalikan organisasi ekstra seperti HMI, PMII, dan IMM ke dalam kampus. Sehingga mengurangi dominasi <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/06/06/2018/mahasiswa-jangan-biarkan-radikalisme-masuk-kampus" target="_blank">organisasi Islam kanan</a>," tulis Azyumardi di akun media sosialnya kemarin (5/6). Azyumardi mengatakan, organisasi-organisasi itu kembali masuk ke kampus sebagai kontraorganisasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hankam/04/06/2018/klaim-menristekdikti-radikalisme-masuk-kampus-sejak-orde-baru" target="_blank">Islam kanan</a> yang punya kecenderungan radikal.&nbsp;

Tangkal Radikalisme, HMI, IMM, dan PMII Harus Kembali ke Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tangkal-radikalisme-fkppi-bakal-gelar-apel-kebangsaan_m_167752.jpeg" alt="FKPPI melakukan audiensi dengan pejabat negara, ketua partai politik, dan ketua ormas." width="100%">
<figcaption>FKPPI melakukan audiensi dengan pejabat negara, ketua partai politik, dan ketua ormas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Pusat (PP) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) akan menggelar Apel Kebangsaan memperingati hari jadi ke-39 tahun di lapangan Monas, Jumat (18/11) nanti. Apel tersebut bakal dihadiri 10 ribu anggota FKPPI dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Badan Bela Negara PP FKPPI Bambang Soesatyo mengatakan, apel tersebut bertujuan menggelorakan persatuan dan kesatuan bangsa. Apel juga sebagai bentuk perlawanan kepada pihak yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengancam Pancasila dan UUD tahun 1945, baik secara terang-terangan atau terselubung. "Kami membuka bagi kader-kader kepemudaaan yang ingin berpartisipasi di Apel Kebangsaan nanti. Tujuannya satu mendukung Pancasila dan NKRI," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11). Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, apel nanti bisa menjadi peringatan pada ancaman kebangsaan dalam kampus atau luar kampus. Dia mengatakan, ancaman radikalisme kini telah mengancam kampus-kampus seluruh Indonesia. &ldquo;Jadi, biarkan politik masuk ke kampus agar mahasiswa memahami politik. Sehingga bisa menghentikan ancaman radikalisme yang mengancam NKRI. Kami akan mendesak agar kebijakan NKK/BKK dicabut," kata Bamsoet. Dia menambahkan, saat ini pihaknya melakukan audiensi dengan pejabat negara, ketua partai politik, dan ketua ormas. Seperti menemui Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) supaya bisa hadir di acara nanti. "Kami juga mengundang Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi inspektur upacara,&rdquo; kata dia. Sementara itu, OSO memberikan apresiasi atas rencana pelaksanaan Apel Kebangsaan tersebut. Menurut dia, peran FKPPI memang harus menjadi pelopor menjaga keutuhan bangsa. "FKPPI memang harus menjadi pelopor dan contoh dalam menjaga keutuhan NKRI dan menjaga Pancasila dari rongrongan para oknum," ujarnya. Selain menemui OSO, Bamsoet -panggilan Bambag Soesatyo dan pengurus teras FKPPI juga menemui Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua DPP Partai Nasden Surya Paloh, dan tokoh nasional yang lain. "Saya berharap FKPPI bisa mempersiapkan transformasi regenerasi yang andal dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," pesan Surya Paloh pada pengurus FKPPI.

Tangkal Radikalisme, FKPPI Bakal Gelar Apel Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tangkal-radikalisme-dosen-nu-ajarkan-islam-rahmatan-lilalamin_m_150166.jpeg" alt="Sejumlah dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) Nahdlatul Ulama deklarasi pendirian Persada NU di Bogor, Jumat (11/8)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) Nahdlatul Ulama deklarasi pendirian Persada NU di Bogor, Jumat (11/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekumpulan dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) prihatin dengan kondisi beragama masyarakat Indonesia. Diantaranya, mulai menggejala perilaku beragama yang cenderung radikal, intoleran, dan eksklusif. Sebab kecenderungan itu bisa memicu disintegrasi bangsa. Untuk memperkuat misi menjaga kehidupan beragama, para dosen itu mendeklarasikan pendirian Persatuan Dosen PAI NU (Persada NU). Dr Yusring, salah satu penggagas Persada NU mengatakan salah satu upaya mereka adalah membumikan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. "Islam itu membawa rahmat untuk seluruh alam," katanya usai deklarasi. Menurut dia dosen-dosen PAI NU memiliki peran yang sangat strategis. Khususnya membentengi kehidupan warga kampus dari sikap keagamaan yang radikal, eksklusif, serta intoleran. Menurut dia di sejumlah kampus, gejala ke arah itu sudah lama bermunculan. Yusring mengatakan paham radikalisme yang masuk kampus memang menghawatirkan. Dia mengatakan institusi pendidikan seharusnya melahirkan generasi Islam yang moderat dan toleran. "Sebaliknya malah banyak persemaian paham radikal di lembaga pendidikan," tuturnya. Menurutnya salah satu upaya membendung semakin luasnya penyebaran paham beragama yanh intoleran dan radikal, perlu ada dampingan dari guru agama. Untuk anak-anak sekolah, perlu pendampingan dari guru PAI mereka. Sementara di perguruan tinggi, perlu pendampingan dari dosen PAI. "Tidak sekedar mendampingi saja. Tetapi konten pelajaran PAI yang disampaikan juga harus tepat," jelasnya. Jangan sampai ada guru atau dosen PAI justru mengajarkan konten agama Islam yang intoleran, radikal, dan eksklusif.

Tangkal Radikalisme, Dosen NU Ajarkan Islam Rahmatan Lil'alamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/safari-ramadan-polri-mui-tangkal-radikalisme-dan-intoleransi_m_137973.jpeg" alt="SAFARI RAMADAN: Usai berbuka bersama dengan ratusan santri dan anak-anak panti asuhan, rombongan salat tarawih di masjid At-Taqwa." width="100%">
<figcaption>SAFARI RAMADAN: Usai berbuka bersama dengan ratusan santri dan anak-anak panti asuhan, rombongan salat tarawih di masjid At-Taqwa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masjid At-Taqwa Balikpapan dipadati warga yang memperingati Nuzulul Quran dan tarawih berjamaah, Selasa (13/6). Terlebih ada tamu penting, Wakil Ketua Umum MUI Pusat Prof Dr H Yunahar Ilyas LC dan Kepala Badan Intelkam (Kabaintelkam) Mabes Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto. Kunjungan kerja Safari Ramadan ini, Lutfi menuturkan seputar aspek yang memerlukan perhatian. &ldquo;Perhatian itu &nbsp;di antaranya, aspek ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan dan sebagainya,&rdquo; kata jenderal bintang tiga ini. Hal-hal yang berkaitan dengan politik misalnya, lanjut Lutfi, telah memberikan dampak. Di antaranya, politik telah memengaruhi kehidupan beragama. &ldquo;Kalau di Jakarta, ada beberapa tempat ibadah dikait-kaitkan dengan hak memilih seorang calon. Hal tersebut menjadi perhatian kita untuk diperbaiki,&rdquo; jelas alumni Akpol 1984 ini. Sementara itu, Yunahar Ilyas menerangkan, tujuan utama salat untuk mendapatkan pahala. Itu namanya salat ukhrawi. Nah dimana letak tawasuth-nya? &ldquo;Letak tawasuth pada hal-hal yang bersifat duniawi, harus ada ukhrawinya. Pada hal-hal yang bersifat ukhrawi, harus ada duniawinya,&rdquo; ungkapnya. Dia menguraikan, pekerja untuk cari gaji, tidak sembarang gaji, tetapi juga berharap mendapatkan pahala dari Allah. &ldquo;Salat tidak hanya untuk mendapatkan pahala, tetapi juga ada nilai-nilai objektif dari salat yang dapat kita terapkan pada kehidupan di dunia ini,&rdquo; pesannya. Orang Islam yang salat, orang yang paling bersih, termasuk toiletnya. &ldquo;Negara yang berbudaya yang beradab itu ukurannya adalah kebersihan toilet,&rdquo; katanya. Dicontohkan, bila berkunjung ke negara tetangga, jalan tol dari Singapura sampai Kuala Lumpur, sampai ke Klantan hingga ke Thailand, di kiri kanan jalan ada banyak SPBU. &ldquo;Iklan yang mereka jual adalah, isilah BBM di tempat kami. Toilet kami paling bersih,&rdquo; terangnya. Salat, lanjutnya, juga mengajarkan disiplin. Salat itu disiplin, teratur barisannya. Kalau diadakan upacara di lapangan, mengaturnya susah, depan berdiri, belakang duduk. Belakang berdiri, depan duduk. Tepi di Masjidil Haram, jamaah salat bisa teratur. Peringatan Nuzulul Quran mengambil tema Dengan Hikmah Peringatan Nuzulul Quran, Polri Bersama Masyarakat Membangun Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Mewujudkan Daya Tangkal Terhadap Radikalisme dan Intoleransi &nbsp;di Kaltim. Yunahar kembali menceritakan, ada orang muslim &nbsp;nonton TV Amerika waktu orang mau salat. Lalu ditanyalah orang Amerika ini. &ldquo;Mister, coba lihat betapa banyaknya orang yang berada di sekeliling Kakbah, nanti disusun rapi untuk salat. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan. Dia (orang Amerika) melihat banyak orang, lalu menjawab: perlu waktu dua jam,&rdquo; Orang muslim &nbsp;ini lalu menimpali, tetapi mister, mereka itu datang dari berbagai bangsa dan bahasanya berbeda-beda. &ldquo;Wah itu, bisa lima jam,&rdquo; jawabnya. Tiba-tiba, terdengar panggilan untuk memulai salat. Maka sebentar saja sudah rapi. Tidak sampai lima menit, begitu banyak orang dan sudah tersusun dengan rapi.&nbsp; Tidak ada petugas yang menyusun, hanya satu seorang muazin. Dan imam hanya formalitas untuk meluruskan barisan dan merapatkan saf. &ldquo;Jadi dengan keimanan, dengan mau salat, begitu mudahnya orang Islam itu diatur. Tetapi, di luar salat, Laillahaillallah. Ada rambu dilarang parkir, orang tetap parkir. Diderek mobilnya, tetap parkir. Ditilang, juga masih parkir,&rdquo; katanya. (aim/rsh/k18/fab/JPG)

Safari Ramadan Polri-MUI: Tangkal Radikalisme dan Intoleransi