<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/JKT_POLEMIK-TANGGUL-BETON_HANUNG-HAMBARA_12092025-7-1029324967.jpg" alt="Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tengah jadi sorotan. Video yang memperlihatkan bangunan tersebut viral di media sosial karena disebut menghalangi akses nelayan untuk melaut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menegaskan pihaknya akan memanggil PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk bertanggung jawab. "Kami akan memanggil pelaku usaha untuk segera memformulasikan kompensasi dari dampak pembangunan tersebut kepada nelayan," ujar Hasudungan, Rabu (17/9). Selain kompensasi, Pemprov DKI juga meminta PT KCN memperbaiki kualitas lingkungan laut yang terdampak material tanggul beton. "Diantaranya dengan mendekatkan fishing ground dengan perbaikan lingkungan perairan dan pemberian rumpon untuk mendekatkan ikan," terangnya. Hasudungan memastikan nelayan yang terdampak akan didata secara detail agar bantuan tepat sasaran. "Kami akan pastikan nelayan terdampak terdata dengan baik, serta mendata juga kebutuhan nelayan agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna," tegasnya. <h2>PT KCN Buka Suara</h2> Menanggapi ramainya protes nelayan, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, sebelumnya menyatakan akan melakukan pendataan lebih dulu. Sebab, perusahaan hanya akan fokus pada nelayan yang berada di sekitar Cilincing. "Karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing yang kebetulan keberadaannya, tadi kita sudah jelasin ini ada diapit oleh Pelindo dan KCM," terangnya, Jumat (12/9).&nbsp; Menurut data yang ia pegang, ada sekitar 700 nelayan dengan 1.100 kapal di kawasan Kalibaru&ndash;Cilincing&ndash;Marunda yang akan menjadi prioritas perhatian. "Kami akan mencari formula apa yang bisa membantu," imbuh Widodo. Sebelumnya, video keluhan nelayan terkait tanggul beton ini viral di Instagram. Dalam rekaman tersebut, terdengar seorang nelayan menyebut panjang tanggul mencapai 2&ndash;3 kilometer. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ucap seorang nelayan dalam video.

Pagar beton di Cilincing Jakarta Utara menghalangi akses nelayan, PT KCN berkomitmen untuk memberikan kompensasi dan perbaikan lingkungan.

Selain Beri Kompensasi Nelayan, Pemprov DKI Minta PT KCN Perbaiki Kualitas Air Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/WhatsApp-Image-2025-09-09-at-174134-1-2849278424.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan. (dok. Fraksi PKB)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan. (dok. Fraksi PKB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti proyek pembangunan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang menuai penolakan dari nelayan setempat. Ia menilai ada sejumlah hal yang perlu ditelusuri, terutama terkait perizinan, keterlibatan masyarakat pesisir, serta dampaknya terhadap lingkungan. Daniel menekankan perlunya memastikan apakah proyek tanggul beton tersebut sudah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, proses penerbitan izin semestinya melibatkan masyarakat pesisir yang terdampak langsung. &ldquo;Perlu dicek izin, apakah PKKPRL atau izin lain yang dikeluarkan KKP itu sudah melalui proses konsultasi publik, sudah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan tradisional, dan apakah syarat-syaratnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat pesisir,&rdquo; kata Daniel kepada wartawan, Senin (15/9). Sebab, tanggul beton sepanjang 2&ndash;3 kilometer di kawasan perairan Cilincing kini ramai diperbincangkan. Pasalnya, keberadaan tanggul yang melintang di atas laut itu dinilai mengganggu lintasan nelayan saat melaut. Izin proyek itu diberikan KKP kepada PT Karya Cipta Nusantara (KCN) sebagai bagian dari rencana pembangunan pelabuhan. Namun, Daniel mempertanyakan apakah proyek itu sudah melalui kajian lingkungan dan sosial secara komprehensif. &ldquo;Pembangunan semacam ini kalau tidak hati-hati bisa mengubah ekosistem pesisir, mempengaruhi arus laut, ikan datang/turun, hingga akses nelayan ke laut. Apakah sudah ada AMDAL atau kajian lingkungan dan sosial yang memadai?&rdquo; tegasnya. Protes nelayan Cilincing yang muncul belakangan, kata Daniel, menunjukkan masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan proyek. Karena itu, ia mendorong agar nelayan sebagai pihak terdampak dilibatkan penuh dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Komisi IV DPR sendiri dijadwalkan membahas isu ini bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menegaskan, bila hasil rapat nanti menemukan adanya izin yang tidak memperhatikan dampak sosial dan akses nelayan, maka opsi revisi hingga pembatalan izin bisa dipertimbangkan. &ldquo;Kalau tidak ada jalan keluar yang berdampak vital terhadap masyarakat dan alam, pembatalan izin bisa jadi pilihan,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Daniel menegaskan keseimbangan antara kepentingan investor dan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian utama.&nbsp; &ldquo;Pihak swasta atau investor ingin memanfaatkan darat dan laut untuk keuntungan ekonomis, tapi perlu diimbangi dengan kepentingan masyarakat nelayan agar mereka tidak dirugikan,&rdquo; pungkasnya.

Anggota DPR Daniel Johan mendesak KKP untuk telusuri izin proyek tanggul beton di Cilincing, pentingnya melibatkan masyarakat.

Soroti Tanggul Beton di Pesisir Cilincing, Anggota DPR Ini Desak Telusuri Penerbitan Izin KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Proyek-Tanggul-Laut-di-Wilayah-Cilincing-Yang-Menjadi-Polemik-Dery-Ridwansah-3JPG-4154851732.jpg" alt="Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan bahwa proyek yang viral memperlihatkan tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara, sudah sah secara hukum dan segala perizinannya. Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengatakan, tanggul beton yang viral disebut membuat penghasilan nelayan menurun itu sebenarnya adalah bagian dari proyek pengembangan terminal umum berupa pelabuhan yang pembangunannya sudah mencapai 70 persen. "Jadi kalau saya ditanya, apakah (proyek pelabuhan) ini sah? Sah," tegasnya, Jumat (12/9). Ia menjelaskan, sebetulnya proses pembangunan pelabuhan yang digagas bersama pemerintah ini sudah dimulai sejak 2010 dengan pola pembangunan yang sama. "Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang," ucapnya. Dalam pembangunan pelabuhan ini, Widodo menerangkan ada 3 pier yang dibangun.&nbsp; "Di Pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton. Itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan," tandasnya. Senada, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi lapangan terkait keberadaan pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara.&nbsp; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan menjelaskan, pembangunan itu merupakan proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, proyek tersebut telah memiliki izin lengkap dan tidak menutup akses bagi nelayan. "Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," ujar Fajar, Kamis (11/9). Sebelumnya, Sebuah tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, mendadak menjadi sorotan publik. Video yang menampilkan keberadaan tanggul tersebut viral di media sosial dan menuai keluhan dari para nelayan. Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @arie_ngetren, terdengar suara seseorang nelayan menyebut panjang tanggul beton itu mencapai 2-3 kilometer. Tanggul tersebut disebut menghalangi jalur nelayan saat hendak melaut. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ucap seorang dalam video yang dikutip Rabu (10/9).

KKP dan PT KCN menegaskan proyek tanggul beton di Cilincing sah secara hukum, akses nelayan terjamin.

PT KCN Tegaskan Proyek Tanggul Beton di Cilincing Sah Secara Hukum dan Sudah Ada Sejak 2010, Dirut: Tidak Ribut Waktu Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/k5rEYXQClIMqjvlz2il13ox0Aqn1VMTUrnh5Mhf0-3313787961.jpg" alt="Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi buka suara terkait viralnya video tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi buka suara terkait viralnya video tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi buka suara terkait viralnya video tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara, yang dianggap merugikan nelayan setempat. Ia menyatakan akan terlebih dahulu mendata dengan saksama terkait kerugian yang dirasakan nelayan. "Kami sudah akan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan (DKPKP) Jakarta untuk mendata dulu. Kami takut nanti dalam tanda petik ini nelayan Jakarta atau bukan," ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers di Cilincing, Jumat (12/9). Pasalnya, ia menyebut bahwa tanggung jawab perusahaannya adalah untuk memperhatikan kondisi nelayan di sekitaran Cilincing, tak termasuk dari nelayan luar daerah tersebut.&nbsp; "Karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing yang kebetulan keberaadaabnya, tadi kita sudah jelasin ini ada diapit oleh Pelindo dan KCM," tuturnya.&nbsp; "Dan kami sudah survei, yang tadi saya usulkan proyek yang memang digagas Pemprov yaitu Kalibaru Cilincing Marunda yang terdata ada 700 nelayan dan 1100 kapal &nbsp;Itulah yang fokus kami," imbuh Widodo. Adapun untuk mengatasi kerugian yang dialami nelayan dalam masa pembangunan pelabuhan ini, Widodo menyatakan masih terus mencari formula dengan komunitas nelayan setempat. &nbsp; "Kami akan mencari formula apa yang bisa membantu," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Sebuah tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, mendadak menjadi sorotan publik. Video yang menampilkan keberadaan tanggul tersebut viral di media sosial dan menuai keluhan dari para nelayan. Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @arie_ngetren, terdengar suara seseorang nelayan menyebut panjang tanggul beton itu mencapai 2-3 kilometer. Tanggul tersebut disebut menghalangi jalur nelayan saat hendak melaut. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ucap seorang dalam video yang dikutip Rabu (10/9).

Widodo Setiadi, Direktur Utama KCN, tanggapi video viral tanggul beton yang merugikan nelayan Cilincing, Jakarta Utara.

Pendapatan Nelayan Turun karena Tanggul Beton Cilincing, PT KCN Sebut akan Data Dahulu Nelayan yang Alami Kerugian