<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/JKT_POLEMIK-TANGGUL-BETON_HANUNG-HAMBARA_12092025-7-1029324967.jpg" alt="Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi IV DPR menyoroti kasus proyek pembangunan tanggul dan reklamasi di pesisir di Cilincing, Jakarta Utara dan Papua Barat Daya. Sorotan itu buntut dari keluhan masyarakat terhadap proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menuturkan dari informasi awal yang diperoleh, tanggul beton yang membentang sekitar 2-3 Km di pesisir Cilincing merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Marunda. Tanggul beton itu rencananya dijadikan lokasi pelabuhan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN). "Laporan awal yang kita terima, mereka telah mengantongi perizinan. Selain itu, lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),&rdquo; bilang Alex kepada wartawan pada Kamis (18/9). Menurut Alex, walaupun semua perizinan perusahaan PMDN secara administratif lengkap, tetapi Komisi IV akan berupaya maksimal merespons keluhan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. &ldquo;Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut. Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,&rdquo; tutupnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016576358/soroti-tanggul-beton-di-pesisir-cilincing-anggota-dpr-ini-desak-telusuri-penerbitan-izin-kkp">Soroti Tanggul Beton di Pesisir Cilincing, Anggota DPR Ini Desak Telusuri Penerbitan Izin KKP</a> <h3 class="pf0">Reklamasi Tak Berizin Di Sorong</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/WhatsApp-Image-2025-08-21-at-084229-3725802627.jpeg" alt="Robert J. Kardinal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Robert J. Kardinal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal mendorong dilakukan evaluasi atas seluruh perizinan pembangunan tanggul hingga reklamasi pantai yang ada di seluruh pesisir dan pantai Indonesia. &nbsp; Dia khawatir banyak proyek reklamasi di daerah tak mengantongi izin. Contohnya proyek pesisir dan pantai di Kabupaten dan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dia menduga ada sejumlah proyek reklamasi tak berizin bahkan ditengarai palsu alias bodong. Hal itu mengacu pada pengakuan mantan Wali Kota Sorong Lamberthus Jitmau yang mengaku selama memimpin Kota Sorong dua periode dari 2012 hingga 2022, dirinya hanya memberikan satu izin reklamasi, yaitu Proyek Tembok Berlin Kota Sorong. "Saya kira ini fakta pengadilan yang harus ditindaklanjuti karena di Sorong ini cukup banyak proyek reklamasi. Kalau 10 tahun menjadi Wali Kota Sorong cuma menandatangani 1 ijin reklamasi, berarti yang lainnya tidak berizin. Kalau pun ada izinnya itu bodong," kata Robert.&nbsp; Dia pun mendorong Aparat Penegak Hukum turun tangan menertibkan proyek reklamasi tak berizin ini. Tindakan hukum harus diberikan tanpa pandang bulu. "Jadi jangan dibiarkan karena ini bisa mengancam kelangsungan ekosistem di pesisir, pantai dan laut Sorong," tegasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016564096/tidak-terbitkan-izin-tanggul-beton-cilincing-pramono-sebut-pemprov-dki-jakarta-bertanggung-jawab-agar-aktivitas-nelayan-tidak-terganggu">Tidak Terbitkan Izin Tanggul Beton Cilincing, Pramono Sebut Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Agar Aktivitas Nelayan Tidak Terganggu</a> Dia menegaskan, proyek reklamasi tentu akan sangat merugikan masyarakat setempat, pemerintah daerah dan negara. Karena itu, dia mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) turun tangan menindaklanjuti pengakuan Mantan Wali Kota Sorong tersebut. Sebab tidak mungkin izin pemanfaatan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil keluar tanpa sepengetahuan kepala daerah.&nbsp; "PSDKP segera turun tangan. Jangan tinggal diam karena ini menyangkut kehidupan masyarakat pesisir dan ekosistem di kota dan kabupaten Sorong," tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, Wali Kota Sorong Periode 2012-2017 dan 2017-2022 Lamberthus Jitmau menjadi saksi di Pengailan Negeri 1A Kota Sorong terkait sidang perdata kasus sengketa tanah. Dalam pengakuannya di hadapan majelis hakum, Lamberthus mengungkap adanya praktik pemalsuan tanda tangan terkait izin prinsip reklamasi.&nbsp; Selama menjabat Wali Kota, Lamberthus Jitmau hanya pernah menerbitkan satu izin reklamasi, yaitu untuk proyek Tembok Berlin di Kota Sorong. izin tersebut untuk proyek reklamasi seluas 50 hektare. Dia pun memastikan akan segera melaporkan setiap izin reklamasi yang keluar di luar izin reklamasi Tembok Berlin sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dirinya.&nbsp; "Ini akan saya laporkan ke kepolisian biar terungkap pelaku di balik pemalsuan surat izin prinsip reklamasi di wilayah Kota Sorong," tambahnya.

Komisi IV DPR menyoroti kasus proyek pembangunan tanggul dan reklamasi di pesisir di Cilincing, Jakarta Utara dan Papua Barat Daya.

DPR Soroti Tanggul Beton di Cilincing dan Proyek Reklamasi Tak Berizin di Sorong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/o3kEwso9wGohHdJRZpkTY01NfTsnXgo3th6I35oP-2356953144.jpg" alt="Komunitas Nelayan Cilincing sebut tak semua nelayan terdampak proyek tanggul beton pemerintah bersama PT KCN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komunitas Nelayan Cilincing sebut tak semua nelayan terdampak proyek tanggul beton pemerintah bersama PT KCN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Komunitas Nelayan Cilincing Danu Waluyo menyebut orang yang merekam dan mengunggah terkait tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, yang dinarasikan membuat rugi nelayan adalah wisatawan. Namun, dia tak membantah ada kerugian akibat proyek tersebut.&nbsp; "Di instagram kami juga lihat itu (tanggul beton), itu bukan nelayan (yang merekam dan mengunggah), itu pemancing, orang mancing, dan itu masih kategori wisatawan," ujar Danu kepada wartawan, Jumat (12/9). Dia mengaku melihat wisatawan yang memvideokan proyek tanggul beton tersebut. Wisatawan yang ingin memancing, biasa menyewa kapal milik nelayan.&nbsp; Terlepas dari itu, Danu tetap mengakui bahwa ada kerugian yang akibat proyek tanggul beton untuk pembangunan pelabuhan tersebut karena mesti memutar jalan. "Setidaknya ada bahan bakar yang bertambah," tutur Danu. Dia juga menyebut beberapa nelayan mengaku mengalami kerugian hingga 70 persen akibat tanggul beton tersebut.&nbsp; Namun begitu, Danu menyebut tak semua nelayan terkena dampak buruk akibat proyek yang digagas pemerintah bersama PT Karya Citra Nusantara (KCN) ini. "Nggak semua nelayan terdampak. Untuk nelayan, kami tidak bisa seperti itu. Hanya nelayan terdampak khususnya nelayan pesisir," tandas Danu.&nbsp; Saat ini, proses mediasi antara nelayan dan PT KCN pun telah dilakukan untuk menemui titik tengah agar proyek tetap berjalan dan nelayan tak mengalami kerugian. Sebelumnya, sebuah tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, mendadak menjadi sorotan publik. Video yang menampilkan keberadaan tanggul tersebut viral di media sosial dan menuai keluhan dari para nelayan. Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @arie_ngetren, terdengar suara seseorang nelayan menyebut panjang tanggul beton itu mencapai 2-3 kilometer. Tanggul tersebut menghalangi jalur nelayan saat hendak melaut. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ucap seorang dalam video yang dikutip Rabu (10/9).

Komunitas Nelayan Cilincing menyebut orang yang merekam dan mengunggah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, adalah wisatawan

Komunitas Nelayan Sebut Perekam Video Tanggul Beton di Cilincing Adalah Wisatan, tapi Akui Memang Alami Kerugian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Proyek-Tanggul-Laut-di-Wilayah-Cilincing-Yang-Menjadi-Polemik-Dery-Ridwansah-3JPG-4154851732.jpg" alt="Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti keberadaan tanggul beton yang berdiri di sepanjang kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Sebab, keberadaan tanggul itu dikeluhkan nelayan sekitar. Menindaklanjuti keluhan itu, DPR akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sejumlah pihak terkait, untuk mengklarifikasi berdirinya beton di pesisir Cilincing tersebut. &ldquo;Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2&ndash;3 km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,&rdquo; kata Alex kepada wartawan, Jumat (12/9). Ia menjelaskan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) merupakan wilayah darat dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sementara, Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) merupakan perairan di sekitarnya yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Alex menjelaskan, dari laporan awal yang diterima, keberadaan tanggul itu merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).&nbsp; &ldquo;Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN,&rdquo; ungkapnya. Ia menambahkan, perusahaan tersebut diklaim sudah mengantongi dokumen perizinan. Selain itu, lokasi pembangunan juga diklaim sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meski dokumen dinyatakan lengkap, Komisi IV DPR tetap akan menindaklanjuti keluhan masyarakat, terutama nelayan yang terdampak.&nbsp; &ldquo;Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut,&rdquo; tegasnya. Alex menekankan, jika wilayah tersebut memang menjadi ruang hidup dan jalur nelayan, pihaknya akan meminta pemerintah meninjau ulang izin yang telah diberikan.&nbsp; &ldquo;Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, tanggul beton di Cilincing dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). Keberadaan bangunan tersebut pertama kali mencuat ke publik setelah sebuah video berdurasi 1 menit 9 detik diunggah warganet ke media sosial X.&nbsp; Video itu memperlihatkan beton yang memanjang sepanjang 2&ndash;3 kilometer di pesisir Cilincing. Para nelayan mengeluhkan keberadaan beton tersebut karena menyulitkan mereka untuk melintas.

Komisi IV DPR RI akan memanggil KKP terkait tanggul beton yang dikeluhkan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara.

Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Sepanjang Pesisir Cilincing Jakarta Utara, Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP

tanggul beton

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanggul beton

Berita Terkini

DPR Soroti Tanggul Beton di Cilincing dan Proyek Reklamasi Tak Berizin di Sorong

Komunitas Nelayan Sebut Perekam Video Tanggul Beton di Cilincing Adalah Wisatan, tapi Akui Memang Alami Kerugian

Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Sepanjang Pesisir Cilincing Jakarta Utara, Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP

Download Aplikasi JawaPos.com