<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/a76ZhAyww32fD2aGrYMT5UAX0uQaNKK435QGmazb-1-714533426.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;Pengacara Hotman Paris menanggapi pledoi Razman Arif Nasution yang cukup tebal, lebih dari 150 halaman. Hotman menganggap pledoi tersebut cukup dijawab dengan satu halaman saja sudah sangat cukup. "Semua pledoinya itu yang berjumlah ratusan halaman nggak ada artinya, nol besar," kata Hotman Paris kepada wartawan, Selasa (29/7). Menurut Hotman, Razman sebagai pengacara tidak boleh menuduh orang lain di media sosial meski tujuannya adalah untuk membela klien. Apalagi, Razman dinilai salah langkah bertindak tidak diawali dengan laporan polisi atau gugatan perdana terlebih dahulu. Menurut Hotman, saat ini tidak ada artinya apakah pelecehan seksual dirinya kepada Iqlima Kim itu benar atau tidak. Sebab, Razman telah melakukan pencemaran nama baik tanpa didahului upaya hukum seperti laporan polisi. "Yang dimaksud dengan perkara pencemaran nama baik itu adalah kalau kau mencemarkan nama baik orang tanpa didukung oleh prosedur hukum yang benar. Pengacara tidak boleh begitu saja menuduh walaupun ada kliennya. Tidak boleh mencemarkan nama baik orang langsung, apalagi dia berkali-kali di Instagram menuduh sangat sadis," kata Hotman. Menurut pengacara yang kerap memamerkan kemewahan itu, siapapun tidak akan ada yang bisa menolong Razman untuk kasus ini. Sebab, kesalahannya dianggap sudah sangat terang berdasarkan prosedur hukum. "KPK saja kalau OTT selalu menyebutkan nama inisial, ini langsung bilang Hotman penjahat seks, Hotman kelainan seks, Hotman begini-begini. Itu kesalahan dia dan itu tidak akan bisa ditolong oleh siapapun karena dia mengakui semua Instagram tersebut," paparnya. Menurut Hotman, tindakan Razman seolah main hakim sendiri dengan membuat tuduhan yang cukup tajam di media sosial kepada dirinya. "Kau tidak boleh mencemarkan nama baik orang, menuduh, membuat vonis, seolah-olah kamu adalah hakim sendiri, membuat tuduhan-tuduhan, padahal tidak ada upaya hukum apapun," imbuhnya.

Hotman Paris menanggapi pledoi Razman Arif Nasution yang dianggapnya tidak berarti dan mencemarkan nama baik.

Tanggapi Pledoi Razman Arif Nasution Setebal 150 Halaman, Hotman Paris: Nggak Ada Artinya, Nol Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/IMG_20250721_104754-329519328.jpg" alt="Aksi unjuk rasa ribuan pekerja pariwisata di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025), tuntut pencabutan kebijakan larangan study tour sekolah di Jabar. (Diwan Sapta Nurmawan/Radar Bandung)" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa ribuan pekerja pariwisata di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025), tuntut pencabutan kebijakan larangan study tour sekolah di Jabar. (Diwan Sapta Nurmawan/Radar Bandung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara terkait aksi demonstrasi pelaku jasa usaha kepariwisataan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (21/7) lalu. Bahkan, para demonstran sempat memblokade jalan di sekitar jembatan Pasupati. Dedi mengatakan bahwa yang melakukan demonstrasi merupakan pelaku jasa usaha kepariwisataan dari kalangan penyelenggara travel dan sopir bus. Mereka mendesak untuk mencabut SK larangan study tour yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. &ldquo;SK saya adalah SK study tour, yang dilarang itu adalah kegiatan study tour. Demonstrasi itu menunjukkan, semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,&rdquo; kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Selasa (22/7). Bahkan, eks Bupati Purwakarta ini mengungkap bahwa demonstrasi ini juga mendapat dukungan dari asosiasi Jeep di Yogyakarta, terutama Jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Massa yang melakukan demonstrasi pun tak hanya datang dari Jawa Barat, melainkan Yogyakarta. &ldquo;Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,&rdquo; tegas dia. Dedi menegaskan bahwa dirinya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tak ada kaitannya dengan pendidikan karakter. Termasuk pertumbuhan pendidikan Panca Waluya. Dia berharap semoga industri pariwisata tetap tumbuh dan yang berwisata nantinya datang dari kalangan mancanegara ataupun orang-orang yang memang mempunyai uang.&nbsp; &ldquo;Bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan, dengan alasan studi tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik. Atau walaupun tidak dipaksa, anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik,&rdquo; imbuh Dedi Mulyadi.

Gubernur Dedi Mulyadi tanggapi demo pelaku usaha pariwisataan soal larangan study tour, tekankan pentingnya efisiensi biaya pendidikan.

Dedi Mulyadi Tanggapi Demonstrasi Pelaku Jasa Pariwisata di Depan Gedung Sate Bandung: Makin Jelas Study Tour itu Piknik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/IMG-20250414-WA0048-2115100305.jpg" alt="Suasana Rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti usai digeledah KPK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/4/2025). (Puguh Sujatmiko/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti usai digeledah KPK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/4/2025). (Puguh Sujatmiko/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan terkait pengeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di Surabaya. Dia mengaku tak tahu dan tak pernah berhubungan dengan Kusnadi, salah satu tersangka kasus dana hibah Pokmas Jatim maupun mengetahui nama para penerima hibah.&nbsp; Dalam penggeledahan tersebut, lima penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan oleh dua asisten rumah tangga. La Nyalla menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan Kusnadi dan tidak mengetahui nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. "Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas," terangnya Menurut dia, hasil penggeledahan tidak menemukan barang, uang, atau dokumen yang terkait dengan penyidikan. "Pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan yang terkait dengan penyidikan," sebut dia. . La Nyalla kini tengah menunggu penjelasan dari KPK mengenai alasan penggeledahan rumahnya. Pasalnya, dia merasa tidak memiliki kaitan dengan perkara Kusnadi. Selain itu, dia&nbsp;berharap KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait kasus tersebut. Sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut. "Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis 'dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara'. Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi," sebutnya.

Anggota DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan tanggapan terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di rumahnya di Surabaya

La Nyalla Tanggapi Penggeledahan Rumahnya di Surabaya oleh KPK: Tidak Ditemukan yang Terkait dengan Penyidikan Kasus Dana Hibah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-09-at-08.07.10.jpeg" alt="Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dipertemukan dengan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Pertemuan ini diprakarsai oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya bertemu di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Selasa (8/2)" width="100%">
<figcaption>Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dipertemukan dengan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Pertemuan ini diprakarsai oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya bertemu di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Selasa (8/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permadi Arya alias Abu Janda turut berbicara terkait kabar dirinya diangkat sebagai Komisaris PT Jasamarga Tollroad Operation (JMTO). Dia merespons kabar tersebut dengan emoji tertawa pada akun Instagram pribadinya, @permadiaktivis2. Pada Instagramnya, ia menampilkan unggahan ucapan selamat kepada dirinya. Namun, pada caption-nya, Abu Janda justru mengingatkan masyarakat untuk tak meminta kartu e-toll dengan saldo unlimited. &ldquo;Alhamdulillah rezeki anak SOLEH tolong jangan pada minta kartu E-Tol saldo unlimited yaa apalagi minta diskon tol, astagfirullah haram," tulisnya, Senin (7/4). Unggahan ini pun mendapat ragam komentar dari netizen. Salah satunya dari @dr.alvarezortho yang mengutarakan bahwa dirinya lebih tertarik pegiat media sosial ini menjadi Menteri Agama dibanding komisaris PT JMTO. &ldquo;Saya sih lebih suka mas Permadi Menteri Agama... Tapi kalo ini beneran, yaaah banyak selamat yah... Saya nggak akan minta diskon tol, koq mas&hellip;,&rdquo; cuitnya. Sementara itu, kabar pengangkatan Abu Janda ini telah dibantah oleh Kementerian BUMN. Hal itu diutarakan langsung oleh Staf Khusus (Stafsus) Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. &ldquo;Hoax,&rdquo; kata Arya Sinulingga saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (7/4). Sementara itu, PT JMTO melalui akun Instagramnya, @jasamargatollroadoperator, sebenarnya sudah membantah pengangkatan Abu Janda sebagai Komisaris. Saat itu, akun tersebut membalas salah satu komentar yang menanyakan pengangkatan Abu Janda dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Hanya saja, klarifikasi yang disampaikan pada kolom komentar tak lama dihapus oleh PT JMTO. &ldquo;Halo Sobat JMTO, informasi tersebut tidak benar ya. Sampai saat ini, tidak ada pengangkatan Saudara Permadi Arya sebagai Komisaris PT JMTO. Mohon selalu cek info resmi hanya di @jasamargatollroadoperator atau www.jmto.co.id Terima kasih,&rdquo; tulis PT JMTO pada kolom komentar. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Abu Janda mengomentari kabar hoax tentang pengangkatannya sebagai Komisaris PT JMTO, Kementerian BUMN dan JMTO membantahnya.

Abu Janda Tanggapi Kabar Dirinya Diangkat sebagai Komisaris PT JMTO: Jangan Minta Diskon Tol, Haram!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/20250305_1400580-1-3975294016.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengunjungi lokasi pengungsian warga Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengunjungi lokasi pengungsian warga Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akhirnya angkat bicara terkait dirinya dan keluarga yang mengungsi ke hotel mewah saat banjir besar melanda Bekasi. Keputusan tersebut menuai kritik dari netizen setelah videonya viral di media sosial. Tri menjelaskan, keputusannya mengungsi ke hotel Horison Bekasi bukan karena ingin bermewah-mewahan, melainkan demi keselamatan keluarga dan agar dirinya tetap bisa bekerja melayani warga. "Kalau saya kan melihatnya dari sisi pada waktu itu bagaimana saya ingin berbuat yang terbaik buat warga masyarakat," ujar Tri di lokasi pengungsian warga Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3). Tri mengatakan, sekitar pukul 02.00 WIB, air sudah tinggi dan bisa dipastikan wilayah rumahnya di kawasan elite Kemang Pratama akan terendam banjir. Untuk itu, ia membawa keluarganya untuk pindah ke tempat yang lebih aman.&nbsp;Mengingat pada pagi hari ia harus kembali turun ke masyarakat. "Nah kalau saya bertahan di dalam, berarti saya nggak bisa keluar. Saya selamatkan dulu anak dan istri saya. Kemudian pagi-pagi jam 06.00 WIB saya juga harus sudah bergabung dengan warga masyarakat," katanya.&nbsp; Terkait pemilihan hotel sebagai tempat mengungsi, Tri mengatakan bahwa keputusan itu diambil demi keamanan keluarganya. "Supaya ini saja, supaya prosesnya bisa pastikan lebih aman. Tidak ada pengen kesan bermewah-mewahan," katanya. Sebelumnya, video yang diunggah akun TikTok @rakyatbekasi.com&nbsp;memperlihatkan istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, tiba di hotel dengan dibantu rekannya. Video tersebut langsung memicu reaksi netizen yang menilai keputusan itu tidak pantas di tengah kondisi warga yang kesulitan akibat banjir. Komentar warganet pun beragam, banyak yang menyindir pilihan mengungsi ke hotel. "Semangat bu, nggak usah mikirin rakyat Bekasi, yang penting happy," tulis akun @nearrr. "Ambil lantai paling atas ya, Bu, biar bisa lihat warga di bawah," tambah @Tompeleng. Di sisi lain, beberapa netizen menilai bahwa setiap orang memang berhak memilih tempat mengungsi, namun sebaiknya tidak dipublikasikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Mau nginep dimanapun boleh itu hak mereka, tapi alangkah baiknya tidak di publikasikan, persepsi orang kan beda," ucap akun @dolah Balweel.

Tri menjelaskan, keputusannya mengungsi ke hotel Horison Bekasi bukan karena ingin bermewah-mewahan, melainkan demi keselamatan keluarga.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tanggapi Isu Mengungsi ke Hotel Saat Banjir: "Tak Ada Niat Bermewah-mewahan"

tanggapi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanggapi

Berita Terkini

Tanggapi Pledoi Razman Arif Nasution Setebal 150 Halaman, Hotman Paris: Nggak Ada Artinya, Nol Besar

Dedi Mulyadi Tanggapi Demonstrasi Pelaku Jasa Pariwisata di Depan Gedung Sate Bandung: Makin Jelas Study Tour itu Piknik

La Nyalla Tanggapi Penggeledahan Rumahnya di Surabaya oleh KPK: Tidak Ditemukan yang Terkait dengan Penyidikan Kasus Dana Hibah

Abu Janda Tanggapi Kabar Dirinya Diangkat sebagai Komisaris PT JMTO: Jangan Minta Diskon Tol, Haram!

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tanggapi Isu Mengungsi ke Hotel Saat Banjir: "Tak Ada Niat Bermewah-mewahan"

Download Aplikasi JawaPos.com