<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/IMG-20260122-WA0032-4168516680.jpg" alt="Mantan Kasatops Armuzna Laksma TNI Harun Al Rasyid menjelaskan soal skema yang diterapkan saat Armuzna di masa Haji tahun ini, Rabu (21/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kasatops Armuzna Laksma TNI Harun Al Rasyid menjelaskan soal skema yang diterapkan saat Armuzna di masa Haji tahun ini, Rabu (21/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persiapan pelayanan di fase puncak Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) terus dimatangkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Tahun ini kemenhaj memastikan skema Murur akan kembali dilaksanakan bagi sebagian jamaah haji di fase Armuzna. Murur adalah salah satu skema saat fase Armuzna, di mana jamaah tidak mabit atau bermalam di Muzdalifah. Mereka hanya dilewatkan Muzdalifah dan langsung menuju Mina untuk lempar Jumroh. Mantan Kasatops Armuzna Laksma TNI Harun Al Rasyid menjelaskan, Murur dilakukan untuk mengurai kepadatan jamaah di Muzdalifah. "Yang Murur nanti adalah jamaah lansia, pendamping jamaah lansia, jamaah disabilitas, dan jamaah yang sakit," terangnya di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Rabu (21/1) malam. Begitu pula dengan Tanazul, di mana sebagian jamaah di tidak akan mabit di Mina, melainkan langsung dibawa ke hotel yang lokasinya di dekat Jamarat. "Sekarang ini baru konsep saja yang kita akan laksanakan," lanjut Harun. Tanazul masih akan dikoordinasikan dengan Kementerian Haji Saudi. Bila diizinkan oleh otoritas Saudi, rencananya akan ada sekitar 50 ribu jamaah yang akan ditanazulkan. Mereka akan melempar jumrah lebih dahulu, kemudian kembali ke hotel di wilayah Syisyah dan Raudhah yang tidak jauh dari Jamarat. Mereka akan diambil dari kloter-kloter tertentu yang akan ditentukan kemudian. Sehingga, ada peluang sebagian jamaah yang Murur juga akan mengikuti skema Tanazul. Sebagaimana fungsi Murur di Muzdalifah, Tanazul bertujuan untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Selain Tanazul, untuk mengantisipasi kepadatan jamaah di Mina, tahun ini Kemenhaj akan menerapkan cara baru dalam penempatan petugas haji di Mina. Tahun ini, semua petugas seksi Perlindungan Jamaah (Linjam) yang tercatat sudah pernah berhaji tidak akan dibawa ke Arafah. Mereka akan langsung menuju Mina untuk menyambut kedatangan jamaah yang hendak mabit dan melempar jumroh. "Sehingga diharapkan pos-pos yang nanti ditanggungjawabi oleh teman-teman kita PPIH ini bisa maksimal memberikan pemantauan, peninjauan, dan juga bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh jamaah kita," tuturnya. Harun menambahkan, Kemenhaj melarang jamaah haji untuk melakukan masyian, alias berjalan kaki dari Arafah hingga Muzdalifah dan berlanjut ke Mina. "Ada aturan tersendiri dari Kementerian Haji Arab Saudi, dan kita juga sudah memfasilitasi jemaah kita itu bergerak dari Muzdalifah dengan kendaraan," imbuhnya.

Tahun ini kemenhaj memastikan skema Murur akan kembali dilaksanakan bagi sebagian jamaah haji di fase Armuzna. Skema Tanazul juga disiapkan.

Kemenhaj Pastikan Tetap Ada Program Murur di Fase Puncak Haji 2026 di Armuzna, Juga Siapkan Skema Tanazul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/yR8PI4HVxsZYMhgCLiZtrETo5Xj3MlAGnsNBdRCs-1-1863999638.jpg" alt="Jamaah Haji kloter 1 Debarkasi Surabaya tiba di tanah air hari ini, Kamis (12/6). Satu jamaah haji masih di Arab Saudi karena sakit. (Humas PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jamaah Haji kloter 1 Debarkasi Surabaya tiba di tanah air hari ini, Kamis (12/6). Satu jamaah haji masih di Arab Saudi karena sakit. (Humas PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rombongan jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) satu Debarkasi Surabaya telah tiba dengan selamat di Asrama Haji Sukolilo pada Kamis (12/6) pukul 11.20 WIB. Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya, Sugiyo menuturkan bahwa kloter 1 terdiri dari 360 jamaah haji Tulungagung, 11 jamaah haji Surabaya, dan 4 petugas haji. Sehingga total dalam kloter pertama adalah 375 orang. Dari jumlah tersebut, Sugiyo menyampaikan ada satu jamaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya asal Tulungagung yang masih tertinggal di Arab Saudi. Hal ini karena kondisi jamaah tersebut yang sedang sakit. &ldquo;Tidak ada jamaah kloter 1 yang wafat, tetapi masih ada seorang jamaah (asal Tulungagung) yang dirawat di Arab Saudi. Jadi memang ada istilah tanazul," tutur Sugiyo ditemui di Asrama Haji Sukolilo, Kamis (12/6). Tanazul adalah program operasional haji yang memungkinkan jamaah untuk pulang lebih awal dari jadwal semula dan tidak bersama kloter asal karena alasan tertentu, seperti sakit atau alasan dinas. Tanazul terbagi menjadi dua kategori, yaitu jamaah sakit dan pengisian seat kosong. Bagi jamaah sakit, wajib mencantumkan surat rekomendasi dari petugas kesehatan kloter dan surat rekomendasi dari KKHI Daerah Kerja Makkah. Sementara Tanazul pengisian seat kosong, diperuntukkan bagi jamaah haji penggabungan ke kloter asal dalam Debarkasi yang sama, serta bagi jamaah haji yang harus pulang lebih awal karena alasan dinas. "Itu diperbolehkan, nanti yang tanazul karena sakit akan kita ikutkan ke kloter selanjutnya. Tetapi saya belum dapat informasi lengkap (terkait penyakit jamaah Tulungagung yang tertinggal di Arab Saudi)," imbuhnya. Sugiyo mengatakan PPIH Debarkasi Surabaya telah berkoordinasi dengan tim kesehatan dan pihak terkait di Arab Saudi untuk memastikan penanganan jamaah haji asal Tulungagung, sehingga bisa segera kembali ke tanah air. &ldquo;Kesehatan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas kami. Kita doakan semoga segera pulih dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat wal afiat," imbuh Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim itu.&nbsp;

Jamaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya tiba dengan selamat, namun satu jamaah masih tertinggal di Arab Saudi. Ini Alasannya.

Satu Jamaah Haji Kloter Pertama Debarkasi Surabaya Tertinggal di Arab Saudi, Ini Penjelasan PPIH

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/nasaruddin-mina-view-4058473376.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar saat melepas calon jemaah haji di hotel Mina View, Makkah. Mereka berangkat menuju Arafah untuk melakukan wukuf. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar saat melepas calon jemaah haji di hotel Mina View, Makkah. Mereka berangkat menuju Arafah untuk melakukan wukuf. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama sempat menyiapkan skema tanazul bagi sekitar 36 ribu jemaah haji Indonesia untuk mengurangi kepadatan di Mina. Namun, rencana itu harus dibatalkan menyusul keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak mengizinkan tanazul bagi seluruh negara, dengan alasan keselamatan dan potensi kepadatan ekstrem. Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Lobi dilakukan agar masih diizinkan melakukan tanazul karena banyaknya jemaah haji lansia maupun risiko tinggi (risti). &ldquo;Begitu Pemerintah Saudi memutuskan tidak ada tanazul, kami langsung mengubah data dan seluruh skema yang sudah disiapkan, termasuk konsumsi dan layanan kesehatan, dalam hitungan jam. Saya ucapkan terima kasih untuk tim yang begitu kompak,&rdquo; ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Makkah, Rabu (4/6). Tanazul sendiri adalah skema pemulangan sebagian jemaah dari Mina ke hotel sebelum seluruh rangkaian puncak haji selesai, biasanya setelah lempar jumrah hari kedua. Pembatalan ini, kata Nasaruddin, didasarkan pada kekhawatiran Saudi bahwa jika semua negara melaksanakan tanazul serentak, bisa terjadi kepadatan yang tidak terkendali di jalur-jalur menuju hotel. Namun, ada pengecualian. Pemerintah Saudi memberi dispensasi kepada Indonesia untuk tetap menjalankan tanazul bagi jemaah yang sangat riskan. &ldquo;Ada sekitar 3.500 jemaah yang kami laporkan kondisinya berisiko tinggi, lansia, komorbid, difabel, dan kelelahan berat. Maka khusus untuk mereka, tanazul tetap diizinkan,&rdquo; jelas Nasaruddin. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 jemaah dinyatakan benar-benar dalam kondisi berat, dan sebagian di antaranya akan menjalani safari wukuf dengan skema baru. &ldquo;Safari wukuf kali ini tidak seperti konsep awal. Mereka tetap berangkat lebih awal menuju Arafah, lalu langsung ke kemah di Mina tanpa keluar, karena mobilitasnya sangat terbatas,&rdquo; kata dia. Sementara itu, sekitar 250 jemaah lainnya yang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bergerak sama sekali akan dibadalkan ibadahnya. &ldquo;Badal haji ini dibiayai penuh oleh Pemerintah Saudi, karena mereka sangat concern terhadap jemaah Indonesia. Satu badal haji bisa mencapai Rp 20 juta. Kalau 1.000, berarti Rp 20 miliar,&rdquo; ungkap Menag. Untuk memastikan pelaksanaan badal dan taukil berjalan sah dan aman, PPIH menunjuk mustasydin, ulama muda yang paham fikih haji. &ldquo;Kami tidak menggunakan orang luar, agar tidak terjadi penipuan,&rdquo; tegasnya. Seluruh proses ini, kata Nasaruddin, merupakan hasil diplomasi yang panjang. Bahkan ambulans Indonesia menjadi satu-satunya ambulans asing yang diizinkan masuk ke kawasan Arafah dan Mina. &ldquo;Ini bentuk penghormatan luar biasa dari Pemerintah Saudi kepada Indonesia,&rdquo; ucapnya. Nasruddin berharap, semua ikhtiar yang dilakukan pemerintah bersama lebih dari 2.500 petugas haji Indonesia bisa memastikan seluruh 221 ribu jemaah dapat menjalani puncak haji dengan aman. &ldquo;Tentu semua ini tetap tergantung kepada Allah, tapi secara teknis kami sudah siapkan semaksimal mungkin.&rdquo;

Tanazul dibatalkan, Indonesia dapat dispensasi bagi jemaah risti. Pemerintah Saudi bahkan biayai badal haji hingga Rp20 miliar.

Tanazul Dibatalkan Saudi, Tapi Indonesia Dapat Dispensasi Khusus untuk 3.500 Jemaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/4CF1E707-85BE-4B3A-9863-C011E70952C3-1668791085.jpeg" alt="Lokasi jamarat atau melempar jumrah yang terdiri dari beberapa lantai. Sebelum melempar jumrah, jemaah terlebih melewati terowongan Mina. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lokasi jamarat atau melempar jumrah yang terdiri dari beberapa lantai. Sebelum melempar jumrah, jemaah terlebih melewati terowongan Mina. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyoroti batalnya rencana Tanazul jemaah saat pelaksanaan Mina. Skema ini rencananya diambil supaya tenda di Mina tidak sesak. Karena jemaah yang ikut program Tanazul, tidur di hotel, bukan di tenda Mina. Saat waktunya melempar jumrah, mereka cukup jalan kaki dari hotel ke jamarat. Dia mengatakan dengan tidak adanya Tanazul, maka jemaah tetap menginap di tenda. Akibatnya tenda bakal penuh sesak seperti sebelumnya. "Satu jemaah hanya bisa menempati space 0,80 meter di tenda Mina," katanya dalam diskusi Hari Lingkungan Hidup Sedunia di kantor Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (4/6).&nbsp; Mustolih mengatakan keputusan pembatalan skema Tanazul dibatalkan mendadak, hanya dua hari sebelum wukuf. Dia&nbsp;berharap Kemenag segera menyusun skema solusi untuk kenyamanan jemaah. Mustolih juga mengatakan, sampai saat ini belum ada penjelasan yang detail mengenai batalnya skema Tanazul tersebut. Padahal sebelumnya pimpinan Kemenag menggembor-gemborkan skema Tanazul tersebut. Bahkan sudah dihitung ada sekitar 30 ribu jemaah haji yang mengikuti skema Tanazul.&nbsp; Untuk sementara Mustolih menduga pembatalan skema Tanazul tersebut terkait dengan banyaknya Syarikah yang digaet Kemenag. Tahun ini ada delapan syarikah yang digandeng Kemenag. Syarikah bertugas sebagai operator layanan haji di Saudi, termasuk saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).&nbsp; Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah dan mantan naib (wakil) Amirul Hajj 2024 Anwar Abbas menyampaikan beberapa hal terkait puncak haji. Dia menjelaskan tahun lalu ada kepadatan jemaah di tenda yang di dalamnya sudah dilengkapi kasur lipat. Bahkan ada jemaah yang tidak menempati kasur. "Karena ada jemaah yang menaruh tasnya di kasur sampingnya," katanya. Akibatnya jemaah lain merasa canggung untuk menggunakan kasur tersebut. Karena dianggap kasur tersebut ada jemaahnya. Untuk itu dia berharap kepada jemaah, tidak menaruh tasnya di kasur sebelahnya. Karena itu jatah kasur jemaah lainnya. Di bagian lain, Ketua DPR Puan Maharani menyerukan peningkatan kewaspadaan seluruh petugas haji Indonesia. Ia mengingatkan bahwa fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) bukan hanya puncak spiritual haji, tetapi juga fase paling rawan secara fisik. Terutama bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi. &ldquo;Cuaca ekstrem dan kepadatan tinggi membutuhkan kesiapan total," ujar Puan. Puan juga menyoroti sistem baru multisyarikah yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tahun ini. Akibatnya, pengorganisasian jamaah selama di Armuzna tidak lagi berbasis kloter, melainkan dalam kafilah yang diatur syarikah bekerja sama dengan PPIH. Dia menyebut sistem ini menuntut fleksibilitas dan koordinasi lapangan yang jauh lebih dinamis. "Perubahan sistem ini harus dipahami betul oleh seluruh petugas. Jangan sampai data jemaah tidak sinkron atau ada yang tersasar karena miskomunikasi," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut. Menurut Puan, adaptasi terhadap sistem ini harus disertai edukasi kepada jamaah agar tidak menimbulkan kebingungan. Dia juga menekankan agar data jemaah, terutama mereka yang akan mengikuti murur atau bermalam sebentar di Muzdalifah dapat diserahkan secara akurat ke pihak syarikah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/016095396/petugas-cegah-keberangkatan-1200-an-calon-jemaah-haji-tidak-sesuai-prosedur-gunakan-visa-kunjungan">Petugas Cegah Keberangkatan 1.200-an Calon Jemaah Haji Tidak Sesuai Prosedur, Gunakan Visa Kunjungan</a> Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menyebut tenaga kesehatan Indonesia tidak diperbolehkan membuka pos layanan tetap di maktab atau hotel. "Tenaga medis kita hanya bisa lakukan pemeriksaan awal. Setelah itu harus dirujuk ke rumah sakit Saudi, dan itu tidak mudah karena sistem rujukannya berbeda," ungkap Edy di Mekkah. Dia juga mengungkapkan bahwa Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekkah belum mendapatkan izin resmi, karena menggunakan bangunan hotel yang tak memenuhi standar fasilitas medis menurut aturan setempat. Akibatnya, jamaah pasca rawat inap langsung dikembalikan ke hotel, meski belum sepenuhnya pulih. Edy mendorong agar ke depan Indonesia membangun rumah sakit sendiri di Mekkah. "Dengan jumlah jamaah sebesar ini, kita butuh fasilitas medis milik sendiri. Ini soal keselamatan warga negara," ujarnya yang kini jadi Tim Pengawas Haji itu. Selain itu, Edy mencatat pengurangan tenaga medis di kloter, ketidaksesuaian pemondokan, hingga pemisahan petugas dari jemaah yang seharusnya mereka dampingi. Hal ini diperparah oleh sistem delapan syarikah yang menentukan hotel berdasarkan waktu pendaftaran.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyoroti batalnya rencana Tanazul jemaah saat pelaksanaan Mina. Akibatnya, jemaah tinggal di tenda.

Tanazul Batal, Mina Berpotensi Penuh Sesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/menag-kkhi3-1424378847.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar dan anggota Amirul Hajj Taruna Ikrar (kiri) saat menjenguk pasien di KKHI Makkah, Selasa (3/6). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar dan anggota Amirul Hajj Taruna Ikrar (kiri) saat menjenguk pasien di KKHI Makkah, Selasa (3/6). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan Program Tanazul pada musim haji 1446 H/2025 M. Program yang sedianya memungkinkan sebagian jemaah haji Indonesia untuk kembali lebih cepat ke hotel setelah rangkaian ibadah di Mina itu akhirnya ditunda demi mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan jemaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, keputusan ini disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi setelah mempertimbangkan potensi kepadatan di jalur pergerakan jemaah. &ldquo;Pemerintah Saudi Arabia tengah malam tadi memutuskan tidak ada Tanazul, tetapi diminta untuk berdiam di kemah,&rdquo; ujar Nasaruddin di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Selasa (3/6) siang WAS. Menurut Nasaruddin, awalnya pemerintah Indonesia sudah siap sepenuhnya untuk memfasilitasi sekitar 30 ribu jemaah yang akan mengikuti Tanazul. Namun, ketika dievaluasi, ternyata banyak negara lain juga berencana melakukan hal serupa. Jika semua negara melakukan Tanazul dalam waktu bersamaan, dikhawatirkan akan terjadi benturan arus jemaah yang sedang berangkat untuk melontar jumrah dengan jemaah yang sudah pulang lebih dulu. &ldquo;Kalau nanti jamaah kita akan berpapasan dengan orang-orang Afrika, India, Pakistan, yang gede-gede itu, takutnya nanti kita kalah dengan kesakitan dan itu dikhawatirkan,&rdquo; jelas Nasaruddin. Oleh sebab itu, ia meminta jemaah Indonesia untuk mengambil hikmah dari pembatalan ini. &ldquo;Tidak mungkin Saudi Arabia akan memberikan suatu solusi yang justru merepotkan tamunya sendiri,&rdquo; tambahnya. Nasaruddin memastikan, pembatalan Tanazul tidak akan mengganggu alokasi fasilitas di Mina. Tempat tidur, tenda, hingga kasur tetap disiapkan untuk jemaah yang sebelumnya masuk dalam daftar Tanazul. Penyesuaian hanya akan dilakukan pada distribusi makanan. &ldquo;Kalau yang mendaftar Tanazul tiba-tiba mau tidur di jemaahnya, masih ada kuota. Tinggal pengaturan makanannya saja,&rdquo; jelasnya. Meski Tanazul resmi dibatalkan secara program, tetap ada kemungkinan sebagian jemaah melakukan Tanazul mandiri, tetapi hal itu harus dilakukan sesuai skema syarikah, dan jemaah harus mandiri dalam mengatur konsumsi di hotel. Namun, secara umum, Kementerian Agama telah menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi mengikuti anjuran pemerintah Saudi. &ldquo;Kita bagi Indonesia ya, ambil hikmahnya,&rdquo; tutup Nasaruddin. &ldquo;Mereka lebih tahu dari kita soal pengaturan di lapangan.&rdquo;

Menurut Nasaruddin, awalnya pemerintah Indonesia sudah siap sepenuhnya untuk memfasilitasi sekitar 30 ribu jemaah yang akan Tanazul.

Menag Nasaruddin Ungkap Alasan Saudi Batalkan Tanazul: Hindari Benturan Arus Jemaah Haji di Mina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/1512a8d5-fd9f-4f73-a68e-29cb05dff110-1812360282.jpeg" alt="Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis Hanafi. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis Hanafi. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program Tanazul untuk jemaah haji Indonesia resmi ditunda pelaksanaannya pada musim haji 1446 H/2025 M. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang mempertimbangkan aspek keselamatan jemaah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menyampaikan bahwa meski program ini sebelumnya sudah dirancang Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 137 Tahun 2025, pelaksanaannya harus ditunda ke tahun mendatang. &ldquo;Berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memutuskan bahwa pelaksanaan Tanazul ditunda ke musim haji tahun-tahun mendatang, untuk dipersiapkan dengan lebih matang,&rdquo; jelas Muchlis di Makkah, Selasa (3/6). Muchlis mengakui, pembatalan mendadak ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian jemaah, terutama yang berasal dari kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas. Namun, ia menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terbaik demi menjaga keselamatan bersama. Dengan pembatalan ini, semua jemaah tetap melaksanakan rangkaian ibadah di Mina, termasuk mabit (menginap) dan melontar jumrah, sebelum kembali ke Makkah sesuai jadwal. Jemaah yang tetap ingin melakukan Tanazul hanya bisa melakukannya secara mandiri dengan tetap berkoordinasi bersama syarikah, terutama terkait konsumsi. Puncak haji 1446 H akan dimulai pada 4 Mei 2025 dengan pemberangkatan jemaah dari Makkah ke Arafah. Sistem keberangkatan telah diatur berdasarkan markaz, syarikah, dan hotel tempat jemaah menginap. &ldquo;Dalam hal terdapat jemaah berbeda syarikah dan/atau markaz di satu hotel, maka syarikah bertanggung jawab untuk tetap memberangkatkan tanpa membedakan asal syarikah,&rdquo; ujar Muchlis. Kesepakatan teknis ini diperkuat dalam hasil Rapat Kerja Tim Pengawas Haji DPR RI bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI pada 2 Juni 2025. PPIH Arab Saudi juga telah mengeluarkan Edaran Nomor 059/PPIH-AS/5/2025 tertanggal 17 Mei 2025, yang mengatur penggabungan pasangan jemaah terpisah, seperti suami&ndash;istri, anak&ndash;orang tua, serta lansia atau disabilitas dengan pendampingnya. &ldquo;Jemaah terpisah dapat memilih salah satu hotel pasangannya dengan memperhatikan kapasitas hotel dan melaporkannya kepada petugas kloter dan sektor untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan syarikah terkait,&rdquo; jelas Muchlis. Dengan begitu, pemberangkatan ke Arafah akan dilakukan bersama-sama dalam satu rombongan. Muchlis menegaskan bahwa seluruh petugas dan mitra layanan wajib menjadikan edaran dan pengaturan ini sebagai pedoman operasional pada fase puncak ibadah di Armuzna. &ldquo;Kepatuhan terhadap ketentuan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kekhusyukan ibadah jemaah haji Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

Program Tanazul haji 2025 ditunda demi keselamatan. Jemaah tetap ikut rangkaian ibadah Mina, Arafah. Pemberangkatan diatur syarikah.

Tanazul Haji di Mina Resmi Ditunda, Kemenag: Keselamatan Jemaah Prioritas Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/48A583B7-6A09-430C-8AD8-1512F31E314F-752088450.jpeg" alt="Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seluruh jemaah haji Indonesia 1446 H/2025 M telah tiba di Tanah Suci. Sebanyak 203.149 jemaah haji reguler dari 525 kelompok terbang (kloter) kini memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji. &ldquo;Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Seluruh jemaah haji Indonesia kini telah berada di Kota Makkah dalam keadaan aman dan sehat,&rdquo; ujar Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin di Makkah, Minggu (1/6). Kamaruddin menegaskan, ini adalah capaian besar yang harus disyukuri bersama. Ia mengajak seluruh jemaah untuk memperkuat kesiapan fisik, mental, dan spiritual menjelang Armuzna. &ldquo;Mengurangi aktivitas di luar tenda atau hotel, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan serta memperbanyak konsumsi air putih,&rdquo; imbaunya. Mulai hari ini, layanan Bus Shalawat diberhentikan sementara dan baru akan beroperasi kembali pada Selasa, 14 Zulhijjah atau 10 Juni 2025 pukul 00.00 WAS. Jemaah diimbau tetap beribadah di hotel masing-masing dan menghindari aktivitas luar ruangan kecuali mendesak. Jelang Armuzna, layanan katering reguler di hotel digantikan makanan siap saji (ready to eat). Distribusi dilakukan bertahap untuk enam kali makan: tiga kali pada 7 Zulhijjah (3 Juni), satu kali pada 8 Zulhijjah (4 Juni), dan dua kali pada 13 Zulhijjah (9 Juni). &ldquo;Makanan ini dapat langsung dikonsumsi. Nasi sebaiknya direndam air 5&ndash;10 menit sebelum disantap, lauk dapat dimakan langsung tanpa pemanasan. Setelah kemasan dibuka, makanan tidak boleh disimpan ulang demi alasan kesehatan,&rdquo; jelas Kamaruddin. Selama Armuzna, jemaah akan mendapat 15 kali makan dan satu snack berat: lima kali makan di Arafah, satu snack di Muzdalifah, dan sepuluh kali makan di Mina. &ldquo;Makanan disiapkan dengan memperhatikan gizi, daya tahan, dan kondisi medan,&rdquo; tambahnya. PPIH Arab Saudi akan menerapkan dua skema pergerakan jemaah: murur dan tanazul. Murur adalah pergerakan jemaah dari Arafah dengan bus yang hanya melewati Muzdalifah tanpa turun, langsung menuju Mina. Skema ini diterapkan bagi jemaah lansia, disabilitas, dan yang uzur, diperkirakan mencakup 50.000 jemaah. Tanazul adalah pemulangan lebih awal ke hotel di Makkah setelah lempar jumrah aqabah, tanpa kembali ke tenda Mina. Sekitar 30.000 jemaah, terutama dari sektor Syisyah dan Raudhah, dijadwalkan ikut skema ini. Bagi jemaah sakit yang tidak memungkinkan wukuf secara reguler, disiapkan layanan safari wukuf menggunakan ambulans. Sementara bagi jemaah yang wafat sebelum wukuf, akan dibadalhajikan oleh petugas resmi pemerintah. Layanan kesehatan disiagakan melalui delapan pos di Arafah dan Mina, serta pos mobile di jalur atas dan bawah Jamarat. Sebanyak 15 unit ambulans memenuhi standar medis siap digunakan untuk evakuasi atau rujukan. Kamaruddin mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas, dan memperbanyak doa. &ldquo;Semoga semua dimudahkan dalam menunaikan ibadah haji secara sempurna, dan pulang ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur,&rdquo; tandasnya.

Seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Makkah, Kemenag siapkan layanan Armuzna, dari katering hingga skema murur dan kesehatan.

Kemenag: 203.149 Jemaah Siap Wukuf, Layanan Katering, Kesehatan, dan Pergerakan Sudah Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/lempar-jumrah-1549340213.jpg" alt="Ilustrasi lempar jumrah. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lempar jumrah. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wukuf di Arafah, puncak ibadah haji yang ditunggu-tunggu jutaan umat Muslim, akan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025. Di balik persiapan besar itu, pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan dua skema penting untuk mengurai kepadatan dan menjaga kesehatan&nbsp;jemaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi (risti): murur dan tanazul. Tahun ini, diperkirakan sekitar 50.000 jemaah haji Indonesia akan mengikuti skema murur, sementara 30.000 jemaah lainnya akan menjalani skema tanazul. Jumlah itu bukan angka kecil&mdash;artinya sekitar 40 persen dari total 203.320 jamaah haji reguler Indonesia. <h3>Apa Itu Murur?</h3> Murur adalah skema pergerakan jemaah dari Arafah dengan bus, hanya melintas Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan, lalu langsung menuju Mina untuk lempar jumrah dan mabit. Musytasyar Dini PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha, menegaskan bahwa murur memiliki dasar hukum yang kuat dalam fikih. Dalam riwayat sahih, sejumlah sahabat yang bertugas atau perempuan yang khawatir mengalami haid lebih awal diberi izin Nabi Muhammad SAW untuk tidak mabit di Muzdalifah. &ldquo;Menurut Mazhab Hanafi, mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah. Jadi, murur dibolehkan, hajinya sah, dan tidak terkena dam,&rdquo; jelas KH Ulinnuha, Jumat (30/5). <h3>Apa Itu Tanazul?</h3> Setelah mabit di Muzdalifah, jemaah biasanya melanjutkan mabit di Mina. Namun, untuk menghindari kepadatan, PPIH menerapkan tanazul, yakni pemulangan lebih awal ke hotel di Makkah setelah selesai lempar jumrah aqabah. &ldquo;Tanazul juga mengacu pada Mazhab Hanafi yang menyatakan mabit di Mina hukumnya sunnah. Maka jemaah yang memilih langsung kembali ke hotel tidak terkena dam dan hajinya tetap sah,&rdquo; terangnya. Sekitar 30.000 jemaah, terutama dari sektor Syisyah dan Raudhah, akan mengikuti tanazul tahun ini. Mereka yang melempar jumrah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah akan langsung kembali ke hotel, bukan kembali ke tenda Mina. <h3>Mengapa Skema Ini Penting?</h3> Dengan jutaan jemaah berkumpul di satu lokasi yang sama, risiko kepadatan, kelelahan, bahkan heatstroke sangat tinggi. Skema murur dan tanazul menjadi solusi strategis untuk menjaga kelancaran ibadah sekaligus melindungi jamaah rentan. KH Ulinnuha mengingatkan, semua jemaah tetap harus menjaga niat, kekhusyukan, dan kesehatan selama puncak ibadah. &ldquo;Mari kita jaga niat, kesehatan, dan memohon kepada Allah agar dikaruniai haji yang mabrur,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

50.000 jamaah ikut murur, 30.000 tanazul. Ini strategi PPIH untuk menjaga kesehatan jamaah saat puncak haji 2025.

50.000 Jemaah Ikut Murur, 30.000 Jemaah Ikut Tanazul: Strategi Penting Puncak Haji 2025

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/1908612d-f61f-41c9-8c0f-d6c07051ff91-1979789400.jpeg" alt="Musytasyar Dini PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Musytasyar Dini PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Puncak ibadah haji 2025 sudah semakin dekat. Pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang, jutaan jamaah akan melaksanakan wukuf di Arafah, diikuti dengan mabit di Muzdalifah, dan selanjutnya mabit di Mina. Namun, untuk menjaga kenyamanan dan menghindari kepadatan berlebihan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi juga menerapkan skema khusus bernama tanazul. Tanazul adalah skema pemulangan lebih awal jamaah haji ke hotel di Makkah setelah selesai melempar jumrah aqabah, tanpa harus kembali bermalam (mabit) di Mina. Langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan tenda-tenda Mina, terutama bagi jamaah dari sektor padat seperti Syisyah dan Raudhah. Menurut Musytasyar Dini PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha, tanazul diperbolehkan secara fikih dan pelaksanaan ibadah tetap sah. &ldquo;Tanazul juga mengikuti pendapat Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah. Maka jamaah yang memilih langsung kembali ke hotel tidak terkena dam dan hajinya tetap sah,&rdquo; terang Ulinnuha di Makkah, Jumat (30/5/2025). Sekitar 30.000 jamaah dijadwalkan akan mengikuti skema tanazul tahun ini. Mereka akan menyelesaikan proses melempar jumrah pada tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah, lalu langsung kembali ke hotel tanpa kembali ke tenda di Mina. Penerapan tanazul didasarkan pada pertimbangan logistik, kenyamanan jamaah, serta pemenuhan aspek syariat. Ulinnuha menekankan, seluruhnya sudah melalui kajian hukum agama yang matang, sehingga jamaah tidak perlu khawatir soal keabsahan hajinya. &ldquo;Semoga semua rangkaian ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Mari kita jaga niat, kesehatan, dan kekhusyukan, serta memohon kepada Allah agar dikaruniai haji yang mabrur,&rdquo; tutup Ulinnuha.

Tanazul, skema pemulangan jamaah lebih awal dari Mina, sah menurut fikih. Solusi aman untuk kelancaran puncak haji 2025.

Mengenal Tanazul: Hukum, Skema, dan Jaminan Sahnya Ibadah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/c2ca869a-423e-4b2f-a813-c15e14cf4ecd-4021650953.jpeg" alt="Musytasyar Dini PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Musytasyar Dini PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Puncak ibadah haji tinggal menghitung hari. Pada Kamis, 5 Juni 2025, jutaan jamaah akan berkumpul di Arafah untuk wukuf, sebelum melanjutkan rangkaian ibadah ke Muzdalifah dan Mina. Namun, tidak semua jamaah mengikuti jalur reguler. Sebagian akan melaksanakan murur, sebagian lainnya ikut skema tanazul. Dua skema khusus ini diterapkan demi mengurai kepadatan dan menjaga kesehatan jamaah, terutama lansia, risiko tinggi (risti), dan disabilitas. Musytasyar Dini PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha, menegaskan bahwa penerapan murur dan tanazul memiliki dasar hukum syariah yang kuat. &ldquo;Kedua skema ini dibolehkan dalam fikih haji, dan pelaksanaan ibadah tetap sah,&rdquo; tegasnya di Makkah, Jumat (30/5). Menurut Ulinnuha, dalam kondisi tertentu seperti uzur fisik, lansia, atau alasan syar&rsquo;i lainnya, jamaah dibolehkan tidak bermalam (mabit) di Muzdalifah maupun Mina. &ldquo;Dalam riwayat sahih, sejumlah sahabat yang bertugas memberi makan, menggembala, atau kaum perempuan yang khawatir mengalami haid lebih awal, diberi izin oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak mabit di Muzdalifah,&rdquo; jelasnya. Mazhab Hanafi bahkan menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah maupun Mina hukumnya sunnah. Dengan demikian, jamaah yang mengikuti murur atau tanazul tidak dikenai dam (denda) dan hajinya tetap sah. Ulinnuha juga mengutip salah satu fatwa ulama Mesir yang menyebutkan bahwa penerapan murur realistis mengingat mustahilnya jutaan jamaah menempati Muzdalifah dalam waktu bersamaan. Sebagai informasi, murur adalah skema di mana jamaah diberangkatkan dari Arafah setelah magrib, melintas Muzdalifah tanpa turun dari bus, lalu langsung menuju Mina. Sekitar 50.000 jamaah, terutama lansia dan risti, diproyeksikan ikut program ini tahun ini. Sementara itu, tanazul adalah skema pemulangan lebih awal ke hotel di Makkah setelah jamaah menyelesaikan lempar jumrah aqabah di Mina. Sekitar 30.000 jamaah akan ikut program ini, demi menghindari kepadatan tenda dan menjaga kenyamanan. &ldquo;Semoga semua rangkaian ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Mari kita jaga niat, kesehatan, dan kekhusyukan, serta memohon kepada Allah agar dikaruniai haji yang mabrur,&rdquo; tutup Ulinnuha. &nbsp;

Murur dan tanazul sah menurut fikih, jadi solusi syariah untuk jamaah haji lansia, risti, dan disabilitas di puncak haji 2025.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tanazul

Berita Terkini