<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/ashanty2-1228323971.jpg" alt="Ashanty resmi tutup bisnis kue Lumiere setelah 6 tahun beroperasi akibat adanya permasalahan internal. (instagram: ashanty_ash)" width="100%">
<figcaption>Ashanty resmi tutup bisnis kue Lumiere setelah 6 tahun beroperasi akibat adanya permasalahan internal. (instagram: ashanty_ash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perjuangan dan semangat Ashanty untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya atas tanah ribuan meter warisan mendiang ayahnya yang diserobot orang tidak kunjung padam. Dia justru semakin bersemangat untuk terus mengurusi tanah tersebut supaya hanya kembali ke tangannya.&nbsp; Perjuangan Ashanty ini memang sungguh tidak mudah. Pasalnya, tanah yang terletak di daerah Sawangan, Depok, itu sudah dijual ke developer. Tanah warisan ayah Ashanty ternyata memiliki sertifikat ganda. "Waktu itu papaku beli tanah di sini kayak ada lima tempat yang berbeda. Yang dua suratnya jadi satu, yang tiga yang masih ada, yang satu dulu sudah hilang, nggak ketahuan suratnya dimana," kata Ashanty di bilangan Sawangan, Depok, Kamis (18/9). Ashanty mengaku siap untuk mencarikan solusi yang terbaik atas tanah peninggalan ayahnya itu dengan mengedepankan komunikasi yang baik dan berusaha mencari jalan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak. "Kita sempat 2 tahun, 3 tahun berusaha cari solusi, gimana nih caranya? Dia tetap dia bilang, 'Iya, iya.' Tiba-tiba sudah dijual saja kemarin setelah bertahun-tahun tahan-tahanan. Mungkin dia tahu aku sibuk," kata Ashanty. Menurut Ashanty, pilihan terberatnya, dia pun siap untuk membagi dua atas hasil penjualan tanah peninggalan ayahnya dengan pemilik sertifikat yang lain. Namun sayangnya, pemilik sertifikat yang menjual tanah ayah Ashanty ke developer belum membayar, baru diberikan DP. "Katanya baru dibayar DP dan kecil banget. &nbsp;Dia juga stres katanya. Nah, sekarang si developer ini yang aku kecewanya, main bangun-bangun saja. Dia kayak nggak peduli," tutur Ashanty. Dia menegaskan akan mengejar apa yang menjadi haknya atas tanah peninggalan almarhum ayahnya. Ashanty bahkan siap berperkara dengan developer pembeli tanah milik ayahnya demi memperjuangkan hak. "Dan aku bilang, 'aku nggak akan diam, aku akan berjuang terus karena kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus. Dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya orang, rumah dari tanah sengketa'. Aku bilang begitu sama developer," paparnya. Sejauh ini, menurut Ashanty, pihak developer belum memberikan respons yang positif. Namun, dia memastikan akan terus berusaha mengejar hak atas tanah ribuan meter peninggalan ayahnya itu.

Perjuangan Ashanty ini memang sungguh tidak mudah. Pasalnya, tanah yang terletak di daerah Sawangan, Depok, itu sudah dijual ke developer.

Ashanty akan Terus Perjuangkan Tanah Ribuan Meter Warisan Ayahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pujasera-menanggal.jpg" alt="Pujasera di Jalan Menanggal yang menjadi objek sengketa. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pujasera di Jalan Menanggal yang menjadi objek sengketa. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Arifin dan Andri Kurniawan tidak mengetahui bahwa mereka mewarisi tanah seluas 2 hektare. Lahan itu dibiarkan selama bertahun-tahun. Lokasinya strategis. Saat didatangi, sebagian sudah berubah menjadi pujasera dengan belasan tenant di dalamnya.  ---  ARIFIN dan Andri Kurniawan mendapat warisan tanah dari Lalu Oemar seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan. Lokasinya strategis. Di pinggir jalan. Sangat cocok dipakai untuk usaha.  Selama ini, tanah tersebut dibiarkan kosong. Penyebabnya, kedua ahli waris tidak tahu jika mendapat warisan tanah seluas itu. Mereka tahunya, tanah warisan hanya seluas 2.000 meter persegi. Ternyata sepuluh kali lipatnya.  Dua ahli waris itu baru tahu ketika membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2019. Pengacara Arifin dan Andri, Sahlan Azwar, menyatakan bahwa saat itu kliennya membayar pajak untuk tanah seluas 2.000 meter persegi.  Pegawai kelurahan menyatakan bahwa pajak yang harus dibayar adalah untuk tanah seluas 20.000 meter persegi. Mereka kaget. Sebab, setahu mereka luasnya hanya 2.000 meter persegi. Keduanya kemudian mengonfirmasi hal tersebut ke pemkot. Hasilnya sama. PBB yang harus dibayarkan seluas 20.000 meter persegi. ”Orang tuanya tidak pernah cerita soal luasan tanah itu,” ucapnya.  Keduanya kemudian mengecek dokumen tanah yang disimpan. Di sana memang tertulis lahan tersebut seluas 20.000 meter persegi. Akhirnya, mereka membayar sesuai luasan yang tertera. Setelah itu, mereka melihat lokasi tanah tersebut. ”Selama ini, tidak pernah dilihat. Dibiarkan begitu saja,” kata Sahlan.  Saat dicek, ternyata sudah ada bangunan di atasnya. Salah satunya, pujasera. Di dalamnya, banyak tenant makanan dan minuman. Saat ditanya, pemilik pujasera itu mengaku menyewa tanah tersebut dari Achmad Chaldun yang mengklaim sebagai pemilik tanah.  Dia pun berusaha memberikan pengertian kepada pemilik pujasera bahwa lahan itu milik kliennya sambil menunjukkan bukti-buktinya. Saat itu sewa penggunaan lahan itu habis. Pemilik pujasera memilih berhenti menyewa lahan tersebut. Bangunan pujasera dijual kepada Arifin. Saat ini pujasera dikelola Arifin. Tenant yang di dalamnya juga membayar sewa kepada Arifin.  Di sisi lain, Sahlan juga mengirim somasi kepada Chaldun terkait dengan penyewaan lahan milik kliennya. Dua surat itu tidak dijawab. Dari keterangan pemilik pujasera, Chaldun pernah menunjukkan bukti kuitansi pembelian tanah dari Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Kuitansi itu dijadikan klaim kepemilikan lahan tersebut. ”Itu bukan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.  Sahlan kemudian mendatangi kantor YKP untuk mengonfirmasi kepemilikan tanah itu. Namun, YKP tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Kini pengurusnya sudah berganti. ”YKP sendiri bingung tanahnya ada di mana,” ungkapnya.  Dia juga menelusuri asal usul YKP mendapatkan tanah itu. Hasilnya, YKP tidak pernah membeli atau memiliki tanah yang terletak di Menanggal Blok MG.O-01, Kelurahan Menanggal, itu. ”YKP pernah membeli tanah yang lokasinya di seberang lahan milik klien saya,” tuturnya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/features/03/07/2021/sempat-kehilangan-kesadaran-dan-mimpi-organ-tubuh-diambil/">Sempat Kehilangan Kesadaran dan Mimpi Organ Tubuh Diambil</a>  Saat ini Arifin dan Andri menggugat Choldun dan YKP di Pengadilan Negeri Surabaya.  Sementara itu, Chaldun masih belum dapat dikonfirmasi. Saat didatangi pada Kamis (1/7) di rumahnya pukul 15.30 di Taman Wisma Menanggal, rumah tersebut tutup. Saat dipanggil selama 15 menit, tidak ada penghuni dari rumah itu yang keluar. Tetangga kiri dan kanan rumah membenarkan bahwa rumah tersebut sehari-hari memang dihuni Chaldun.

Tanah Warisan Tak Diurus, Tahu-Tahu Jadi Pujasera

tanah warisan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah warisan

Berita Terkini

Ashanty akan Terus Perjuangkan Tanah Ribuan Meter Warisan Ayahnya

Tanah Warisan Tak Diurus, Tahu-Tahu Jadi Pujasera

Download Aplikasi JawaPos.com