<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/0K-KEMENTERIAN-ATR-2377123937.jpg" alt="Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan melakukan penataan tanah ulayat Desa Adat Asahduren, Bali. (Dok. Kementerian ATR/BPN)" width="100%">
<figcaption>Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan melakukan penataan tanah ulayat Desa Adat Asahduren, Bali. (Dok. Kementerian ATR/BPN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat terobosan. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan melakukan penataan tanah ulayat Desa Adat Asahduren, Bali. Mereka sekaligus menanam pisang cavendish sebagai simbol pembukaan perkebunan. Ossy mengatakan, sertifikat tanah ulayat di Desa Asahduren kini telah memberi dampak lebih bagi masyarakat sekitar. "Tanah ulayat yang begitu dihargai oleh desa adat, kini dapat dimanfaatkan secara maksimal berkat kerja sama ini. Hal sangat menggembirakan karena masih banyak tanah ulayat yang belum teroptimalisasi dengan baik," ucapnya. Desa Asahduren merupakan bagian dari desa-desa adat yang ada di Bali. Pada 2023, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Bali menyerahkan sertifikat tanah ulayat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat yang ada di daerah tersebut. Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan PT Nusantara Segar Abadi (NSA) juga memberikan akses ekonomi. Yakni, dengan pemberian bibit, bantuan alat pertanian, pendampingan, hingga offtaker dari pisang cavendish yang ditanam. "Saya berpesan kepada semua, baik masyarakat yang diwakili oleh Bendesa Adat maupun PT NSA, untuk menjalin kolaborasi yang baik. Kenali keterbatasan masyarakat, bantu mereka semaksimal mungkin. Sebaliknya, masyarakat juga harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat," tuturnya.(idr/bas)

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan masih banyak tanah ulayat yang belum teroptimalisasi dengan baik. Karena tanahnya belum bersertifikat

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Masih Banyak Tanah Ulayat Yang Belum Teroptimalisasi dengan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sertifikat-tanah.jpg" alt="Ilustrasi sertifikat tanah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifikat tanah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sumatera Barat (Sumbar) dikenal dengan masyarakat adat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau tanah pusako (pusaka) atau tanah ulayat tidak bisa disertifikatkan, karena tanah itu milik kaum. Sikap orang Sumbar itu membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa tercapai. Buktinya, program PTSL di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang ditarget menerbitkan 4.000 sertifikat hanya mampu merealisasikan 700 sertifikat. Persoalan itu diungkap oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Arfathas Pait. Dia mengatakan, saat ini masih banyaknya tanah pusako tinggi yang belum disertifikatkan. Hal itu menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pembuatan sertifikat tanah Program PTSL pada 2024 di Pessel. "Kendala pembuatan sertifikat tanah pusaka tinggi mungkin dalam pengurusan surat-surat karena belum ada persetujuan ninik mamak atau kaum. Kantor Pertanahan hanya akan memproses pengurusan tanah yang sudah clean and clear atau yang tidak ada masalah di lapangan," jelasnya kepada Padang Ekspres (Jawa Pos Group) pada Selasa (17/12). Pada 2024, kata Arfhatas, BPN Pessel mengadakan Program PTS untuk Nagari Lakitan dan Kambang, Kecamatan Lengayang. Di kedua nagari itu pihaknya ditargetkan mengukur 15 ribu hektare tanah. Pihaknya sudah mencapai target tersebut seratus persen. Kemudian pada 2025 nanti, Kantor Pertanahan Pessel ditargetkan mengukur 11 ribu hektare tanah dan membuat 1.750 sertifikat pada program PTSL. Arfhatas mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program PTSL, karena biaya pengukuran tanah dan pembuatan sertifikatnya gratis. "Syarat yang harus disiapkan masyarakat untuk mengurus sertifikat PTSL adalah identitas (KTP dan kartu keluarga), ranji, dan surat persetujuan kaum untuk tanah pusaka tinggi, dan surat keterangan wali nagari. Namun perlu diketahui bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa," ingatnya. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat di Pessel agar melakukan pengurusan sertifikat. Imbauan itu disampaikan karena tanah pusako, baik pusako tinggi maupun pusako randah di Minangkabau bisa untuk disertifikatkan. "Tanah pusako bisa disertifikatkan, karena itu kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan hal ini," katanya Selasa (17/12). Dia menyampaikan, sebaiknya tanah ulayat atau tanah pusako itu disertifikatkan agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari pertengkaran atas kepemilikan tanah tersebut. Tanah pusako tinggi bisa dibuatkan sertifikat komunal, jika tanah tersebut belum dibagi-bagi kepemilikannya atau sudah diperuntukkan bagi perseorangan. "Yang penting ada persetujuan dari anggota kaum," jelasnya. Dia menjelaskan terkait sertifikat komunal untuk tanah pusako tinggi itu, semua orang yang tertulis dalam ranji suatu kaum bisa ditulis sebagai subjek hak dalam sertifikat komunal. Diterangkan lagi bila dalam suatu ranji kaum terdapat 20 orang yang masih hidup, Kantor Pertanahan bisa membuatkan sertifikat atas nama 20 orang itu. "Kami pernah membuat sertifikat pusaka tinggi seperti itu di Pesisir Selatan," jelasnya lagi. Sementara itu, Datuak Rusli, ninik mamak Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, ketika dihubungi Padang Ekspres, Selasa (17/12) menyampaikan bahwa program tersebut dinilainya cukup bagus dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Ini sangat bagus agar jaminan kepemilikan terhadap status hukum tanah yang ditempati atau digarap oleh masyarakat bisa dimiliki. Melalui kepastian hukum ini, maka sengketa atau pertengkaran terhadap kepemilikan tanah bisa dihindari," katanya. Sebagai ninik mamak di nagari, dia berharap pihak BPN bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar program PTSL dengan sasaran tanah pusaka di daerah itu bisa tercapai secara maksimal. "Ini saya sampaikan, karena sebagian besar tanah pusako atau tanah ulayat di Nagari Surantih, dan Pessel secara umumnya tidak memiliki sertifikat. Kondisi ini sangat rawan bisa terjadi sengketa di kemudian hari," timpalnya.

Bagi masyarakat Minangkabau tanah pusako (pusaka) atau tanah ulayat tidak bisa disertifikatkan, karena tanah itu milik kaum.

Diduga Tidak Mendapat Persetujuan Kaum dan Ninik Mamak, Tanah Pusako di Minangkabau Sulit Disertifikatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Nusron-Wahid-Dery-RidwansahJPG-1796550871.jpg" alt="Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan rencana program Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama Kabinet Merah Putih (KMP). "Dalam 100 hari kerja ini apa yang kami susun? Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron, dikutip Rabu (30/10). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja perdana Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU. Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari. "Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektare (Ha), tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 Ha. Jadi, masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat," ujarnya. Keempat, kata dia, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat. "Kami ada ide pemikiran tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta Ha, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya. Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024. "Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember. Kami ditarget 126 juta bidang tanah sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kami masih harus nambah lagi," katanya. Keenam, kata Nusron, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024.&nbsp;Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horisontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan&nbsp;online single submission. Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Terakhir, kita dia, pelaksanaan program&nbsp;Integrated Line Administration and Spatial Planning&nbsp;(ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim. "Yang melibatkan tiga kementerian lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

"Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektare (Ha)," kata Nusron Wahid.

Nusron Wahid Paparkan Rencana 100 Hari Kerja Kementerian ATR/BPN, Salah Satunya Pendaftaran Tanah Ulayat Antisipasi Konflik Agraria

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Menteri-Hadi-2646657886.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat di lokasi pilot project di Sumatra Barat. Kedua lokasi tersebut adalah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kesempatan ini, sebanyak tiga sertipikat diserahkan kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, sertipikat ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing nagari. "Negara mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah, baik untuk kepentingan masyarakat adat secara internal maupun peluang-peluang untuk kerja sama dengan pihak lain," kata Menteri Hadi dalam sambutannya, Rabu (11/10). Pada Sertipikat HPL tanah ulayat ini, di atasnya bisa diterbitkan sertipikat berjangka. Sertipikat berjangka dapat diurus oleh masyarakat nagari ataupun para pelaku usaha dari luar, namun semua itu harus atas izin dan perjanjian kerja sama dengan ninik mamak. Hal inilah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, meskipun telah diberi hak berjangka di atas HPL, setelah kerja sama berakhir tanah tersebut tidak akan hilang.&nbsp; "Jadi masyarakat akan menerima manfaat ekonominya, tapi tanah-tanah adat tidak akan hilang dan kembali ke masyarakat hukum adat," terangnya. Apresiasi&nbsp;kemudian disampaikan oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Guspardi Gaus terkait Sertipikat untuk tanah ulayat ini. Ia mengatakan, Sertipikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.&nbsp; "Kita berikan penghargaan buat Pak Menteri atas terobosan-terobosan yang beliau berikan untuk masyarakat Minang. Semoga Pak Menteri tetap sehat dan tetap memberikan perhatian kepada kita," tuturnya. Hadir pada kegiatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia; Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo; Ketua LKAAM, Fauzi Bahar dan Forkopimda Sumatra Barat. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjajanto; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat.

Negara mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah, baik untuk kepentingan masyarakat adat secara internal.

Menteri ATR dan BPN Pastikan Kedaulatan Masyarakat Adat Melalui HPL Tanah Ulayat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/ATR-862081377.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengunjungi Kota Padang dalam rangka kunjungan kerja di Sumatera Barat. Kunjungan kerja dimulai dengan Kuliah Umum di Universitas Negeri Padang (UNP).&nbsp; Bertempat di kampus UNP, acara kunjungan kerja Hadi Tjahjanto juga diisi dengan Sulaturahmi dan Dialog dengan Niniak Mamak se-Sumatera Barat. Acara dialog ini terutama dalam rangka menyampaikan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat. "Komitmen saya untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai model penyelesaian sertipikasi tanah ulayat di Indonesia," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.&nbsp; Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan mekanisme dan skema perlindungan tanah ulayat melalui pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/01935859/menteri-atrbpn-targetkan-pengadaan-tanah-ikn-selesai-juni-2023">Menteri ATR/BPN Targetkan Pengadaan Tanah IKN Selesai Juni 2023</a>&nbsp; "Dengan pemberian HPL kepada otoritas adat, maka secara sah negara mengakui otoritas adat untuk mengelola tanah ulayat mereka. Jadi siapapun investor atau pengusaha yang hendak menggunakan tanah ulayat, baik untuk pariwisata maupun perkebunan maka harus memiliki perjanjian dengan otoritas adat," ujarnya. Menurutnya, di atas HPL adat bisa diberikan sertipikat berjangka dalam bentuk HGB atau HGU. Dengan demikian tanah ulayat tidak hilang, pada saat yang sama tanah ulayat bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi tanpa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat adat. Diketahui, Acara kuliah umum ini juga dihadiri Rektor UNP Prof. Ganefri, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah, Guspardi Gaus anggota Komisi II DPR RI, Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau Fauzi Bahar dan segenap Muspida Provinsi Sumatera Barat.

"Komitmen saya untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai model penyelesaian sertipikasi tanah ulayat di Indonesia," ujar Hadi Tjahjanto

Menteri ATR/BPN Jadikan Sumbar sebagai Model Perlindungan Tanah Ulayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bandara-dipalang.jpg" alt="KLAIM KEPEMILIKAN: Simon Tiotra dan keluarga memasang tenda di landasan pacu Bandara Mopah, Merauke (31/5). (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>KLAIM KEPEMILIKAN: Simon Tiotra dan keluarga memasang tenda di landasan pacu Bandara Mopah, Merauke (31/5). (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bandara Mopah, Merauke, Papua, kembali dipalang Simon Tiotra dan keluarga. Mereka mengklaim sebagai pemilik hak ulayat atas tanah bandara seluas 12,5 hektare tersebut. Pemalangan di landasan itu dilakukan dengan memasang tenda di tengah landasan sambil duduk-duduk. Mereka melakukannya mulai sekitar pukul 07.00 WIT pada Selasa (31/5). Padahal, tak lama setelah itu pesawat Lion Air jurusan Jayapura–Merauke dijadwalkan akan mendarat.  Aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI, yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan negosiasi. Tampak Kasatintelkam Polres Merauke Iptu Putu Suta Arnaya dan Kapospol Bandara Ipda Aris Untung.  Sebagaimana yang dilaporkan Cenderawasih Pos, mereka bernegosiasi dengan Simon dan keluarga agar segera membongkar palang tersebut. Sebab, beberapa saat kemudian pesawat Lion Air Jayapura–Merauke dijadwalkan mendarat. Namun, Simon Tiotra meminta Kabandara Mopah, Merauke, untuk datang serta membuat kesepakatan dan pernyataan secara tertulis di lokasi pemalangan tersebut.  ”Saya minta Kabandara untuk segera datang ke sini serta kita membuat kesepakatan dan pernyataan secara tertulis. Setelah itu, kami akan bongkar tenda ini,” kata Simon.  Kepada Simon, Kapospol Ipda Aris Untung menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan tanah pribadi. Karena itu, pihak bandara tidak bisa memberikan sejumlah uang muka sesuai dengan yang diminta Simon dan keluarga.  ”Kalau itu untuk pribadi, mungkin bisa dilakukan. Tapi, ini menggunakan uang negara,” ujar Aris. Apalagi, lanjutnya, bukti kepemilikan tanah dari Simon sudah diserahkan kepada Kabandara.  ”Surat itu sudah dibawa dan dilaporkan ke pusat. Pusat akan buat tim dan turun untuk mengecek kebenaran kepemilikan tanah itu nanti,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bandara_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PERSUASI: Aparat keamanan dari Polri dan TNI mendatanga lokasi serta melakukan negosiasi. Simon Tiotra akhirnya bersedia berunding di Mapolres Merauke. (CENDERAWASIH POS)  Namun, Simon bersikeras bertahan. Tak lama kemudian, kepolisian memberikan informasi kepada Simon bahwa Kabandara siap bertemu di Mapolres Merauke.  Setelah negosiasi tersebut, akhirnya Simon dan keluarga bersedia meninggalkan landasan bandara tersebut. Dengan menaiki mobil yang disediakan kepolisian, mereka bergerak menuju Mapolres Merauke.  Tenda yang sebelumnya mereka tempati pun langsung dibongkar dan dipindah dari landasan. Pemalangan itu berlangsung sekitar 45 menit.  Simon dan keluarga yang berasal dari marga Mahuze mengklaim tanah seluas 12,59 hektare tersebut sebagai milik mereka. Karena itu, mereka menuntut ganti rugi atas tanah tersebut sebesar Rp 226 miliar.

Bandara Merauke Dipalang, Warga Tuntut Kompensasi Rp 226 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-15-at-08.38.56.jpeg" alt="I Made Suwitra (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>I Made Suwitra (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>TANAH ulayat dan persekutuan hukum adat atau masyarakat hukum adat (adatrechtsgemeenschappen) mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan, karena kekuatan masyarakat hukum adat dapat diukur dari eksistensi tanah ulayat yang dikuasainya dalam perkembangan periodisasi waktu (historis). Kondisi ini perlu ditegaskan dengan mengingat bahwa sebagian masyarakat hukum adat atau desa adat di Bali telah mengalihkan hak penguasaan/pemilikannya pada pihak lain baik kepada individu maupun kepada badan hukum baik sebagai krama (warga) desa maupun bukan sebagai krama desa.  Pengalihan tanah-tanah ulayat dalam amatan ditengarai karena ada anggapan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh krama desanya dianggap bersifat permanen seperti “hak milik” dengan mereferensi model konsepsi yang dikembangkan oleh hukum negara sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seperti rumusan Pasal 20. yaitu: Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.  Penggunaan kata “turun temurun” dalam “hak milik” mengandung makna bahwa hak milik itu dapat secara terus menerus diturunkan kepada ahli warisnya setiap pemegangnya. Sedangkan kata “terkuat dan terpenuh” mengandung makna bahwa hak milik mempunyai kekuatan paling kuat dibandingkan dengan jenis hak-hak lain seperti HGU, HGB, Hak Pakai terutama dari aspek waktu penguasaannya. Artinya hak milik tidak dibatasi waktu dalam hak untuk pemanfaatan dan penggunannya. Sedangkan hal-hak lainnya dibatasi waktu dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Seperti untuk Hak Pakai batas maksimum pemanfaatan dan penggunaannya adalah 25 tahun, tidak dapat diperpanjang tapi hanya dapat diperbaharui untuk 1 (satu) kali saja.  Kembali pada pokok pembahasan, bahwa dalam konsep hak ulayat yang dalam bahasa awig-awig dikenal dengan “druwe desa” mengandung makna penguasaan dan sekaligus pemilikan, artinya desa adat yang dikategorikan masyarakat hukum adat selain sebagi pemegang “hak menguasai” dalam arti mempunyai wewenang untuk mengatur dan memimpin peruntukannya dari tanah ulayat sebagai druwe desa juga sekaligus mempunyai wewenang untuk secara langsung menggunakan dan memanfaatkan yang sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan krama desanya (masyarakatnya) seperti pasar desa, setra, ruang publik berupa tanah lapang.  Sebagai konsekuensi kewenangan ini, maka desa adat memiliki wewenang publik sekaligus privat (perdata). Model hak ini lahir dari pengembangan konsepsi “komunal religious”.  Konsepsi komunal religious yang melandasi penguasaan tanah ulayat diberi makna bahwa, tanah ulayat sebagai druwe desa dengan berbagai jenisnya diyakini berasal dari anugrah Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dengan konsekuensi bahwa tanah ulayat dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh seluruh krama desa sebagai hak bersama. Konsekuensi lainnya adalah ditemukan berbagai jenis tanah sebagai druwe desa, yaitu yang masih dikuasai secara komunal antara lain: Tanah Laba Pura, Tanah Setra, Tanah Pasar, Tanah Lapang. Tanah yang dikuasai secara individual antara lain: Tanah Pekarangan Desa (PKD), Tanah Ayahan Desa (AYDS).  Tanah PKD dan AYDS ini disebut sebagai tanah individu tidak penuh, artinya walaupun dimanfaatkan dan digunakan secara individual tetapi penguasaannya masih dibawah penguasaan desa adat berupa pelekatan kewajiban yang disebut dengan “ayahan” kepada banjar dan desa adat baik berupa materiil maupun tenaga. Kondisi inilah yang memberikan kekuatan kemandirian desa adat dalam pembiayaan terhadap pemeliharaan warisan budayanya maupun pembangunannya.  Oleh karena itu, tidak keliru ketika desa adat disebut sebagai desa yang “otonom dan otohtoh”. Alangkah kelirunya ketika bantuan hibah atau bantuan lain yang diberikan Pemerintah Daerah saat ini dimaksudkan untuk melemahkan sifat otonom dan otohtonnya desa adat. Lebih-lebih dengan adanya berbagai bentuk intervensi pengadministrasian bendesa adat yang dikenal dengan “pengukuhan” yang kental nuansa intervensinya sebagai "supra desa".  Keberadaan jenis-jenis tanah druwe desa ini dapat berbeda di masing-masing desa adat baik berkenaan dengan nama atau variasi jenisnya. Artinya tidak semua desa adat masih mengpelestarian tanah PKD dan AYDSnya. Ada sebagian sudah dialihkan menjadi tanah individu penuh. Bahkan ada desa adat yang sama sekali tidak lagi memiliki tanah PKD dan AYDS karena seluruhnya sudah dialihkan menjadi tanah individu penuh seperti desa adat di Kota Denpasar.  Untuk tanah Laba Pura tampaknya hampir masih ada disetiap desa adat, namun hal krusial yang terjadi adalah ada kalanya tanah-tanah Laba Pura ini diadministrasikan atas nama pribadi terutama yang mempunyai hubungan langsung dan terus menerus dengan tanah laba dimaksud, seperti menjabat sebagai “Jero Mangku Pura” yang kebetulan diberikan kewenangan untuk mengurus berdasar atas kepercayaan krama Pura atau ada sebagai tanah bukti selama menjabat sebagai “Jero Mangku” di Pura pemilik tanah dimaksud. Selain itu, ada kalanya diadministrasikan atas nama pribadi yang kebetulan sebagai “klian Pura” yang dipilih atas dasar kepercayaan yang diharapkan transparan dalam kepengurusannya dan tidak terpikirkan akan melakukan klaim atas “druwe Pura”.  Pengadministrasian tanah Laba Pura dengan mengatasnamakan pribadi: Jero Mangku, Klian Pura sebelum tahun 1986 dapat dimaklumi, karena saat itu ada eforia akan bukti sertipikat sebagai bukti hak (milik). Sementara sebelum terbitnya SK Menteri Dalam Negeri No. SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, maka ketika tanah Laba Pura dipaksakan untuk diadministrasikan untuk memperoleh “Sertipikat Hak Milik” belum dapat menggunakan “Pura” sebagai subjek hak.  Untuk keperluan pengadministrasian untuk memperoleh sertipikat hak milik (SHM) dilakukan dengan “meminjam nama” pribadi yang saat itu sebagai Jero Mangku Pura atau nama pribadi Klian Pura yang saat itu sebagai Ketua Pengurus Pura. Jadi sepadan dengan istilah penggunaan “nomini”. Tujuannya hanya satu, yaitu “mengamankan asset Pura” berupa tanah Laba Pura. Model pengadministrasian ini tampak dilakukan sesuai asas “terang” dalam hukum adat, yaitu melalui keputusan dalam paruman krama Pura.  Melalui asas “terang” mengandung makna, bahwa walaupun tanah Laba Pura pengadministrasiannya dilakukan dengan cara “nomini”, yaitu meminjam nama pribadi Jero Mangku atau nama pribadi Klian Pura, bukan berarti bahwa tanah Laba Pura sebagai asset menjadi “milik” Jero Mangku atau Klian Pura. Namun secara empiris tetap menjadi milik (druwe) Pura sebagai Laba Pura. Memang harus disadari bahwa asset Pura sebagai Laba Pura secara de Jure seolah menjadi milik pribadi “Jero Mangku atau Klian Pura. Oleh karena itu akan dapat menimbulkan risiko yang cukup tinggi pada masa yang akan datang, terutama ketika telah terjadi alih generasi dengan mengingat bahwa perubahan keadaan akan dapat mempengaruhi perubahan sikap mental manusiannya terutama berkenaan dengan aspek “kejujuran” yang kian langka. Banyak kasus yang sudah membuktikan bahwa kejujuran menjadi semakin langka terutama berkenaan dengan klaim terhadap “hak atas tanah”.  Alih generasi sering tidak dibarengi dengan alih informasi, sehingga berimplikasi pada adanya klaim pemilikan secara permanen dari subjek yang pada awalnya tidak berhak atas tanah (Laba Pura), namun karena hilangnya informasi yang sesungguhnya terutama berkenaan dengan histori, proses dan prosedur serta kesepakatan hasil paruman terhadap penunjukan subjek hak berkenaan dengan keberadaan sertipikat pribadi sebagai asset Pura berupa Tanah Laba Pura. Memang perlu digaris bawahi bahwa krama pura tidak melengkapi dengan dokumen sebagai administrasi modern terhadap adanya hasil kesepakatan dalam paruman yang menyetujui penunjukan Jero Mangku Pura atau Klian Pura sebagai subjek hak atas nama (nomini) yang bersifat mengikat para pihak atau pihak yang berkepentingan.  Selain itu, sertpikat tanah Laba Pura disimpan di rumah pribadi Jero Mangku atau Klian Pura, sehingga dalam perjalanan waktu ke waktu menyebabkan hubungan pribadi Jero Mangku Pura atau Klian Pura dengan tanah Laba Pura semakin “menebal” dan sebaliknya hubungan antara krama Pura dan Pura dengan tanah Labanya semakin “menipis”, dan bahkan akhirnya menjadi hilang, yaitu relevan dengan konsep “Mulur Mungkret” yang disampaikan Iman Sudiyat terhadap hubungan hak penguasaan tanah ulayat antara individu krama desa adat dengan desa adatnya secara komunal.  Dengan terbitnya SK Menteri Dalam Negeri No. SK.556/DJA/1986 yang menunjuk Pura sebagai subjek hak, maka sejak itu pelestarian tanah Laba Pura dapat dilakukan melalui pengadministrasian menurut hukum negara dengan menggunakan Pura sebagai subjek Hak. Artinya Pura sejak tahun 1986 sudah dapat ditetapkan dalam sertipikat hak sebagai pemilik atas tanah-tanah Laba Pura, sehingga seluruh tanah Laba Pura dapat diadministrasikan untuk didaftarkan atas nama “milik Pura” termasuk didalamnya seluruh bidang tanah yang menjadi tegak atau tempat berdirinya Pura yang disebut Tri Mandala. Walaupun Pura itu merupakan Pura pribadi, hendaknya dalam pengadministrasiannya tetap menggunakan nama subjek Pura. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap tanah Laba Pura sebagai asset Pura.  Yang perlu dihindari adalah menggunakan Pura untuk tujuan politis, yaitu sebagai “bemper” dalam mengadministrasikan “tanah-tanah redis” yang dulunya sudah diserahkan kepada penggarap sehingga sengketa pertanahanan dapat dihindari. Yang terpenting adalah “kejujuran”, yaitu tidak melakukan klaim terhadap yang bukan menjadi hak baik secara individual maupun komunal. Selain itu untuk menghindari sengketa dikemudian hari sebaiknya seluruh hasil paruman yang mengatur tentang eksistensi laba Pura dapat dibuat dalam dokumen resmi atau akta otentik menurut hukum negara dan juga hukum adat dalam bentuk ilikita, kemudian disimpan dengan baik dan diinformasikan secara periodik dalam paruman. (*)  *) I Made Suwitra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali

Tanah Laba Pura sebagai Pelestarian Tanah Ulayat di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kinerja-bpn-sumbar-tak-capai-target_m_177155.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat hanya mampu menyelesaikan 50 persen dari target 67 ribu sertifikasi tanah masyarakat di tahun 2017. Munculnya persoalan tanah ulayat di Minangkabau diklaim menjadi salah satu penyebab.  "Target kita tahun 2017 ini 67 ribu. Sampai pekan ketiga Desember, baru 24 ribu sertifikat yang telah kita serahkan pada masyarakat. Kemungkinan, hingga akhir tahun ini, kita mampu selesaikan 32 ribu sertifikat. Artinya, hanya 50 persen dari target yang mampu kita capai," ucap Kelapa Kanwil BPN Sumbar Musriadi, Minggu (24/12). Persoalan tanah ulayat ini, imbuhnya, telah telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Intinya menjelaskan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat. &ldquo;Dalam persoalan tanah ulayat ini, BPN tidak bisa langsung mengeluarkan sertifikat tanah masyarakat meski telah dilakukan pengukuran luas tanahnya. Sebab, yang namanya tanah ulayat, perlu membicarakannya dengan ninik mamak dan kerapatan adat nagari (KAN), dan banyak tahapan yang harus dilalui,&rdquo; katanya. Ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAA) untuk menyelesaikan sertifikasi terkait tanah ulayat tersebut. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui, kepemilikan tanah di Sumbar memang sangat spesifik dengan dengan sistem tanah ulayat. Terdapat empat macam tanah ulayat. Masing-masing, tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo. "Empat jenis tanah ulayat itu intinya dimiliki secara komunal atau bersama-sama. Serta diwariskan secara turun-temurun oleh anak dan kemenakan," terang dia. Dalam pelaksanaan pembangunan di Sumbar, biasanya untuk memanfaatkan tanah ulayat, Pemprov Sumbar selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui tokoh-tokoh adat, ninik mamak, alim ulama serta kerapatan adat. Sehingga, peran ini akan menghindari terjadinya salah persepsi dan pertikaian sewaktu dilangsungkan pembangunan. "Sebetulnya, hal yang perlu dilakukan BPN adalah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat, ninik mamak, alim ulama serta kerapatan adat. Sehingga semua akan damai pada saat semua pihak merasa terlibat,&rdquo; jelasnya.

Kinerja BPN Sumbar Tak Capai Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tebang-dua-pohon-di-tanah-ulayat-dua-kepala-keluarga-ini-diamankan_m_169812.jpeg" alt="Dua istri terduga penebangan dua batang pohon di kawasan cagar alam milik Negara saat mengadukan nasib ke LBH Padang" width="100%">
<figcaption>Dua istri terduga penebangan dua batang pohon di kawasan cagar alam milik Negara saat mengadukan nasib ke LBH Padang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga melakukan pembalakan liar di kawasan cagar alam milik negara, dua warga Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ditangkap tim gabungan Badan Konsevarsi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Polisi Kehutanan. Pelakunya Erdi Datuak Samiak, 60, dan Agusri Masnefi, 47, ditahan petugas sejak tanggal 27 September 2017 lalu. Dari informasi yang diperoleh Jawapos.com, Erdi melakukan penebangan dua batang pohon di kawasan tanah ulayat Suku Tanjung. Titik penebangan tersebut berada di hamparan datar dekat sawah dan peladangan masyarakat yang selama ini telah mereka kelola secara turun temurun. Lantaran merasa tidak bersalah, keluarga dua pelaku itu melaporkan hal tersebut pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Ernita istri Erdi dan Aslinda istri dari Agusri Masnefi mendatangi kantor LBH Padang, pada Senin (20/11) siang, di kawasan Ulak Karang Kota Padang. Di sana, mereka menumpahkan semua kerisauan yang selama ini terpendam dan tidak tahu ke mana hendak mengadu. Dengan bercucuran air mata, keduanya mengisahkan kejadian kedua suaminya yang kini ditahan pihak BKSDA. ''Hanya dua batang pohon yang ditebang suami saya dan itu berada di lokasi tanah ulayat,'' kata Ernita di LBH Padang. Jika suaminya Agusri menyuruh Erdi menebang pohon, sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembalakan liar. Sebab, selain hanya thau kawasan itu tanah ulayat, tujuan pohon tersebut hanya untuk penyambung hidup keluarga. Konon, hasil tebangan kayu itu untuk membangun kedai berjualan sate. Kondisi Masnefi yang kian menua tidak sanggup lagi mendorong gerobak sate. Atas rencana itu, keluarga Erlinda menyewa sepetak tanah di pinggir Danau Maninjau. Biaya sewa mereka ambil dari hasil menggadaikan dua unit sepeda motor. ''Karena uang hasil gadai sepeda motor tidak cukup untuk membeli kayu, kami mengadu dan meminta izin pada ninik mamak suku Tanjung untuk mengambil pohon di tanah ulayat kaum,'' kata Erlinda. Setelah menyelesaikan prosedur secara adat dengan mengantongi izin ke ninik mamak kaum Suku Tanjung, Wali Jorong Muko-muko, dan Wali Nagari Koto Malintang, hingga diketahui pihak KAN Koto Malintang, penebangan pohon dilakukan dengan meminta tolong pada Erdi. Soal tanah ulayat kaumnya masuk kawasan hutan lindung, Aslinda mengaku tidak tahu menahu. ''Sejak dulu, lahan tanah itu merupakan bagian dari tanah ulayat kaum kami,'' katanya. Datuak Majo Sati selaku ninik mamak kaum Suku Tanjung membenarkan, jika sejak dulu memang begitu aturan secara adat dalam mengambil kayu di tanah ulayat. Kayu hanya boleh diambil untuk keperluan sehari-hari masyarakat adat. Jenis pohonnya juga ditentukan dan jumlahnya tidak boleh lebih dari dua batang. Setelah ditebang, bibit baru harus ditanam kembali. ''Tanah itu sudah empat generasi dimiliki Suku Tanjung. Sudah sekitar 200 tahun,'' ujar Datuak Majo Sati. Penahan Masnefi yang merupakan tulang punggung keluarga sangat berdampak pada roda perekonomian keluarga. Bahkan, anaknya yang ke-4 yang saat ini duduk di bangku kelas 3 MTS, terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki ongkos untuk pergi ke sekolah. Pihak keluarga sebelumnya sudah memohon penangguhan penahanan terhadap Erdi dan Masnefi. Namun, upaya itu ditolak polisi. Mereka juga sudah berupaya untuk meminta tolong kepada Bupati Agam dan wakil bupati serta anggota DPRD Agam, namun sampai kini tak kunjung ditanggapi. Terhadap hal itu, Direktur LBH Padang Era Purnama Sari menyayangkan penahanan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap Erdi dan Masnefi. LBH menilai, penahanan itu tidak memenuhi alasan objektif dan subjektif. ''Kami sudah mendengar semua yang dialami Erdi dan Marnesfi dari kedua istrinya. Kami sangat prihatin dengan penahan tersebut,'' kata Era, Selasa (21/11). Era meminta, agar kasus ini segera dihentikan. Sebab, tidak sesuai asas hukum tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari segi keadilan, hal ini jelas tidak adil karena penegak hukum hanya berani dengan kasus yang menjerat masyarakat kecil. Namun, tidak berani dengan kasus yang melibatkan koporasi. ''Azas kemanfaatan juga. Apa manfaatnya? Justru kehidupan keluarga morat-marit karena mereka (red-) adalah tulang punggung,'' kata Era. Pihak LBH Padang berjanji akan melakukan upaya hukum agar keadilan didapatkan Erdi dan Masnefi. Di sisi lain, atas dugaan pembalakan tersebut, Erdi dan Masnefi terancam dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 huruf b dan huruf f Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan hukuman satu hingga lima tahun penjara serta pidana denda Rp 500 juta hingga Rp 2,5 miliar.

Tebang Dua Pohon di Tanah Ulayat, Dua Kepala Keluarga Ini Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/746_17472_Aritz-Aduriz_3408681b.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com BILBAO - Athletic Bilbao menggelar pesta besar di kandang sendiri, usai melibas Barcelona 4-0 dalam leg pertama Supercopa, di San Mames, Jumat (14/8) malam.&nbsp; Athletic sudah unggul pada menit ke-13 lewat Mikel San Jose. Tuan rumah kemudian memberi pelajaran kepada juara Liga Champions itu setelah Aritz Aduriz mencetak hattrick pada menit 53, 62 dan eksekusi penalti pada menit 68. Keberhasilan ini cukup mencengangkan mengingat Barca turun hanya minus Neymar. Superbintang seperti Lionel Messi dan Luis Suarez dibuat tak berdaya. &quot;Kami sangat bahagia. Kami tahu betapa sulitnya meraih kemenangan melawan tim seperti Barcelona. Kami berhasil menang empat gol tanpa balas dan biasanya skor ini sangat sulit dibalikkan. Tapi yang pasti leg kedua akan sangat berat,&quot; kata man of the match, Aritz Aduriz seperti dikutip dari AS, Sabtu (15/8). Sang bomber mengakui, kemenangan ini merupakan penampilan terindah dalam kariernya. Namun ia mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak berpikir bahwa mereka sudah juara. &quot;Jika pada hari Senin nanti kami berhasil meraih trofi Supercopa, maka malam ini adalah malam terindah dalam karier saya bersama Bilbao. Tapi kami tak boleh berpikir bahwa empat gol sudah cukup,&quot; tandasnya. (adk/jpnn/jpg)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah ulayat

Berita Terkini

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Masih Banyak Tanah Ulayat Yang Belum Teroptimalisasi dengan Baik