<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/IMG_3831-1634802569.jpeg" alt="Bendera beberapa negara Arab, bersama Indonesia dan Turki, mewakili negara-negara yang mengecam keras keputusan Israel menetapkan sebagian lahan di Tepi Barat sebagai" width="100%">
<figcaption>Bendera beberapa negara Arab, bersama Indonesia dan Turki, mewakili negara-negara yang mengecam keras keputusan Israel menetapkan sebagian lahan di Tepi Barat sebagai</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Keputusan Israel menetapkan lahan di wilayah Tepi Barat sebagai 'state land' atau tanah negara tidak hanya memicu kecaman politik. Tetapi juga membuka babak baru tekanan hukum internasional. Delapan negara, termasuk Indonesia, menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para Menteri Luar Negeri dari Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki menyebut kebijakan itu sebagai tindakan ilegal yang berpotensi mempercepat ekspansi permukiman Israel di wilayah pendudukan. <h2>Pelanggaran Serius&nbsp;Konvensi Jenewa</h2> Dalam pernyataan bersama yang dirilis, para menlu menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Konvensi Jenewa Keempat, yang secara tegas mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang berada di bawah pendudukan militer. Penetapan tanah sebagai milik negara Israel di wilayah yang statusnya masih disengketakan dinilai melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk larangan perubahan status wilayah secara sepihak oleh kekuatan pendudukan. Langkah ini juga disebut sebagai bentuk perampasan tanah yang berpotensi mengubah komposisi demografis wilayah Tepi Barat. <h2>Bertentangan dengan Resolusi PBB</h2> Kebijakan tersebut turut dinilai melabrak sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi DK PBB 2334. Resolusi itu secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dengan menyetujui prosedur pendaftaran dan penyelesaian kepemilikan tanah dalam skala luas untuk pertama kalinya sejak 1967, Israel dianggap memperkuat klaim administratif atas wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negosiasi status akhir. Delapan negara tersebut juga merujuk pada opini penasihat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ). Dalam pendapat hukumnya, ICJ menegaskan bahwa kebijakan dan praktik yang bertujuan mengubah status hukum, historis, dan demografis wilayah pendudukan adalah ilegal. ICJ juga menekankan prinsip fundamental dalam hukum internasional: wilayah tidak dapat diperoleh melalui kekerasan atau pendudukan. <h2>Tekanan Hukum dan Risiko Diplomatik</h2> Secara diplomatik, langkah Israel ini berpotensi meningkatkan tekanan hukum dan politik di forum internasional. Negara-negara yang mengecam menyerukan agar komunitas global mengambil langkah konkret untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, serta melindungi hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri. Jika eskalasi ini berlanjut tanpa respons tegas, bukan hanya stabilitas kawasan Timur Tengah yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri. Bagi Indonesia, sikap ini juga cukup mempertegas konsistensi dukungan terhadap Palestina melalui jalur hukum internasional dan diplomasi multilateral. Isu ini diperkirakan akan terus bergulir dalam agenda pertemuan-pertemuan internasional mendatang, terutama di lingkungan PBB. &nbsp;

Penetapan wilayah Tepi Barat sebagai State Land Israel dinilai langgar Konvensi Jenewa dan Resolusi PBB, picu tekanan hukum internasional.

Israel Tetapkan Tepi Barat sebagai 'State Land', Indonesia dan 7 Negara Sebut Pelanggaran Hukum Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/IMG_3831-1634802569.jpeg" alt="Bendera beberapa negara Arab, bersama Indonesia dan Turki, mewakili negara-negara yang mengecam keras keputusan Israel menetapkan sebagian lahan di Tepi Barat sebagai" width="100%">
<figcaption>Bendera beberapa negara Arab, bersama Indonesia dan Turki, mewakili negara-negara yang mengecam keras keputusan Israel menetapkan sebagian lahan di Tepi Barat sebagai</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang bermula sejak perang 1967 kembali memasuki babak sensitif. Wilayah Tepi Barat, yang sejak saat itu berada di bawah pendudukan Israel dan menjadi inti perdebatan mengenai solusi dua negara, kembali menjadi pusat ketegangan setelah pemerintah Israel menetapkan sebagian lahannya sebagai "tanah negara." Langkah yang untuk pertama kalinya membuka kembali pendaftaran tanah sejak 1967 tersebut memicu konsolidasi diplomatik langka dari negara-negara Arab dan Islam di seluruh dunia. Kebijakan itu dinilai bukan sekadar tindakan administratif, melainkan eskalasi yang berpotensi mengubah status hukum dan komposisi demografis wilayah yang secara internasional diakui sebagai wilayah pendudukan. Dilansir dari WAFA, Rabu (18/2/2026), pernyataan bersama para menteri luar negeri Arab dan Islam menegaskan bahwa penetapan lahan tersebut sebagai "tanah negara" serta dimulainya prosedur pendaftaran dan penyelesaian tanah dalam skala besar merupakan tindakan ilegal. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa kebijakan itu adalah "langkah ilegal dan merupakan eskalasi berbahaya yang bertujuan mempercepat aktivitas permukiman ilegal, menyita tanah, dan memaksakan kedaulatan Israel yang tidak sah atas wilayah Palestina yang diduduki." Pernyataan bersama itu dikeluarkan oleh para menteri luar negeri dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Qatar. Keterlibatan lintas kawasan ini memperlihatkan konsolidasi sikap diplomatik yang relatif jarang terjadi dalam isu yang sangat sensitif tersebut. Lebih jauh, pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan tersebut "merusak hak-hak sah rakyat Palestina" dan bertentangan secara terang-terangan dengan hukum internasional serta hukum humaniter internasional. Negara-negara penandatangan menilai langkah tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga ancaman terhadap prospek penyelesaian dua negara. Secara khusus, dokumen itu merujuk pada Konvensi Jenewa Keempat dan resolusi-resolusi relevan Dewan Keamanan, terutama Resolusi 2334 yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi tersebut sebelumnya menegaskan bahwa permukiman di wilayah pendudukan tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Selain itu, para menteri juga merujuk pada pandangan hukum Mahkamah Internasional dalam opini penasihatnya yang menyoroti konsekuensi hukum kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Opini tersebut menekankan "ilegalitas langkah-langkah yang bertujuan mengubah status hukum, historis, dan demografis wilayah Palestina yang diduduki, serta perlunya mengakhiri pendudukan dan mencegah perampasan tanah secara paksa." Dengan merujuk pada instrumen hukum tersebut, negara-negara Arab dan Islam di seluruh dunia berupaya memperkuat argumen bahwa isu ini bukan semata sengketa bilateral, melainkan persoalan kepatuhan terhadap norma internasional yang telah lama disepakati. Mereka juga memperingatkan bahwa normalisasi praktik sepihak dapat menciptakan preseden berbahaya dalam tata kelola konflik global. Sementara itu, sejumlah kantor berita internasional seperti Reuters dan Bloomberg dalam laporan terpisah menyoroti bahwa pembukaan pendaftaran tanah dalam skala luas berpotensi mempercepat legalisasi de facto atas permukiman yang selama ini diperdebatkan. Analisis mereka menekankan bahwa kebijakan administratif sering kali menjadi instrumen strategis untuk mengubah realitas di lapangan secara bertahap. Di sisi lain, dinamika ini terjadi di tengah ketegangan regional yang belum mereda. Sejak 1967, status hukum Tepi Barat menjadi inti sengketa berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Setiap perubahan kebijakan terkait tanah tersebut kerap memicu respons diplomatik keras, karena menyentuh aspek kedaulatan, demografi, dan hak kepemilikan. Karena itu, pernyataan bersama tersebut dapat dibaca sebagai upaya kolektif untuk menahan langkah yang dinilai mempersempit ruang negosiasi. Negara-negara penandatangan menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional sebagai landasan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, eskalasi terbaru ini menunjukkan bahwa isu tanah di Tepi Barat tetap menjadi titik krusial dalam politik global. Respons terkoordinasi dari berbagai negara menandakan bahwa setiap kebijakan yang berpotensi mengubah status wilayah pendudukan akan terus diawasi ketat oleh komunitas internasional, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen terhadap tatanan hukum global.

Konsolidasi diplomatik negara Arab dan Islam yang mengecam keputusan Israel menetapkan sebagian lahan di Tepi Barat sebagai 'tanah negara'.

Arab Saudi, Indonesia, Turki dan Negara Arab-Islam Lainnya Kecam Keras Penetapan 'Tanah Negara' Israel di Tepi Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Kereta-Cepat-Whoosh-Dery-Ridwansah-6JPG-1098967350-2710582336.jpg" alt="Kereta Cepat Whoosh tiba di Stasiun Halim, Jakarta, Sabtu (5/4/2025). Rute kereta cepat ini akan dilanjutkan hingga ke Surabaya dengan waktu tempuh 3 jam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kereta Cepat Whoosh tiba di Stasiun Halim, Jakarta, Sabtu (5/4/2025). Rute kereta cepat ini akan dilanjutkan hingga ke Surabaya dengan waktu tempuh 3 jam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut jumlah tanah milik negara yang dijual kembali ke negara dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). &ldquo;Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Selain itu, Budi mengatakan KPK saat ini sedang mengusut dugaan penggelembungan anggaran terkait pengadaan lahan tersebut. &ldquo;Ini masih terus didalami,&rdquo; katanya. Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau&nbsp;mark up&nbsp;di proyek Whoosh. "Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya. Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu&nbsp;mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini." Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh. Setelah itu, Mahfud MD dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh. Sementara itu, KPK pada 27 Oktober 2025, mengumumkan dugaan korupsi terkait Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPK menyatakan sedang mengusut jumlah tanah milik negara yang dijual kembali ke negara terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Usut Jumlah Tanah Negara yang Dijual kembali ke Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/rBgZCg5ZnqMFbtUTdt3HG39sCEOdauLF8UJdSBVD-1-981578195.jpg" alt="Pos Keamanan Badan Bank Tanah di Napu, Poso, Sulawesi Tengah. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pos Keamanan Badan Bank Tanah di Napu, Poso, Sulawesi Tengah. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Bank Tanah (BBT) yang menginventarisir tanah milik negara mendapati adanya sejumlah mafia tanah yang mengklaim kepemilikan 100 hektare tanah milik negara. Kondisi itu menunjukkan mafia tanah menjadi persoalan serius di Poso. Kini, kasus tersebut tengah ditangani oleh penegak hukum setempat.&nbsp; Team Leader Project Poso, Badan Bank Tanah, Mahendra Wahyu menuturkan bahwa saat dilakukan inventarisir tanah negara eks hak guna usaha (HGU) di Poso, ternyata mafia tanah sudah memperjualbelikan sebagian besar tanah eks HGU tersebut. "Kali pertama saya ke Poso, ternyata 90 persen tanah eks HGU ini sudah diperjualbelikan oleh mafia tanah," paparnya.&nbsp; Bahkan, ada oknum-oknum mafia tanah yang menguasai lebih dari 100 hektare tanah negara tersebut. "Tapi, saya meyakini lembaga negara tidak boleh kalah oleh oknum-oknum mafia tanah," tegasnya.&nbsp; Bahkan, mafia tanah ini menjadi aktor intelektual untuk melakukan gerakan-gerakan menolak pengembalian lahan eks HGU ke negara. "Oknum mafia tanah ini terus berupaya memperluas gerakannya, bahkan sempat terjadi upaya pencabutan patok," ujarnya.&nbsp; Saat coba dilakukan dialog, mafia tanah tidak bisa menunjukkan kepemilikan tanah yang legal. "Mafia tanah ini tidak bisa menunjukkan kepemilikan tanah yang resmi. Tapi, tetap bersikeras memiliki tanah dengan luas 100 hektare lebih," urainya.&nbsp; Ternyata dugaan terjadinya mafia tanah yang memperjualbelikan tanah negara terendus aparat penegak hukum (APH). "Diproses hukum, namun Bank Tanah tidak mengintervensi kasus itu. Kami tidak bisa mengintervensi hukum," ujarnya. Sebelumnya, Badan Bank Tanah (BBT) tak sekadar membagikan tanah dalam program reforma agraria. Lebih dari itu BBT berupaya keras pemberian hak pengelolaan tanah benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dilakukan di Palu dengan melakukan semacam rekayasa sosial untuk membuat petani kakao sejahtera.&nbsp;&nbsp; Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo menuturkan bahwa Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan lumbung kakao Indonesia. Dari 641 ribu ton kakao produksi nasional, sekitar 146 ribu ton kakao berasal dari sulteng. "Masalahnya kekurangan lahan, bibit, dan pemasarannya. Itu belanja masalahnya dari petani," paparnya.&nbsp; Karena itu, BBT menyiapkan lahan untuk pengembangan kakao. Lebih dari itu, juga disiapkan master plan pengembangan kakao. "Jadi lahan disiapkan dari eks HGU yang sudah habis masanya," terangnya. &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mafia tanah di Poso mengklaim 100 hektare tanah negara. Kini, penegak hukum sedang memproses kasus ini.

Mafia Tanah Klaim Kepemilikan 100 Hektare Tanah Negara di Poso Sulawesi Tengah, 90 Persen Lahan eks HGU Diperjualbelikan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/BPN-dan-Menpanrb-bahas-efisiensi-anggaran_SALMAN-TOYIBI_-9JPG-2756918007.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid (kanan) berbincang dengan anggota komisi II sebelum rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid (kanan) berbincang dengan anggota komisi II sebelum rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, tanah di badan dan sempadan sungai merupakan tanah negara. "Sempadan dan badan sungai itu adalah tanah negara," ujar Nusron Wahid di Jakarta kemarin (17/3) seperti dikutip Antara. Tanah negara ini dimiliki oleh otoritas sungai, dan otoritas sungai bisa dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Perum Jasa Tirta, ataupun Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat. "Karena itu Gubernur Jawa Barat terhadap hal ini sudah berkomitmen akan memfasilitasi pembiayaan sertifikasinya atas nama masing-masing," kata Nusron. Kementerian ATR nantinya akan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk sungai yang berada di bawah BBWS atas nama Kementerian PU. Kemudian sungai di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta atas nama Perum Jasa Tirta, dan sungai yang berada di bawah PSDA Jawa Barat atas nama Pemerintah Provinsi. "Sehingga kalau nanti suatu hari ada orang lagi yang menduduki tempat tersebut tidak bisa lagi mensertifikatkan dan tidak boleh menduduki tanah tersebut, karena sudah ada pemiliknya dan sudah ada alasan," kata Nusron. Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran Sungai, menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara. Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat. (bas) &nbsp; &nbsp;

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah di badan dan sempadan sungai merupakan tanah negara.

Nusron Wahid: Sempadan dan Badan Sungai Adalah Tanah Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/prabowo-arm-2-2970610834.jpeg" alt="Prabowo Subianto. (Dok. TKN Prabowo-Gibran)" width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto. (Dok. TKN Prabowo-Gibran)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto angkat suara terkait tudingan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan 340 ribu hektare tanah. Menurut dia, tanah tersebut bukan kepemilikan pribadi melainkan milik negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sodara-sodara sekalian ada tukang hasut, tapi saya nggak sebut namanya loh. Nanti dibilang Prabowo emosi. Jadi, mau mengahsut, mau mengadu saya sama rakyat, tapi pakai data yang keliru. Kalau orang jawa bilangnya keleru. Keleru, salah. Datanya salah," kata Prabowo di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibilang prabowo Subianto punya tanah 340 ribu hektare. Itu tanah negara mas. Itu tanah negara, saya hanya dapat hak untuk HGU, ada macam-macam lah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013721454/perkuat-kerjasama-militer-menteri-pertahanan-shin-won-sik-mengatakan-korea-utara-akan-memasok-peluru-kendali-taktis-ke-rusia">Perkuat Kerjasama Militer, Menteri Pertahanan Shin Won-sik Mengatakan Korea Utara Akan Memasok Peluru Kendali Taktis Ke Rusia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo pun menyatakan siap mengembalikan semua tanah tersebut bila negara membutuhkan. Sebab, tanah tersebut memang didapatnya dengan peruntukan penggunaan usaha.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sudah katakan setiap kali negara perlu, ambil semuanya. Dan saya sudah pernah menghadap presiden, saya sudah katakan bapak presiden untuk lumbung pangan rakyat Undonesia kalau perlu semua lahan saya diambil," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, dirinya hanya ingin mengabdikan diri untuk rakyat. "Saya dari sejak muda saya sudah teken mati untuk rakyat Indonesia," pungkas Prabowo.</div>

Prabowo Subianto angkat suara terkait tudingan Anies Baswedan terkait kepemilikan 340 ribu hektare tanah.

Dituding Punya 340 Ribu Hektare Tanah, Prabowo: Itu Tanah Negara Mas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220628_2203431.jpg" alt="Ilustrasi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan telah menyelamatkan aset negara berupa kepemilikan atas lahan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi senilai Rp 12,1 triliun lebih di beberapa daerah.  ”Keberhasilan tersebut atas upaya keras Asdatun Kejati Sulsel Budi Utarto bersama tim dalam memenangkan perkara sengketa lahan negara yang dikuasai perorangan,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Selama masa tugas Budi Utarto, mulai Mei 2021 hingga akhir Juni 2022, tercatat keberhasilan menyelamatkan aset negara berupa lahan negara maupun BUMN senilai Rp 12,1 triliun. Itu dilakukan dengan litigasi maupun nonlitigasi melalui pemberian Surat Kuasa Khusus atau SKK.  Lahan yang dimaksud, yakni milik Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel di Kabupaten Takalar yang berperkara melawan Naba Dg Ngesa di Pengadilan Negeri Takalar. Perkara itu selesai dimenangkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan nilai aset Rp 4,040 triliun lebih.  Selanjutnya, mewakili Gubernur Sulsel selaku Terlawan II melalui mediasi perkara perdata melawan Andi Hasnawati Manggabarani Karaeng Tinggimae (Bau Mangga) di PN Makassar dengan objek gugatan lahan Masjid Al Markaz Al Islami, Jalan Masjid Raya. Perkara itu dimenangkan JPN dengan nilai aset Rp 6 triliun.  Selain itu, mewakili PT PLN (Persero) UPP Punagaya sebagai pemohon melawan A. Fajar Daud Nompo, objek gugatan tanah seluas 8.835 meter persegi di Punagaya, Kabupaten Jeneponto. Perkara itu dimenangkan JPN dengan nilai aset Rp 586,2 miliar lebih.  ”Begitu pula perkara gugatan ganti rugi Kawali kepada PT PLN atas aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Punagayya, Jeneponto terkait dugaan pencemaran lingkungan juga dimenangkan,” ujar Soetarmi.  Sedangkan perkara lahan milik PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi (Gardu Induk) di Jalan Gunung Bawakaraeng, melawan Ince Baharuddin bin Abd Rajab, menang dengan nilai aset diperkirakan Rp 405, 5 miliar lebih. Namun, perkara itu naik banding.  Untuk perkara lahan dan bangunan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulsel pada Instalasi Kebun Benih (IKB) Batukaropa, di Desa Bonto Manai, Kabupaten Bulukumba seluas 623.950 meter persegi kembali dimenangkan JPN dengan nilai aset Rp 935,9 miliar lebih.  Kemudian, perkara gugatan lahan dan bangunan Kantor PT Pertamina di Jalan Garuda Makassar melawan Nurdin M. Ali bin Muh alias Nurdin M. Ali dengan nilai aset Rp 220,3 miliar juga dimenangkan. Tetapi belakangan, perkara itu naik banding. Untuk perkara Travel Abu Tours melawan Muhammadi Amin, juga dimenangkan JPN.  Penanganan perkara nonlitigasi, mewakili PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) milik BUMN berupa lahan seluas 413 meter persegi di Jalan Andi Mappanyukki Makassar kini masih dikuasai pihak ketiga masih dinegosiasikan. Selanjutnya, pengurusan sertifikasi aset PT PLN (Persero) UIPP Sulawesi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel dan BPN Kota Makassar dalam perkara itu juga masih dalam proses.

Kejati Sulsel Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 12,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/3617D208-84E9-4164-8C4C-256277C71FC7.jpg" alt="Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan areal lahan lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN) merupakan tanah negara (tanah hutan produksi). Sehingga, tidak ada praktik jual beli tanah di lokasi IKN tersebut.  ”Tapi kalau jual beli tanah di sekitar atau di luar lokasi pembangunan IKN mungkin saja ada, dan itu bagus. Artinya, masyarakat mendapatkan manfaat. Terkait harga tanah yang melonjak sampai 10 kali lipat, saya masih tidak percaya dan kemungkinan itu hanya isu dan permainan spekulan tanah,” jelas Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Jika ada yang ingin berspekulasi di areal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN, lanjut dia, tentu akan sia-sia dan hanya menghabiskan energi. Akan tetapi jika ingin berspekulasi di luar lahan pembangunan IKN dipersilakan.  ”Setahu saya, tidak ada lahan masyarakat yang masuk areal kawasan IKN. Itu semua lahan negara. Kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, itu akan ditata kembali oleh pemerintah, supaya nanti pemukiman di sekitar ibu kota bisa lebih bagus,” terang Isran.  Seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, harga tanah menjadi pertimbangan para investor. Menurut Isran, tidak ada masalah antara investor dengan pihak pemilik lahan yang ada di luar kawasan IKN.  ”Tidak ada masalah. Itu urusan lain dan itu berlaku hukum pasar, supply dan demand. Jadi kalau pemilik lahan mau bermain dengan para investor, tidak masalah. Kan ada hitung-hitungannya,” papar Isran.  Di areal lahan rencana pembangunan IKN, terutama di kawasan inti IKN merupakan lahan milik negara dalam bentuk hutan tanaman industri yang diminta kembali pemerintah sebagai rencana awal untuk pembangunan IKN. Untuk mencegah terjadinya spekulasi lahan, gubernur sudah mengeluarkan pergub melarang adanya transaksi jual beli areal lahan di sekitar IKN.  ”Itu sebagai upaya untuk menghindari dan mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian di antara masyarakat dalam hal jual beli lahan di sekitar IKN, dan semuanya itu sudah diatur dalam Pergub,” tutur Isran.  Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Candra Wijaya menambahkan, tidak ada lonjakan harga tanah sampai 10 kali lipat di lokasi IKN.  ”Itu tidak ada, tapi yang namanya spekulan tanah bisa saja terjadi, namanya mencari keuntungan. Dan itu bisa terjadi di luar kawasan pembangunan IKN, tatapi kalau di dalam lahan IKN tidak ada,” ucap Ade Candra Wijaya.

Gubernur Sebut Tak Ada Jual Beli Tanah Negara di Lokasi IKN

tanah negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah negara

Berita Terkini