<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/Depok-Ingin-Bangun-Stadion-Berstandar-Internasional-1JPG-4118509975.jpg" alt="Potret lokasi Tanah Merah Cipayung Depok, yang rencananya akan dijadikan stadion bertaraf internasional di Kota Depok. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Potret lokasi Tanah Merah Cipayung Depok, yang rencananya akan dijadikan stadion bertaraf internasional di Kota Depok. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di kawasan Tanah Merah, Cipayung, Depok, menuai kontroversi. Lahan seluas 53,8 hektare yang direncanakan sebagai lokasi proyek, diklaim sebagai milik PT Tjitajam berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 257/Cipayung Jaya. Kuasa hukum PT Tjitajam, Reynold Thonak, menegaskan bahwa lahan tersebut sah milik kliennya sejak 25 Agustus 1999. &ldquo;Kami memiliki SHGB yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, bahkan telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tahun 1999 melalui DELEGASI Pengadilan Negeri Cibinong,&rdquo; ujar Reynold dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Depok, Kamis (24/7). Reynold juga menyebut bahwa pihaknya memenangkan sepuluh putusan hukum, mulai dari pengadilan negeri hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ia menilai keterlibatan Satgas BLBI dalam mengklaim lahan ini tidak berdasar secara hukum. &ldquo;Satgas BLBI adalah lembaga eksekutif. Tidak ada dasar bahwa mereka bisa mengklaim hak milik atas tanah ber-SHGB,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Reynold mempertanyakan logika hukum yang digunakan dalam klaim tersebut. Ia menyoroti bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, negara hanya berhak menguasai, bukan memiliki tanah yang sudah bersertifikat. &ldquo;Kami menolak klaim bahwa PT Tjitajam memiliki utang ke bank yang dilikuidasi negara. Kalau memang ada, kami siap bayar. Tapi aset kami tidak bisa disita seenaknya,&rdquo; tegas Reynold. Menurutnya, pembangunan stadion tanpa dasar hukum yang sah berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang. Ia mengaku pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diawasi. Sementara itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan bahwa menurut pengetahuan Pemkot, lahan tersebut merupakan aset milik Satgas BLBI. Ia menyebut bahwa Pemkot masih menunggu persetujuan resmi dari pihak BLBI terkait rencana pembangunan stadion. &ldquo;Proposal kami belum mendapat persetujuan dari BLBI. Tapi kami melihat potensi besar bila stadion ini bisa dibangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik,&rdquo; ujar Supian. Ia menambahkan, pembangunan stadion diharapkan menjadi pusat olahraga baru dan kebanggaan warga Depok. &ldquo;Insyaallah ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; tutupnya.

Kuasa hukum PT Tjitajam, Reynold Thonak, menegaskan bahwa lahan tersebut sah milik kliennya sejak 25 Agustus 1999.

Polemik Rencana Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional, PT Tjitajam Klaim Kepemilikan Lahan, Pemkot Depok Tunggu Izin BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Ridwan-Kamil-Suswono-Hanung-Hambara-1-3547152700.jpg" alt="Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor satu Ridwan Kamil-Suswono menyapa pendukung di debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor satu Ridwan Kamil-Suswono menyapa pendukung di debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah Warga Tanah Merah, Koja Jakarta Utara mengalihkan dukungan ke pasangan calon urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Mereka sebelumnya adalah orang-orang menyatakan dukungan ke pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Pengalihan dukungan itu ditandai dengan aksi lepas kaos orange bertulis Mas Pram-Bang Rano bernomor punggung tiga diganti dengan kaos berwajah Ridwan Kamil- Suswono dengan tulisan RIDO.&nbsp; Penanggung Jawab Aliansi Kampung Tanah Merah Jones Naibaho menerangkan, alasan berubah haluan dukungan di Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya setelah menelaah kontrak politik yang dibuat bersama dengan pasangan Pramono-Rano.&nbsp; Johanes tak sepakat dengan beberapa point yang termaktub di dalam kontrak politik tersebut. "Jadi ada kesalahan di situ, ya itu lah kelengahan kami, itu kah kebodohan saya juga, karena saya bertanggungjawab atas wilayah se-Tanah Merah yang terdiri dari tiga kelurahan dan dua kecamatan. Karena kami bertanggungjawab sama RW-RW juga dan jangan sampai ini beban moral saya seumur hidup, dan saya mau hidup tenang di Tanah Merah ini," ujar dia. Atas hal itulah, Johanes memutuskan untuk mencabut dukungan ke pasangan Pramono-Rano. Kini, dialihkan ke pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Terlebih, tak sedikit warga juga yang mempertanyakan kontrak politik ini. "Yang cabut dukungan dari 03 ke 01, karena saya bertanggungjawab sama warga Tanah Merah ini, semuanya pasti manut, karena kami juga RW juga takut ada bahasa di situ kutipnya buffer zone. Semua resah, jadi semuanya, jadi saya nggak mau beban pikiran juga," ujar dia. Dia berharap, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Tentu, isinya mengenai aspirasi warga Tanah Merah. "Warga Tanah Merah meminta melanjutkan program-program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Anies. Salah satunya masalah IMB kawasan, kemudian menata ulang kampung, pokoknya gubernur yang bisa mengubah Kampung Tanah Merah menjadi lebih, karena kami meminta kenyamanan dari anak dan kehidupan kami,"&nbsp;pungkasnya.

Sejumlah Warga Tanah Merah, Koja Jakarta Utara mengalihkan dukungan ke pasangan calon urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.

Ini Alasan Warga Tanah Merah Alihkan Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Anies-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-2JPG-1022712501.jpg" alt="Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memberikan sambutan dalam Rakornas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta, Senin (27/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memberikan sambutan dalam Rakornas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta, Senin (27/11/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara warga Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, siapa pun gubernurnya. Itu karena, IMB sementara warga Tanah Merah diketahui habis di tahun ini.&nbsp; <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013337467/mental-juara-kunci-jerman-ciptakan-sejarah-di-piala-dunia-u-17-2023">Mental Juara Kunci Jerman Ciptakan Sejarah di Piala Dunia U-17 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teruskan. Teruskan. Dan saya juga berharap siapapun yang memimpin Jakarta itu diteruskan," kata Anies kepada wartawan saat akan memulai kampanyenya di Tanah Merah, Selasa (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa perpanjangan masa IMB sementara warga Tanah Merah penting untuk keadilan warga atas tanah yang didudukinya terlepas dari sengketa tanah itu dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anda tega mencabut IMB itu lalu rakyat gak punya listrik lagi? Anda tega mencabut IMB itu lalu warga tidak punya air lagi?" tanyanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalau ada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian tidak memperpanjang IMB sementara warga Tanah Merah, ia mengatakan bahwa rakyat bisa melihat pemimpin yang menelantarkan warganya sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biar rakyat Indonesia menilai sampai dimana kebijaksanaan di dalam memimpin di kota ini," tandas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanyenya di Tanah Merah, Jakarta Utara. Ia mengatakan, pemilihan lokasi itu karena Tanah Merah merupakan awal mula dirinya berkontestasi sebagai pejabat daerah di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang kami akan berjalan menuju sebuah amanah yang sedang sekarang diatur lewat pemilu tingkat nasional. Saya mulainya dari kampung di mana dulu kami memulai di Jakarta," kata Anies kepada wartawan, Selasa (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menceritakan, warga Kampung Tanah Merah adalah orang-orang yang pertama kali memintanya untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu. Mereka datang ke kediaman Anies dengan menggunakan kopaja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Waktu itu mereka berbondong-bondong mereka menyewa kopaja untuk datang, kopaja atau metro mini untuk ke sini," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga akhirnya Anies mendapatkan tiket untuk berkontestasi di Pilkada DKI pada 2017 lalu, ia mengatakan bahwa hari pertama usai pendaftaran langsung berkeliling ke Tanah Merah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013337508/singgung-gimikdi-pemilu-2024sandiaga-uno-tegaskanmasyarakat-butuhsolusi">Singgung Gimik&nbsp;di Pemilu 2024,&nbsp;Sandiaga Uno Tegaskan&nbsp;Masyarakat Butuh&nbsp;Solusi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena mereka lah yang datang ke sini. Mereka yang meminta waktu itu pertama kali. Jadi saya datang pertama ke sana," ungkapnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anies Baswedan meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara warga Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakut

Anies Minta Siapapun yang Pimpin Jakarta Perpanjang IMB Sementara Warga Tanah Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pengungsian-Kebakaran-Depo-Pertamina-Dery-Ridwansah-8-.jpg" alt="Pengungsi kebakaran Depo Pertamina Plumpang berada di tenda darurat di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara Sabtu (4/3/2023). Kebakaran tersebut menyebabkan puluhan rumah hangus terbakar dan belasan warga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam peristiwa itu. F" width="100%">
<figcaption>Pengungsi kebakaran Depo Pertamina Plumpang berada di tenda darurat di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara Sabtu (4/3/2023). Kebakaran tersebut menyebabkan puluhan rumah hangus terbakar dan belasan warga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam peristiwa itu. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga yang menjadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang mengaku sudah diberi uang Rp 10 Juta. Namun mereka dilarang menggugat perusahaan minyak milik negara itu. Keluarga korban pun disuruh tanda tangan surat yang dibubuhi materai.  “Jadi ceritanya itu warga mengadu ke saya. Usai pemkaman ada orang ngasih Rp 10 Juta tapi suruh tandatangan ini di atas materai,” ujar Ketua RW 1 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Bambang Setiono, Rabu (7/3).  Bambang juga menuturkan, uang Rp 10 juta itu merupakan uang santunan. Meskipun warganya itu sempat menolak menerima uang, meskpiun akhirnya diterima. Selain itu, warganya juga mengaku tidak mengetahui persis siapa pihak yang memberikan uang tersebut.  Bambang Setiono juga menyatakan bahwa dalam surat tersebut terdapat tulisan bahwa warga tidak boleh menuntut Pertamina.  “Iya bener ada pernyataan, dilarang gak menuntut pertamina,” kata dia.  Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), Mohamad Huda mengatakan, warga menuntut PT. Pertamina segera memberikan ganti rugi kepada korban yang terdampak kebakaran. Pasalnya, hingga saat ini perusahaan milik BUMN itu belum bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi terhadap harta benda warga dan rumah mereka yang hancur akibat kebakaran.  “Warga yang merupakan korban menuntut Pertamina untuk merehabilitasi rumah warga yang rusak akibat kebakaran,” kata Huda, Selasa (7/3).  Huda juga menyayangkan sampai hari ini tidak ada statmen jelas dari pihak Pertamina dan permintaan maaf atas kelalaianya kepada para korban dan warga. Bahkan Huda mencurigai diduga ada kelalaian dari pihak Pertamina sendiri atas kebakaran Depo Pertamina tersebut.  “Jadi sekali lagi musibah ini murni adalah kelalaian pihak Pertamina dan jangan warga Tanah Merah dan warga korban yang dijadikan kambing hitam,” ujarnya.  Karena itu, Huda mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir agar merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke tempat yang lebih aman jauh dari pusat kota.  “Kami mendesak Pertamina merelokasi Depo Pertamina Plumpang tempat yang lebih aman jauh dari pusat kota sesuai dengan kesepakatan Menteri BUMN, Erick Thohir dengan Pertamina,” ucapnya.

Warga Rawa Badak Ngaku Keluarga Korban Dilarang Tuntut Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Permukiman-Penduduk-Hangus-Terbakar-Pasca-Kebakaran-Depo-Pertamina-Plumpang-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) buka suara soal sengketa tanah warga dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang dilahap api pada Jumat, (3/3) lalu. Menurut Ketua FKTMB Mohamad Huda, konflik antara warga dengan Pertamina sudah terjadi sejak tahun 1970-an.  Ia mengatakan, Pertamina mengeklaim bahwa tanah yang dibangun warga itu adalah hak milik BUMN itu berdasarkan surat keputusan pemerintah sementara.  "Yang tercatat sebagai HGB pertamina adalah 14 hektar yang terbangun menjadi Depo yang awalnya hanya 3,5 Ha," ujarnya, Senin (6/3).  Namun begitu, ia mengatakan bahwa di sekitar kawasan tersebut tidak hanya berdiri pemukiman warga, tapi juga hunian mewah Gading Kirana, Villa Permata Gading, Koramil, serta banyak bangunan lainnya yang statusnya sama dengan hunian warga saat ini.  "Karena permasalahan tersebut, selama ini warga kesulitan mendapatkan bantuan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran, layanan air bersih dan IPAL," urainya.  Untuk mengatasi hal itu, kata Huda, Pemprov DKI Jakarta saat itu memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara kepada per RT di kawasan Tanah Merah yang bersangkutan.  "Ini adalah jalan tengah yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar rakyat di Tanah Merah bisa mendapatkan pelayanan piublik seperti perbaikan jalan, air bersih dan lainnya," tegasnya.  "Serta agar mereka bisa duduk setara dengan pihak yang mengklaim tanah mereka untuk negosiasi," sambung Huda.  Dasar pemberian IMB Sementara itu pun akhirnya terjadi dengan berlandaskan pada Perda No 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Pergub DKI Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang diteken Gubernur DKI saat itu, Anies Baswedan.  "Dasar filosofisnya kesetaraan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan layanan dasar, kesetaraan dalam menyelesaikan masalah hukum," tandas Huda.

Soal Sengketa Tanah Merah Dekat Depo Pertamina, Ini Penjelasan Warga

tanah merah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah merah

Berita Terkini

Polemik Rencana Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional, PT Tjitajam Klaim Kepemilikan Lahan, Pemkot Depok Tunggu Izin BLBI

Ini Alasan Warga Tanah Merah Alihkan Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono

Anies Minta Siapapun yang Pimpin Jakarta Perpanjang IMB Sementara Warga Tanah Merah

Warga Rawa Badak Ngaku Keluarga Korban Dilarang Tuntut Pertamina

Soal Sengketa Tanah Merah Dekat Depo Pertamina, Ini Penjelasan Warga

Download Aplikasi JawaPos.com