<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aset-pemkab-bojonegoro-ternyata-banyak-yang-tak-bersertifikat_m_229484.jpg" alt="Ilustrasi penjualan tanah di Surabaya barat meningkat. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan tanah di Surabaya barat meningkat. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tren warga yang menjual tanah kavling di Surabaya Barat kian meningkat. AREBI Jatim mencatat, dalam dua tahun terakhir jumlah orang yang menitipkan penjualan tanah ke broker naik 25&ndash;40 persen. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Mulai kebutuhan mendesak, biaya usaha, hingga beban Pajak Bumi Bangunan (PBB).&nbsp;Dewan Penasihat AREBI Jatim Rudi Sutanto menyebut, mayoritas tanah yang dijual merupakan warisan keluarga. Selain itu, banyak pemilik tanah memilih melepas aset karena keberatan membayar PBB. Kenaikannya antara 20-40 persen dibanding dua tahun sebelumnya. &ldquo;Biasanya mereka butuh uang cepat. Ada juga yang memilih menjual karena tidak sanggup lagi menanggung beban pajak,&rdquo; jelas Rudi yang juga Principal Java Property CitraLand. Dia mengatakan, setiap transaksi, pembeli maupun penjual wajib melunasi PBB terlebih dahulu. Meskipun PBB belum lunas tidak mengurangi harga tanah. Tetapi syarat transaksi, PBB harus bersih. Broker memastikan dokumen valid sebelum masuk ke notaris atau PPAT. <h3>Harga di Luar Developer Lebih Murah</h3> Dia menambahkan, harga tanah kavling di luar developer relatif lebih murah dibandingkan kawasan perumahan. Rata-rata Rp 2 juta&ndash;Rp 3 juta per meter persegi. Sementara di area developer bisa mencapai Rp 5 juta&ndash;Rp 6 juta per meter persegi. &ldquo;Selisihnya bisa dua kali lipat. Itu sebabnya kavling perorangan masih banyak diminati, meski lokasinya cenderung di pinggiran,&rdquo; kata Rudi Sutanto. Beberapa titik yang masih banyak penjualan tanah kavling di Surabaya Barat antara lain Kendung, Kebraon, dan Sumurwelut. Kavling lama umumnya berukuran 9 x 20 meter hingga 10 x 20 meter. Ada juga yang lebih besar, sekitar 20 x 50 meter. "Untuk ukuran besar, biasanya dibeli untuk home industry. Kalau ukuran kecil, lebih cocok untuk rumah tinggal," kata Rudy.&nbsp; <h3>Lesu di Sisi Pembeli</h3> Meski penjual meningkat, sisi pembeli justru cenderung lesu. Ketua AREBI Jatim Budiono Yuwono menuturkan, transaksi tanah maupun rumah di Surabaya Barat tidak seramai sebelum pandemi. &ldquo;Yang menjual tetap banyak, tapi bayarnya yang susah. Daya beli lesu,&rdquo; ujar Budiono. Budiono menuturkan, tidak ada koreksi harga tanah yang naik signifikan. Sebab harganya justru tetap dan cenderung sedikit menurun karena tidak ada pergerakan. Hal ini karena permintaan pasar yang tidak banyak. Sementara, warga yang menjual asetnya baik rumah atau lahan setiap tahunnya selalu ada. Dia berharap, keberadaan infrastruktur di Surabaya barat bisa mendongkrak harga tanah.

Tren warga yang menjual tanah kavling di Surabaya Barat kian meningkat 25–40 persen terutama akibat faktor ekonomi dan warisan

Penjualan Tanah Pribadi di Surabaya Barat Meningkat 40 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/sidang-tanah-kavling.jpg" alt="NGAKU PEMILIK: Eddy Sumarsono mendengarkan kesaksian Bunga Beta Rahayu dalam sidang di PN Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NGAKU PEMILIK: Eddy Sumarsono mendengarkan kesaksian Bunga Beta Rahayu dalam sidang di PN Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>PT Barokah Inti Utama memasarkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tanah-kavling/">tanah kavling</a> melalui brosur. Setelah ada pembeli, tanah itu ternyata masuk kawasan konservasi. Juga berstatus milik orang lain.  ---  DIREKTUR PT Barokah Inti Utama (BIU) Eddy Sumarsono menjual tanah kavling di Jalan Medokan Ayu Tambak, Rungkut. Perusahaan properti itu juga membagi-bagikan brosur hingga menarik pembeli. Namun, setelah pembeli membayar, tanah kavling yang dipasarkan tersebut ternyata bukan milik BIU. Lokasinya juga masih berupa tambak.  Jaksa penuntut umum Sulfikar dalam dakwaannya menyatakan, brosur yang dibagikan staf marketing perusahaan itu menarik minat Novan Efendi, Achmad Faris, dan Nur Soleh untuk membeli tanah kavling tersebut. Novan pada Februari 2015 membayar booking fee Rp 3 juta. Dia lantas menandatangani surat perjanjian <a href="https://www.jawapos.com/tag/jual-beli-tanah/">jual beli tanah</a> kavling. Setelah itu, membayar cicilan Rp 2.085.000 sebanyak 48 kali hingga lunas pada April 2019 senilai Rp 125,5 juta.  Faris juga sudah melunasi tanah kavling yang dipesannya seluas 90 meter persegi senilai Rp 110,500 juta. Begitu pula Nur Soleh yang sudah melunasi pembayaran senilai Rp 106 juta. Nur dan Faris juga telah menandatangani surat perjanjian jual beli. PT BIU menerangkan bahwa tanah kavling yang mereka beli itu masuk pembangunan tahap 9. Namun, proyek tanah kavling tersebut sebenarnya tidak pernah ada.  ”Novan, Faris, dan Nur pernah mengecek tanah kavling yang dibeli dari terdakwa, tetapi masih berupa tambak serta tidak ada batas-batas antara tanah kavling yang dijual terdakwa,’’ ujar jaksa Sulfikar dalam dakwaannya.  Selain itu, lokasi tanah yang ditawarkan perusahaan properti tersebut bukan di kawasan permukiman. Tidak pernah ada izin untuk mendirikan rumah di atas tanah itu. ”Tanah kavling yang dijual terdakwa masuk dalam kawasan lindung atau konservasi. Bukan termasuk lahan untuk permukiman,’’ tuturnya.  Selain itu, berdasar catatan kantor Kelurahan Medokan Ayu, tanah yang dijual terdakwa seluas 73.035 meter persegi tersebut masih milik orang lain. Tidak ada catatan yang menyebut bahwa tanah itu pernah dibeli PT BIU. ’’Tidak tercatat pada buku C Kelurahan Medokan Ayu dan tidak ada peralihan dari pihak mana pun kepada terdakwa dan PT Barokah Inti Utama,’’ katanya.  Bunga Beta Rahayu, kasir PT BIU, dalam kesaksiannya membela bosnya tersebut. Menurut dia, tanah itu sudah dibeli perusahaannya. Namun, dia mengaku tidak mengetahui langsung proses jual belinya. Dia hanya mendengar dari pengakuan Eddy. ”Waktu itu Pak Eddy membayar ke pemilik tanah melalui orang kepercayaannya,’’ ujar Bunga.  Eddy yang tidak didampingi pengacara dalam sidang di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">Pengadilan Negeri</a> Surabaya secara video call membenarkan kesaksian Bunga dan dakwaan jaksa. Eddy bukan sekali ini disidang. Dia sebelumnya dihukum majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya selama dua tahun penjara dalam perkara lain yang sama. Eddy dinyatakan terbukti menipu empat pembeli tanah kavling.

Lahan Belum Terbeli, Kavling Sudah Dipasarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/tanah-kavling.jpg" alt="HARUS PAHAM LEGALITAS: Lahan kavling di wilayah Buduran, Sidoarjo, yang telah diuruk dan diratakan. Setiap daerah memiliki aturan memperbolehkan atau tidak penjualan tanah kavling. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARUS PAHAM LEGALITAS: Lahan kavling di wilayah Buduran, Sidoarjo, yang telah diuruk dan diratakan. Setiap daerah memiliki aturan memperbolehkan atau tidak penjualan tanah kavling. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Penawaran lahan kavling gencar dilakukan beberapa pihak. Investasi tanah itu memang lebih seksi jika dibandingkan dengan produk properti lainnya. Karena harga relatif murah, pemilik bisa mendapatkan margin tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Namun, risikonya lebih tinggi daripada aset lainnya.  ---  KEUNTUNGAN yang diharapkan Annisa Fitria Rahmah tidak menjadi kenyataan. Perempuan asal Sidoarjo itu harus kehilangan uang Rp 55 juta. Penyebabnya, perempuan tersebut membeli lahan kavling bodong.  Permasalahan itu bermula saat adik iparnya sedang mencari kavling di wilayah Krian, Sidoarjo. Pipit, sapaan akrab Annisa Fitria Rahmah, bersama suaminya pun tertarik dengan sebidang tanah tersebut. ’’Akhirnya, kami membeli satu dengan uang sisa pensiun dini suami 2018 lalu,’’ tuturnya.  Penyedia produk kavling bukan kenalan langsung. Kebetulan saja, adik ipar melihat iklannya di internet. Tapi, bukan berarti dia sembarangan membeli tanah. Pipit mengaku datang langsung ke lokasi dan kantor pengembang. Dia merasa yakin untuk membeli setelah melihat karyawan di kantor itu berjumlah banyak. Perjanjian pun dilakukan dengan pengawasan notaris.  Dua tahun berlalu, dia baru sadar bahwa kantor pengembangnya tutup. Pipit pun mengadu kepada notaris yang mengawasi akad jual beli. ’’Kami baru sadar jika kavling ini bermasalah sejak 2018. Bahkan, sudah ada paguyuban korban,’’ ujarnya.  Wakil Ketua Bidang Advokasi DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Fikry menjelaskan, investasi lahan kavling memang membawa banyak risiko. Sebab, banyak penyedia produk merupakan pengusaha ilegal yang tak menuruti aturan yang ada.  Secara legalitas, penjualan kavling bergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Namun, di daerah yang sudah tidak memperbolehkan, banyak oknum yang menawarkan produk tersebut. ’’Kalau pembeli tidak sadar tentang aturan yang ada, mereka bisa mendapat masalah di masa depan,’’ paparnya.  Salah satu yang biasa menjadi masalah adalah kebijakan tata ruang dan site plan di lingkungan permukiman. Pengembang legal harus melihat peruntukan lokasi yang dibangun. Kenyataannya, Fikry sering menemukan kasus bahwa lokasi tanah kavling yang ditawarkan untuk hunian ternyata peruntukannya industri atau bahkan konservasi. ’’Jika peruntukan tak cocok, konsumen yang ingin membangun rumah di asetnya bakal kesusahan meminta perizinan,” tuturnya.  Dari sisi site plan, pengembang harus menyisakan 40 persen dari kawasan untuk fasum dan fasos. Hal itu berbeda dengan penyedia kavling yang terkadang tabrak semua aturan supaya keuntungan mereka maksimal. Contohnya, jalan yang seharusnya 8 meter agar mobil pemadam mudah masuk. ’’Ternyata, jalan kavling hanya 4 meter supaya penjualnya untung. Yang buntung ya penghuninya kalau ada kebakaran,’’ imbuhnya.  Sering kali, calon investor tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut. Mereka terlena oleh kemurahan dan kemudahan dalam membeli tanah. Keuntungan pertama, modal yang tak sebesar membeli rumah. Dengan dana Rp 35 juta–100 juta, investor sudah bisa mendapatkan aset.  Kedua, seleksi pembeli tanah biasanya tak seketat perumahan. Pengembang biasanya menawarkan fasilitas inhouse yang tak perlu melewati perbankan. ’’Salah satu kesulitan masyarakat yang ingin mempunyai rumah memang dari kredibilitas mereka di perbankan. Nah, kavling memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa punya rumah,’’ jelasnya.  CEO Galaxy Property Kennard Nugraha menambahkan, investasi kavling punya pasar sendiri. Biasanya, investor mencari aset lahan untuk tabungan jangka panjang. Investor tipe tersebut biasanya memang tak mau repot mengeluarkan biaya tambahan untuk merawat rumah atau bangunan lainnya. Beban aset itu biasanya hanya pajak PBB setiap tahun. Atau, investor tersebut memang punya pengetahuan arsitektur dan ingin membangun desain rumah sendiri.  Di sisi lain, investasi kavling tanah tidak bisa menghasilkan keuntungan selain dari capital gain. ’’Kalau apartemen atau rumah, bisa disewakan. Tapi, lahan, apalagi skala kecil, biasanya hanya berharap pertumbuhan harga tanah yang rata-rata naik 3–5 persen per tahun,’’ ungkapnya.  Bukan berarti investasi tersebut tak menarik. Selama bisa mengamati, investasi tanah bisa naik berkali-kali lipat. Hal tersebut bisa dicapai dengan melihat potensi pengembangan di lokasi. ’’Kalau soal lokasi memang sudah agak susah karena harga tanah di lokasi strategis pasti mahal. Tapi, kalau kita bisa beli tanah di daerah pinggiran yang dekat dengan rencana pembangunan jalan protokol, mal, atau tol, kita bisa untung besar,’’ jelasnya.  Namun, Kennard tak menyarankan investor langsung berhubungan dengan penyedia. Pasalnya, banyak aspek yang harus diketahui untuk memastikan bahwa produk tersebut tak bermasalah. Terkadang, produk yang ditawarkan sebenarnya tanah sengketa yang sudah digadaikan oleh salah satu pihak. Investor jelas bakal kaget jika tanah mereka tiba-tiba disita oleh bank.  Chief Financial Planner (CFP) Finansialku Shirley mengatakan, calon investor memang harus memperhatikan aspek legalitas lahan kavling. Calon pembeli harus tahu hak atas tanah yang dimiliki penjual. ’’Kita juga harus tahu apakah penerbitan surat itu sudah disetujui kantor pertanahan dan apakah luasnya benar sesuai dengan lokasi,’’ paparnya.  Investor pun perlu mengetahui apakah tanah yang dibeli merupakan tanah produktif atau hunian. Dengan begitu, mereka bisa merancang bagaimana skema pembangunan di masa depan. Jika memilih tanah produktif, mereka juga harus mempertimbangkan apakah lokasi mereka strategis.  Shirley pun menyarankan agar kavling segera diberi bangunan setelah ada dana. Dengan begitu, pemanfaatan aset bisa maksimal. ’’Baik modal sendiri atau pinjaman ke bank. Membangun rumah atau bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan awal pembelian kavling,’’ ucapnya.

Tanah Kavling Diburu Investor, Risiko Berbanding Terbalik dengan Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/minimal-kantongi-hgb-dalam-penataan-bisnis-lahan-kavling_m_136834.jpeg" alt="Rambu-Rambu Pendirian Permukiman di Lahan Kavling" width="100%">
<figcaption>Rambu-Rambu Pendirian Permukiman di Lahan Kavling</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Usaha jual beli tanah kavling di Kota Giri tak terkendali. Tidak hanya menjual lahan yang sudah bersertifikat, pelaku usaha bisnis juga memasarkan tanah kavling yang hanya mengantongi bukti kepemilikan minimalis. Fenomena itu diakui oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP). Sebab, cukup banyak pengajuan izin lahan kavling yang ternyata belum mengantongi sertifikat resmi. &rdquo;Ada sejumlah lahan kavling untuk kawasan permukiman, tapi belum memiliki sertifikat resmi,&rdquo; kata Kasi Pelayanan Perizinan Tata Ruang DPM-PTSP Johar Gunawan Sabtu (8/6). Dia mengatakan, seluruh pengajuan izin pembangunan kawasan permukiman terhadap lahan-lahan tersebut sudah ditolak. Selain itu, seluruh instansi terkait pemkab sudah membuat kesepakatan bersama. Seperti apa? Dia menjelaskan, lahan-lahan kavling tersebut harus sudah mengantongi sertifikat resmi dari BPN. Minimal berupa hak guna bangunan (HGB). &rdquo;Sertifikat itu jadi syarat pembuatan izin pemanfaatan ruang (IPR),&rdquo; katanya. Seluruh pengajuan usaha lahan kavling juga harus mengantongi block plant. Yakni, pengusaha harus menyusun perencanaan pembangunan dengan sistem 60:40. Sebanyak 60 persen dari total lahan digunakan untuk pendirian rumah. Sisanya berfungsi sebagai fasilitas umum-fasilitas sosial (fasum-fasos). Selain itu, lebar jalan akses yang disiapkan minimal 6 meter. Dalam pemantauan tersebut, DPM-PTSP melibatkan sejumlah instansi terkait. Di antaranya, dinas perumahan dan permukiman serta dinas perhubungan. &rdquo;Masing-masing memberikan rekomendasi,&rdquo; ujarnya. Jual beli tanah kavling tengah menjamur di wilayah Gresik. Buktinya, tidak hanya dilakukan perorangan, bisnis tersebut juga dijalankan badan usaha. Masalahnya, tidak semua aktivitas jual beli lahan sudah sesuai prosedur. Berdasar hasil penelusuran DPRD, ada salah satu temuan di lahan kavling Menganti. Lahan itu dikuasai PT yang bergerak di bidang jual beli tanah kavling. Setelah dicek, ternyata proses jual beli lahan tersebut hanya selesai di tingkat desa. Yakni, mengantongi pethok. Status yang belum resmi membuat lahan itu belum terdata di pemkab. Imbasnya, tidak semua lahan yang sudah dijual ke pembeli bisa dibangun. &rdquo;Pembeli akhirnya dirugikan. Apalagi, status tanahnya belum sertifikat,&rdquo; jelas Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Riduan. Di sejumlah wilayah lain, ada lahan kavling yang hingga kini macet. Di Manyar-Bungah, misalnya, lahan kavling sudah dipasarkan dan dipatok, tapi tidak kunjung dibangun. Penyebabnya, sampai saat ini lahan kavling tersebut belum mengantongi izin. Baik izin pemanfaatan ruang (IPR) maupun izin mendirikan bangunan (IMB). (ris/c7/dio)

Minimal Kantongi HGB dalam Penataan Bisnis Lahan Kavling

tanah kavling

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah kavling

Berita Terkini

Penjualan Tanah Pribadi di Surabaya Barat Meningkat 40 Persen

Lahan Belum Terbeli, Kavling Sudah Dipasarkan

Tanah Kavling Diburu Investor, Risiko Berbanding Terbalik dengan Harga

Minimal Kantongi HGB dalam Penataan Bisnis Lahan Kavling

Download Aplikasi JawaPos.com