<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SURA-20-A-2176365299.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji hadir mendampingi warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (18/11)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji hadir mendampingi warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (18/11)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding (EV) yang diklaim sebagai aset PT Pertamina di wilayah tiga kecamatan Kota Surabaya akhirnya menemui titik terang. Ini setelah permasalahan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama Wakil Wali Kota Armuji hadir secara langsung mendampingi warga dalam forum RDP tersebut. Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Surabaya juga turut hadir untuk mengawal proses hingga ditemukan solusi terbaik bagi masyarakat. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memimpin langsung jalannya rapat. RDP dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, serta sejumlah instansi terkait. Di antaranya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Surabaya I, dan perwakilan Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA). Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengatakan, permasalahan yang dilaporkan adalah klaim PT Pertamina kepada Kantah Surabaya I atas tanah EV 1305 seluas 134 hektar dan EV 1278 seluas 220,4 hektar di wilayah tiga kecamatan Surabaya. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo, yang didalamnya terdapat lima kelurahan, yaitu Dukuh Pakis, Gunung Sari, Dukuh Kupang, Pakis, dan Sawunggaling. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SURA-20-D-3295916335.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji hadir mendampingi warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (18/11)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji hadir mendampingi warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (18/11)</figcaption>
</figure> "Dengan adanya surat tersebut, Kantor Pertanahan Surabaya I melakukan pemblokiran sejak tahun 2010 dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan. Sehingga warga yang mempunyai sertifikat hak milik tidak bisa melakukan balik nama dan proses hukum lainnya,&rdquo; kata Rifqinizamy saat memimpin RDP di Komisi II DPR RI pada Selasa (18/11/2025). Rifqinizamy menyebut, warga yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tidak bisa memperpanjang atau meningkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan warga yang hanya memiliki surat persaksian tidak dapat mengurus administrasi pertanahan menjadi SHM atau SHGB. "Dari penjelasan Koordinator FATWA, ada sekitar 12.500 dokumen (persil) yang diajukan ke BPN tidak bisa ditindaklanjuti karena tanah atau objek tersebut semuanya dicatat sebagai aset milik PT Pertamina," ujarnya. Di waktu yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan penyelesaian masalah ini. Ia menilai regulasi pemblokiran dan pelayanan pertanahan di daerah perlu dibenahi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SURA-20-C-1146179558.jpg" alt="Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding (EV) di Komisi II DPR RO Jakarta, Selasa (18/11)." width="100%">
<figcaption>Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding (EV) di Komisi II DPR RO Jakarta, Selasa (18/11).</figcaption>
</figure> "Regulasinya memang harus kita benahi. Pemblokiran itu harus jelas betul, dasar-dasarnya harus kuat. Tidak bisa serta-merta memblokir hanya dengan surat kepada BPN,&rdquo; tegas Adies. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016787880/proyek-drainase-hampir-rampung-eri-cahyadi-optimistis-titik-banjir-di-surabaya-berkurang">Proyek Drainase Hampir Rampung, Eri Cahyadi Optimistis Titik Banjir di Surabaya Berkurang</a> Ia juga menggarisbawahi perjuangan panjang warga lima kelurahan di Surabaya yang telah berupaya mendapatkan hak atas tanah sejak 2010. "Insyaallah kami akan pertemukan dengan Pertamina. Syukur-syukur bisa langsung dilepaskan," katanya. Usai RDP di Komisi II DPR RI, pembahasan mengenai polemik klaim tanah EV di Kota Surabaya kembali dilanjutkan dalam pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (19/11/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, serta dihadiri oleh jajaran Pimpinan Komisi II dan Komisi VI, perwakilan Pertamina, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. "Alhamdulillah, Dirut Pertamina menyampaikan bahwa atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, permasalahan ini akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah warga Surabaya akan mendapatkan hasil yang luar biasa," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, Rabu (19/11/2025). Karena itu, Wali Kota Eri menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga tingkat pusat. Ia menilai, perkembangan positif dalam penyelesaian polemik EV merupakan hasil dari sinergi dan komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. "Matur nuwun (terima kasih) Wakil Ketua DPR RI, Pak Adies Kadir. Matur nuwun Ketua dan seluruh Anggota Komisi II DPR. Matur nuwun Ketua dan Anggota Komisi VI DPR. Matur nuwun Dirut Pertamina dan jajarannya, matur nuwun Mas Wagub (Wakil Gubernur)," tuturnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SURA-20-B-816248869.jpg" alt="Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding (EV) di Komisi II DPR RO Jakarta, Selasa (18/11)." width="100%">
<figcaption>Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding (EV) di Komisi II DPR RO Jakarta, Selasa (18/11).</figcaption>
</figure> Ia menilai kolaborasi dan sinergi lintas lembaga, merupakan kunci utama adanya titik terang dalam penyelesaian sengketa EV yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut. "Jikalau ini dikerjakan sendiri dan tidak bersinergi, tidak mungkin permasalahan ini akan ada titik terang penyelesaiannya," ujarnya. Menurutnya, kekuatan utama dalam upaya penyelesaian persoalan EV bukan terletak pada siapa yang paling menonjol, melainkan pada kemampuan semua pihak untuk bekerja bersama. "Sinergi ini memberikan pembuktian bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang terdepan, tapi siapa yang bisa bersinergi maka itulah yang terbaik karena akan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Surabaya," katanya. Wali Kota Eri juga menyampaikan doa dan harapannya kepada seluruh pihak yang mendukung penyelesaian masalah tersebut. "Semoga kebaikan jenengan sedoyo (anda semua) dicatat Gusti Allah dan menjadi amal jariyah, amin allahumma amin," tuturnya. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Eri yang terus mendampingi warga sejak awal permasalahan hingga pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif yang dilakukan Eri Cahyadi bersama DPR RI menjadi kunci tercapainya kejelasan. "Artinya masyarakat tidak sendirian, tapi diperjuangkan oleh Walikotanya dengan cara kolaboratif bersama DPR RI. Kami selalu berdiskusi dan akhirnya ada kejelasan," ujar Thoni. Sementara itu, Koordinator Umum FATWA, Muchlis Anwar mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Khususnya perhatian yang diberikan oleh Wali Kota Eri dalam membantu mengawal upaya penyelesaian masalah ini hingga tuntas dan membuahkan solusi. "Terima kasih dukungannya Pak Eri, Wali Kota Surabaya. Tanpa perjuangan beliau kami tidak ada apa-apanya," kata Muchlis. Sebagai informasi, RDP dan RDPU di Komisi II DPR RI menghasilkan empat poin kesimpulan, yakni: 1. Komisi II DPR RI telah mendengar, memahami, dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA) dan PT Dharma Bhakti Adijaya, pemilik Perumahan Darmo Hill. 2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menyelesaikan permasalahan pada point 1 melalui mekanisme non-litigasi dengan melakukan mediasi bersama PT Pertamina (Persero), Badan Pengelola BUMN, dan Kementerian Keuangan RI selaku pengelola barang milik negara guna melakukan proses pelepasan aset tanah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkannya secara sah. 3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk segera menindaklanjuti proses perolehan hak atas tanah di wilayah sengketa dimaksud setelah dilaksanakannya pelepasan aset oleh PT Pertamina (Persero) melalui Kementerian Keuangan RI, guna memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. 4. Komisi II DPR RI memohon kepada Pimpinan DPR RI agar dapat memfasilitasi pertemuan antara Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pengelola BUMN, dan PT Pertamina (Persero) guna menyelesaikan permasalahan ini serta isu-isu pertanahan lainnya. (ADV)

Sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding (EV) yang diklaim aset PT Pertamina di 3 kecamatan Kota Surabaya menemui titik terang.

DPR, Pemkot, dan DPRD Surabaya Satu Suara! Perjuangkan Hak Warga atas Tanah Eigendom ke Jakarta

Tanah Eigendom

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tanah Eigendom

Berita Terkini

DPR, Pemkot, dan DPRD Surabaya Satu Suara! Perjuangkan Hak Warga atas Tanah Eigendom ke Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com