<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PELAYANAN-ASABRI_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana" width="100%">
<figcaption>Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut mengusut kasus korupsi di PT ASABRI. Terutama mengungkap kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu disampaikan&nbsp;Pakar Hukum Universitas Bung Karno&nbsp;(UBK) Hudi Yusuf menanggapi&nbsp;viralnya video konglomerat Tan Kian&nbsp;tertangkap kamera ikut serta dalam acara lelang jam tangan mewah Fran&ccedil;ois-Paul Journe (FP Journe) yang dijual dengan harga USD 6,5 juta atau sekitar Rp 106 miliar di Jenewa, Swiss. Nama Tan Kian sendiri disebut-sebut terlibat TPPU terdakwa Teddy Tjokrosapoetro yang telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi di ASABRI. &ldquo;Kan sudah jelas kejahatan Asabri itu sudah terbukti bersalah telah di vonis hukuman nah uang-uang itu dilarikan kemana dibuat properti apa dan itu jelas indikasi pencucian uang (TPPU). Seyogyanya yang diduga menerima aliran uang itu diperiksa kembali,&rdquo; kata Hudi, Jumat,(7/2). Hudi berpesan, agar para penikmat dana hasil TPPU ditindak secara hukum. Oleh karena itu proses hukum harus dijalankan. &ldquo;Kalau dana itu bersih tidak apa apa kalau aliran dana itu kotor aparat penegak hukum (KPK) harus ambil tindakan tidak boleh kasus itu menggantung,&rdquo; jelas Hudi. Dia&nbsp;mendorong, aparat penegak hukum untuk merespons viralnya video Tan Kian yang diduga ikut serta dalam acara lelang jam tangan mewah. Secara terpisah, Tan Kian membantah ikut lelang jam tangan Fran&ccedil;ois-Paul Journe (FP Journe) di Jenewa. Dia menegaskan tidak memiliki kolek jam tangan merek tersebut. "Saya sama sekali tidak memiliki satu pun jam tangan merk FP Journe," kata Tan Kian. Pengusaha ini juga menekankan tidak terlibat dalam kasus ASABRI. "100 persen saya bantah," tegasnya. Sebagai informasi, Tan Kian pernah ditetapkan sebagai tersangka pada 2009 dalam kasus ASABRI. Namun, status tersangka ini tidak terkait korupsi, melainkan pinjaman uang senilai Rp 410 miliar dari Badan Pengelola Kesejahteraan Rumah Prajurit oleh pengusaha Henry Leo pada 1996. Henry diduga telah mengalirkan dana milik prajurit TNI itu ke Tan Kian. Dalam proses penyidikan, kasus tersebut dihentikan oleh Kejagung dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3. Keputusan ini terjadi setelah&nbsp;Tan Kian telah mengembalikan uang senilai USD 13 juta.

KPK diminta ikut mengusut kasus korupsi di PT ASABRI. Terutama mengungkap kemungkinan terjadinya TPPU.

KPK Diminta Periksa Tan Kian Untuk Usut TPPU Korupsi di ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung, tengah mendalami kerja sama antara Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti Tan Kian dalam pembangunan Apartemen South Hills di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kejagung menduga, Benny Tjokrosaputro diuntungkan 70 persen dalam kerja sama tersebut.  ’’Kami mempertanyakan, 70 persen itu kemana,’’ kata Direktue Penyidikan Jam Pidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (2/3).  Berdasarkan hasil penyidikan, sambung Febrie, kepemilikian apartemen tersebut menggunakan nama orang lain, didiga dialihkan kepada anggota keluarga Benny. ’’Yang jelas, penyidik upayakan untuk kembali, untuk bisa disita,’’ cetus Febrie.  Dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI itu, Tan Kian telah diperiksa dua kali oleh penyidik Jam Pidsus Kejagung. Meski demikian, belum ada penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap pemilik Pasific Place tersebut.  Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). PT ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/wLPzoH29R5g  &nbsp;

Kejagung Duga Benny Tjokrosaputro Diuntungkan hingga 70 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASABRI-DERY-RIDWANSAH-7-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, tengah mendalami keterkaitan kerjasama yang dilakukan oleh Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti Tan Kian dengan Benny Tjokrosaputro dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (Persero). Penelusuran ini dilakukan apakah kerjasama antara keduanya terdapat penyimpangan atau tidak.  "Sekarang kita perdalam, apakah kerja sama itu murni bisnis ya, atau dalam rangka cuci uang Benny Tjokro, itu kita perdalam," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah dikonfirmasi, Jumat (26/2).  Penyidik Jam Pidsus telah memeriksa Tan Kian sebanyak dua kali pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu, penyidik masih menelisik kerja sama dengan Benny Tjokrosaputro tersebut.  Hal ini dilakukan untuk mencari alat bukti perbuatan melawan hukum Tan Kian pada kasus Asabri. "Pemeriksaan dia (Tan Kian) sampai sekarang masih kita perdalam dimana saja kerja samanya, bagaimana komposisi nilai-nilai bisnisnya ketika dia bekerjasama," tandas Febrie.  Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/02/2021/dana-nasabah-dijamin-aman-kejagung-lacak-aset-kasus-korupsi-asabri/">Dana Nasabah Dijamin Aman, Kejagung Lacak Aset Kasus Korupsi ASABRI</a>  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  PT. ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dVYcOvbFQcQ

Kejagung Dalami Kerjasama Tan Kian-Benny Tjokro dalam Kasus ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung pada Selasa (23/2) kemarin memeriksa Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti, Tan Kian dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI. Kejagung menduga, ada kerja sama antara Tan Kian dengan Benny Tjokrosaputro yang menjadi tersangka dalam perkara ini.  "Ada kerja sama antara Benny Tjokro dengan Tan Kian, apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak, didalami dulu," kata Jam Pidsus Kejagung, Ali Mukartono di kantornya, Selasa (23/2) malam.  Ali menegaskan, pihaknya masih mendalami perbuatan melawan hukum pemilik Mal Pasific Place tersebut. Hingga kini penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menambah titik terang.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/02/2021/dalami-kasus-korupsi-asabri-kejagung-periksa-dirkeu-asia-raya-kapital/">Dalami Kasus Korupsi ASABRI, Kejagung Periksa Dirkeu Asia Raya Kapital</a>  "Perbuatan hukumnya ada. Perbuatan melawan hukumnya belum, ya kontrak (kerjasama) itu perbuatan hukum," ujar Ali.  Meski demikian, Ali belum bisa menyimpulkan apakah Tan Kian akan terseret dalam perkara dugaan korupsi PT. ASABRI atau tidak. Sebab hingga kini masih dalam pendalaman tim penyidik.  "Semua lini masih di dalami," tegas Ali.  Selain memeriksa Tan Kian, penyidik Jam Pidsus juga memeriksa AA selaku Direktur MNC Sekuritas; HPR selaku Komisaris PT Wimofa Internasional Investment dan Direktur PT Vivaces Prabu Investama; AAH selaku Direktur PT Sugih Energy, Tbk (SUGI); AI selaku Direktur Misae Asset Securities dan RMOYN selaku Direktur Mandiri Sekuritas.  Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  PT. ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw

Kejagung Dalami Perbuatan Melawan Hukum Tan Kian dalam Kasus ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Pengusaha Tan Kian belakangan disebut dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan masih mendalami terkait keterlibatan Tan Kian dalam kasus tersebut.  Tan Kian melalui pengacaranya Andi Simangunsong membantah terlibat dalam pusaran korupsi ASABRI. Menurut Andi, transaksi yang dilakukan kliennya tidak berkaitan dengan korupsi ASABRI dan Jiwasraya, dua kasus yang saat ini melilit Benny Tjokrosaputro.  "Tan Kian tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Jiwasraya maupun ASABRI," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2).  Andi menyampaikan, dalam kasus Jiwasraya, Tan Kian telah diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung dan Pengadilan terkait seluruh transaksi dengan Benny Tjokro. Hasilnya tidak ditemukan adanya indikasi pencucian uang.  "Kejaksaan Agung dan Pengadilan menganggap transaksi yang dilakukan Tan Kian adalah transaksi bisnis yang sah dan wajar," imbuhnya.  Andi menuturkan, tidak ada satupun transaksi antara Benny dan Tan Kian yang belum diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan Pengadilan. Seluruhnya tidak ditemukan adanya tindak pidana.  Tan Kian dan Benny sendiri diketahui terlibat dalam 2 proyek properti. Pertama, pihak Benny yakni PT Duta Regency Karunia di mana adik dari Benny yaitu Teddy Tjokro dan Franky Tjokro duduk sebagai manajemennya menyediakan lahan. Pihak Tan Kian selaku direktur utama PT Metropolitan Kuningan Property bertugas membangun dan memasarkan apartemen di atas tanah lahan tersebut.  Harga lahan tersebut telah dibayar lunas oleh Kerjasama Operasi Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Property (KSO DRK-MKP) kepada PT Duta Regency Karunia melalui hasil penjualan property.  Kemudian proyek kedua, pihak Tan Kian bersama investor menggelontorkan uang ratusan miliar untuk membeli tanah di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang yang mulai dibebaskan oleh Benny Tjokro sejak 1994. Tanah tersebut dibeli guna membangun proyek perumahan.  Dalam kedua proyek tersebut, lahan yang dibebaskan pihak terkait Benny Tjokro telah seluruhnya dibayar lunas oleh KSO ataupun oleh pihak Tan Kian beserta investor lainnya. Hal itu pun telah disampaikan dalam pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung dan Pengadilan.  "Kami percaya Kejaksaan Agung adalah profesional, dan tidak akan mengorbankan pengusaha yang melakukan transaksi bisnis sah dan wajar yang telah diperiksa bahkan sampai tingkat Pengadilan Negeri," pungkas Andi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cETo1scIGws

Pengusaha Tan Kian Bantah Terlibat Kasus Korupsi ASABRI Benny Tjokro

tan kian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tan kian

Berita Terkini

KPK Diminta Periksa Tan Kian Untuk Usut TPPU Korupsi di ASABRI

Kejagung Duga Benny Tjokrosaputro Diuntungkan hingga 70 Persen

Kejagung Dalami Kerjasama Tan Kian-Benny Tjokro dalam Kasus ASABRI

Kejagung Dalami Perbuatan Melawan Hukum Tan Kian dalam Kasus ASABRI

Pengusaha Tan Kian Bantah Terlibat Kasus Korupsi ASABRI Benny Tjokro

Download Aplikasi JawaPos.com