<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/JKT-1-SIDANG-HARVEY-MOEIS-AGENDA-SAKSI-FED-2JPG-3796194643.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Divisi Operasional PT Refined Bangka Tin (RBT), Agus Susanto mengaku mengenal suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis. Namun, ia menyatakan tidak tahu secara jelas posisis Harvey Moeis di PT RBT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Agus saat bersaksi dalam sidang kasus&nbsp;dugaan korupsi pada pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang menjerat Harvey Moeis, Suparta, dan Reza Andriansyah dari pihak PT Refined Bangka Tin (RBT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus terang kalau di group itu saya tidak tahu posisi Pak Harvey, tapi kalau di group ditanya, saya pasti harus jawab kan Pak. Itu sih sebetulnya, itu yang jawaban saya ini adalah saya hanya menghormati, meskipun saya tidak tahu posisinya apa," kata Agus saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pernyataan Agus, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menelisik apakah Harvey Moeis ikut mengawasi seluruh produksi pertambangan biji timah di PT RBT. "Ya tentunya kalau di group, anggotanya memahami apa perkembangan yang di group tersebut," ungkap Agus.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa pun kembali mempertanyakan kewenangan Harvey Moeis di PT Refined Bangka Tin (RBT) yang mengakibatkan PT Timah&nbsp;menyebabkan&nbsp;kerugian negara. Menurut Agus, dirinya awalnya dikenalkan oleh Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT RBT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu tadi, dari awal bahwasanya saya sendiri dikenalkan oleh Pak Suparta. Jadi sebetulnya Pak Harvey siapa, itu saya juga tidak memahami," ucap Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demikian juga karena saya domisilinya ada di Bangka, Pak Suparta dan Pak Harvey di Jakarta, sehingga apapun aktivitasnya dari Pak Harvey dan Pak Suparta selama di Jakarta saya tidak tahu," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis didakwa atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015&ndash;2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey Moeis didakwa terkait posisinya sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey Moeis disebut diuntungkan senilai Rp 420 miliar bersama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Harvey Moeis sebagai perwakilan PT RBT berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter itu yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Perbuatan Harvey Moeis itu sepengetahuan petinggi PT RBT, yakni Suparta selaku direktur utama dan Reza Andiransyah selaku direktur pengembangan usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masing-masing perusahaan itu menyetor besaran uang pengamanan yang berbeda, dari USD 500 sampai dengan USD 750 untuk setiap ton bijih timah. Uang itu dikumpulkan dalam bentuk seolah-olah corporate social responsibility (CSR) PT RBT.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Harvey Moeis juga didakwa pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yakni Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Ya tentunya kalau di group, anggotanya memahami apa perkembangan yang di group tersebut," ungkap Agus Susanto.

Saksi Ungkap Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis Punya Pengaruh untuk Awasi Produksi Biji Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/instagram-sandradewi88-2734719101.jpg" alt="Potret Sandra Dewi dan sang suami, Harvey Moeis yang menjadi tersangka kasus korupsi." width="100%">
<figcaption>Potret Sandra Dewi dan sang suami, Harvey Moeis yang menjadi tersangka kasus korupsi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengusaha Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015- 2022 bersama Crazy Rich Helena Lim dan belasan tersangka lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditetapkannya Harvey Moeis sebagai tersangka dan kini dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rutan Salemba, Jakarta, membuat istrinya, Sandra Dewi ada kemungkinan juga terseret. Hal itu diungkapkan pengacara Kamaruddin Simanjuntak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bisa (terjerat Sandra Dewi). Karena kalau istrinya tidak tahu, apakah harta suaminya dia tahu? Kan tidak mungkin datangnya harta suaminya dia tidak tahu. Dengan harta bertambah, dia wajib tahu dari mana," kata Kamaruddin Simanjuntak saat ditemui di kantornya di bilangan Jakarta Barat, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika Sandra Dewi mengaku tidak tahu soal harta Harvey Moeis, Kamaruddin Simanjuntak menyebut pengakuan tersebut patut dipertanyakan kebenarannya. Karena menurut Kamaruddin, tidak mungkin perempuan berusia 40 tahun itu tidak mengetahui jika harta suaminya bertambah signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan harta dalam jumlah besar, pemakaian yang besar, tidak ada alasan bagi pasangan suami istri tidak tahu. Jadi, wajib diminta pertanggung jawaban hukumnya," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Momen ditangkapnya Harvey Moeis dan Helena Lim atas kasus korupsi, bagi Kamaruddin Simanjuntak, seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang itu untuk tidak mengutamakan gaya hidup mewah. "Inilah saatnya kita belajar hidup sederhana. Tidak perlu memakai pakaian mewah atau hidup hedon. Kayak baju saya produksi lokal, harganya murah, tapi bisa meyakinkan bagi banyak orang," akunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kamaruddin Simanjuntak berharap para koruptor yang merugikan negara dapat dihukum berat. Salah satunya dengan cara dimiskinkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dicari hartanya, harta keluarganya semuanya. Jika ada harta tidak dapat dipertanggung jawabkan dari mana asal usulnya, bisa diambil negara. Karena harta koruptor bisa diubah jadi atas nama orang tuanya, saudaranya, istrinya, dan lain-lain," paparnya.</div>

"Apakah harta suaminya dia tahu? Kan tidak mungkin datangnya harta suaminya dia tidak tahu," kata Kamaruddin.

Harvey Moeis Terjerat Kasus Korupsi, Kamaruddin Simanjuntak Sebut Sandra Dewi Bisa Ikut Terseret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/96_terjerat-3254286956.png" alt="MENUJU RUTAN: Helena Lim setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (26/30 malam." width="100%">
<figcaption>MENUJU RUTAN: Helena Lim setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (26/30 malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dengan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun, Kejaksaan Agung (Kejagung) dituntut memaksimalkan pemulihan aset kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Langkah itu bisa dimulai dengan menerapkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tersebut.</p> <p>Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menjelaskan, pendekatan TPPU dalam kasus itu dapat menjangkau lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi beking dan cukong dalam praktik pertambangan timah ilegal.</p> <p>&rdquo;Karena bisa dilihat dari transaksi,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (29/3).</p> <p>Yunus mengungkapkan, pemulihan aset memang lebih mudah dilakukan jika menggunakan UU TPPU. Sebab, dalam undang-undang tersebut, penerima hasil TPPU pun bisa ditindak.</p> <p>&rdquo;Dan ada (ketentuan, Red) pembuktian terbalik, si tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa asetnya tidak berasal dari tindak pidana,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Penerapan TPPU dalam pemulihan aset juga bisa didukung dengan upaya kerja sama internasional. Upaya tersebut sangat penting untuk menindaklanjuti dan menelusuri aliran TPPU di luar negeri.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/404292763_1474185536459330_6306241605969824561_n-3931943996.jpg" alt="Sandra Dewi bersama sang suami, Harvey Moeis." width="100%">
<figcaption>Sandra Dewi bersama sang suami, Harvey Moeis.</figcaption>
</figure> <p>Perintis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menambahkan, penggunaan UU TPPU juga memudahkan penyidik Kejagung menyita aset-aset tersangka yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Penyitaan itu pun tidak hanya menyasar aset yang ilegal, tapi juga aset-aset yang sah. &rdquo;Karena sering kali pelaku TPPU itu mencampur (usaha) yang halal dan yang haram,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Begitu pula dengan penerima pasif. Yunus menyebut pihak-pihak yang menerima, menguasai, dan menggunakan juga bisa dijerat dengan UU TPPU. Sekalipun tidak ada unsur kesengajaan dalam penerimaan, penguasaan, dan penggunaan hasil TPPU. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 5 UU TPPU.</p> <p>&rdquo;Karena TPPU ini, pendekatannya adalah follow the money,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta penyidik kejaksaan untuk segera menetapkan seseorang berinisial RBS sebagai tersangka. Boyamin menyebut RBS punya peran penting dalam kasus itu. &rdquo;Perannya diduga sebagai aktor intelektual dan penikmat uang paling banyak dari perkara ini,&rdquo; tuturnya kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014495877/harvey-moeis-samarkan-upeti-korupsi-timah-lewat-dana-csr-diserahkan-lewat-helena-lim">Harvey Moeis Samarkan Upeti Korupsi Timah lewat Dana CSR, Diserahkan Lewat Helena Lim</a></strong></p> <p>Boyamin mengatakan, RBS diduga berperan sebagai pihak yang menyuruh suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan Helena Lim untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus corporate social responsibility (CSR).</p> <p>Boyamin juga mendorong kejaksaan segera menerapkan UU TPPU dalam kasus tersebut. Dengan pasal itu, aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi bisa dirampas negara. Serta, dapat mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. &rdquo;Apalagi, ini jumlah (kerugian negara, Red) sangat fantastis,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Agung menahan Harvey Moeis dan crazy rich PIK Helena Lim. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015&ndash;2022. Keduanya menambah daftar panjang pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>Saat ini, total ada 16 tersangka dalam kasus tersebut. Selain Harvey Moeis dan Helena, kejaksaan menetapkan MRPP alias RS selaku direktur utama PT Timah Tbk periode 2016&ndash;2021 dan EE alias EML selaku direktur keuangan PT Timah Tbk periode 2017&ndash;2018. <strong>(tyo/c7/ttg)</strong></p>

Kerugian negara mencapai Rp 271 triliun. Kejagung dituntut memaksimalkan pemulihan aset kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Kasus Korupsi Timah Yang Seret Suami Sandra Dewi Rugikan Negara Rp 271 T, Kejagung Didesak Terapkan TPPU 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/timah-789541052.jpg" alt="Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA berharap, pertambangan timah yang melibatkan rakyat bisa dimulai kembali. Menurutnya, hal ini dibutuhkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi penghasil timah nomor dua terbesar dunia itu.</p> <p>"Kami berharap pertambangan timah yang melibatkan rakyat bisa dimulai kembali, agar masyarakat hidup kembali, terutama yang bekerja di sektor pertambangan," katanya dikutip dari <em>Antara,</em> Kamis (28/3).</p> <p>Safrizal ZA mengatakan,&nbsp;saat ini di&nbsp;Babel, terdapat 167 ribu hektare (Ha) lahan kritis akibat aktivitas pertambangan ilegal. Oleh karena itu diperlukan upaya ekstra, khususnya peraturan ketat terkait jaminan reklamasi pascapenambangan bijih timah.<br /><br />"Saya menilai pertambangan rakyat diperlukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat," lanjutnya.<br /><br />Menurut dia, penambangan rakyat ini nantinya tetap ada pengaturan yang kuat atas penyerapan hasil produksi pertambangan rakyat ini, guna meningkatkan ekspor timah ke berbagai negara tujuan.<br /><br />"Saat ini serapan timah dari tambang rakyat ini mengalami penurunan drastis, sehingga berdampak penurunan jumlah ekspor timah di Bangka Belitung, bahkan pada Januari dan Februari tahun ini tidak ada ekspor timah Babel," katanya.<br /><br />Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pati Jaya mengungkapkan perekonomian Babel saat ini sedang terpuruk lantaran izin operasi komoditas timah, yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Babel sempat terhenti akibat belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah.<br /><br />Ia menyarankan solusi agar permasalahan tersebut selesai dengan melakukan relaksasi ekspor, seperti yang pernah dilakukan pada beberapa tahun lalu. Dimana relaksasi tersebut dinilai sukses dalam mendongkrak perekonomian Babel<br /><br />"Saya mendesak dan menyampaikan, sudah, kita relaksasi kembali seperti 2021. 2021 ekonomi Babel melesat ketika ada relaksasi itu. Tentu tidak euforia dan tetap terkendali," katanya.</p>

"Kami berharap pertambangan timah yang melibatkan rakyat bisa dimulai kembali, agar masyarakat hidup kembali," kata Safrizal.

Pj Gubernur Babel Berharap Tambang Timah Rakyat Bisa Beroperasi Lagi agar Masyarakatnya Kembali Hidup

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/IMG_20231001_111604-1908721100.jpg" alt="Sandra Dewi dan Suaminya Harvey Moeis Tampil Menawan dengan Outfit Kondangan Bernuansa Hitam Putih." width="100%">
<figcaption>Sandra Dewi dan Suaminya Harvey Moeis Tampil Menawan dengan Outfit Kondangan Bernuansa Hitam Putih.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Dia menjadi tersangka usai nenjalani serangkaian pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi di kantornya, Rabu (27/3) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung menggunakan rompi pink. Dia pun langsung dikenakan penahanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kepentingan penyidikan, kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan," jelas Kuntadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey sendiri adalah pemegang saham PT Refined Bangka Tin (RBT). Dia menjadi tersangka ke-16 yang ditetapkan oleh Kejagung dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung dua kali melakukan pengeledehan ke sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga memeriksa petinggi di PT Timah Tbk, yakni AU selaku Kepala Divisi Keuangan, AA selaku Kepala Bidang Sekretariat Unit Produksi Laut Bangka, dan FE selaku Direktur Keuangan dan Managemen Risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejagung juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TT dengan sangkaan sengaja menghalangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah tersebut.</div>

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Harvey Moeis, Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Izin Tambang Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bupati-bangka-tengah-36681536.jpg" alt="Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman." width="100%">
<figcaption>Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman segera menemui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas rencana penambangan bijih timah lepas pantai di Desa Batu Beriga yang sempat menimbulkan penolakan dan polemik di tengah warga.</p> <p>"Dalam waktu dekat saya akan ke Kementerian ESDM membahas masalah ini, supaya semuanya lebih jelas dan tidak lagi menimbulkan persoalan," ujar Algafry Rahman, di Koba, kemarin.</p> <p>Bupati mengatakan, hal itu menyikapi rencana PT Timah Tbk yang akan melakukan kegiatan eksplorasi bijih timah di Desa Batu Beriga yang merupa IUP milik perusahaan pelat merah itu, namun mendapat penolakan dari warga pesisir karena khawatir dapat mengganggu wilayah tangkap ikan nelayan.</p> <p>"Kami&nbsp;akan konsultasikan dengan Kementerian ESDM masalah ini, karena secara legalitas PT Timah sudah memiliki izin beroperasi, namun warga setempat berharap izin aktivitas tambang di kawasan laut Batu Beriga dapat dicabut guna kelangsungan alam," ujarnya.</p> <p>Bupati pada prinsipnya berpihak kepada warganya dan mendukung upaya pihak DPRD dalam memperjuangkan hak warga dalam mencari nafkah dengan melaut. "Namun demikian, kami&nbsp;tentu perlu berkonsultasi dengan Kementerian ESDM mencari solusinya karena itu juga merupakan IUP milik PT Timah Tbk," ujarnya pula.</p> <p>Bupati mengatakan&nbsp;bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan dalam mencabut izin penambangan bijih timah di Beriga. "Kewenangannya bukan pada saya, namun saat ini RTRW sedang dibuat dan saya sarankan DPRD Provinsi Babel melakukan diskusi dengan DPRD Bangka Tengah," ujarnya.</p> <p>Ketua DPRD Bangka Tengah&nbsp;Me Hoa mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai kapasitas dan selebihnya keputusan ada di pemerintah pusat. "Usulan kami&nbsp;diterima atau tidak ada pada pemerintah pusat, tetapi setidaknya kami sudah menyampaikan suara rakyat," ujarnya.</p>

Rencana PT Timah mendapat penolakan dari warga pesisir karena khawatir dapat mengganggu wilayah tangkap ikan nelayan.

Warga Tolak Rencana Eksplorasi PT Timah di Batu Beriga, Bupati Bangka Tengah akan Temui ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Rusaknya-Gunung-Kapur-Klapanunggal-Bogor-DEry-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana tambang batu kapur di Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Minggu (6/3/2022). Gunung kapur itu awalnya adalah bebukitan. Namun karena keperluan pembuatan semen, gunung itu dipahat dengan alat berat dan bebatuan/kapurnya dipakai untuk indus" width="100%">
<figcaption>Suasana tambang batu kapur di Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Minggu (6/3/2022). Gunung kapur itu awalnya adalah bebukitan. Namun karena keperluan pembuatan semen, gunung itu dipahat dengan alat berat dan bebatuan/kapurnya dipakai untuk indus</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Kementerian ESDM mencatat setidaknya ada 2.645 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal mineral. PETI juga menimpa BUMN tambang, di bawah Grup MIND ID, salah satunya di PT Timah Tbk.<br /> <br /> Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu bara, Sunindyo Suryo Herdadi menyebutkan PETI adalah kegiatan tanpa izin dan memicu kerusakan lingkungan.<br /> <br /> Nindyo mengatakan, karena PETI tidak berizin, mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.<br /> <br /> Sayangnya, untuk bisa menghentikan PETI bukanlah sesuatu yang mudah dan butuh konsistensi,<br /> <br /> "Sudah lama ada kerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga, namun tetap dibutuhkan penegakan, dan konsistensi serta monitong," jelas Nindyo.<br /> <br /> Guna meredam aktivitas tambang ilegal, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan POLRI terus melakukan pendataan lokasinya.<br /> <br /> Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat.<br /> <br /> Bukan cuma itu, ada pula Sistem Informasi Batubara dan Mineral (SIMBARA) yang memonitoring dari hulu ke hilir yang juga bisa mendeteksi pertambangan ilegal.<br /> <br /> "SIMBARA akan mendeteksi dan dimaksudkan untuk mendeteksi kejanggalan, termasuk jika suatu perusahaan berizin tidak sesuai dengan kewajiban awal, baik dari jumlah produksi hingga pemulihan lingkungan, agar hal negara terkait PNBP bisa sinkron," jelas Nindyo.<br /> <br /> Menurutnya SIMBARA akan sangat membantu untuk menjaga timah yang saat ini memiliki harga fluktuatif dan menjadi komoditas strategis, sehingga tidak ada kebocoran dan tata kelolanya bisa lebih baik. Ini semakin menekankan akan perlu segeranya tata kelola pertimahan baru.<br /> <br /> Untuk diketahui, pemerintah juga sudah memiliki banyak instrumen yang lengkap terkait tata kelola mineral, namun menurut Nindyo, PETI adalah hal yang holistik, termasuk juga politis sehingga penanganannya juga harus menyeluruh.<br /> <br /> Pemerintah juga melakukan penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat.<br /> <br /> "Kemudian juga pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum," sambung Nindyo.<br /> <br /> Masih menurut Nindyo, aktivitas tambang ilegal dapat menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat.<br /> <br /> Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebut akan mengerahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nantinya akan dilakukan audit di menyeluruh pada tata kelola timah.<br /> <br /> "Tata kelola timah kita belum ideal, pemerintah kemarin dalam rapat menugaskan BPKP untuk melakukan audit terhadap tata kelola timah," katanya dalam seminar 'Timah Indonesia dan Penguasaan Negara', Jumat (22/7/2022).<br /> <br /> Ridwan mengatakan langkah ini jadi bukti hadirnya pemerintah untuk memperhatikan industri tambang timah. Harapannya, bisa membantu penyelesaian sejumlah masalah yang ada di sektor tambang timah kedepannya.<br /> <br /> "Secara sederhana dalam rapat kami juga mengeluarkan surat edaran per 1 Juli 2022 untuk semua smelter harus melaporkan sumber timahnya. Artinya ini adalah bentuk penguasaan yang ingin kita wujudkan dalam waktu dekat," ujarnya.<br /> <br /> Dengan pelaporan yang dilakukan, berarti akan ada pemantauan alur distribusi dari hulu-hilir. Pemerintah akan mengintegrasikannya dengan sistem informasi batubara dan mineral (SIMBARA) yang telah dimiliki.<br /> <br /> Timah nantinya termasuk dalam sistem tersebut. Harapannya, pemantauan akan lebih detail dengan adanya digitalisasi yang dilakukan.<br /> <br /> Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyatakan status timah sebagai mineral kritis, dari sebelumnya mineral strategis. Tujuannya untuk memberikan perhatian lebih terhadap mineral timah.<br /> <br /> "Liberalisasai tata kelola timah ini telah timbulkan dampak saperti saat ini, satu sisi bagus, perusahaan swasta meningkat, pembukaan kerja juga meningkat. Namun, sebagaimana dalam bisnis yang berjalan selalu ada dampak negatifnya," ungkapnya.

Butuh Konsistensi dan Perbaikan Tata Kelola untuk Lindungi Timah

Tambang Timah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tambang Timah

Berita Terkini