<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-09-at-11.31.49.jpg" alt="Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya merilis kasus polisi tajir Briptu HSB di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5). Ayu Prameswari/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya merilis kasus polisi tajir Briptu HSB di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5). Ayu Prameswari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polda Kalimantan Utara menyita 15 rekening bank terkait dengan kasus yang menjerat polisi tajir, Briptu HSB. Dia terkait kasus dugaan penambangan emas liar di Sekatak, Bulungan, Kaltara.  ”Rekening semua yang kita temukan, rekening di rumahnya, baik itu istri, ibu, dan semuanya. Karena kita kemarin menjerat dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). (Rekening) kita amankan,” kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya didampingi Dirreskrimsus AKBP Hendy Febrianto Kurniawan seperti dilansir dari Antara di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5).  Selain rekening HSB dan keluarganya, penyidik juga mengamankan rekening atas nama orang lain dan beberapa catatan alat bukti transfer uang. ”Itu kami amankan juga untuk dianalisis alasan atau modus pemberian tersebut,” ujar Daniel Adityajaya.  Jika ada indikasi uang turut mengalir kepada pejabat tertentu yang berkaitan dengan wewenang dan jabatannya, polisi juga akan menggelar perkara. ”Tujuannya untuk melihat apakah itu masuk ranah korupsi atau tidak,” tutur Daniel Adityajaya.  Terhadap 15 rekening yang diamankan, Polda belum menyimpulkan nilai total dana yang tersimpan di dalamnya. ”Nilainya belum bisa kita buka karena kami harus menggunakan otoritas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan. Kami juga sudah mengajukan untuk dapat mengakses terkait dengan isi rekening tersebut,” terang Daniel Adityajaya.  Berdasar penyelidikan dan penyidikan Polda Kalimantan Utara, HSB yang berpangkat Briptu dan bertugas di Ditpolair Polda Kalimantan Utara, diduga memiliki penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Dari proses penyidikan, penyidik menyangkakan pasal 158 juncto pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.  Briptu HSB diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar. Dia juga diduga terlibat kepemilikan bisnis ilegal, seperti baju bekas dan narkotika. Yang di kemudian hari ditemukan 17 kontainer berisi pakaian bekas.  Atas kegiatan ilegal itu, HSB juga dijerat pasal 112 juncto pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Termasuk pasal 51 ayat (2) juncto pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.  Dia juga dijerat pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.  ”Berdasarkan analisis dan informasi bahwa terdapat upaya nyata dari HSB menghilangkan barang bukti sehingga kami melakukan penangkapan pada 4 Mei di Bandara Juwata Tarakan,” ujar Dirreskrimsus AKBP Hendy Febrianto Kurniawan.  Atas kasus tambang emas ilegal milik HSB sebelumnya pada 30 April, penyidik telah menangkap lima orang lain yakni MI (koordinator), HS alias Eca (mandor), M alias Maco (penjaga bak), BU (sopir), dan I (sopir truk sewaan). Adapun alat bukti yang sudah diamankan mencakup 3 ekskavator, 2 truk, 4 drum sianida, dan 5 karbon perendaman.

Penyidik Amankan 15 Rekening Terkait Kasus Polisi Tajir di Kaltara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/keluarga-korban-ngamuk-dilarang-ikut-evakuasi_m_.jpg" alt="Tim SAR membuat jalur baru untuk bisa mengaku korban runtuhnya lobang tambang emas liar di Bolmong, Sulut." width="100%">
<figcaption>Tim SAR membuat jalur baru untuk bisa mengaku korban runtuhnya lobang tambang emas liar di Bolmong, Sulut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alat berat masih bekerja untuk membuat jalan akses menuju lubang maut tambang emas di Desa Bakan, Bolaang Mongondow (Bolmong), hingga kemarin (2/3). Belum ada satu pun korban yang dapat dievakuasi. Hal itu membuat beberapa keluarga korban geram. Mereka memaksa untuk bisa dilibatkan dalam proses evakuasi tersebut. Keributan sempat terjadi di pos logistik di depan akses masuk PT JRBM. Beberapa perwakilan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/02/2019/evakuasi-korban-tambang-liar-bolmong-dengan-alat-seadanya" target="_blank">keluarga korban</a> berkumpul sejak pagi. Hal itu terkait dengan pernyataan bupati Bolmong yang memperbolehkan mereka mengikuti proses evakuasi. Namun, saat mereka berkumpul, justru jawaban berbeda yang diterima dari perwakilan perusahaan dan Basarnas. Seketika mereka mengamuk dan kecewa dengan proses evakuasi yang dilakukan petugas. Keributan tersebut kemudian dapat diredam Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Kurniawan. Pihaknya membuat kesepakatan dengan perusahaan bahwa yang dibolehkan masuk hanya perwakilan. "Akhirnya yang kami izinkan hanya empat perwakilan keluarga," ujarnya sambil memeluk pihak-pihak yang sempat tersulut emosi. Pembatasan itu dimaksudkan untuk memperlancar proses evakuasi. Sebab, lokasi sekitar kejadian yang masih <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/03/2019/di-lokasi-tambang-liar-yang-runtuh-mulai-tercium-bau-jenazah" target="_blank">rawan longsor</a> akan membahayakan warga. Selain itu, akses menuju lokasi tak bisa dimasuki sembarang orang. Karena harus melewati kawasan pertambangan milik perusahaan dengan jalan yang curam. Di tempat terpisah, Kepala Basarnas Marsekal Madya (TNI) Bagus Puruhito ikut langsung memantau proses evakuasi. Dia mengatakan, dua hari kemarin hanya difokuskan untuk membuat akses menuju lokasi lubang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/02/2019/longsor-tambang-liar-bolmong-8-meninggal-puluhan-korban-terjebak" target="_blank">penambangan emas tanpa izin</a> (PETI) tersebut. Selain itu, kemungkinan kecil masih ada korban yang hidup. Sehingga tidak ada upaya evakuasi ke dalam lubang dalam dua hari kemarin. Sebenarnya sudah ada jalan setapak yang bisa dilalui alat berat hingga tepat berada di atas lubang. Namun, ternyata diketahui, tepat di atas jalan tersebut terdapat lubang galian emas. Masih bagian dari PETI. Jika alat berat melintas di atasnya, dikhawatirkan jalan tersebut akan ambruk ke dalam lubang. Untuk itu, petugas telah berkoordinasi dan membuat jalan lain. Jalan itu yang nanti dipakai saat proses evakuasi. Termasuk ambulans yang akan membawa jenazah korban langsung ke RSUD Kotamobagu, Sulawesi Utara.&nbsp;

Keluarga Korban Ngamuk Dilarang Ikut Evakuasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-menambang-emas-warga-ini-malah-temukan-benda-kuno_m_189786.jpeg" alt="Bedil kuno" width="100%">
<figcaption>Bedil kuno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar dua pekan yang lalu, warga Dusun Karang Raya, Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung dihebohkan dengan penemuan satu unit bedil kuno. Bedil berbahan tembaga ini ditemukan Sopian, warga setempat ketika menambang emas di Sungai Boyan bersama teman-temannya. "Yang menemukan bedil tembaga kuno itu Sopian dan kawan-kawannya," ungkap salah satu warga Boyan Tanjung Akhir Permana yang dikutip Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup), Minggu (18/2). Dia menegaskan, berdasarkan cerita Sopian, bedil itu ditemukan dalam tanah kampung swaya (karang raya) lama di sungai yang memiliki kedalaman sekitar 30 meter dari permukaan. "Penemuan bedil kuno ini sempat menghebohkan warga sini. Apalagi benda ini diperkirakan berusia ratusan tahun dan berharga," tuturnya. Dia mengatakan, bedil kuno ini masih disimpan Sopian. Karena antik, banyak mengundang warga untuk datang melihat. "Kalau melihat fisik bedilnya, memang bedil kuno dan usianya sudah ratusan tahun. Kalau ada yang minat beli mungkin dijual oleh pemiliknya," kata Permana. Di tanah Boyan Tanjung, seakan kaya dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/03/21/117638/kisah-ahli-ahli-harta-karun-berburu-kapal-karam-di-laut-indonesia" target="_blank">benda-benda peninggalan zaman dahulu</a>. Pasalnya, kata Permana, sebelum bedil ini ditemukan, warga juga pernah menemukan benda kuno lainnya. Dan, benda itu usia juga sudah ratusan tahun. "Yang ditemukan warga Boyan juga benda kuno bahan tembaga. Mungkin sepanjang Sungai Boyan masih banyak benda serupa," pungkasnya.

Ingin Menambang Emas, Warga Ini Malah Temukan Benda Kuno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tegas-jokowi-perintah-tembak-penambang-emas-ilegal_m_148151.jpeg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Yoppye Onesimus Wayangkau mengaku tidak segan akan mengambil tindakan tegas terhadap para penambang emas secara liar yang kembali marak di wilayah Manokwari. "Saya sudah ancam mereka. Kalau ada lagi yang naik ke&nbsp; Wasirapi (lokasi penambangan emas) saya akan tembak di tempat,&rsquo;&rsquo;ujar Pangdam ketika berbicara pada acara Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten se-Provinsi Papua Barat, di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (1/8). Onesimus mengatakan, penambangan liar di Wasirapi ini pernah digerebek jajaran TNI dan Polri belum lama ini. Ketika itu di lokasi itu terdapat ribuan penambang yang umumnya berasal dari luar Papua. Namun kini, berselang satu bulan, penambangan liar kembali marak. Penambangan illegal lanjut Pangdam harus ditindak tegas karena dapat merugikan negara baik dari sisi ekonomi maupun kerusakan lingkungan. Penggunaan bahan kimia mercury sangat berdampak besar pada lingkungan sekitar. Selama sebulan ini, sudah sekitar 700-an penambang liar yang diperintahkan meninggalkan lokasi. &lsquo;&rsquo;Tahap sebelumnya,kami dengan Polda sudah turunkan hampir 1.000 orang. Satu bulan kemudian mereka naik lagi,&rsquo;&rsquo;ujarnya sebagimana dilansir dari Radar Sorong (Jawa Pos Group). Presiden telah memerintahkan langung Panglima TNI yang dilanjutkan pada semua Pangkotama, untuk melarang semua aktivitas pertambangan yang menggunakan mercury tanpa izin. "Itu perintah presiden langsung dua minggu lalu. Presiden itu panglima tertinggi angkatan bersenjata, sehingga saya tak ragu-ragu untuk itu (bertindak tegas terhadap penambang liar). Jadi semua harus izin sesuai aturan. Kalau tidak ada izin saya akan ambil tindakan tegas,&rsquo;&rsquo; tutur Wayangkau. TNI dan Polri sudah melakukan operasi penertiban penambang liar. &lsquo;&rsquo;Tetapi yang namanya mencuri memang banyak akalnya. Kalau pilih di sini,maka akan lewat ke tempat lain,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Pada penambang liar sudah dua kali diingkatkan agar tak lagi melakukan aktivitas. Pangdam menegaskan, tindakan tegas akan diambil bila aktivitas illegal ini dilakukan ketiga kalinya. Satu dua kali saja kita kasi peringatan. Ketiga kalinya saya ambail tindakan. Ini merugikan negara,membuat kerusakan lingkungan. Kita akan menyesal sekian tahun ke depan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Wayangkau memberi contoh nyata kondisi Pulau Buru sekarang yang tandus akibat penambangan emas liar menggunakan bahan mercury. &lsquo;&rsquo;Pulau Buru sekarang sudah tandus karena penggunaan mercury yang berlebihan dalam pencarian emas. Tentara dan polisi dikerahkan untuk menghentikan mereka,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Para kepala suku pemilik hak ulayat lokasi tambang emas diminta tak sembarangan mengizinkan orang melakukan aktivitas penambangan. Tak hanya berpikiran untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk masa depan. &lsquo;&rsquo;Para kepala suku jangan izinkan lagi orang (penambang liar) naik. Kalau naik lagi, maka saya tangkap dan kepala suku juga saya tangkap karena ini sudah ketiga kalinya. Kata lagu jangan sampai tiga kali, cukup dua kali saja,&rsquo;&rsquo;ujar Pangdam disambut tawa hadirin.

Tegas! Jokowi Perintah Tembak Penambang Emas Ilegal