<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/210066f2-6c6a-4a5c-8ad3-7a60fc9fe647-598500981.jpg" alt="Ilustrasi eskavasi alat berat di area tambang batu bara. (Istimewa)  " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eskavasi alat berat di area tambang batu bara. (Istimewa)  </figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Industri batu bara nasional masih bergerak di tengah dua arus besar, kebutuhan energi domestik yang tetap tinggi dan tekanan transisi energi yang kian menguat. Di tengah dinamika tersebut, kontrak jangka panjang kembali diteken antara kontraktor tambang dan pemilik konsesi.</p> <p>PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak usaha utama PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID), mengumumkan perpanjangan kerja sama operasional dengan PT Adaro Indonesia. Kontrak ini berlaku mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2030 untuk kegiatan penambangan di Tambang Tutupan Selatan, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan.</p> <p>Dalam periode hampir lima tahun tersebut, BUMA diproyeksikan menangani pengupasan lapisan tanah penutup (<em>overburden removal</em>) sekitar 239 juta <em>bank cubic meter</em> (bcm) serta produksi batu bara sebesar 44 juta ton. Jika dirata-rata, volume tahunan mencapai sekitar 50,5 juta bcm <em>overburden</em> dan 9,3 juta ton batu bara.</p> <p>Secara bisnis, kontrak ini diyakini memberi kepastian volume kerja sekaligus memperpanjang relasi dua dekade antara BUMA dan Adaro. Bagi emiten jasa pertambangan seperti DOID, kontrak jangka panjang menjadi penopang utama arus kas dan visibilitas pendapatan, terutama ketika harga komoditas bergerak fluktuatif.</p> <p>Tambang Tutupan sendiri merupakan salah satu tulang punggung produksi Adaro di Kalimantan Selatan. Keberlanjutan operasional di area ini menunjukkan bahwa permintaan batu bara, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik domestik dan pasar ekspor tertentu, masih relatif solid dalam jangka menengah.</p> <p>Namun, di sisi lain, sektor ini juga menghadapi tantangan besar. Pemerintah Indonesia terus mendorong bauran energi baru dan terbarukan serta penurunan emisi karbon. Artinya, kontrak-kontrak jangka panjang di sektor batu bara kini berjalan berdampingan dengan agenda dekarbonisasi nasional. Bagi kontraktor tambang, efisiensi operasional, standar keselamatan, dan praktik lingkungan menjadi faktor kunci untuk tetap relevan.</p> <p>Direktur Utama BUMA Ronald Sutardja menyebut, kontrak ini mencerminkan konsistensi kinerja operasional perusahaan dalam mengelola tambang dengan kompleksitas teknis tinggi. Dari sisi industri, keberhasilan mendapatkan kontrak besar di area produksi utama seperti Tutupan juga menjadi indikator kepercayaan pemilik konsesi terhadap rekam jejak kontraktor.</p> <p>&rdquo;Kontrak ini mencerminkan konsistensi kinerja operasional BUMA, serta kapabilitas kami dalam mengelola operasi pertambangan yang kompleks secara teknis dengan standar keselamatan dan keandalan yang tinggi. Kontrak ini memperkuat visibilitas pendapatan kami sekaligus menegaskan posisi BUMA sebagai mitra jasa pertambangan tepercaya di Indonesia,&rdquo; kata Ronald melalui keterangannya.</p> <p>Selain aspek bisnis, perusahaan menyatakan tetap menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Tabalong. Sejumlah inisiatif difokuskan pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, hingga program lingkungan.</p> <p>Hingga 2030, kerja sama BUMA dan Adaro di Tutupan Selatan akan menjadi bagian dari fase tersebut, menjaga produksi, sekaligus menghadapi tuntutan perubahan.</p>

BUMA kantongi kontrak tambang baru dari Adaro hingga 2030, amankan produksi batu bara di Tabalong di tengah isu transisi energi nasional

BUMA Kantongi Kontrak Baru dari Adaro hingga 2030, Jaga Produksi Batu Bara di Tabalong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/oXi26ET70syxLA1LI9LF6vYCxZmTGzfVkMg7Loxl-3395427436.jpg" alt="Ilustrasi alat berat beroperasi di area tambang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi alat berat beroperasi di area tambang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Operasional tambang batu bara metalurgi Blackwater di Central Queensland, Australia, dipastikan berlanjut hingga akhir dekade ini. BUMA Australia Pty Ltd, kontraktor tambang yang merupakan anak usaha PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) di bawah PT BUMA Internasional Grup Tbk, resmi memperpanjang kontrak kerja sama multi tahun dengan Blackwater Operations Pty Ltd, afiliasi Whitehaven Coal Mining Limited.</p> <p>Nilai perpanjangan kontrak tersebut mencapai sekitar AUD 740 juta dan mencakup layanan penambangan <em>pre-strip</em> hingga Juni 2030. Tambang Blackwater merupakan salah satu tambang <em>open-cut</em> batu bara metalurgi terbesar di Australia dan menjadi bagian penting dari rantai pasok industri baja global.</p> <p>CEO BUMA Australia Johan Ballot mengatakan, perpanjangan kontrak ini mencerminkan tingkat kepercayaan klien terhadap kinerja operasional perusahaan di lapangan.</p> <p>&ldquo;Keberlanjutan kerja sama ini menunjukkan kepercayaan Whitehaven terhadap kemampuan kami dalam menjalankan operasi berskala besar secara aman dan efisien. Penguasaan kondisi site serta dukungan tim lokal menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas jangka panjang,&rdquo; ujar Johan Ballot dalam keterangan resminya.</p> <p>Tambang Blackwater berlokasi sekitar 20 kilometer di selatan Kota Blackwater dan membentang sepanjang kurang lebih 80 kilometer dengan sejumlah pit aktif. Sejak 2012, BUMA Australia, termasuk melalui entitas pendahulunya, telah terlibat dalam pengelolaan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut dan saat ini mempekerjakan sekitar 390 karyawan tetap.</p> <p>Dalam operasionalnya, perusahaan mengandalkan penerapan standar keselamatan kerja yang ketat serta pemanfaatan teknologi pemantauan armada dan peralatan tambang secara<em> real-time</em>. Sistem ini mendukung pendekatan perawatan prediktif dan efisiensi penggunaan alat berat, seiring meningkatnya tuntutan keselamatan dan produktivitas di industri pertambangan.</p> <p>Dari sisi grup usaha, perpanjangan kontrak ini dinilai memberikan kepastian bisnis di tengah dinamika industri batu bara global. Direktur BUMA International Group Iwan Fuad Salim menilai, kontrak jangka panjang tersebut berkontribusi terhadap stabilitas kinerja perusahaan.</p> <p>&ldquo;Kontrak multi tahun seperti ini memberikan visibilitas pendapatan dan membantu menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Di tengah fluktuasi harga komoditas, kepastian jangka panjang menjadi faktor penting dalam pengelolaan operasi dan strategi pertumbuhan,&rdquo; kata Iwan Fuad Salim.</p> <p>Selain aspek operasional dan finansial, keberadaan tambang Blackwater juga berdampak langsung terhadap perekonomian wilayah Central Queensland. BUMA Australia terlibat dalam penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan keterampilan, serta pelaksanaan program ketenagakerjaan yang melibatkan komunitas First Nations.</p> <p>Perusahaan juga mendukung berbagai kegiatan sosial dan komunitas di sekitar area tambang, termasuk melalui partisipasi dalam kegiatan olahraga regional dan inisiatif sosial lainnya. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan jangka panjang antara industri tambang dan masyarakat sekitar.</p> <p class="class-paragraph">Dengan diperpanjangnya kontrak ini, Tambang Blackwater diproyeksikan tetap menjadi salah satu pusat produksi batu bara metalurgi utama di Australia hingga 2030. Sekaligus mencerminkan upaya pelaku industri menjaga kesinambungan operasi di tengah perubahan lanskap energi dan pertambangan global.</p>

BUMA Australia perpanjang kontrak tambang Blackwater hingga 2030, dampak positif bagi ekonomi dan industri batu bara

BUMA Australia Perpanjang Kerja Sama, Blackwater Tetap Andalan Produksi Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/PTBA-PTBA-2378533035.jpg" alt="Aktivitas di PT Bukit Asam Tbk (PTBA)." width="100%">
<figcaption>Aktivitas di PT Bukit Asam Tbk (PTBA).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mempercepat pembangunan proyek strategis jalur angkutan batu bara relasi Tanjung Enim&ndash;Kramasan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat infrastruktur logistik sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.&nbsp;</p> <p>Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menyampaikan bahwa proyek tersebut mencakup pembangunan Coal Handling Facility (CHF) dan Train Loading Station (TLS) 6&ndash;7, yang menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas angkutan batu bara PTBA.&nbsp;</p> <p>Guna mendukung pembangunan proyek tersebut, PTBA mendapatkan fasilitas pendanaan senilai Rp 3,56 triliun dari tiga bank Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pendanaan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur logistik batu bara dari hulu hingga hilir.&nbsp;</p> <p>Melalui salah satu pilar strategis optimalisasi bisnis perusahaan, yaitu pilar logistik, PTBA menempatkan peningkatan kapasitas angkutan batu bara sebagai prioritas utama.&nbsp;"Kami berharap melalui proyek ini kapasitas angkutan batu bara eksisting PTBA dapat meningkat sebesar 20 juta ton per tahun, sehingga perusahaan semakin mampu memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan energi nasional," ujar Arsal, Rabu (12/11).</p> <p>Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Una Lindasari menjelaskan bahwa kerja sama dengan tiga bank Himbara menjadi bentuk nyata sinergi antar-BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional.&nbsp;</p> <p>Melalui proyek jalur angkutan batu bara Tanjung Enim&ndash;Kramasan, PTBA menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan produksi dan memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional.&nbsp;</p> <p>"Pendanaan ini tidak hanya memperkuat struktur keuangan perusahaan, tetapi juga mempercepat penyelesaian proyek strategis yang akan meningkatkan efisiensi rantai pasok batu bara PTBA," jelas Una.</p>

PTBA percepat pembangunan jalur angkutan batu bara Tanjung Enim-Kramasan untuk ketahanan energi nasional, didukung pendanaan Rp 3,56 triliun

Dapat Rp 3,56 Triliun dari Himbara, PTBA Bangun Jalur Angkutan Batu Bara Relasi Tanjung Enim–Kramasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/WhatsApp-Image-2025-07-18-at-131552-1763403731.jpg" alt="Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kontainer-kontainer berisi batu bara yang ditambang secara ilegal di IKN, saat rilis di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (18/7/2025). (Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kontainer-kontainer berisi batu bara yang ditambang secara ilegal di IKN, saat rilis di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (18/7/2025). (Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri baruu saja membongkar praktik tambang batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.</p> <p>Pengungkapan kasus ini dilakukan pada 23 Juni 2025, setelah mendapat laporan dari masyarakat setenmpat.</p> <p>Tiga orang berinisial YH, CH, dan MH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka diduga kuat sebagai penjual hasil tambang ilegal yang beroperasi sejak 2016.</p> <p>&ldquo;Lokasi tambang ini berada di wilayah konservasi Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN adalah marwah pemerintah. Kami ingin memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di kawasan ini,&rdquo; tegas Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifudin, Kamis (17/7).</p> <p>Modus operandi para pelaku terbilang rapi. Batu bara hasil tambang ilegal dikemas dalam karung, lalu dimuat ke dalam kontainer. Polisi mengamankan total 351 kontainer berisi batu bara tersebut.</p> <p>Sebanyak 248 kontainer disita di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sedangkan 103 kontainer lainnya diamankan di Pelabuhan Balikpapan sambil menunggu verifikasi dokumen.</p> <p>&ldquo;Para tersangka melengkapi batu bara ilegal dengan dokumen palsu agar seolah-olah berasal dari tambang legal. Dokumen itu antara lain surat keterangan asal barang, surat keterangan kebenaran dokumen, hingga dokumen izin pengangkutan,&rdquo; jelas Nunung.</p> <p>Kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk kerusakan lingkungan di kawasan hutan konservasi yang menjadi bagian dari area pembangunan IKN.</p> <p>Selain menjerat pelaku dengan Undang-Undang Minerba, penyidik juga mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p> <p>&ldquo;Penyidikan masih kami kembangkan, karena aktivitas ini diduga sudah berlangsung hampir satu dekade,&rdquo; pungkasnya.</p>

Tiga orang berinisial YH, CH, dan MH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu dan tambang ilegal diduga beroperasi sejak 2016.

Bareskrim Polri Ungkap Tambang Batu Bara Ilegal di IKN, 351 Kontainer Disita, Negara Rugi Rp 5 Triliun Lebih!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/OK-foto-wajah-berita-HL-MENTERI-INVESTASI-BAHLIL-LAHADALIA_puguh-copy-4223979976.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.</p> <p>"Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro. Eks&nbsp;Adaro&nbsp;sudah positif untuk Muhammadiyah," ujar Bahlil&nbsp;dikutip Sabtu (11/1).</p> <p>Selain Muhammadiyah, lanjut Bahlil,&nbsp;ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).</p> <p>Pada Jumat (3/1), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektare tambang di Kalimantan Timur.</p> <p>Saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga. Adapun saat ini mereka tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi.</p> <p>"Nah, soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat (3/1).</p> <p>Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk badan usaha ormas agama.</p> <p>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi pertama.</p> <p>Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.</p> <p>Aturan yang mengatur organisasi keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).</p> <p>Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).</p>

"Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro," ungkap Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Sebut Muhammadiyah Kelola Konsesi Tambang Bekas Ada Adaro, NU Dapat Eks KPC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/Isa-Rachmatarwata-3365599796.jpg" alt="Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata." width="100%">
<figcaption>Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata&nbsp;soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemeriksaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).<br /><br />"Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara terkait eks Bupati Kutai Kartanegara," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/10).<br /><br />Pemeriksaan terhadap Isa berlangsung pada Selasa (22/10), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.<br /><br />Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Wilayah Kutai Kertanegara. Untuk diketahui, KPK saat ini juga tengah menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 Rita Widyasari (RW).</p> <p>Dalam penyidikan tersebut KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya. Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.<br /><br />Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan. Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka&nbsp;<em>asset recovery</em>&nbsp;atau pemulihan kerugian keuangan negara.<br /><br />KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini tengah menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan&nbsp;<em>asset recovery</em>&nbsp;atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.</p> <p>Untuk diketahui, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.</p>

KPK saat ini tengah menyidik perkara TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 Rita Widyasari.

KPK Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata soal PNBP Batu Bara Kukar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/bahlil-lahadalia_ikn-2-908275526.jpg" alt="BKPM Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BKPM Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":1gs" class="ii gt"> <div id=":1gt" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia berjanji akan memberikan konsesi tambang batu bara raksasa ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pemberian konsesi itu nantinya akan sah dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang segera ia tandatangani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua," kata Bahlil saat mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang dipantau secara daring, dikutip JawaPos.com, Minggu (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014717413/4-zodiak-yang-paling-sering-merasa-kesepian-saat-berada-di-keramaian-menurut-astrologi-aquarius-memimpin">4 Zodiak yang Paling Sering Merasa Kesepian Saat Berada di Keramaian Menurut Astrologi, Aquarius Memimpin!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga membeberkan pemberian konsesi tambang raksasa untuk organisasi masyarakat (ormas) ini tak lain agar digunakan serta dikelola untuk mengoptimalkan organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyebut, pemberian konsesi tambang batu bara itu sebagaimana telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Di hadapan mahasiswa Perguruan Tinggi NU, dia pun bertanya soal pemberian konsesi tambang itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ia pun turut melontarkan pertanyaan ke mahasiswa terkait siapa saja yang tidak setuju soal rencana besar itu, baiknya akan diapakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri bahkan telah disetujui oleh Presiden Jokowi kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU, untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," ujar Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014717116/bertemu-zelensky-prabowo-diberi-ucapan-selamat-dan-bahas-kolaborasi-industri-pertahanan">Bertemu Zelensky, Prabowo Diberi Ucapan Selamat dan Bahas Kolaborasi Industri Pertahanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setujukah tidak PBNU kita kasih konsesi tambang?," yang kemudian dijawab setuju oleh sejumlah mahasiswa yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada yang tidak setuju kalian mau apain dia?," tanya Bahlil yang kemudian tak ada jawabannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bahlil juga mengaku bangga dan memiliki kedekatan dengan organisasi yang kini dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tersebut, lantaran ibunya merupakan seorang kader NU. &ldquo;Saya merasa saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU,&rdquo; ujar Bahlil.</div> </div> </div> </div> </div>

Bahlil Lahadalia berjanji akan memberikan konsesi tambang batu bara raksasa ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam waktu dekat.

Bahlil Janji Beri PBNU Konsesi Tambang Batu Bara Raksasa: Tak Lama Lagi Saya Akan Teken IUP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/BUMI-475827614.jpg" alt="ILUSTRASI Pekerja di areal operasional pertambangan PT Bumi Resources Tbk (BUMI)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pekerja di areal operasional pertambangan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;PT Bumi Resources Tbk (BUMI)&nbsp;tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan dalam&nbsp;bidang <em>Corporate Social Responsibility</em> (CSR). Emiten tambang batu bara di Indonesia ini juga berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan masyarakat agar mereka siap untuk sejahtera secara mandiri.</p> <p>"Kami telah melakukan kegiatan CSR sejak tahun 2001, jadi kita bukan orang baru di bidang ini. Kegiatan-kegiatan kami berfokus pada <em>Environment Social Governance</em> (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Kita memiliki komunitas antara 200.000 hingga 300.000 orang yang kita dukung," papar Presiden Direktur BUMI, Adika Nuraga Bakrie dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (12/5).</p> <p>Ia menegaskan, bentuk kontribusi BUMI selain menyediakan hal-hal mendasar bagi kehidupan yang baik dan sehat, sekaligus juga menyiapkan masyarakat secara jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan akan bantuan yang diberikan oleh perusahaan.</p> <p>"Kami berusaha menciptakan kesempatan, memastikan para penerima manfaat memiliki pekerjaan yang baik, lingkungan yang sehat, ada peningkatan keterampilan atau bahkan memiliki keterampilan baru. Kami merajut sebuah skenario agar saat perusahaan selesai menambang batu bara dalam waktu 20 atau 30 tahun mendatang, mereka tetap dapat menjaga diri sendiri, progresif, dan memiliki pemikiran terbuka," tambah Adika Bakrie.</p> <p>Langkah nyata komitmen BUMI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang mandiri secara jangka panjang, diantaranya melalui Program Pendampingan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Program Rehabilitasi Mangrove; yang tidak hanya menciptakan nilai sosial ekonomi bagi masyarakat, namun juga sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, sejak 2019, BUMI secara aktif mengelola Program Digitalisasi Sekolah serta berbagai kegiatan lainnya.</p> <p>Bersama PT Kaltim Prima Coal selaku unit usahanya, BUMI juga merangkul pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional pertambangan, misalnya melalui program pengembangan usaha peternakan, Program UKM Tangguh, serta Program Desa Mandiri yang berpusat di Sangatta, Kalimantan Timur. Di samping itu,&nbsp; melalui anak usaha lainnya, yakni PT Arutmin Indonesia, BUMI menyalurkan dana pendidikan, membuka beragam pelatihan, serta penyuluhan kesehatan.</p>

"Kegiatan-kegiatan kami berfokus pada Environment Social Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola," kata Adika Bakrie.

BUMI Siapkan 'Warisan' untuk Masyarakat Sekitar setelah Operasional Tambangnya Usai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Batuah Energi Prima meminta Bareskrim Polri segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus yang dilaporkan oleh Eko Juni Anto selaku mantan Direktur kepada Direktur baru, Erwin Rahardjo. Pasalnya, antara direksi baru dan Eko sudah sepakat berdamai. Selain itu, Eko juga telah mencabut laporan polisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akta Perdamaian keduanya juga telah disahkan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eko juga telah mengajukan Surat Pencabutan terhadap Laporan Kepolisian No: LP/B/0754/XII/2021/SPKT/<wbr />Bareskrim Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya memohon kepada Bapak Kepala Bareskrim Mabes Polri untuk menghentikan penyidikan terhadap orang-orang yang telah saya laporkan, agar PT BEP dapat beroperasi sebagaimana mestinya, karena permasalahan pada PT BEP saat ini karena telah berdampak kepada operasional perusahaan dan mengakibatkan ratusan karyawan tidak bisa bekerja,&rdquo; kata Eko kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Rabu (31/05).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 7 Februari 2023, Eko melalui kuasa hukum melayangkan surat permohonan penghentian penyidikan. Surat nomor 9/NLF-EJA/II/2023 yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ditandatangani empat kuasa hukum terdiri dari Muhammad Ridwan, Samuel Goklas, Willy Martines Sayoga, dan Muhammad Reza Adjie Prayogo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat Pencabutan Laporan Kepolisian tersebut juga telah diperkuat melalui Akta Perdamaian antara Eko Juni Anto sebagai pelapor dengan Erwin Rahardjo sebagai terlapor, yang disahkan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (23/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01700019/7-jam-diperiksa-kpk-sekjen-dpr-indra-iskandar-berlarian-saat-keluar-gedung">7 Jam Diperiksa KPK, Sekjen DPR Indra Iskandar Berlarian saat Keluar Gedung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Akta Perdamaian itu memuat beberapa kesepakatan penyelesaian. Salah satunya, Eko Juni Anto sebagai Pelapor mengakui bahwa Erwin Rahardjo merupakan Direktur PT Batuah Energi Prima yang sah sesuai dengan hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Pengacara Erwin, Brian Praneda mengatakan, belum dihentikannya perkara ini merugikan PT Batuah Energi Prima. Perusahaan penambangan batubara yang memiliki ijin penambangan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tersebut, kini tidak bisa menjalankan aktivitasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Supaya ada kepastian hukum, kami berharap agar Mabes Polri segera menghentikan penyidikan terhadap Laporan Kepolisian yang dibuat oleh saudara Eko Juni Anto karena telah dicabut oleh yang bersangkutan sendiri. Terus terang, klien kam sangat dirugikan karena laporan Kepolisian ini telah memberi dampak buruk bagi operasional perusahaan. Klien kami tidak bisa melakukan operasional penambangan. Ratusan karyawan saat ini tidak bisa bekerja,&rdquo; kata Brian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat dari tidak beroperasinya tambang membuat ratusan pekerja menganggur. Selain itu, berhenti operasional juga membuat area tambang terbengkalai dan menyebabkan kerusakan lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Brian juga menyebutkan bahwa surat permohonan penghentian penyidikan sudah beberapa kali dilayangkan ke Bareskrim Polri. &ldquo;Dan ini dimungkinkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia,&rdquo; jelas Brian.&nbsp;</div>

Bareskrim Polri segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus yang dilaporkan oleh Eko Juni Anto.

Cabut Laporan di Polisi, Kasus PT Batuah Energi Prima Berakhir Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/isuzu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kemajuan industri pertambangan batu bara tidak terlepas dari sarana logistik yang mumpuni. Pasca pandemi Covid-19, industri logistik diyakini terus tumbuh ke depannya.</p> <p>CEO PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) Iman Sjafei menuturkan, berdasarkan data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), bisnis logistik diproyeksi tumbuh 5 hingga 8 persen tahun ini.</p> <p>&ldquo;Sebagai perusahaan yang fokus menyediakan solusi rantai pasok untuk industri tambang, kami yakin bisnis logistik bangkit tahun ini," ungkap Iman Sjafei di sela-sela Indonesia Coal Summit 2023 yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (12/5).</p> <p>Indonesia Coal Summit 2023 menghadirkan stakeholders industri coal energy. Event itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru dalam industri coal energy.</p> <p>"CKB Group terus berkomitmen untuk menyediakan solusi rantai pasok seluruh aspek industri pertambangan, seperti pengiriman alat berat khusus dengan ukuran dimensi berlebih, hasil galian dan muatan, serta produk industri yang memerlukan penanganan khusus,&rdquo; sambung Iman.</p> <p>Bentuk keyakinan Iman dengan industri logistik, karena pertambangan batu baru memiliki tren tumbuh. Mengutip data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 2022, produksi batu bara RI tercatat mencapai 671,75 juta ton. Volume itu lebih tinggi dari target 663 juta ton.</p>

Indonesia Coal Summit 2023 menghadirkan stakeholders industri coal energy. Event itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan logistik.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tambang batu bara

Berita Terkini