<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Libur panjang Idul Adha sejak Rabu 28 Juni hingga 2 Juli telah berakhir. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menyiapkan sanksi untuk pegawai negeri sipil (PNS) Surabaya yang sengaja bolos besok (3/7), hari perdana masuk setelah libur panjang. Wali Kota Surabaya mengatakan, tak ada alasan bagi PNS yang bolos pada 3 Juli. Dia menyatakan, akan mengecek seluruh absensi untuk PNS Surabaya pada 3 Juli. Eri menegaskan, tidak akan mencairkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai yang tidak masuk kantor tanpa alasan jelas. &rdquo;Tak cek e sesuk (dicek besok). Sebenarnya kalau bolos sanksinya jelas, TPP (tambahan penghasilan pegawai) tidak ada. Hilang TPP-nya,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri. Orang nomor satu di Surabaya itu meminta agar para PNS Surabaya bisa memahami aturan dan kondisi. Jika Idul Fitri ada aturan dari presiden yang menyampaikan diperpanjang. Lain halnya dengan Idul Adha. &rdquo;Tidak ada perpanjangan, karena sebenarnya bukan cuti panjang, mendadak. Jadi tidak ada perpanjang,&rdquo; imbuh Eri. &rdquo;Senin besok (3/7), teman-teman harus masuk. Tidak boleh ada cuti tambahan. PNS memiliki jatah cuti 12 hari dalam satu tahun, tidak mungkin diambil sekarang sudah habis, rugi nanti,&rdquo; papar Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi siapkan sanksi untuk PNS Surabaya yang sengaja bolos pada hari perdana masuk setelah libur panjang Idul Adha

Besok, PNS Surabaya Tidak Boleh Bolos, Wali Kota Ancam Tambahan Penghasilan Pegawai Tak Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang petugas puskesmas di Surabaya berkeluh kesah kepada JawaPos.com (7/3) sore. Informan yang enggan disebutkan namanya itu menantikan kejelasan dari Pemkot Surabaya terkait pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).  ”Sampai sekarang, kami yang di puskesmas belum mendapatkan TPP. Ini sudah mendekati pertengahan Maret,” kata dia kepada JawaPos.com.  Selain dia tersebut, salah satu tenaga kesehatan di puskesmas juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka berstatus aparatur sipil negara (ASN).  ”Jasa pelayanan (jaspel) juga zero. Sama seperti TPP untuk kami (tenaga kesehatan). Mulai Januari-Februari,” kata dia yang enggan disebutkan namanya itu.  Dia menyebutkan, biasanya, TPP tiap tanggal 5 cair. Lalu, jaspel biasanya di atas tanggal 20. Dia mengungkapkan, setiap tahun, pihaknya selalu terima paling akhir.  ”Kasihan teman-teman yang punya cicilan. Takut memengaruhi kinerja teman-teman juga,” tutur dia.  Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, jumlah seluruh tenaga kerja di lingkungan Pemkot Surabaya sekitar 36 ribu orang. Angka itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai status kepegawaiannya.

Pak Wali Kota Surabaya, Ini Ada Petugas Puskesmas Curhat Soal TPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aviary-image-1658834874735.jpg" alt="Ilustrasi uang TPP ASN. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang TPP ASN. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemprov Kepri serius memperjuangkan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS 2023. Saat ini, TPP PNS Kepri masih tertunda.  ”Harus dikejar terus ke pemerintah pusat, karena TPP itu kan haknya PNS,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Wahyudin menyebut, keterlambatan pencairan TPP itu bisa berdampak pada penurunan kinerja PNS di lingkungan Pemprov Kepri. Hampir sebagian besar PNS tentu sangat membutuhkan dana TPP tersebut untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.  ”PNS barangkali punya banyak cicilan, misalnya kredit rumah hingga biaya anak sekolah atau kuliah. Jadi kalau TPP tak cair, kasihan juga,” ucap Wahyu Wahyudin.  Wahyu juga menegaskan, DPRD siap mendukung Pemprov Kepri memperjuangkan realisasi TPP PNS ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera dicairkan. Selain itu, dia turut mendorong Kemendagri segera memverifikasi usul data yang telah diusulkan Pemprov Kepri berkaitan dengan pencairan TPP PNS 2023.  ”Pemprov desak terus Kemendagri. Tidak perlu takut atau ragu, karena itu hak semua PNS,” ujar Wahyu Wahyudin.  Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sudah mengomunikasikan ke Kemendagri supaya TPP yang sudah hampir dua bulan tertunda itu bisa segera dicairkan. Pemprov Kepri terus berupaya agar pencairan hak PNS selain gaji pokok tersebut bisa segera terealisasi.  ”Kita upayakan secepatnya, kasihan juga sudah dua bulan belum cair,” ucap Ansah Ahmad.  Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan, pencairan TPP PNS Pemprov Kepri hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah pencairan TPP tersebut sudah bisa dilakukan pada Maret.  ”Mudah-mudahan Maret sudah cair. PNS harap bersabar,” ujar Adi.

DPRD Minta Pemprov Kepri Serius Perjuangkan TPP PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya masih juga belum cair. JawaPos.com mewawancarai salah seorang ASN.  Dia yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, biasanya TPP keluar setiap tanggal 10 - 20 tiap bulan. Namun, hingga kini, rupiah di rekeningnya tak kunjung bertambah.  ”Kalau tidak cair, ya sekarang ada beberapa ASN yang cari pinjaman. Ada juga yang dikejar pinjaman karena sudah ditunggu-tunggu,” kata dia kepada JawaPos.com.  Dia menambahkan, nominal TPP berbeda tiap ASN. Termasuk ASN yang masuk di dalam lingkaran Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).  ”Itu dilihat coba teman-teman yang masuk TAPD, yang muda-muda sudah punya mobil keluaran baru. TPP-nya berbeda belum lagi tunjangan kinerja juga,” ujar dia.  ASN lain di bidang kesehatan mengeluhkan hal sama. Dia mengatakan, syarat potongan dari Pemkot Surabaya juga terlalu banyak.  ”Belum nanti diminta belanja di e-Peken. Suruh belanja di e-Peken sampai Februari, kurang Rp 17 ribu saja nggak boleh,” tambah dia.  Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan, ada beberapa ASN yang di lingkungan penghasil uang, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), itu tunjungan kinerjanya disamakan dengan dinas yang tidak menghasilkan uang.  ”Ya sekarang misal di divisi bagian pencari uang tapi tunjangan kinerjanya disamakan dengan yang tidak bertugas mencari uang. Ada yang menyampaikan ke saya, lesu mereka,” ujar Imam Syafi'i.  Sebelum 2022, lanjut Imam, Pemkot Surabaya pernah menerapkan kebijakan jasa pungutan (japung). Namun, sejak 2022 hingga kini, japung itu tidak ada.  ”Ada salah satu ASN yang bilang ke saya, dulu sebelum disamakan tunjangannya petugas penarik pajak bela-bela nerobos hujan narik pajak. Sekarang? Petugasnya bilang nggak akan mungkin mau,” papar Imam Syafi'I, politikus Nasdem itu.

Cerita ASN Surabaya Tunggu TPP, Dikejar Utang Hingga Cari Pinjaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230220_203401.jpg" alt="Sekdaprov Kepri Adi Prihantara. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Kepri Adi Prihantara. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyampaikan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) cair bulan depan.  ”Insya Allah, TPP PNS Pemprov Kepri 2023 dibayarkan bulan depan,” kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Menurut dia, pencairan tambahan penghasilan di luar gaji pokok PNS itu sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Sekarang hanya tinggal disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Namun demikian, dia tidak merinci besaran TPP yang diterima tiap-tiap PNS. Sebab, jumlahnya berbeda-beda berdasar nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas yang diberikan.  ”Nominalnya kurang lebih masih sama dengan tahun lalu,” ujar Adi.  Dia berharap dengan adanya TPP PNS dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima PNS kepada masyarakat. PNS juga didorong terus meningkatkan kualitas pelayanan yang kreatif dan inovatif, hingga masyarakat merasa terlayani dengan baik.  Selain sebagai pemenuhan hak PNS, dia menjelaskan, pembayaran TPP PNS juga dapat mendorong perputaran roda ekonomi di daerah. Apalagi Kota Tanjungpinang sebagai pusat pemerintah Provinsi Kepri, terdapat tiga pemerintah daerah. Yakni Pemprov Kepri, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan, ditambah berbagai instansi vertikal lainnya.  ”Pencairan TPP ini juga tentunya akan berdampak positif dan saling terkait dengan pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM dan IKM. Namun, tetap kita harapkan agar para pegawai dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan sebagai aparatur sipil negara,” ucap Adi.

Sekda Sebut TPP PNS Pemprov Kepri Cair Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aviary-image-1658834874735.jpg" alt="Ilustrasi uang TPP ASN. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang TPP ASN. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Penundaan pencairan TPP tersebut karena serapan anggaran masih rendah.  Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan, penundaan itu karena serapan anggaran hingga triwulan II 2022 masih rendah.  ”Hingga triwulan II 2022 itu serapan anggaran masih sangat rendah. Padahal salah satu syarat pencairan TPP itu serapan anggaran minimal 40 persen,” ujar Helmy Budiman seperti dilansir dari Antara di Kota Makassar, Selasa (26/7).  Helmy Budiman menjelaskan, penundaan TPP ASN terhitung Juni. Penundaan pencairan yang dikuatkan melalui Surat Edaran Nomor 275.  Dia menambahkan, regulasi tersebut mengikuti perkembangan dan menyesuaikan realisasi belanja pada APBD dan pendapatan asli daerah (PAD). Hingga saat ini, baru tiga OPD yang memenuhi syarat pencairan TPP karena serapan anggarannya sudah mencapai angka 40 persen, bahkan lebih.  ”Yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” terang Helmy Budiman.  Menurut dia, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, serapan anggaran OPD rata-rata hanya berkutat pada belanja operasional, seperti pembayaran gaji dan TPP. ”Padahal, seharusnya menekankan agar OPD segera merealisasikan belanja modal karena berkaitan pemulihan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Helmy Budiman.

Serapan Anggaran Rendah, Pemkot Makassar Tunda Pencairan TPP ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/booster-1.jpg" alt="Ilustrasi vaksin Covid-19. Agha Yuninda/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksin Covid-19. Agha Yuninda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surakarta menjadikan pemenuhan target cakupan vaksinasi Covid-19 dosis penguat pada pegawai sebagai syarat pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kebijakan itu dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah.  Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta Dwi Ariyatno, organisasi perangkat daerah (OPD) baru bisa mencairkan TPP setelah seluruh aparatur sipil negara di bawahnya mendapat vaksinasi penguat. Laporan cakupan vaksinasi penguat pada pegawai di setiap OPD harus disampaikan ke dinas kesehatan untuk diverifikasi.  ”Laporan cakupan vaksinasi penguat dari OPD yang sudah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai lampiran dalam dokumen pengajuan permohonan pencairan TPP,” terang Dwi Ariyatno seperti dilansir dari Antara.  Sehingga lanjut dia, pencairan TPP tidak serentak, tergantung kondisi vaksinasi di OPD tersebut.  Dwi mengatakan, saat ini aparatur sipil negara yang belum menjalani vaksinasi penguat kurang lebih 100 orang. Dia mengimbau pegawai yang memenuhi syarat tapi belum vaksinasi Covid-19 dosis ketiga segera menjalani vaksinasi agar tidak menjadi penghambat pencairan TPP.  ”Satupun kan dianggap sebagai penghambat. Kecuali yang bersangkutan ada keterangan dari dokter karena kondisinya tidak bisa diberikan vaksin,” ujar Dwi Ariyatno.  Dwi mengatakan, beberapa OPD sudah memenuhi syarat cakupan vaksinasi penguat 100 persen. Termasuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  ”Yang belum seperti DKK (Dinas Kesehatan Kota) dan Dinas Pendidikan,” tutur Dwi Ariyatno.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih mengatakan, OPD masih berupaya memenuhi target cakupan vaksinasi penguat pada pegawai. ”Progres jalan terus, mudah-mudahan ini sudah berkurang,” kata Siti.  Menurut dia, di antara aparatur sipil negara ada yang tidak bisa menjalani vaksinasi penguat karena alasan kesehatan. ”Dokter tidak akan berani (memberikan rekomendasi untuk menjalani vaksinasi) kalau dia ada kontra indikasi, komorbid yang banyak, di antaranya DM (diabetes melitus) tidak terkendali, hipertensi tidak terkendali, dan tiroid,” papar Siti.

Cakupan Vaksinasi Penguat Jadi Syarat Pencairan TPP di Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala BKD Sulawesi Selatan Imran Jausi mengatakan, keterlambatan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Sulsel karena membutuhkan penyesuaian dengan sistem baru.  ”Jadi, keterlambatan pencairan TPP itu dikarenakan faktor adanya penyesuaian dengan sistem baru. ASN masih menyesuaikan dengan sistem yang baru,” kata Imran Jausi seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (17/6).  Adapun perubahan sistem baru itu, lanjut dia, di antaranya perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. Selain itu, adanya sistem baru yang secara berkala harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam laporan kinerja secara elektronik atau e-Lapkin.  ”Mengenai syarat pemenuhan vaksin booster, itu bersifat imbauan,” ujar Imran Jausi.  Sebagai ASN, menurut dia, wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Pemerintah mengimbau warga untuk vaksin Covid-19, ASN perlu menjadi contoh bagi masyarakat tentang kepatuhan dalam percepatan vaksinasi Covid-19.  ”Namun, itu tidak wajib. Jika tidak bisa vaksin, bisa melampirkan surat keterangan dokter. Jadi, tidak benar jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru,” tutur Imran Jausi.  Dia menambahkan, karena ada keterlambatan pada penginputan dan verifikasi, hingga saat ini sudah 19 OPD yang telah cair TPP pada April, sedangkan TPP Mei masih proses.

BKD Sulsel Sebut Keterlambatan TPP karena Penyesuaian Sistem Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dunia-pendidikan-bojonegoro-kekurangan-guru-sma_m_226540.jpg" alt="ILUSTRASI: Kabupaten Bojonegoro diketahui mengalami kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 248 guru." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kabupaten Bojonegoro diketahui mengalami kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 248 guru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan hak yang harusnya diterima guru pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan pangkat atau golongan dan kinerjanya. Karena merupakan hak, maka sudah sepatutnya, tunjangan tersebut tidak boleh ditahan dengan alasan yang tidak jelas. Namun, ada hal yang berbeda dengan kebijakan dari Pemkot Kotamobagu dan Pemkab Bolmong terkait pembayaran TPP, sehingga menuai sorotan. Di dua wilayah, itu dikabarkan guru harus mencari 3-4 orang untuk divaksin baru Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dicairkan.  Dari informasi yang berhasil dirangkum manadopost.id (Jawa Pos Group), ASN guru diwajibkan mencari tiga orang masyarakat untuk divaksin. Sedangkan kepala sekolah harus mendapatkan empat orang warga yang harus divaksin.  “Iya benar. Kalau Kepala Sekolah harus cari empat orang yang mau divaksin, kalau guru cari tiga orang baru bisa dicairkan TPP,” ungkap salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Bolmong yang meminta namanya disimpan, Minggu (24/4) dikutip dari Manadopost.id.  Tak hanya itu, dia juga mengeluhkan TPP yang sudah tiga bulan belum diterimanya hingga saat ini. Padahal kebutuhan di bulan puasa jelang lebaran cukup tinggi.  “Kasian ini sudah tiga bulan belum juga menerima TPP,” keluhnya.  Di Kota Kotamobagu juga sama. Dari informasi yang bisa dipercaya di lingkungan Pemkot, mengatakan bahwa hal itu bukan aturan tapi hanya kebijakan pimpinan.  “Ini cuma kebijakan diterapkan tidak tertulis. Hanya notulen rapat. Syarat ini tidak betul. TPP merupakan hak setiap PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang untuk divaksin. Sementara mengikuti vaksin hak setiap orang yang tidak bisa dipaksakan. Juga bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan untuk urusan vaksinasi,” ujar sumber.  Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, Renti Mokoginta, saat dikonfirmasi terkait syarat menerima TPP harus divaksin membenarkan.  “Ada juga,” singkatnya via WhatsApp.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Rukmini Simbala mengatakan, aturan tersebut sesuai petunjuk pimpinannya.  “Itu masuk dalam persyaratan, sesuai petunjuk pimpinan,” katanya.  Simbala juga mengaku kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Namun sayangnya Simbala tidak memberikan tanggapan saat ditanyakan, bahwa TPP merupakan hak PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang divaksin. Termasuk bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan terkait urusan vaksinasi.  “Saya tidak bisa berikan tanggapan, saya punya pimpinan,” katanya.  Didesak Dihentikan  Kebijakan ini pun menuai sorotan Wakil Ketua Umum Laskar Bogani Indonesia (LBI) Denny Mokodompit. Dia meminta kepada pemerintah terkait agar menghentikan kebijakan yang dinilainya ‘sesat’ tersebut.  “Segala bentuk pembebanan kepada ASN/PNS/rakyat yang mengharuskan membawa minimal tiga orang untuk divaksin sebagai syarat untuk mendapatkan TPP, THR &amp; Bansos lainnya merupakan kebijakan sesat dan melanggar hukum. Karenanya, selaku Waketum Laskar Bogani Indonesia, saya minta kepada pemerintah untuk hentikan menjalankan kebijakan yang tidak bijak tersebut,” tegas Mokodompit.

Miris! Guru Diwajibkan Cari 3 Orang Divaksin Baru Tunjangan Bisa Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/eri-pimpin-apel_1.jpg" alt="Ilsutrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara " width="100%">
<figcaption>Ilsutrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Surabaya mengaku resah. Hal itu dampak dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang biasanya rutin tiap bulan kini menunggak 2 bulan, Februari dan Maret.  ”Ada beberapa teman saya yang menjadi ASN di pemkot mau pinjam uang. Ada yang mau pinjam Rp 1 juta ada juga yang Rp 2 juta. Setelah saya tanya untuk apa, mereka menjawab untuk bayar kredit motor karena TPP-nya belum cair,” kata anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafii seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (15/3).  Bahkan, lanjut dia, di antara ASN tersebut didatangi dealer penagih utang di tempat kerjanya. ”Kan kasihan. Mereka ini tidak berniat menunggak angsuran. Akan tetapi, memang karena TPP-nya belum cair,” ujar Imam.  Menurut Imam, TPP bagi ASN sangat berarti nilainya karena skema dari pemerintah pusat, TPP lebih besar nilainya dari pada gaji pokok. ASN golongan 3C mendapat gaji pokok antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta, sedangkan TPP sebesar Rp 8 juta sampai Rp 9 juta.  ”Begitu TPP tidak cair mulai Februari dan Maret yang biasanya diterima sekitar tanggal 10, mereka kebingungan,” papar Imam.  Menurut dia, tunggakan TPP oleh pemerintah pusat itu juga dirasakan ASN secara nasional. Hal itu menyusul perubahan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun ini. Ada beberapa tahap yang harus ditempuh agar TPP segera cair.  Mekanisme tersebut dimulai dari penginputan data melalui aplikasi Simona (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lalu Biro Organisasi Kemendagri lakukan validasi data.  Apabila dinyatakan sesuai, kata Imam, bakal dilanjutkan dengan penyerahan surat keterangan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Setelah itu, baru disampaikan kepada pemerintah daerah, selanjutnya pembuatan permohonan terkait dengan pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).   ”Sejumlah daerah mengeluhkan rumitnya input data ke Simona,” ungkap Imam.  Imam berharap Pemkot Surabaya turut memikirkan dan mencari solusi terhadap persoalan tersebut. ”Ketika TPP lancar tidak terasa, apalagi di Surabaya ada tunjangan kinerja atau tukin yang dibayarkan per 3 bulan. Akan tetapi, ketika TPP ini belum terbayar, para ASN ini kasihan,” tutur Imam.  Imam khawatir persoalan tersebut akan berdampak pada kinerja ASN di Pemkot Surabaya kalau tidak segera selesai. ”Saya khawatir habis konsentrasinya memikirkan persoalan ini sehingga kerjanya tidak fokus dan membuat kinerjanya turun,” ucap Imam.  Apalagi, menurut Imam, para ASN dibebani Pemkot Surabaya untuk membayar zakat 2,5 dari pendapatan dan berbelanja melalui aplikasi e-Peken tiap bulan. ”Golongan 3 seperti lurah dan sekretaris kelurahan dipotong Rp 1 juta per bulan untuk e-Peken,” terang Imam.

ASN Pemkot Surabaya Resah Dampak TPP Nunggak 2 Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tambahan penghasilan pegawai

Berita Terkini