<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/B742A88E-AF29-4BC2-820E-6B035843567F-1373189255.jpeg" alt="Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengajukan tambahan anggaran lebih dari Rp4 triliun untuk mendukung pengembangan program Sekolah Rakyat dan berbagai bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan. Gus Ipul, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa usulan anggaran ini diajukan karena sejumlah kebutuhan mendesak belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran 2025. &ldquo;Kami sudah mengajukan memang ada beberapa yang belum diakomodir. Insya Allah nanti akan kami ajukan lagi, terutama yang menyangkut tugas dan fungsi kami, seperti anggaran yang terkait langsung dengan penerima manfaat,&rdquo; ujarnya. Ia mencontohkan, dukungan untuk hampir 300 ribu anak yatim-piatu (YAPI) yang saat ini menerima bantuan Rp200 ribu per bulan masih belum masuk dalam alokasi anggaran. Selain itu, Gus Ipul juga menyebut program pemenuhan kebutuhan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang telah berjalan juga memerlukan dana tambahan. Selain itu, pihaknya juga tengah mengejar target penyelesaian 65 unit Sekolah Rakyat tambahan yang akan beroperasional di sejumlah daerah pada akhir bulan ini. &ldquo;Ini menyangkut kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah. Bantuan seperti ini juga menjadi perhatian besar Bapak Presiden,&rdquo; katanya. Gus Ipul menambahkan, pembahasan mengenai tambahan anggaran tersebut sudah dilakukan bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR. Ia berharap dukungan anggaran baru dapat mempercepat pengoperasian 65 Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung pada akhir bulan ini, sekaligus memperluas jangkauan bantuan sosial bagi kelompok paling rentan. (*)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengajukan tambahan anggaran lebih dari Rp4 t

Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran Rp 4 Triliun, Buat Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/mOPBaA9aMmgnvmEv6uBvYLitItnL3w2BSVxMfJ4H-3924390250.jpg" alt="mendikdasmen Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>mendikdasmen Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran tahun anggaran 2026 sebesar Rp 71,1 Triliun. Angka ini diklaim untuk membiayai sejumlah program, termasuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait biaya pendidikan SD-SMP swasta gratis. &ldquo;Anggaran yang kami rancang juga untuk pemenuhan putusan MK terutama kaitannya dengan pendidikan bagi negeri dan swasta,&rdquo; ujarnya usai Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/7). Namun, ia menekankan bahwa pemenuhan sekolah gratis ini tak bisa dilakukan serentak. Sehingga, akan dilakukan secara bertahap.&nbsp; &ldquo;(Ini) untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Tapi memang semuanya masih bertahap, belum bisa dipenuhi secara keseluruhan anggaran, yang memang idealnya kita ajukan,&rdquo; jelasnya. Meski begitu, kata dia, yang paling penting adalah usulan tersebut telah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Dukungan DPR ini jadi modal penting dari upaya pihaknya untuk memberikan pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. &ldquo;Alhamdulillah usulan kita untuk penambahan anggaran dapat setuju oleh Komisi X,&rdquo; ungkapnya. Sebagai informasi, dengan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 yang disusun, Kemendikdasmen telah disepakati mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 33,65 triliun, sesuai Surat Bersama Pagu Indikatif dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN. Sayangnya, jumlah tersebut hanya dapat membiayai belanja operasional kebutuhan program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, serta kegiatan yang dananya bersumber dari Badan layanan umum, Balai pengelolaan pengujian pendidikan, dan dari penerimaan negara bukan pajak. Sehingga, anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mmenuhi berbagai kegiatan di Kemendiknasmen. Karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran tersebut. Selain untuk pemenuhan putusan MK terkait sekolah gratis, usulan tambahan anggaran ini juga dimaksudkan untuk mendukung program wajib belajar 13 Tahun. Juga program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pembangunan kebahasaan dan kesastraan, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan pelaksanaan tugas fungsi dan tata kelola di kemendikdasmen. Secara detail, data kebutuhan ini sudah disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 7 Juli 2025. Yakni, untuk program Indonesia Pintar (PIP) baru bagi PAUD, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, dan rencana pembukaan UPT Kemendikdasmen di wilayah Papua. Kemudian pembukaan Atdikbud di Turki, pembukaan sekolah Indonesia di Tawau, serta renovasi penataan gedung di Senayan dan Cipete akibat restrukturisasi Kemendikbudristek menjadi 3 K/L. &ldquo;Dengan demikian, tambahan anggaran yang diusulkan menjadi sebesar Rp 71,11 triliun. Sehingga total anggaran yang kami usulkan dalam pagu anggaran menjadi Rp 104,76 triliun,&rdquo; paparnya. Sekjen Kemendikdasmen Suharti menjelaskan, pihaknya telah menghitung anggaran untuk melaksanakan putusan MK ini. Dari simulasi yang telah disampaikan, dibutuhkan total anggaran sekitar Rp 183,4 triliun untuk sekolah swasta maupun negeri. Karenanya, karena keterbatasan anggaran maka pelaksanaan atas putusan MK ini bakal dilakukan secara bertahap. Dalam rapat ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa Komisi X menyetujui seluruh usulan tambahan pagu indikatif Kemendikdasmen. Persetujuan ini berdasarkan dengan penjelasan terkait pentingnya program-program yang akan dilaksanakan Kementerian di bawah kepemimpinan Abdul Mu'ti tersebut. &ldquo;Komisi X menyetujui usulan tambahan pagu indikatif RAPBN TA 2026 sebesar Rp. 67.672.952.482,00 dan Rp 3.439.452.797,00,&rdquo; ungkapnya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran Rp 71,1 triliun untuk mendukung pendidikan, termasuk pemenuhan putusan MK.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Minta Tambahan Anggaran Rp 71,1 Triliun, Salah Satunya untuk Jalankan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/CuNIX1dTT2j7TK3pWXW8nlcnv1Ki4nTITxARM70a-2362438044.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR di Jakarta pada Rabu (9/7). (Biro Infohan Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR di Jakarta pada Rabu (9/7). (Biro Infohan Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR pada Rabu (9/7), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pihaknya sudah meminta tambahan anggaran pertahanan Rp 184 triliun. Dia pun menyampaikan alasan permohonan tambahan anggaran tersebut. Sjafrie menegaskan bahwa tidak urusan kedaulatan negara memang tidak murah.&nbsp; &rdquo;Semoga teman-teman media bisa ikut menyuarakan, bahwa harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya. Dan juga, kami minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan, perawatan personel. Baik yang pangkat tamtama, bintara, dan juga perwira dalam hubungannya (dengan) perumahan prajurit,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh awak media.&nbsp; Tahun ini, pagu indikatif anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara sebesar Rp 167,4 triliun. Menurut Sjafrie setengah atau 50 persen dari angka tersebut habis untuk belanja pegawai. Karena itu, dia menilai perlu ada tambahan untuk berbagai kebutuhan lain. Termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).&nbsp; &rdquo;Memang kita membutuhkan alutsista itu cukup besar. Tapi, anggaran yang dialokasikan cukup kecil. Justru kita tahu belanja pegawai itu sekarang sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk kebutuhan alutsista itu masih setengahnya. Jadi, kita perlu ada penambahan belanja modal,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Menurut Sjafrie, tambahan anggaran yang diajukan oleh instansinya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan prioritas. Misalnya untuk pembangunan kekuatan pertahanan, perawatan personel, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, serta pembinaan kekuatan di masing-masing markas besar angkatan.&nbsp; Menhan berharap Komisi I DPR, Kemenkeu, dan Bappenas dapat mempertimbangkan usulan tersebut. Sjafri menegaskan bahwa kedaulatan negara adalah aset yang sangat mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan pembelian peralatan militer biasa. Penambahan anggaran yang diajukan oleh Kemhan sangat krusial untuk mendukung belanja modal, termasuk pengadaan alutsista.&nbsp; &rdquo;Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan bagi mereka bahwa harga kedaulatan itu sangat mahal. Tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal utk menjamin kedaulatan negara,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta tambahan anggaran pertahanan Rp 184 triliun untuk kebutuhan nasional dan kesejahteraan.

Alasan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Minta Tambahan Anggaran Pertahanan Rp 184 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/Kepala-Badan-Gizi-Nasional-BGN-Dadan-Hindayana-Dery-Ridwansah-2JPG-3981929697.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan kebutuhan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Permintaan ini disampaikan Dadan guna mengejar target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan jumlah penerima bisa mencapai 82,9 juta orang. "Realisasi anggaran sampai sekarang Rp 71 triliun. Tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/5). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa hingga saat ini penyerapan untuk program MBG sampai dengan Mei mencapai di angka Rp 2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Dadan memastikan pihaknya akan memaksimalkan realisasi anggaran yang dimiliki. Targetnya, pada Juni 2025 mendatang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan diserap bisa mencapai Rp 4,7 triliun. Angka itu, kata dia akan terus meningkat setiap bulannya. Mulai dari penyerapan anggaran per Juli mencapai Rp 16 triliun, lalu Agustus Rp 28 triliun. "Kemudian September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," bebernya. Seiring dengan penyerapan yang terus meningkat setiap bulannya, Dadan memastikan bahwa hal itu pula akan diiringi dengan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG. "Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta penerima. Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," pungkas Dadan.

Kepala BGN Dadan Hindayana ajukan tambahan dana Rp 50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, target 82,9 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana Minta Tambahan Anggaran MBG Rp 50 Triliun, Kejar Target Penerima Manfaat 82,9 Juta Orang Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/7YuXu78LhgN2YfR4iQRS2hYRHSmdpooqwvHdhKTo-877170250.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 51 triliun. Pernyataan itu disampaikan Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5). Dadan menjelaskan, tambahan anggaran itu dimaksudkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Desember 2025, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan layanan MBG. "Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp 4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp 16 triliun. Agustus sudah Rp 18 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun dan Desember Rp 116 triliun," kata Dadan dalam rapat tersebut. Ia menuturkan, kebutuhan anggaran hingga Desember 2025 untuk menjalankan program MBG mencapai Rp 116,6 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk memberikan layanan makan bergizi kepada sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurutnya, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan skema penyerapan yang ketat dan terukur. "Jadi kami masukan bukan hanya anggaran Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan. Dadan menegaskan, tambahan anggaran Rp 51 triliun yang diajukan merupakan pelengkap dari Rp 71 triliun yang telah disetujui sebelumnya. Dengan total Rp 122 triliun, pemerintah akan mampu memberikan pelayanan makan bergizi secara penuh hingga Desember 2025. "Jadi makan bergizi jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 T untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta. Sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan ada Rp 51 triliun, sudah cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional mengajukan tambahan anggaran Rp 51 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis hingga Desember 2025.

Di DPR, Kepala BGN Minta Tambahan Anggaran Rp 51 Triliun untuk Jalankan Program MBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/20240514102250_IMG_1134JPG-1926545536.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 201,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). "Kami berharap sesungguhnya masih memerlukan tambahan sekitar Rp 201.947.994.000," kata Nurul. Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk program dukungan manajemen. Dari yang semula senilai Rp 957,97 miliar menjadi Rp 1.022,98 triliun. Selain itu, anggaran itu juga akan digunakan untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang kini menjadi Rp 416,41 miliar. "(Program pencegahannya) kami berharap dari Rp 279,47 miliar ke Rp 416,41 miliar," ucap Ghufron. Pimpinan KPK dua periode itu menegaskan, usulan penambahan anggaran juga diperlukan karena ada peningkatan jumlah pegawai KPK. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat penambahan pegawai sebanyak 230 orang. Menurut dia, penambahan pegawai tersebut berdampak pada bertambahnya keperluan perangkat tactical survelliance. Oleh karena itu, kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi akan lebih optimal bila anggaran ditambah. "Sesungguhnya kebutuhan ini adalah bagian dari konsekuensi kami telah meningkatkan jumlah SDM. Kalau SDM-nya bertambah tetapi alat tactical-nya tidak bertambah, maka tentu efektivitas pemberantasan korupsi menjadi kurang optimal," pungkas Ghufron.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 201,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2025.

Pegawai KPK Bertambah 230 Orang, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Minta Tambahan Anggaran Rp 201,9 Miliar   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk menambahkan anggaran kepada KPK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan gaji terhadap para pegawai KPK.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, status kepegawaian KPK diamanatkan menjadi aparatur sipil negara (ASN).  "Berdasarkan UU 19/2019 telah melaksanakan ahli tugas pegawai KPK menjadi ASN. Konsekuensinya ada sistem kepangkatan berbeda yang kemudian konsekuensi anggarannya penggajiannya berbeda," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8). "Tentu ketika perbedaan itu kami tidak bisa menggunakan standar yang rendah. Karena akan merugikan pihak yang tinggi posisinya, maka kemudian akan kami ambil yang atas," sambungnya.  Oleh karena itu, adanya perbedaan status jabatan di KPK sehingga membedakan penggajian. Hal ini berdampak pada belanja pegawai. "Konsekuensinya kami menyesuaikan dengan sistem ASN berdasarkan pangkat golongan tertentu. Nah di titik itu kemudian kami memerlukan anggaran untuk menyesuaikan gaji tersebut. Oleh karena itu, kami mohon dukungannya," ungkap Ghufron. (*)  &nbsp;

KPK Minta Tambahan Anggaran untuk Menyesuaikan Kenaikan Gaji Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/eca25c96bdc2ccfcd134adde2d12b8b1-1.jpg" alt="Ilustrasi tambahan bed di RS Darurat Gelora Bung Tomo Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambahan bed di RS Darurat Gelora Bung Tomo Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mendapat kenaikan anggaran pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021. Total kenaikannya mencapai Rp 277,063 miliar, dari anggaran semula Rp 950,698 miliar menjadi Rp 1,227 triliun.  Banyaknya anggaran yang diterima Dinkes Surabaya disorot Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Khusnul secara khusus mewanti-wanti dinkes agar bisa membelanjakan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak ada kebocoran.  ”Salah satu anggaran untuk dinas yang paling besar adalah Dinkes Surabaya. Itu artinya, komitmen Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga sangat bagus,” ujar Khusnul, Rabu (22/9).  Penambahan anggaran yang mencapai ratusan miliar itu digunakan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 2.832 orang. Rinciannya, nakes PNS sebanyak 1.098 orang dan nakes non PNS sebanyak 1.734 orang, dengan jumlah nominal sebanyak Rp 28,672 miliar.  Penambahan lain adalah untuk pembayaran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebanyak 1.022.588 jiwa. ”Data tersebut telah disinkronisasi dengan BPJS,” papar Khusnul.  Jumlah premi yang harus dibayar, kata Khusnul, yang semula mencapai Rp 265,741 miliar bertambah menjadi Rp 156,622 miliar. Sehingga pemkot akan membayar premi BPJS Kesehatan sebesar Rp 422,363 miliar.  ”Jumlah ini, sepengetahuan saya yang terbesar di Indonensia dibayarkan pemda kepada BPJS,” ungkap Khusnul.  Selain menerima PAK APBD 2021 yang cukup tinggi, Dinkes Surabaya juga ada kenaikan pendapatan sebesar Rp 27 miliar. Sehingga pendapatan dinkes yang sebelumnya Rp 116,281 miliar menjadi Rp 143,355 miliar. Pendapatan didapatkan dari dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).  Dengan meningkatnya anggaran kesehatan itu, Khusnul berharap, mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pemenuhan layanan kesehatan bagi warga Kota Surabaya. Selain itu juga bisa menjadi pelecut dinkes agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga.  ”Selain itu juga menjadi penguat untuk kesiapsiagaan dalam menanggulangi atau pengendalian pandemi Covid-19 pada waktu yang akan datang. Kita tidak tahu, kapan pandemi ini berakhir. Bahkan ada prediksi ada lonjakan gelombang ketiga. Menjawab itu, pemkot sudah siap dengan tingginya alokasi anggaran kesehatannya,” terang Khusnul.

Dinkes Surabaya Dapat Tambahan Anggaran Rp 277 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamenang-antara.jpeg" alt="Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah pandemi dan pemotongan anggaran, Kementerian Agama (Kemenag) tetap menaikkan dana BOS. Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan mereka sudah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Dana BOS untuk semua jenjang naik Rp 100 ribu per siswa. Di jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) naik jadi Rp 900 ribu per siswa. Di tingkat madrasah tsanawiyah (MTs) naik jadi Rp 1,1 juta per siswa dan di level madrasah aliyah (MA) jadi Rp 1,5 juta per siswa.  ’’Bapak Menteri (Menag Fachrul Razi, Red) sudah membangun komunikasi dengan pihak Kemenkeu,’’ kata Zainut saat dihubungi Jumat (11/9).  Dia mengatakan sumber dana untuk penambahan dana BOS itu juga sebagian dari hasil optimalisasi anggaran Kemenag. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 890 miliar. Dia berharap dengan adanya tambahan alokasi dana BOS itu, bisa membantu sekolah di tengah pandemi Covid-19.  Sebelumnya anggaran dana BOS di Kemenag mendapatkan sorotan. Sebab rencana kenaikan Rp 100 ribu itu ditunda karena ada realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Kebijakan realokasi itu membuat anggaran Kemenag dipotong sekitar Rp 2 triliun.  Program bantuan bidang pendidikan di masa pandemi juga dikucurkan oleh masyarakat atau non-pemerintah. Di antaranya oleh Fatih Bilingual School dengan beasiswa sekolah gratis bertajuk Beasiswa Padamu Negeri. General Manager Fatih Bilingual School Nurhadi Hafman mengatakan beasiswa ini terbuka untuk siswa kelas VI SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Lalu untuk siswa kelas IX yang akan melanjutkan ke jenjang SMA.  ’’Para peserta yang berhasil mendapatkan beasiswa dapat menempuh pendidikan di Fatih Bilingual School tahun ajaran 2020-2021 tanpa mengeluarkan uang akademik,’’ kata Nurhadi.  Uang beasiswa itu meliputi beasiswa pendaftaran, biaya uang pangkal sekolah, biaya buku dan seragam. Kemudian juga beasiswa untuk biaya pengadaan device penunjang pembelajaran, biaya sekolah, biaya pangkal asrama, dan biaya asrama. Untuk siswa yang berasal dari luar Provinsi Aceh, mendapatkan tiket pergi-pulang setahun sekali.  Nurhadi mengatakan pendaftaran beasiswa dibuka mulai 1 September sampai 15 Oktober. Di masa pandemi Covid-19, proses seleksi sepenuhnya dilakukan secara online. Informasi lengkap soal beasiswa itu bisa diakses di website sekolah Fatih Bilingual School.  Dia berharap program beasiswa itu dapat menjadi alternatif bagi siswa di Indonesia untuk menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. ’’Program tersebut juga merupakan bentuk kontribusi Fatih Bilingual School, khususnya di dalam dunia pendidikan pada masa pandemi Covid-19,’’ pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Tli9B76jZwg

Tambah Alokasi Dana BOS, Kemenag Minta Tambahan Anggaran ke Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-terima-dipa-2019-capai-rp-525-triliun-ini-alokasinya_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. Untuk tahun depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat alokasi dari APBN sebesar Rp 525,35 triliun. Jumlah itu dituangkan dalam 1.805 DIPA untuk Satker Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). DIPA tahun anggaran 2019 tersebut merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA pada 11 Desember 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo. "Kami berharap anggaran yang tersedia ini dapat mewujudkan pembangunan manusia. Serta bisa dibelanjakan secara efisien khususnya untuk belanja operasional, seperti belanja pegawai dan barang," kata Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/12). Menurutnya, DIPA itu merupakan amanat dari pemerintah pusat. Sehingga, diharapkan dalam pelaksanaannya bisa menggunakan anggaran dengan efisiensi sebaik mungkin. "Nilainya besar bukan dilihat dari hitungan rupiahnya. Tapi, nilainya besar jika dilihat dari manfaatnya untuk masyarakat," kata Anies. Diketahui, anggaran Rp 525,35 triliun itu dialokasikan dengan rincian untuk Kantor Pusat (KP) sebanyak 1.147 DIPA dengan pagu anggaran sebesar Rp 489,04 triliun, dan DIPA Kantor Daerah (KD) sebanyak 621 DIPA dengan pagu anggaran Rp 36,24 triliun. Serta untuk Dekonsentrasi sebanyak 36 DIPA dengan pagu anggaran Rp 72,12 miliar, serta untuk&nbsp;Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 36 DIPA dengan anggaran Rp 1,72 Miliar. Selain dari alokasi dana DIPA, Pemprov DKI mendapat alokasi anggaran dana transfer sebesar Rp 19,4 triliun. Dengan rincian DAK non fisik sebesar Rp 3,12 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 16,22 triliun, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 57,18 miliar.

Anies Terima DIPA 2019 Capai Rp 525 Triliun, Ini Alokasinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tambahan anggaran

Berita Terkini