<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/VideoCapture_20250112-221257-1-535399314.jpg" alt="Anggota Ormas Pemuda Pancasila, Rifky, meminta maaf usai ditangkap Polsek Kebayoran Baru. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Ormas Pemuda Pancasila, Rifky, meminta maaf usai ditangkap Polsek Kebayoran Baru. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rifkyman, 44, anggota ormas Pemuda Pancasila yang melarang pembuatan konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M Jakarta Selatan, diamankan Polsek Kebayoran Baru, Minggu (12/1).&nbsp; Pria tersebut sebelumnya dengan galak melarang seseorang membuat konten tanpa seizin ormas Pemuda Pancasila. Dengan tampang lesu Rifky menyampaikan permohonan maaf atas apa yang dilakukannya itu.&nbsp; "Saya dari Pemuda Pancasila memohon maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral rame di sosial media," ujar Rifky, Minggu (12/1). Ia mengakui bahwa permohonan izin pembuatan konten di Taman Literasi Blok M bukanlah kewenangan Pemuda Pancasila, melainkan pengelola, yakni PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). "Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi bukan kepada pihak Pemuda Pancasila," sambungnya.&nbsp; Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Aritonang mengatakan, pihaknya telah memeriksa pelaku yang merupakan anggota ormas itu. Pelaku pun telah menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukannya.&nbsp; "Setelah diklarifikasi kepada yang bersangkutan, terkait berita viral tersebut. Yang bersangkutan menyatakan mengaku salah dan meminta maaf, atas kesalahan penyampaian atau ucapan tersebut," terangnya. Rifky juga mengklarifikasi bahwa untuk perizinan membuat video atau konten&nbsp;di Taman Literasi, harus meminta izin kepada pihak Pengelola Taman, bukan kepada Pemuda Pancasila.&nbsp; Sebelumnya, Pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M buka suara terkait beredarnya video viral terkait pelarangan pembuatan konten di wilayahnya. VP Corporate Secretary, Legal &amp; Strategy PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) Teuku Firmansyah menegaskan, perizinan bukanlah dilakukan kepada ormas Pancasila seperti video viral yang beredar. "Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi mana pun," ujar Teuku Firmansyah, Minggu (12/1).&nbsp; Dia menjelaskan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Taman itu dikelola oleh PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). Ia pun meminta agar pengunjung melaporkan jika mengalami atau mendapatkan informasi mengenai adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ketika melakukan kegiatan atau aktivitas di sekitar area taman. Pelaporan dapat dilakukan melalui kanal resmi PT ITJ yaitu :&nbsp; <ul> <li>Email&nbsp;<a href="mailto:corsec@itj-mrtjakarta.co.id">corsec@itj-mrtjakarta.co.id</a></li> <li>⁠Secara langsung pada Security dengan tanda pengenal yang berada di area maupun di kantor operasional Taman Literasi.</li> </ul> "Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan dari seluruh masyarakat terhadap Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam menjaga kenyamanan dan keamanan ruang publik," terangnya.&nbsp; Insiden ini berawal saat seorang konten kreator yang sedang membuat video pada Rabu (8/1) dihampiri oleh seseorang yang diduga anggota ormas Pemuda Pancasila. Orang itu mempertanyakan izin pembuatan konten di area tersebut. Video yang diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam itu memperlihatkan seorang pria menggunakan papan berbentuk tumbler sedang membuat konten. Namun, tiba-tiba seorang pemuda berpakaian hitam dan bertopi merah datang menghampirinya. Pemuda itu langsung menanyakan soal izin. "Izin sama siapa?" tanya pria tersebut. "Emang harus ada izin ya, bukannya (ini tempat) umum?" jawab wanita dalam video. "Iyalah. Kalau mba nggak mau ada yang ngurusin, (pergi) sana atau di tengah jalan, nggak ada yang ngurus," balas pria dari ormas tersebut. Pria itu kemudian menyebut bahwa pengurusan izin di area seperti Taman Literasi Blok M berada di bawah Ormas Pemuda Pancasila. "Kalau kaya taman, M blok, ada (mengurus izin) anak Pemuda Pancasila," balas pria tersebut.&nbsp; Video tersebut memicu berbagai reaksi dari netizen yang menyayangkan kejadian ini. Beberapa komentar menyoroti penguasaan fasilitas umum oleh pihak tertentu. "Percuma diviralin, merem semua pihak berwajib mah," ucap pemilik akun @dino.doyok dikutip JawaPos.com, Jumat (10/1). "Fasilitas umum jadi punya ormas, ada sertifikat kepemilikan apa, gimana itu dulu dapetin hak miliknya???? Negara kalah sama ormas, bukan kalah tapi emang dipelihara, bagi-bagi rejeki ke tentara KW 2," tulis pemilik akun @thepoowh.

Rifkyman, anggota ormas Pemuda Pancasila yang melarang pembuatan konten di Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan Ditangkap.

Galak saat Marahi Pengunjung, Anggota Ormas yang Larang Buat Konten di Taman Literasi Blok M Jaksel Tertunduk dan Minta Maaf usai Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/1736527314121-2291991241.jpg" alt="Tangkapan layar seorang pria yang diduga berasal dari ormas melarang orang untuk membuat konten tanpa izin ke Pemuda Pancasila. (@jakartaselatan24jam)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar seorang pria yang diduga berasal dari ormas melarang orang untuk membuat konten tanpa izin ke Pemuda Pancasila. (@jakartaselatan24jam)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M buka suara terkait beredarnya video viral pelarangan pembuatan konten di wilayahnya. VP Corporate Secretary, Legal &amp; Strategy PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) Teuku Firmansyah menegaskan, perizinan bukan dilakukan kepada ormas Pemuda Pancasila seperti video viral yang beredar. "Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi manapun," ujar Teuku Firmansyah, Minggu (12/1). Firmansyah menjelaskan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Taman ini dikelola oleh PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). Ia pun meminta agar pengunjung melapor jika mengalami atau mendapatkan informasi mengenai adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, ketika melakukan kegiatan atau aktivitas di sekitar area taman. Pelaporan dapat dilakukan melalui kanal resmi PT ITJ, yaitu: <ul> <li>Email&nbsp;<a href="mailto:corsec@itj-mrtjakarta.co.id">corsec@itj-mrtjakarta.co.id</a></li> <li>⁠Secara langsung pada sekuriti dengan tanda pengenal yang berada di area maupun di kantor operasional Taman Literasi.</li> </ul> "Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan dari seluruh masyarakat terhadap Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam menjaga kenyamanan dan keamanan ruang publik," terangnya. Sebelumnya, seorang konten kreator yang sedang membuat video pada Rabu (8/1) dihampiri oleh seseorang yang diduga anggota organisasi masyarakat (ormas). Orang itu mempertanyakan izin pembuatan konten di area tersebut. Video yang diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam itu memperlihatkan seorang pria menggunakan papan berbentuk tumbler sedang membuat konten. Namun, tiba-tiba seorang pemuda berpakaian hitam dan bertopi merah datang menghampirinya. Pemuda itu langsung menanyakan soal izin. "Izin sama siapa?" tanya pria tersebut. "Emang harus ada izin ya, bukannya (ini tempat) umum?" jawab wanita dalam video. "Iyalah. Kalau mbak nggak mau ada yang ngurusin, (pergi) sana atau di tengah jalan, nggak ada yang ngurus," balas pria dari ormas tersebut. Pria itu kemudian menyebut bahwa pengurusan izin di area seperti Taman Literasi Blok M berada di bawah Ormas Pemuda Pancasila. "Kalau kaya taman, M blok, ada (yang mengurus izin) anak Pemuda Pancasila," balas pria tersebut. Video tersebut memicu berbagai reaksi dari netizen yang menyayangkan kejadian ini. Beberapa komentar menyoroti penguasaan fasilitas umum oleh pihak tertentu. "Percuma diviralin, merem semua pihak berwajib mah," ucap pemilik akun @dino.doyok dikutip Jumat (10/1). "Fasilitas umum jadi punya ormas, ada sertifikat kepemilikan apa, gimana itu dulu dapetin hak miliknya???? Negara kalah sama ormas, bukan kalah tapi emang dipelihara, bagi-bagi rejeki ke tentara KW 2," tulis pemilik akun @thepoowh.

Pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M buka suara terkait beredarnya video viral pelarangan pembuatan konten di wilayahnya

Tak Perlu Izin ke Ormas Pemuda Pancasila untuk Beraktivitas di Taman literasi Blok M, Ini Kata Pengelola   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/1000319062-1-76143879.jpg" alt="Sejumlah warga berkumpul di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu kawasan Blok M untuk menikmati malam pergantian tahun di Jakarta, Selasa (31/12/2024). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga berkumpul di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu kawasan Blok M untuk menikmati malam pergantian tahun di Jakarta, Selasa (31/12/2024). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Video viral soal kewajiban izin dari ormas Pemuda Pancasila untuk aktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan memantik reaksi Satpol PP DKI Jakarta. Pihak satpol PP DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak perlu ada izin dari ormas Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di taman umum tersebut. Hal itu disampaikan Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi&nbsp;Gunawan, menyusul peristiwa yang&nbsp;viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu. Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila. "Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi, Minggu (12/1) sebagaimana dilansir dari Antara. Pihaknya kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ)) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut. "Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Tindakan terhadap anggota ormas yang terlibat) Belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi. Selanjutnya, pihaknya&nbsp;akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya. "Mulai Senin (13/1) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk&nbsp;patroli dan pengawasan," jelas Satriadi. PT ITJ&nbsp;juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Vice President-Corporate Secretary, Legal and Strategy PT ITJ Teuku Firmansyah menegaskan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, adalah ruang publik. "Pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam ruang lingkup perizinan kegiatan atau aktivasi di area taman, dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik," kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Sebelumnya, viral video yang menunjukkan sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Seorang pria berbaju putih menggendong sebuah papan iklan portabel. Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila datang dan meminta pria pembuat konten dan teman-temannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ormas tersebut. Anggota ormas itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M. Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

Pihak satpol PP DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak perlu ada izin ormas Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di taman umum.

Viral Aktivitas di Taman Literasi Blok M Harus Izin Pemuda Pancasila, Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi: Enggak Ada Aturannya