<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/vneMmMuZoTm0S0gm54qDf6rljOe5ppBJEgqVOqXs-2437575573.jpg" alt="Petugas DLH kota Surabaya membersihkan area Taman Apsari usai digunakan pesta Rakyat HUT ke-80 RI, Selasa (19/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas DLH kota Surabaya membersihkan area Taman Apsari usai digunakan pesta Rakyat HUT ke-80 RI, Selasa (19/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Taman Apsari, Surabaya yang berada persis di seberang Gedung Negara Grahadi mengalami kerusakan, imbas gelaran Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Biaya untuk memulihkannya ditaksir mencapai Rp 150 Juta. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya. Myrna menyebut DLH Surabaya sudah mengecek kondisi fasilitas umum di Taman Apsari. Hasilnya, sejumlah tanaman mengalami kerusakan akibat terinjak saat berlangsungnya Pesta Rakyat pada Senin (18/8) malam. "(Fasilitas yang rusak) hanya bangku taman (Apsari). Yang lain lebih ke tanaman yang rusak terinjak-injak. Perkiraan sekitar Rp 150 juta (biaya perbaikannya)," ujar Myrna kepada awak media, Selasa (19/8). Myrna mengatakan, DLH Surabaya telah membersihkan sisa kerusakan di Taman Apsari. Langkah ini dilakukan agar proses perbaikan bisa segera dilaksanakan begitu material perbaikan tersedia. "Tadi langsung, setelah dicek kerusakan, petugas DLH langsung melakukan pembersihan tanaman yang mati, dan tanah dicangkul agar siap tanam. Bertahap dilakukan penanaman mulai besok," imbuhnya. Selama perbaikan, Taman Apsari tetap dibuka untuk umum. Masyarakat dapat berkunjung untuk bersantai maupun berolahraga. Terkait biaya perbaikan, Myrna menyebut seluruhnya akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur. "Kami sudah berkoordinasi untuk segera dilakukan penggantian tanaman yang rusak oleh Provinsi Jatim. Kita perkirakan 2 atau 3 hari, karena juga harus mendatangkan tanaman dulu," terang Myrna. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemprov Jatim siap menanggung penuh perbaikan Taman Apsari yang rusak pasca Pesta Rakyat di Gedung Negara Grahadi. &ldquo;Terkait taman (Apsari yang rusak) saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi), dan desain taman nanti juga tetap mengikuti yang sebelumnya,&rdquo; jelas Khofifah.&nbsp;

Taman Apsari Surabaya mengalami kerusakan setelah Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Grahadi, biaya pemulihan mencapai Rp 150 juta.

Biaya Perbaikan Taman Apsari Surabaya Ditaksir Rp 150 Juta, Rusak Imbas Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Grahadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/fkpF7eXrjun9FTrt68iPYFa4sH86arZiFQQPJoQm-1404217468.jpg" alt="Petugas DLH Kota Surabaya membersihkan area Taman Apsari pasca Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas DLH Kota Surabaya membersihkan area Taman Apsari pasca Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesta Rakyat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Gedung Negara, Grahadi, Surabaya, Senin malam (18/8), membuat area Taman Apsari rusak. Sejumlah fasilitas Taman Apsari, yang tepat berada di seberang Gedung Negara Grahadi mengalami kerusakan. Terutama rerumputan yang terinjak-injak penonton Pesta Rakyat. Ditambah lagi sampah berserakan di sana sini. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya mengatakan, pihaknya telah mendata kerusakan sejak Selasa (19/8) pagi. "Kita lihat sebagian, kanan, kiri, depan, belakang, ada kerusakan. Meski tidak semua fisiknya rusak total, banyak tanaman yang terinjak-terinjak, ada juga bangku taman dan lampu yang terdampak," tutur Myrna, Selasa (19/8). Ia menegaskan bahwa selama acara berlangsung, DLH Kota Surabaya telah menyiapkan pengamanan agar area Taman Apsari tetap terjaga. Namun, antusiasme massa membuat kerusakan fasilitas tidak terhindarkan. "Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman provinsi, mereka siap melakukan penggantian. Hari ini kita hitung dulu kerusakannya apa saja, nanti hasilnya disampaikan ke mereka," imbuhnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemprov Jatim siap menanggung penuh perbaikan Taman Apsari yang rusak pasca Pesta Rakyat di Gedung Negara Grahadi. &ldquo;Terkait taman (Apsari yang rusak) saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi), dan desain taman nanti juga tetap mengikuti yang sebelumnya,&rdquo; jelas Khofifah.&nbsp;

Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Surabaya menyebabkan kerusakan fasilitas Taman Apsari, Pemprov Jatim siap perbaiki.

Taman Apsari Surabaya Rusak Imbas Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Grahadi, Pemprov Jatim Siap Biayai Perbaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/kYQxMImG1Ll6wvLy9GPCNGyerfsItjS9cfUP5Dhe-1204811195.jpg" alt="Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan massa dari masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Arek Gerak melakukan aksi demonstrasi di Taman Apsari. Tepat seberang Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Kamis (10/4) Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang dinilai tidak berpihak pada supremasi masyarakat sipil. Massa aksi kompak mengenakan pakaian serba hitam. Berdasarkan poster yang beredar luas di masyarakat, aksi ini dijadwalkan mulai pada pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 15.00 WIB. Namun aksi, aksi ini sempat tertunda karena hujan deras yang mengguyur. Sekitar pukul 14.45 WIB, aksi dimulai. Rintik-rintik hujan tidak menghalangi mereka untuk bersuara. Terlihat, puluhan massa aksi itu tetap berdiri tegak, mengenakan jas hujan dan payung, serta silih berganti melakukan orasi. Massa aksi juga membawa poster yang mewakili uneg-uneg mereka. Ada yang bertuliskan "Supremasi Sipil, Bangkit, Lawan, Menang. Ada juga yang "Orba Gak Pernah Mati, karena Reformasi Gak Pernah Lahir".&nbsp; Yang lain "Wakil Rakyat? Rakyat Mana yang Kalian Wakilkan? #TolakUUTNI". Poster bernada satire juga mewarnai aksi kali ini. Salah satunya "Kerja Kalau Gak Digantikan AI, Ya Digantikan TNI". Koordinator Tim Humas Arek Gerak, Mareta Dewani Ramdhanty menuturkan bahwa aksi hari ini difokuskan pada tuntutan mencabut UU TNI yang telah disahkan DPR RI pada Kamis, 20 Maret 2025. "Hari ini kami fokus tuntut satu, yaitu cabut UU TNI. Ada 2 pasal utama yang kita angkat, Pasal 46 yang menyatakan prajurit dapat menduduki jabatan sipil dan Pasal 53 tentang penambahan pensiunan batas usia prajurit TNI," tutur Mareta di sela-sela aksi, Kamis (10/4). Ada 3 tuntutan yang dibawa oleh massa Arek Gerak. Pertama, Arek Gerak menyerukan penolakan terhadap pengesahan UU TNI, yang dalam prosesnya tidak transparan dan tidak dilakukan secara inklusif. Kemudian, Arek Gerak mendesak agar dilakukan peninjauan kembali perubahan pasal dalam Revisi Undang-Undang TNI, yang dapat berpotensi memperluas peran militer, tetapi mempersempit supremasi sipil. Ketiga, kami menuntut agar pemerintah melindungi seluruh Hak Asasi Manusia warga sipil untuk menyalurkan aspirasi dan kritikan yang membangun dalam proses demokrasi sebagai bentuk cinta tanah air. Aksi Tolak UU TNI di Surabaya sore ini berakhir damai. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib pada sekitar 17.45 WIB, tanpa adanya kerusuhan atau bentrok dengan aparat kepolisian.&nbsp; "Presiden bilang kalau demonstrasi seharusnya berjalan damai tanpa kerusuhan. Karena itu, kami melakukan aksi damai seperti yang diminta Bapak Presiden, tanpa dikendarai siapapun dan murni suara rakyat," tukas Mareta. (*)

Aliansi Arek Gerak melakukan aksi damai di Surabaya, mendesak pencabutan UU TNI yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat sipil.

Rela Hujan-Hujanan, Masyarakat Sipil Surabaya Gelar Demo Tolak UU TNI di Taman Apsari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/YyEnoyWcEZH3UNeYAhGIVgftVWVKFnMUxp9RDS43-2946732957.jpg" alt="Demo tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (24/3) lalu. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Demo tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (24/3) lalu. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan hingga ribuan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak, kembali menyuarakan keresahan melalui aksi tolak UU TNI di Taman Apsari hari ini, Kamis (10/4). Dari poster yang beredar di masyarakat, aksi bertajuk Memanggil Gerakan Arek Suroboyo,&nbsp;itu akan berlangsung pada pukul 14.00 - 17.00 WIB. Tim Humas Arek Gerak Mareta Dewani memastikan aksi akan berjalan damai. "Presiden Prabowo dalam wawancaranya dengan 7 jurnalis senior mengatakan bahwa demonstrasi adalah hak warga negara dan dijamin UUD 1945," tutur Mareta, Kamis (10/4). Presiden lantas mengatakan bahwa keresahan masyarakat terhadap potensi dwifungsi TNI, yang ditandai dengan aksi penolakan di beberapa daerah adalah tidak masuk akal dan tidak berdasar.&nbsp; "Bayang-bayangan militerisme bukan kekhawatiran tak berdasar. Tak hanya perihal pasal-pasal bermasalah, draft final UU TNI yang hingga kini belum bisa diakses publik membuat masyarakat semakin cemas," imbuh Mareta. Aliansi Arek Gerak menilai keberadaan beberapa pasal bermasalah dalam RUU TNI semakin membahayakan supremasi sipil, yang sebelumnya pun sudah melemah. "Presiden bilang kalau demonstrasi seharusnya berjalan damai tanpa kerusuhan. Karena itu, kami akan melakukan aksi damai seperti yang diminta Bapak Presiden, tanpa dikendarai siapapun dan murni suara rakyat," seru Mareta. Dalam aksi damai kali ini, ada 3 tuntutan yang mereka bawa. Pertama, Arek Gerak menyerukan penolakan terhadap pengesahan UU TNI, yang dalam prosesnya tidak transparan dan tidak dilakukan secara inklusif. Kemudian, Arek Gerak mendesak agar dilakukan peninjauan kembali perubahan pasal dalam Revisi Undang-Undang TNI, yang dapat berpotensi memperluas peran militer, tetapi mempersempit supremasi sipil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015861808/gerai-es-krim-beralkohol-di-surabaya-bikin-heboh-mui-jatim-tegas-haram">Gerai Es Krim Beralkohol di Surabaya Bikin Heboh, MUI Jatim Tegas Haram! </a> "Ketiga, kami menuntut agar pemerintah melindungi seluruh Hak Asasi Manusia warga sipil untuk menyalurkan aspirasi dan kritikan yang membangun dalam proses demokrasi sebagai bentuk cinta tanah air," tukas Mareta.

Ratusan warga Surabaya, tergabung dalam aliansi Arek Gerak, menggelar aksi damai menolak UU TNI di Taman Apsari, Kamis (10/4).

Hari Ini, Masyarakat Sipil Surabaya Bakal Gelar Aksi Damai Tolak UU TNI di Taman Apsari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/d2bsPGAwIR2XvD8fGHWG77jkPVG5LkbJVCZ4PZGE-1188223373.jpg" alt="Tanaman di Taman Apsari Surabaya alami kerusakan akibat aksi demo tolak UU TNI di depan Gedung Grahadi, Senin (24/3). (DLH untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tanaman di Taman Apsari Surabaya alami kerusakan akibat aksi demo tolak UU TNI di depan Gedung Grahadi, Senin (24/3). (DLH untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang berlangsung di sekitar Gedung Negara Grahadi pada Senin (24/3) berdampak pada kondisi Taman Apsari. Sejumlah fasilitas taman mengalami kerusakan, mulai dari ribuan tanaman yang rusak, hilangnya beberapa lampu taman, hingga coretan vandalisme di area trotoar dan lantai taman. Dari hasil pemantauan JawaPos.com di lokasi, bagian depan taman menjadi area yang mengalami kerusakan parah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Myrna Augusta Aditya Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan untuk mengukur tingkat kerusakan. "Kami telah melakukan pengecekan dan pencatatan. Tanaman di bagian depan taman mengalami kerusakan signifikan akibat terinjak-injak. Padahal, baru saja dilakukan penanaman ulang," ungkapnya kepada JawaPos.com, Selasa (25/3). Selain tanaman, fasilitas taman lainnya juga terdampak. "Tiga unit lampu taman jenis LED Flood Light 30 watt hilang. Lantai taman dan trotoar penuh dengan coretan vandalisme. Saat ini, kami tengah membersihkan coretan menggunakan paint remover. Mudah-mudahan bisa hilang sepenuhnya," tambah Myrna. Dari hasil inventarisasi DLH Surabaya, sebanyak 3.258 tanaman hias mengalami kerusakan. Beberapa di antaranya adalah Erva Merah (800 tanaman), Walisongo Variegata (400 tanaman), Rowelia (700 tanaman), Pangkas Mas (600 tanaman), Blego Merah (500 tanaman), Tabernae (50 tanaman), Soka Jambon (200 tanaman), serta rumput Gajah Mini yang rusak seluas 5 meter persegi. Total kerugian akibat kerusakan taman ini diperkirakan mencapai Rp 29 juta, mencakup kerusakan tanaman dan kehilangan lampu taman. DLH Surabaya masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai langkah pemulihan. "Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, untuk membahas kemungkinan penggantian kerugian atau apakah perbaikan harus dilakukan secara mandiri," jelas Myrna. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan acara berskala besar yang berpotensi merusak taman kota. "Kami berharap ke depannya ada koordinasi lebih baik. Ini bukan pertama kalinya taman rusak akibat kegiatan besar tanpa pemberitahuan. Jika terus berulang, kami harus terus melakukan penanaman ulang, yang tentu membutuhkan biaya dan tenaga besar," tegasnya. Hingga saat ini, DLH Surabaya masih mencari pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Jika tidak ada pihak yang mengganti kerugian, mereka akan melakukan pemulihan secara mandiri dengan menanam kembali tanaman yang rusak. "Kami tetap akan menata ulang taman ini, tapi jika kejadian seperti ini terus berulang, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami," tuturnya.

Aksi unjuk rasa menolak RUU TNI yang berlangsung di sekitar Gedung Negara Grahadi pada Senin (24/3) berdampak pada Taman Apsari.

Kerusakan Parah Taman Apsari Akibat Demo Tolak RUU TNI, Kerugian Capai Rp 29 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/preman-parkir-liar-bakal-disikat-petugas-dishub-bandung_m_.jpg" alt="Ilustrasi parkir liar ditindak petugas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi parkir liar ditindak petugas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menindak oknum parkir mobil di Taman Apsari yang viral karena biaya parkir Rp 30 ribu. Kepala UPT Parkir Dishub Kota Surabaya Jeane Taroreh mengatakan, berkaitan dengan video viral di media sosial pada Sabtu (25/11), Dinas Perhubungan telah melaksanakan operasi gabungan bersama Komando Garnisun Tetap (Gartap) III/Surabaya. Operasi dilakukan pada Minggu (26/11) dengan menindak lokasi-lokasi parkir hiburan malam di Kota Surabaya. &rdquo;Penertiban ini merupakan tindak lanjut atas laporan warga terkait jukir (juru parkir) liar di lokasi tersebut. Jukir tersebut merupakan jukir liar yang bukan berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya,&rdquo; tutur Jeane. Lokasi operasi tersebut ditinjau terkait perizinan parkir. Apakah sudah memenuhi syarat dan untuk juru parkir tepi jalan umum di sekitar lokasi untuk tetap menarik retribusi sesuai ketentuan nominal yang tercantum pada karcis parkir. Nah, pada Senin (27/11), Dinas Perhubungan Surabaya telah memanggil orang yang berada di video tersebut untuk dilakukan penindakan dan pembinaan. Jeane menyebutkan, jukir telah mengakui kesalahan dan diminta untuk tidak melakukan tindakan itu lagi. Sebelumnya, Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru menyampaikan bahwa jalan akses di kawasan parkir di taman Jalan Gubernur Suryo itu milik swasta yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota. &rdquo;Jalan akses&nbsp; itu masih milik pengembang, belum diserahkan ke pemkot. Jadi masih milik swasta sehingga pengelolaannya bukan di Dishub,&rdquo; kata Tundjung.

Dinas Perhubungan Surabaya (Dishub) menindak oknum parkir mobil di Taman Apsari yang viral karena biaya parkir Rp 30 ribu

Viral Tarif Parkir Mobil di Surabaya Rp 30 Ribu, Dishub Berikan Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pwi-jatim-akomodir-91-wartawan-daftar-ukw_m_144700.jpeg" alt="AMANAT BARU: Dari kiri, Lutfie Hakim, Airnur Rochim, Mahmud Suhermono, Ahmad Munir, Margiono, dan Dhimam Abror dalam pengukuhan pengurus PWI Jatim periode 2016–2021, Sabtu (19/11) di Graha PWI Jatim, Jalan Taman Apsari, Surabaya." width="100%">
<figcaption>AMANAT BARU: Dari kiri, Lutfie Hakim, Airnur Rochim, Mahmud Suhermono, Ahmad Munir, Margiono, dan Dhimam Abror dalam pengukuhan pengurus PWI Jatim periode 2016–2021, Sabtu (19/11) di Graha PWI Jatim, Jalan Taman Apsari, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Untuk kali kesekian, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim menginisiatori uji kompetensi wartawan (UKW). Sesuai rencana, UKW ke-19 itu diadakan pada 17&ndash;18 Juli.  Program yang diadakan PWI Jatim yang bekerja sama dengan Bank Mayapada itu digelar di kantor PWI Jatim, Jalan Taman Apsari. Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menyatakan, kuota UKW ke-19 sebenarnya hanya 56. Namun, ternyata, ada 91 wartawan yang mendaftar. Setelah seleksi ketat, 35 orang tersisih. Meski demikian, mereka bisa kembali mendaftar pada UKW angkatan ke-20 yang diadakan September tahun ini.  &rsquo;&rsquo;Kami akan terus berupaya menggelar UKW lagi. Insyaallah, selain September, tahun depan digelar minimal dua kali, kerja sama PWI Jatim dengan Bank Mayapada,&rsquo;&rsquo; kata Munir dalam rilis yang dikirim ke Jawa Pos.  Khusus UKW angkatan ke-19, 56 peserta dibagi menjadi delapan kelas. Masing-masing kelas berisi tujuh wartawan. Perinciannya, satu kelas untuk UKW kelas utama, dua untuk kelas madya, dan lima untuk kelas muda.  Munir menuturkan, antusiasme tersebut menunjukkan makin tingginya kesadaran media dan wartawan akan pentingnya UKW. Media dan masyarakat sudah menyadari bahwa wartawan harus profesional dan kompeten. Indikatornya ditandai dengan keikutsertaan dalam uji kompetensi untuk mendapat sertifikasi wartawan sesuai jenjang. Hal itu sesuai dengan keinginan Dewan Pers yang selalu mendorong wartawan agar bersikap profesional dan kompeten. &rsquo;&rsquo;Dengan cara itu, dapat dibedakan mana wartawan yang profesional dan kompeten dengan wartawan abal-abal,&rsquo;&rsquo; tegasnya.  Munir melanjutkan, PWI Jatim menjadi satu-satunya cabang provinsi yang paling banyak menyelenggarakan UKW di Indonesia. Dengan 18 kali penyelenggaraan, saat ini wartawan di Jatim yang lulus UKW mencapai sekitar 900 orang. &rsquo;&rsquo;Setiap kali UKW, rata-rata ada 50 wartawan yang lulus. Tapi, ada juga beberapa yang tidak lulus,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Pelaksanaan UKW didahului dengan Safari Jurnalistik oleh PWI pusat. Acara tersebut digelar setengah hari pada 17 Juli. Setelah salat Duhur, barulah diadakan UKW hingga 18 Juli. (*/c18/oni)

PWI Jatim Akomodir 91 Wartawan Daftar UKW

taman apsari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#taman apsari

Berita Terkini