<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aksi-Hari-Perempuan-Sedunia-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR baru saja mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kehadiran UU tersebut menjadi angin sebar bagi perempuan. Kini mereka tidak takut lagi bersuara dan mencari keadilan.  "Kehadiran UU TPKS merupakan langkah awal untuk memberangus ancaman kekerasan seksual secara kolaboratif," ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM <a href="https://www.jawapos.com/tag/tama-langkun/">Tama S. Langkun</a> kepada JawaPos.com, Rabu (13/4).  Tama menyebut bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Berdasarkan data Kemen PPA, sepanjang 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan. 15,2 persennya di antaranya adalah kekerasan seksual. Sementara data laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban kekerasan seksual merupakan yang paling tinggi yang memohon perlidungan. Situasi itu hampir setiap tahunnya.  Tama menyebut bahwa ada beberapa catatan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/perindo/">Perindo</a> terhadap pengesahan UU TPKS. Pertama, mengapresiasi pengesahan UU TPKS. Di dalam UU itu terdapat sejumlah terobosan, baik dalam kaitannya pengaturan norma kekerasan seksual, upaya penegakan hukum, sampai jaminan dan pemulihan terhadap hak-hak korban.  Kedua, mengimbau kepada penegak hukum untuk responsif menangani dan menindak laporan kekerasan seksual, dengan berorientasi kepada kepentingan dan hak-hak korban.  "Dalam kasus kekerasan seksual, posisi korban sangat rentan. Jangan sampai korban mengalami reviktimisasi karena proses hukum yang berbelit sehingga korban harus Kembali mengalami penderitaan," imbuh mantan peneliti ICW itu.  Dia meminta penegak hukum harus mempertimbangkan hak ganti kerugian (restitusi) <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-kekerasan-seksual/">korban kekerasan seksual</a>, mengingat UU TPSK sudah mengaturnya secara progresif.  Ketiga, korban maupun masyarakat diminta tidak takut untuk melapor kepada penegak hukum jika memiliki informasi adanya kekerasan seksual. "Sikap politik Partai Perindo akan selalu siap memberikan dukungan terhadap upaya-upaya melawan kekerasan seksual," tegasnya.  Tama mengingatkan, lahirnya UU TPKS bukan akhir dari perjuangan melawan kekerasan seksual. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengawal implementasinya. Khususnya dalam memperkuat posisi korban agar sanggup dan berdaya menghadapi kasusnya, termasuk memulihkan kondisi dari penderitaannya.  Jubir Perindo Bidang Perempuan, Anak, dan Sosial Ike Suharjo menambahkan, dengan disahkannya <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-tpks/">UU TPKS</a> ini, kini perempuan yang menjadi korban kekerasan lebih memiliki harapan untuk mendapat kepastian hukum. Selama ini banyak korban kekerasan seksual memilih diam atau dibungkam jika mencari keadilan. Tidak jarang pula mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sendiri.  "Dengan hadirnya UU TPKS, perempuan yang menjadi korban pun mendapat sokongan dari lingkungan untuk mendapatkan keadilan," tandasnya.

Perindo Sebut UU TPKS Memperkuat Posisi Korban Hadapi Kasus Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Hari-Tanoe-Perindo.jpg" alt="TERJUN KE POLITIK: Tama Satrya Langkun bergabung ke Partai Perindo untuk melawan korupsi." width="100%">
<figcaption>TERJUN KE POLITIK: Tama Satrya Langkun bergabung ke Partai Perindo untuk melawan korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat antikorupsi Tama Satrya Langkun yang juga eks peneliti ICW terjun ke politik. Dia memilih Partai Perindo sebagai tempat perjuangan baru.  Di partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo itu, Tama Satrya Langkun didaulat sebagai ketua DPP Bidang Hukum dan HAM sekaligus juru bicara (jubir) Partai Perindo.  "Dengan track record Mas Tama, maka posisi Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM sangat cocok buat Mas Tama," ujar Hary Tanoesoedibjo di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).  Hary Tanoe menuturkan, perjuangan Partai Perindo adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Untuk mewujudkan kesejahteraan, selain menaikkan produktivitas masyarakat, yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum" ujar bos MNC itu.  "Partai perindo harus menjadi partai besar, agar kita bisa membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat sehingga perjuangan Partai Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud," tegas Hary Tanoe penuh semangat.  Pengukuhan Tama Satrya Langkun dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq dan pengurus DPP.  Dalam kesempatan yang sama, Tama mengungkap alasan bergabung dengan Partai Perindo. Dia menyebut Partai Perindo memiliki kesamaan. "Perjuangan Partai Perindo yang diungkapkan pak Hary sama dengan fokus yang saya perjuangkan selama ini," ujar mantan aktivias ICW itu.  "Selama ini saya concern dengan isu korupsi. Saya menganggap kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila anggaran pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa ada praktik-praktik korupsi," ujar Tama.  Menurut Tama, praktik korupsi saat ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat dan daerah saja, bahkan sudah merambah ke tingkat desa-desa.  "Saya ucapkan terima kasih kepada ketum yg telah memberikan ruang perjuangan baru buat saya. Saya yakin partai ini akan semakin besar apabila selalu menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi," ujar pria yang ditugaskan juga sebagai jubir Partai Perindo.

Perangi Korupsi, Eks Peneliti ICW Pilih Perindo Jadi Tempat Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/arief-kembali-jadi-ketua-mk-icw-endus-aroma-janggal_m_172985.jpeg" alt="Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya telah dilaporkan kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi oleh koalisi ICW." width="100%">
<figcaption>Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya telah dilaporkan kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi oleh koalisi ICW.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) tahun ini disertai isu-isu tidak sedap. Seperti diduganya terjadi lobi-lobi politik yang berujung pelaporan Arief Hidayat kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi oleh koalisi ICW. Koalisi ICW yang diwakili Tama Satrya Langkun itu, menduga adanya kejanggalan dalam dalam proses fit and proper test yang dilakukan DPR kepada Arief Hidayat. Karena terkesan terburu-buru, sehingga masyarakat tidak ikut berpatisipasi dalam proses tersebut. Menurut Tama dalam proses fit and proper test ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ada. "Kita tidak ada info, tiba-tiba masuk proses fit and proper test, jadi tidak ada masukan dari masyarakat,&rdquo; ungkap Tama, di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, rabu (6/12) Menurut Tama kasus ini mirip dengan kasus ketika pemilihan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian Patrialis digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).&nbsp; Sementara itu, Anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Salahuddin Wahid dimintai pendapat perihal tersebut. Dia menegaska bahwa waktu pelaksanaan fit and proper test atau jumlah calon hakim itu diluar kewenangan Dewan Etik.&nbsp; "Cepat atau tidak, satu atau lebih calonnya itu bukan wilayah dewa etik untuk mencampurinya." jawabnya saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, rabu (6/12) Ruang lingkup kewenangan dewan etik menurut Salahuddin hanya menjaga etika para hakim. Mengenai hal lainnya itu adalah tanggung jawab dari instansi pemerintah lainnya. Diketahui, Komisi III DPR telah resmi memperpanjang masa jabatan Arief Hidayat yang merupakan Guru besar fakultas hukum Universitas Diponogoro (Undip) sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2023.&nbsp; Wakil ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, 90 persen anggota fraksi menyetujui pengangkatan Arief. Namun, Fraksi Gerindra menyatakan tidak berpendapat, karena diketahui terlebih dahulu melakukan walk out. "10 fraksi telah memberikan pendapat, 9 fraksi menyetujui Arief diperpanjang. 1 fraksi, fraksi gerindra menyatakan mereka tidak berpendapat,&rdquo; kata Trimedya, di Gedung DPR, Rabu (6/12). Kendati mendapat penolakan dari fraksi Gerindra. Perpanjangan Arief tetap dinyatakan sah oleh Komisi III. Atas dasar itu, hasilnya akan dibawa ke paripurna paling lambat pekan depan. Terkait perpanjangan masa bakti sebagai ketua MK, Arief mengucapkan rasa syukur. Dia berharap dapat menjaga marwah hukum di Indonesia. "Agar negara ini menjadi negara hukum yang demokratis di masa depan dan jaya. Sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 45, negara hukum yang mensejahterakan rakyat,&rdquo; tutur Arief Lebih lanjut, dia meminta dukungan dari berbagai elemen untuk tetap mengkritik lembaga peradilan milik Indonesia itu. "Mohon dukungan dan kritik agar dapat menjalankan kewenangan sebagai hakim konstitusi sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya,&rdquo; ungkapnya.

Arief Kembali Jadi Ketua MK, ICW Endus Aroma Janggal

tama langkun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tama langkun

Berita Terkini

Perindo Sebut UU TPKS Memperkuat Posisi Korban Hadapi Kasus Kekerasan

Perangi Korupsi, Eks Peneliti ICW Pilih Perindo Jadi Tempat Perjuangan

Arief Kembali Jadi Ketua MK, ICW Endus Aroma Janggal

Download Aplikasi JawaPos.com