<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/JKT_Aksi-Demo-Ojol_Salman-Toyibi_-6JPG-548739510.jpg" alt="Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan ribu pengemudi ojek online (ojol) kini menuntut keadilan nasib. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak agar perusahaan aplikasi memberikan gaji tetap bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Selama ini, pengemudi ojol dianggap sebagai mitra, namun fakta di lapangan menunjukkan mereka bekerja layaknya karyawan tetap dengan beban kerja yang berat. Ketua SPAI Lily Pujiati menuturkan, pihaknya memiliki alasan jelas dibalik tuntutan penyetaraan upah. Secara hukum, hubungan antara driver dan aplikasi dinilai sudah memenuhi kriteria hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lily menjelaskan bahwa pengemudi ojol, taksi online, hingga kurir seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan buruh pabrik atau pegawai kantoran. Tuntutan ojol mendapatkan UMP berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 15 yang mengatur hubungan kerja terdiri dari unsur pekerjaan, upah dan perintah.&nbsp; "Ketiga unsur tersebut semuanya telah terpenuhi di dalam aplikasi yang digunakan pengemudi ojol. Jadi perusahaan platform wajib memberikan upah berupa UMP dan hak pekerja lainnya kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir," ujarnya. Kritik Rendahnya UMP Jakarta 2026 Di sisi lain, Lily mengkritik penetapan UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5,7 juta. Menurutnya, angka tersebut masih jauh dari kata sejahtera karena tidak mempertimbangkan beban hidup yang sebenarnya. "Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai UMP 2025 di Jakarta Rp 5,7 juta tidak layak karena penghitungannya hanya berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa. Seharusnya dihitung dengan penambahan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp 6,3 juta," tegas Lily. Hingga saat ini, penetapan upah minimum di beberapa wilayah masih menggantung. Hal ini dipicu oleh kuatnya desakan dari para pekerja transportasi daring yang menginginkan standar upah lebih manusiawi. "Daerah lain yang belum menentukan UMP karena pemerintah daerahnya belum siap mengeluarkan regulasi terkait besaran UMP, yang salah satu faktornya adalah karena masih banyaknya penolakan, tuntutan dan demonstrasi untuk UMP yang lebih layak dan manusiawi," imbuh Lily.

Ratusan ribu pengemudi ojol tuntut keadilan, serikat pekerja dorong gaji tetap setara UMP, kritik rendahnya UMP Jakarta 2025.

Ojol Tuntut Gaji Tetap Setara UMP 2025, SPAI: Kami Punya Atasan dan Perintah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/TFbn5hvCJs5eYkCEAibUB0z4vYRerdcl64yaq5zn-3747517717.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. (Dokumentasi Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. (Dokumentasi Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri menangkap penyuplai narkoba untuk sopir taksi online berinisial FG. Dia adalah pelaku rudapaksa penumpang di Jalan Tol Kunciran-Cengkareng. Tidak kurang dari 5 orang tersangka ditangkap oleh polisi.&nbsp; Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan bahwa para tersangka masing-masing bernama Nopri Sanggara, Hermanto, Kosim, Melvin Emraldy, dan M. Muchty Ghifari. Seluruhnya sudah ditangkap oleh anak buahnya. &rdquo;Pengungkapan perkara pemerkosaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu dari tersangka Fathur Gozali (FG) TKP wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota,&rdquo; terang Eko kepada awak media di Jakarta pada Jumat (5/12). Brigjen Eko menjelaskan bahwa penangkapan 5 orang tersangka itu bermula dari tindak kejahatan yang terjadi pada 22 November lalu. Dari laporan yang dibuat oleh korban rudapaksa, polisi menangkap FG pada 26 November. Dari tangan FG, petugas mendapatkan paket sabu dengan berat 0,43 gram. &rdquo;Hasil interogasi tersangka (FG) membeli sabu tersebut dari saudara Opik dan dibeli dengan uang dari saudara Hermanto sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1,3 juta,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Atas keterangan itu, aparat kepolisian langsung bergerak untuk menangkap Opik dan Hermanto. Kepada polisi, Opik mengakui bahwa sabu tersebut dibeli dari tersangka Kosim sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1,3 juta. Setelah itu, polisi menangkap Kosim yang mengaku barang haram tersebut dia peroleh dari Melvin dengan harga Rp 1 juta. &rdquo;Pada 27 November 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, tim berhasil mengamankan tersangka Melvin dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap serta sabu sisa pakai dalam pipet,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dari pemeriksaan terhadap Melvin. polisi mendapat &nbsp;nama Muchty Ghifari alias Tiul. Dia terdata sebagai seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Melvin memesan sabu dari Tiul dengan harga Rp 750 ribu per gram. Setelah didatangi dan diperiksa oleh polisi, Tiul mengakui mendapat pasukan dari Reza. Sampai saat ini, aparat kepolisian masih memburu Reza. &nbsp;Sebelumnya, polisi menangkap FG di rumah kontrakan di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok. Penangkapan dilakukan ketika pelaku tengah beristirahat bersama keluarga. Dalam penggeledahan di rumah kontrakan itu polisi menemukan satu paket narkotika jenis sabu dalam dompet pelaku. Kepada polisi pelaku mengakui sabu tersebut miliknya.&nbsp;

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri menangkap 5 tersangka kasus pemerkosaan dan narkoba di Jakarta dan Tangerang.

Polisi Tangkap Penyuplai Narkoba untuk Sopir Taksi Online yang Rudapaksa Penumpang di Tol Kunciran-Cengkareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/pemerasan-taksol-2514655134.jpg" alt="Polsek Tanah Abang menangkap satu dari dua pelaku dugaan pemerasan terhadap sopir travel di kawasan Kebon Kacang 9, Tanah Abang, Sabtu (29/11) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polsek Tanah Abang menangkap satu dari dua pelaku dugaan pemerasan terhadap sopir travel di kawasan Kebon Kacang 9, Tanah Abang, Sabtu (29/11) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi menangkap satu dari dua pelaku dugaan pemerasan terhadap sopir travel di kawasan Kebon Kacang 9, Tanah Abang, pada Sabtu (29/11) malam, sekitar pukul 22.00 WIB. Kejadian ini meresahkan pengemudi. Korban, yang diketahui berinisial S, 32, langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Saat itu, korban S sedang menjemput penumpang di Jalan Kebon Kacang 9, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua orang pelaku tiba-tiba mendatangi mobil travel-nya. Salah satu pelaku, yang diidentifikasi berinisial DH alias A, 30, langsung meminta "uang kontribusi" sebesar Rp 100.000. Karena korban hanya memiliki Rp 5.000, pelaku menolak dan melayangkan ancaman serius sebelum meninggalkan lokasi. Pelaku mengancam akan memecahkan kaca mobil korban. Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Tanah Abang bertindak cepat setelah menerima laporan.&nbsp; Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi penangkapan ini. Ia menekankan komitmen polisi dalam merespons laporan masyarakat. "Tim kami langsung menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi, mencari saksi-saksi, dan melakukan dokumentasi. Satu pelaku sudah berhasil ditangkap dan saat ini diproses hukum di Polsek Metro Tanah Abang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

Polisi menangkap satu pelaku pemerasan sopir travel di Tanah Abang, Jakarta, setelah menerima laporan dari korban.

Driver Travel Diperas Rp100 ribu di Kebon Kacang, Polisi Langsung Bekuk Pelaku!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hubungan-asmara-berujung-penusukan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Penusukan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Penusukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Misteri kematian tragis MR, 35, driver taksi online Gocar yang menjadi korban perampokan sadis di Jalan Asia Afrika, PIK 2, akhirnya terungkap. Hasil autopsi terbaru membongkar fakta korban diketahui tewas akibat 29 luka tusukan brutal di tubuhnya. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menuturkan, temuan itu merupakan hasil dari autopsi yang dilakukan di RSUD Kabupaten Tangerang, Jumat (24/4) malam. "Penyidik telah menerima hasil visum dan otopsi. Terdapat 29 luka terbuka pada tubuh korban. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sisi kanan," ujar Zain, Sabtu (26/4). Tak hanya itu, penyelidikan mengungkap, korban sempat dijerat dari belakang sebelum dihujani tusukan. "Di samping itu, otot leher kanan dan kiri terdapat kekerasan benda tumpul. Hasil ini bersesuaian dengan keterangan pelaku bahwa mereka menjerat korban dari belakang dengan tali dan melakukan beberapa kali penusukan dengan pisau ke arah leher korban," jelas Zain. Setelah proses autopsi rampung, jasad MR telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Kasus ini berawal dari kelicikan dua pelaku, IT alias Jefri, 45, dan NH alias Dayat, 26, yang memesan taksi online menggunakan akun orang lain. Mereka meminjam ponsel seorang sekuriti RSUD Kabupaten Tangerang. "Para pelaku berawal dengan meminjam ponsel milik saksi seorang sekuriti yang sedang bertugas di RSUD Kabupaten Tangerang untuk memesan kendaraan melalui aplikasi," beber Zain. Kini, kedua pelaku telah diamankan oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, dan menghadapi jeratan hukum berat. Mereka dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa orang lain, serta UU Darurat 12/1951. "Pelaku diancam hukuman mati atau pidana seumur hidup atau penjara minimal 20 tahun," tegas Kapolres.

Kematian tragis MR, driver taksi online, terungkap setelah autopsi menunjukkan 29 luka tusukan. Pelaku ditangkap dan terancam hukuman berat.

Driver Taksi Online Tewas Ditusuk 29 Kali, ini Fakta Lengkap Autopsi dan Pengakuan Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/Screenshot_2025-03-18-20-38-46-959_comgoogleandroidgm-edit-2103810690.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara buka suara terhadap perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan layanan pengantaran berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Lebaran untuk para mitra pengemudi, ojek online (ojol) dan taksi online (taksol), serta kurir. Modantara mengklaim telah mencermati poin-poin pada Surat Edaran Kemnaker Nomor M/3/HK.04.OANU2A25 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi dimana terdapat ketidakselarasan dengan arahan Presiden dan cenderung tidak menggambarkan pemahaman terhadap kompleksitas industri dan ekosistem. Imbauan SE dinilai berbeda dengan arahan Presiden bahwa BHR diberikan kepada mitra aktif. Pemberian BHR kepada seluruh mitra terdaftar secara resmi ini justru tidak mencerminkan keberpihakan kepada mitra yang telah bekerja keras.&nbsp; Modantara menilai, tidak adil jika mitra yang baru mendaftar kemarin atau baru menyelesaikan 1-2 order mendapatkan BHR? Padahal sangat umum di sektor manapun bonus diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian target, serta tergantung bagaimana kemampuan finansial perusahaan, bukan sekadar telah melakukan pendaftaran. Temuan lainnya dari Modantara terhadap SE THR untuk ojol dan taksol adalah, SE tidak mengejawantahkan imbauan Presiden dengan tepat bahwa BHR diberikan dengan melihat kemampuan finansial perusahaan. Persentase 20 % ini ditentukan sepihak dan sangat memberatkan bagi sebagian besar platform.&nbsp; Terutama tanpa kejelasan definisi apa yang dimaksud &ldquo;pendapatan bersih&rdquo;, ketentuan ini justru bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam implementasinya. Seharusnya, pemerintah tidak perlu mendikte besaran persentase, melainkan cukup menyerahkan kepada perusahaan sesuai kemampuan finansial mengingat setiap platform memiliki bisnis model dan struktur biaya operasional yang berbeda-beda.&nbsp; Selain itu, dikarenakan adanya imbauan poin satu dalam SE yang menyatakan BHR diberikan kepada seluruh mitra terdaftar secara resmi, maka imbauan ini memberikan ekspektasi kepada mitra yang sudah lama tidak aktif atau aktif sebentar di berbagai platform namun terdaftar akan tetap memperoleh BHR.&nbsp; Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara menjelaskan, jimbauan ini menyuburkan ekspektasi keliru yang mengakibatkan friksi-friksi di lapangan yang tidak perlu karena sejatinya, sesuai arahan Presiden, jika mitra tidak aktif tidak perlu memperoleh BHR. "Dapat dipahami dari SE ini bahwa sudah terdapat banyak manfaat yang diamanatkan oleh pemerintah kepada platform kepada mitranya. Maka sudah sewajarnya imbauan BHR diserahkan sebagai kebijakan perusahaan dengan semangat berbagi," jelas Agung Yudha melalui keterangannya. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu mengevaluasi banyaknya tuntutan manfaat yang dimandatkan Kemnaker agar diberikan oleh platform kepada mitranya, apakah kewajiban tersebut justru mengganggu keseimbangan finansial dan keberlanjutan ekosistem jika terus menerus dipaksakan. Modantara juga mencatat bahwa beberapa aplikator telah memberikan tanggapan terkait imbauan ini dengan mempertimbangkan aspek operasional dan model kemitraan yang diterapkan. Sebagian aplikator menyatakan akan mengevaluasi mekanisme pemberian insentif tambahan atau bentuk dukungan lain yang dapat membantu mitra, namun ada juga yang menyatakan ketidakmampuan finansial untuk menuruti kebijakan ini.&nbsp; Modantara menegaskan bahwa surat edaran maupun imbauan tersebut bukanlah regulasi yang mengikat secara hukum. Pemberian BHR tidak dapat dipaksakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usaha.&nbsp; "Pemerintah tentunya tidak dapat memaksa perusahaan swasta yang merugi untuk memberikan bonus karena jika perusahaan tersebut pailit nantinya pemerintah pun tidak dapat memberikan suntikan bantuan. Jika pun memberi bonus, itu sudah merupakan suatu itikad baik yang perlu diapresiasi berapapun angkanya. Maka setiap perusahaan berhak menentukan kriteria produktivitas dalam mempertimbangkan pemberian bonus ini," tegas Agung. Modantara memahami sebagai negara demokrasi, kebebasan penyampaian pendapat diakui sebagai hak dasar bernegara, namun Modantara menegaskan perlunya kebijaksanaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mendengar dan memilah masukan yang disampaikan apalagi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada hajat hidup masyarakat.&nbsp; Banyaknya pihak yang mengatasnamakan serikat dan perwakilan pengemudi perlu dicermati dengan seksama keabsahan suaranya dalam merepresentasikan mitra pengemudi aktif.&nbsp; Jika kebijakan hanya didasarkan untuk semata-mata memuaskan seruan dari pihak-pihak yang tidak berada di dalam ekosistem ataupun pada pihak yang tidak merepresentasikan mayoritas mitra pengemudi tentulah dapat berakibat fatal.&nbsp; Sebagai contoh, seruan suatu serikat bahwa BHR harus diberikan kepada seluruh mitra pengemudi bahkan bagi yang sudah putus mitra, menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap keberlangsungan industri ini.&nbsp; "Masukan-masukan seperti ini justru mendorong dan memberikan insentif perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan itikad baik dari Platform dan Pemerintah di momen yang fitri ini. Jika terus dilanjutkan, maka dapat merugikan finansial perusahaan dan dapat membahayakan masyarakat selaku pengguna platform," tambahnya. Contoh lainnya adalah seruan dan tekanan off-bid massal yang sempat digaungkan oleh kelompok tertentu mengatasnamakan serikat pengemudi online justru memperoleh penolakan dari berbagai komunitas mitra aktif dan juga terbukti dari jumlah yang memenuhi seruan sangatlah sedikit yakni sangatlah jauh dibawah 0,01%.&nbsp; Memang, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan atensi dalam porsi yang tepat dan sewajarnya karena jika terlalu gegabah, kondisi-kondisi ini dapat berdampak pada munculnya friksi dengan mitra aktif, platform dan masyarakat, mengganggu stabilitas, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia karena kebijakan sangatlah mudah diubah. &ldquo;Kami menghargai setiap upaya untuk mendukung mitra. Namun, kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan fleksibilitas yang menjadi dasar ekosistem ini. Memaksakan kebijakan yang tidak realistis justru berisiko menciptakan masalah lebih besar, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan hilangnya peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat yang mengandalkan platform digital sebagai sumber penghasilan alternatif," tandasnya. (*) &nbsp;

Modantara mengklaim telah mencermati poin-poin pada Surat Edaran Kemnaker Nomor M/3/HK.04.OANU2A25 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR)

Polemik Bonus Hari Raya untuk Driver Ojol, Taksol, dan Kurir, Asosiasi Minta Tak Perlu Dipaksakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/Screenshot_2025-03-10-15-51-50-747_comgoogleandroidgm-edit-3834423172.jpg" alt="Presiden Prabowo menerima perwakilan driver ojol di istana. (Tangkapan layar YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo menerima perwakilan driver ojol di istana. (Tangkapan layar YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Grab Indonesia mengklaim menyambut baik inisiatif kolaborasi antara pemerintah dan platform digital dalam semangat berbagi dengan para mitra, terkait Tunjangan Hari Raya atau THR yang selama ini menjadi tuntutan.&nbsp; Di Grab, THR disebut sebagai bonus. Grab akan membagikan bonus hari raya (BHR) melalui program bonus kinerja khusus untuk para mitra mereka, baik pengemudi ojek online (ojol) atau taksi online (taksol). Hal itu disamppaikan Anthony Tan, Group CEO &amp; Co-Founder Grab, bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.&nbsp; &ldquo;Kami senang dapat berkontribusi dalam inisiatif yang memberikan manfaat langsung untuk Mitra Pengemudi yang menjadi tulang punggung layanan transportasi dan pengantaran di Indonesia, serta yang telah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan selama ini," katanya Senin, (10/3). Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan industri ini adalah bukti nyata bagaimana pihaknya bisa bekerja sama untuk menghadirkan dampak positif yang lebih luas. "Grab akan terus berinovasi dan mencari cara terbaik untuk mendukung Mitra Pengemudi dan masyarakat luas,&rdquo; imbuh Anthony Tan. Program bonus kinerja khusus ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para Mitra dalam menyambut Hari Idul Fitri. Bonus ini merupakan bentuk dukungan tambahan yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti mitra pengemudi platform digital (gig worker). Grab juga telah menyiapkan program bonus ini sebagai bentuk dukungan terbaik yang bisa diberikan saat ini, sesuai dengan kondisi finansial perusahaan. Sebagai bagian komitmen Grab, program bonus kinerja khusus ini adalah bagian dari upaya Grab untuk memberikan penghargaan kepada mitra pengemudi yang memiliki kinerja baik, dan telah menunjukkan dedikasi dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.&nbsp; Grab menetapkan kriteria penerima bonus ini berdasarkan keaktifan mitra pengemudi. Termasuk jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi. Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia, mengatakan, program bonus ini dirancang untuk memberikan penghargaan secara adil, di mana tingkat apresiasi yang diterima mencerminkan tingkat keaktifan, kontribusi, dan pencapaian masing-masing mitra.&nbsp; "Kami terus menghadirkan inisiatif yang mendukung Mitra Pengemudi secara adil dan berkelanjutan, memastikan dampak positif jangka panjang bagi semua mitra," ujar Neneng. Selain program bonus kinerja, Grab juga menghadirkan program &ldquo;Traktir Driver&rdquo; yang memungkinkan pelanggan memberikan apresiasi tambahan kepada mitra pengemudi dari restoran dan usaha kecil yang berpartisipasi.&nbsp; Pelanggan dapat langsung membeli paket makanan dengan harga khusus untuk kemudian diberikan secara langsung kepada mitra. Grab terus berkoordinasi dengan mitra merchant untuk memperluas program ini, memastikan lebih banyak pilihan restoran atau UMKM tersedia bagi pelanggan yang ingin mendukung mitra pengemudi. Grab juga mendorong pelanggan untuk menunjukkan apresiasi dengan memberikan tip lebih kepada mitra pengemudi. Semua tip yang diberikan oleh pelanggan akan diterima sepenuhnya oleh mitra pengemudi tanpa potongan dari Grab, sehingga setiap bentuk apresiasi dari pelanggan dapat diterima oleh mitra atas kerja kerasnya dalam memberikan layanan terbaik. &nbsp;

Grab akan membagikan bonus hari raya (BHR) melalui program bonus kinerja khusus untuk para mitra mereka, baik pengemudi ojol ataupun taksol.

Pengemudi Ojol dan Taksol Jangan Khawatir, Grab Pastikan Bagikan THR untuk Mitra-mitranya, Tapi Ada Syaratnya

taksol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#taksol