<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/takeda-1521486018.jpg" alt="President Global Vaccine Business Unit Takeda, dr. Derek Wallace dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai bagian dari perjalanan ke Asia Tenggara pasca menjabat. (Takeda)" width="100%">
<figcaption>President Global Vaccine Business Unit Takeda, dr. Derek Wallace dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai bagian dari perjalanan ke Asia Tenggara pasca menjabat. (Takeda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai salah satu negara yang paling terdampak oleh Demam Berdarah Dengue (DBD), keluarga dan sistem kesehatan nasional Indonesia menghadapi beban cukup berat akibat dengue. Walaupun begitu, Indonesia tetap menunjukkan kepemimpinan kuat dalam memerangi DBD, melalui Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (SNPD) 2021-2025. SNPD 2021-2025 memprioritaskan upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, praktisi kesehatan, sektor swasta, serta masyarakat untuk mencapai tujuan nol kematian akibat dengue pada tahun 2030. Takeda Global mengakui dan mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan DBD yang berjalan hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh President Global Vaccine Business Unit Takeda, dr. Derek Wallace dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai bagian dari perjalanan ke Asia Tenggara pasca menjabat. "Merupakan sebuah kehormatan dapat mengunjungi Indonesia, sebuah negara yang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi DBD. Dilihat dari sudut pandang global, Indonesia menjadi contoh bagi dunia dalam pencegahan DBD, dimana para pemangku kepentingan dari berbagai sektor bersinergi secara efektif untuk melawan penyakit yang mengancam jiwa ini," kata dr. Derek Wallace dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9). Menurutnya, kepemimpinan pemerintah dalam mendorong inisiatif manajemen vektor, memperkuat kolaborasi multi-sektor, serta mengadaptasi pencegahan inovatif seperti vaksinasi ke dalam strategi nasional, menunjukkan pendekatan terintegrasi yang memberikan dampak. "Saya yakin bahwa dengan dedikasi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan bersama nol kematian akibat dengue pada tahun 2030," ujarnya. DBD, yang disebabkan oleh empat serotipe virus dengue, merupakan penyakit serius yang bisa menyerang seseorang lebih dari sekali, dengan infeksi lanjutan yang berpotensi lebih parah. World Health Organization (WHO) mencatat, hingga April 2024, terdapat lebih dari 7,6 juta kasus global dengan lebih dari 3.000 kematian. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan tingkat prevalensi DBD tertinggi di Asia Tenggara. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan lebih dari 190.561 kasus dan 1.141 kematian dilaporkan hingga minggu ke-36 tahun ini, meningkat dari 114.720 kasus dan 894 kematian pada tahun 2023. Beban ekonomi DBD juga signifikan; BPJS Kesehatan mencatatkan pembiayaan hingga Rp 1,3 triliun pada 2023, meningkat tajam dari Rp 626 miliar pada tahun sebelumnya. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk terus memerangi DBD melalui langkah preventif yang terintegrasi. "Melihat peningkatan kasus yang terjadi dari tahun 2023 sampai dengan 2024 saat ini, menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang lebih efektif dan inovatif. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendukung komitmen dengan enam strategi nasional penanggulangan dengue," katanya. Namun tentunya, keberhasilan penanggulangan dengue tidak hanya tergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kolaborasi sinergis lintas-sektor sangat penting untuk memastikan pencegahan dan pengendalian dengue dapat berjalan efektif di seluruh Indonesia. Strategi Nasional Penanganan Dengue 2021-2025 memperlihatkan kepemimpinan Indonesia dalam penanggulangan DBD, yang menjadi wujud komitmen dalam mengejawantahkan peta jalan Neglected Tropical Diseases (NTD) 2020-2030 dari WHO, di mana dengue menjadi salah satu penyakit tropis yang perlu dieliminasi pada tahun 2030. Strategi nasional ini menjadi dasar kolaborasi dan pembuatan strategi preventif DBD. Beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia diantaranya mencanangkan langkah-langkah pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus, Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J), serta intervensi inovasi seperti pelepasan nyamuk ber-Wolbachia. Pemerintah juga menjalin berbagai kemitraan multi sektor di antaranya dengan menjadi tuan rumah International Arbovirus Summit 2024. Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kaukus Kesehatan DPR RI, dengan didukung oleh Bio Farma, PT Takeda Innovative Medicines, World Mosquito Program, dan para pemangku kepentingan lintas-sektor, juga meluncurkan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue pada tahun 2023 guna merumuskan penanggulangan DBD yang lebih menyeluruh di Indonesia. Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht menyampaikan semua pihak perlu berperan aktif dalam mencegah DBD untuk membuat perubahan. "Pencegahan adalah kunci melawan DBD. Ada tiga langkah yang bisa kita lakukan bersama-sama yaitu mengedukasi diri sendiri dan orang lain seputar DBD serta pencegahannya, mengendalikan nyamuk dengan 3M Plus, dan terakhir memanfaatkan metode pencegahan yang inovatif seperti vaksin DBD," tuturnya. Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis, PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI),&nbsp;Dr. dr. Anggraini Alam, SpA(K) mengatakan, masyarakat perlu mengenal tanda dan gejala dengue. Ada tiga fase dalam perjalanan penyakit dengue selama tujuh hari, yang meliputi fase demam, fase kritis, dan pemulihan. Fase kritis ditandai dengan turunnya demam. Apabila ada salah satu saja tanda bahaya, seperti nyeri perut hebat, muntah-muntah, perdarahan, lemah atau gelisah; harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. "Hingga saat ini, belum ada obat khusus untuk mengobati dengue, sehingga pencegahan menjadi krusial," pungkasnya.

Takeda Global mengakui dan mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan DBD.

Presiden Global Takeda: Indonesia Bisa jadi Contoh bagi Dunia dalam Pencegahan DBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BAHLIL-12-B.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.(Nurul)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.(Nurul)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membidik perusahaan farmasi global asal Jepang, Takeda untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, Bahlil mendorong Takeda untuk membuat industri vaksin demam berdarah di Indonesia.  Menteri Bahlil menyatakan, bahwa Indonesia membutuhkan vaksin demam berdarah untuk mencegah perluasan penyakit dan kematian akibat demam berdarah. Terlebih, RI dikenal sebagai negara endemis demam berdarah, terutama saat memasuki musim hujan di wilayah Timur, Kalimantan, dan Jawa.  Pernyataan ini disampikan Bahlil saat melakukan pertemuan dengan President/Chief Executive Officer (CEO) Takeda Pharmaceutical Company Christophe Weber di Paviliun Indonesia, Davos, Swiss.  Dalam pertmuan itu, Bahlil juga mengapresiasi upaya Takeda mengembangkan vaksin demam berdarah dan investasi Takeda yang telah berada di Indonesia sejak 1971 pada sektor farmasi.  “Saya berterima kasih kepada Takeda atas produk-produknya yang telah banyak membantu masyarakat Indonesia. Kami dorong Takeda untuk jangan hanya mengimpor vaksinnya tapi juga produksi di Indonesia,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1).  Lebih lanjut, Bahlil menyatakan siap untuk mendukung program dan rencana investasi Takeda serta akan membantu mengkoordinasikan program vaksinasi demam berdarah dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Bahkan, kata Bahlil, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), Indonesia telah memberikan persetujuan kepada Takeda. Utamanya terkait penggunaan Vaksin Dengue Tetravalen (TAK-003) untuk demam berdarah khususnya bagi kelompok umur 6-45 tahun.  Menanggapi hal tersebut, President/Chief Executive Officer (CEO) Takeda Pharmaceutical Company, Christophe Weber menyampaikan bahwa Takeda membuka kemungkinan untuk memproduksi vaksin demam berdarah di Indonesia selama ada mitra lokal yang tepat.  “Kami berharap akan membantu masyarakat Indonesia dengan vaksin ini, mengingat demam berdarah merupakan masalah yang ada di Indonesia. Saya ingin memberitahukan bahwa kami sangat berkomitmen untuk bekerja dengan baik dan bekerjasama dengan Indonesia. Kami harapkan dukungan dari Bapak Menteri untuk program vaksin ini. Kami juga terbuka atas kemungkinan bermitra dengan perusahaan lokal Indonesia,” jelas Weber.  Terkait itu, Kementerian Investasi/BKPM menyatakan siap untuk memfasilitasi dan mempertemukan mitra lokal yang sesuai dengan kebutuhan Takeda. Untuk diketahui, Takeda adalah perusahaan farmasi global asal Jepang yang berinvestasi dalam penelitian dan mengkomersialkan lebih dari 700 produk di 70 Negara dan memiliki lebih dari 55.000 karyawan secara global.  Di Indonesia, Takeda telah menjadi mitra layanan kesehatan utama selama lebih dari 50 tahun dan berkontribusi pada penyakit kompleks seperti onkologi, perawatan primer dan layanan kesehatan konsumen.  Adapun Paviliun Indonesia, merupakan agenda Pemerintah Indonesia yang diselenggarakan bersamaan dengan gelaran kegiatan World Economic Forum (WEF) 2023 yang diadakan setiap tahun di Davos, Swiss mulai tanggal 16-20 Januari 2023.  Penyelenggaraan Paviliun Indonesia 2023 ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan KADIN dan didukung oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Dalam praktinya, Paviliun Indonesia mendorong nilai tambah melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi.  Seperti hilirisasi industri, perdagangan barang dan jasa secara digital, serta mendorong kolaborasi antara investor asing dengan perusahaan dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah dimuat pada paragraf ke-37 dalam Leader’s Declaration G20 lalu.

Bahlil Bidik Perusahaan Vaksin Jepang untuk Investasi di Indonesia

takeda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#takeda

Berita Terkini

Presiden Global Takeda: Indonesia Bisa jadi Contoh bagi Dunia dalam Pencegahan DBD

Bahlil Bidik Perusahaan Vaksin Jepang untuk Investasi di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com